Kebijakan Penganggaran Tahun 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Penganggaran Tahun 2016 disampaikan oleh: Direktur Jenderal Anggaran dalam Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

Pokok Bahasan I. Pendahuluan. II. Siklus dan Mekanisme Penganggaran. III. Perkembangan Kebijakan APBN, Subsidi, dan Anggaran Infrastruktur (2011 – 2015). IV. Perkembangan dan Isu Strategis Penganggaran Kementerian PUPR. V. Pagu Indikatif Tahun 2016. VI. Penutup.


2

I. Pendahuluan


3

ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2016  Defisit dikendalikan pada tingkat yang sustainable (lebih rendah dari APBNP 2015), dengan tetap memperhatikan peran APBN dalam perekonomian.  Mengoptimalkan maupun PNBP.

pendapatan

negara

baik

perpajakan

 Pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara baik belanja pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. • Melanjutkan program-program prioritas di tahun 2015; • Memperkuat desentralisasi fiskal.


4

Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Mengendalikan Defisit Anggaran

Menuju Keseimbangan Primer Positif

Menurunkan Rasio Utang terhadap PDB

1.Memperkuat Kapasitas Fiskal  Optimalisasi Penerimaan Perpajakan  Optimalisasi PNBP dengan tetap menjaga iklim investasi dan konservasi lingkungan 2.Meningkatkan Kualitas Belanja:  Meningkatkan Alokasi Belanja Produktif  Infrastruktur, penguatan SDM.  Mengendalikan Belanja (Mandatory, Subsidi, Belanja Barang Operasional, dan Biaya Perjalanan Dinas)

1. Pengendalian kerentanan fiskal (fiscal vulnerability) 2. Meningkatkan fiscal buffer dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara (pasal krisis, BSF, FKSSK)

1. Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang manageable 2. Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif 5

Tantangan APBN ke Depan Pendapatan Negara 1. 2.

3.

Penerimaan perpajakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara masih perlu waktu untuk meningkat secara signifikan; Lifting migas dan ICP cenderung semakin menurun, berpengaruh terhadap pendapatan SDA migas; Sebagian dari PNBP dan BLU sudah terikat penggunaannya.

Belanja Negara 1. 2. 3. 4. 5.

Produktifitas, efisiensi, dan efektifitas alokasi belanja belum optimal; Fiscal space APBN masih terbatas: komposisi belanja negara didominasi oleh belanja mengikat yang bersifat wajib (a.l. belanja operasional, pembayaran bunga utang, dan subsidi); Mandatory spending semakin besar (a.l. anggaran pendidikan 20%, DAU 26%, dana desa, dan anggaran kesehatan 5%); Penyerapan anggaran belanja negara belum optimal dan menumpuk di triwulan III & IV; Kualitas belanja daerah masih belum optimal.


II. Siklus dan Mekanisme Penganggaran


7

PROSES PENYUSUNAN RAPBN: SIKLUS APBN Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional (Januari)

PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)

1 3

Resource envelope, Rancangan RKP dan Pagu Indikatif (Maret)

Perpres (RKP)

2

4

Pagu Anggaran (Pertengahan Juni)

KMK

SB 8

Rincian APBN (Akhir November)

PERSETUJUAN DPR (KOMISI)

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP (Pertengahan Mei)

DIPA (Desember)

7

DIPA

Keppres/Perpres (2015)

6 PERSETUJUAN DPR (KOMISI)

RAPBN (Agustus)

5

RUU & NK

APBN (Akhir Oktober)

UU


PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)

PROSES PENETAPAN PAGU ANGGARAN

Pagu Indikatif

Pelaksanaan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting).

Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L

- Penetapan Perpres RKP - Penyampaian dan pembahasan KEM dan PPKF dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN.

K/L menyampaikan Renja K/L kepada KemenPPN/ Bappenas dan Kemenkeu

Menteri Keuangan Menetapkan pagu anggaran K/L

9


Langkah-langkah yang perlu dilakukan dari Pagu Indikatif Menuju Pagu Anggaran N0.

Uraian

Pihak Terkait

Substansi dan Hal Penting

1.

Penyusunan Renja K/L

K/L

 

K/L menyusun Renja berdasarkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP K/L yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional, capaian kinerja program/kegiatan harus tercermin dalam umusan kinerjanya.

2.

Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)

Kemenkeu, Kem PPN, K/L



Tujuan: • meningkatkan koordinasi dan kesepahaman 3 pihak terkait pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan belanja tahun 2016; • menjaga konsistensi kebijakan dalam RPJM, RKP, Renja K/L, serta RKA-K/L; Pagu Indikatif merupakan batas tertinggi atas belanja K/L yang tidak dapat dilampaui. Kebutuhan belanja operasional (pegawai dan barang), serta kebutuhan belanja operasional berkarakteristik operasional harus dipenuhi. Pemanfaatan alokasi anggaran dari PNBP dan BLU harus sesuai dengan penetapan penggunaannya Pergeseran alokasi anggaran dari rupiah murni menjadi PHLN dan sebaliknya tidak dapat dilakukan. Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan masih dimungkinkan sepanjang sesuai dengan pencapaian prioritas nasional. Pengalokasian anggaran pada program/kegiatan harus mempertimbangkan penyerapan anggaran. Memperhatikan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

   

   3.

Penyampaian Renja K/L kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN

Kemenkeu, Kem PPN, K/L

K/L menyampaikan Renja dengan melakukan penyesuaian berdasarkan dokumen kesepakatan dalam forum Trilateral Meeting.

4.

Penyampaian KEM PPKF dan dan RKP 2016

Kemenkeu dan Kemen PPN

Menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan rancangan Kerja Pemerintah di DPR yang menjadi dasar bagi penyusunan RAPBN 2016

6.

Penetapan Pagu Anggaran K/L

Kemenkeu

Menteri Keuangan menyampaikan surat mengenai pagu anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L, dan hasil evaluasi kinerja K/L.


III. Perkembangan Kebijakan APBN, Subsidi dan Anggaran Infrastruktur (2011 – 2015)


11

Perkembangan APBN, Subsidi dan Anggaran Infrastruktur tahun 2011 – 2015 (triliun rupiah) 2011

2012

2013

2014

LKPP

LKPP

LKPP

APBNP

2015

Uraian APBN

APBNP

A. Pendapatan Negara dan Hibah

1.210,6 1.338,1 1.438,9 1.635,4 1.793,6 1.761,6

I. Penerimaan Dalam Negeri

1.205,3 1.332,3 1.432,1 1.633,1 1.790,3 1.758,3

1. Penerimaan Perpajakan

873,9

980,5 1.077,3 1.246,1 1.380,0 1.489,3

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

331,5

351,8

354,8

386,9

410,3

269,1

5,3

5,8

6,8

2,3

3,3

3,3

II. Hibah B. Belanja Negara

1.295,0 1.491,4 1.650,6 1.876,9 2.039,5 1.984,1 15,2%

(% kenaikan terhadap tahun sebelumnya)

I. Belanja Pemerintah Pusat

10,7%

13,7%

8,7%

5,7%

883,7 1.010,6 1.137,2 1.280,4 1.392,4 1.319,5 14,4%

12,5%

12,6%

8,8%

3,1%

411,3

480,6

513,3

596,5

647,0

664,6

8,9

(52,8)

(98,6)

(106,0)

(93,9)

(66,8)

D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)

(84,4)

(153,3)

(211,7)

(241,5)

(245,9)

(222,5)

E. Pembiayaan Anggaran

130,9

175,2

237,4

241,5

245,9

222,5

148,7

198,6

243,2

254,9

269,7

242,5

II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) F. Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

(17,8) 46,5

(23,5) 21,9

(5,8) 25,7

(13,4) 0,0

(23,8) 0,0

(20,0) 0,0

1. Anggaran Infrastruktur

114,2

145,4 27,3% 122,6 22,8

155,9 7,2% 134,9 21,0

177,9 14,1% 149,4 28,5

191,3 7,5% 155,4 35,9

290,4 63,2% 209,9 80,5


II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa C. Keseimbangan Primer

I. Pembiayaan Dalam Negeri


I. K/L II. Non K/L 2. Porsi Anggaran Infrastruktur thd: I. Belanja Negara II. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Subsidi

91,2 23,0 8,8% 12,9%

9,7% 14,4%

9,4% 13,7%

9,5% 13,9%

9,4% 13,7%

295,4

346,4 17,3% 306,5 39,9

355,0 2,5% 310,0 45,1

403,0 13,5% 350,3 52,7

414,7 212,1 2,9% -47,4% 344,7 137,8 70,0 74,3


i. Subsidi Energi ii. Subsidi Non Energi

255,6 39,7

14,6% 22,0%

Anggaran Infrastruktur didominasi oleh K/L sebagai berikut: 2011 2012 2013 Kementerian/Lembaga 1. Kem. PUPR* 41,8 56,5 63,5

2014

APBN '15 APBNP '15

63,8

68,1

105,0

(% thd keseluruhan anggaran infrastruktur)

36,6%

38,9%

40,7%

35,9%

35,6%

36,2%

2. 3. 4. 5.

16,0 6,2 1,4 25,8

25,3 6,7 1,6 32,6

26,0 7,7 1,9 35,9

27,3 9,3 3,3 45,7

35,0 5,9 3,7 42,7

52,5 5,9 46,4

Kem. Perhubungan Kem. ESDM Kem. PERA K/L Lainnya

*) mulai APBNP 2015 Alokasi Kem.Pera digabung dengan Alokasi Kem. PUPR


12

Strategi Kebijakan Penganggaran Tahun 2015 (1) Meningkatkan fiscal space bagi program-program yang lebih produktif: • Meningkatkan penerimaan pajak dan PNBP; • Efisiensi belanja melalui penghematan belanja perjalanan dinas untuk direalokasikan ke kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L (refocusing); • Penghematan subsidi; Meminimalkan kerentanan fiskal akibat fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar:

• Reformasi subsidi BBM dengan skema kebijakan fixed subsidy untuk solar dengan subsidi maksimum Rp1.000/liter untuk setiap level harga dan kebijakan harga keekonomian yang ditetapkan Pemerintah untuk premium. Memperbaiki postur APBN agar lebih produktif dan berkualitas dalam mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawacita dan Trisakti:

• Pengalokasian tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas (sesuai visi dan misi Presiden), meliputi dukungan sektor pendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri), pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan), pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan dan antarwilayah, pembangunan infrastruktur konektivitas.


13

Strategi Kebijakan Penganggaran Tahun 2015 (2)

Tujuan

Kebijakan Penganggaran

Tambahan kapasitas fiskal

Penghematan Subsidi BBM Rp211,3T Peningkatan Pajak Non Migas dan Penerimaan Bea Cukai Rp148,4 T Penghematan

Belanja

lebih produktif

Tambahan transfer ke daerah dan dana desa Rp34,7 T

Pengurangan Defisit

belanja perjadin (refocusing)


Kenaikan Belanja K/L (untuk mendukung program prioritas) Rp148,2 T Tambahan PMN Rp63,1T

14

IV. Perkembangan dan Isu Strategis Penganggaran Kementerian PUPR


15

Alokasi Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2011 s.d. 2015

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

PAGU 60.373,97 81.477,11 91.765,58 80.494,09 118.546,08

dalam miliar REALISASI % Realisasi 53.720,61 88,98% 71.527,57 87,79% 83.720,53 91,23% 75.094,03 93,29% -

Alokasi anggaran Kementerian PUPR meningkat menjadi hampir dua kali lipat dalam waktu 5 (lima) tahun (2011 -2015) dan menjadi K/L dengan alokasi terbesar dalam APBN-P tahun 2015.


16

Alokasi Anggaran per Unit Eselon I Kementerian PUPR Tahun 2011 s.d. 2015 dalam miliar rupiah 2011

UNIT ESELON I

PAGU

2012

REALISASI

PAGU

REALISASI

2013 PAGU

REALISASI

2014 PAGU

REALISASI

SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PENATAAN RUANG DITJEN BINA MARGA DITJEN CIPTA KARYA DITJEN SUMBER DAYA AIR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

843,97 122,86 669,02 27.975,01 13.527,35 13.023,41 435,57 314,77 3.462,02

783,33 693,20 557,84 1.110,48 1.075,46 1.639,75 65,28 121,49 71,50 115,16 83,49 85,60 592,39 750,00 679,15 793,69 725,58 975,07 25.369,18 40.339,78 36.494,90 38.956,26 35.778,72 40.292,51 12.442,75 13.867,93 12.904,96 21.953,96 20.874,10 14.548,63 11.426,46 19.080,85 16.204,71 23.181,57 20.163,14 18.129,44 414,43 417,04 384,69 440,71 424,94 488,26 264,01 254,06 227,51 309,43 296,82 333,50 2.362,78 5.952,76 4.002,32 4.904,32 4.298,28 4.001,33

1.514,92 70,74 894,54 37.836,17 13.923,82 16.573,24 463,68 309,77 3.507,15

JUMLAH

60.373,97

53.720,61 81.477,11 71.527,57 91.765,58 83.720,53 80.494,09

75.094,03

dalam miliar rupiah UNIT ESELON I APBN-P 2015 SEKRETARIAT JENDERAL 656,86 INSPEKTORAT JENDERAL 105,20 DITJEN BINA MARGA 56.974,82 DITJEN CIPTA KARYA 19.612,52 DITJEN SUMBER DAYA AIR 30.562,50 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 519,50 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 722,90 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 537,24 BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 525,00 85.959,79 DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 7.768,03 DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN 561,52 JUMLAH 118.546,08

UNIT ESELON I APBN 2015 SEKRETARIAT JENDERAL 869,10 INSPEKTORAT JENDERAL 105,20 DITJEN PENATAAN RUANG 1.350,00 DITJEN BINA MARGA 41.300,91 DITJEN CIPTA KARYA 14.408,90 DITJEN SUMBER DAYA AIR 22.361,74 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 519,50 BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI 422,90 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4.621,55 JUMLAH

Catatan : Sekitar 70% alokasi anggaran Kementerian PU dimanfaatkan untuk penyelenggaraan jalan dan penyediaan pengelolaan Sumber Daya Air


17 17

Isu Strategis Penganggaran Kementerian PUPR 1.

2.

3.

4.

Berdasarkan Spending Review World Bank (Tahun 2007), Investasi di bidang infrastruktur di Indonesia, indikator akses terhadap infrastruktur dasar semakin memburuk, serta peringkat Infrastruktur Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga Kualitas infrastruktur khususnya jalan di Indonesia masih berada dibawah Thailand, Malaysia dan China. Walaupun alokasi dana untuk jalan meningkat sangat tajam, namun peningkatan output jalan tidak terlihat secara signifikan, karena sebagian dana terserap oleh kenaikan unit cost jalan. Distribusi alokasi anggaran untuk masing-masing provinsi (lokasi) perlu disinergikan dengan prioritas program pembangunan Pemerintah sesuai Nawacita dan Trisakti Peningkatan alokasi anggaran Kementerian PUPR yang cukup signifikan diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses atas infrastruktur dasar yang disediakan Pemerintah


18

V. Pagu Indikatif Tahun 2016


19

Kebijakan Pengalokasian Pagu Indikatif Tahun 2016 1.

2.

3. 4. 5.

Direncanakan awal sebesar Rp807,7 T dan dicadangkan anggaran sebesar Rp19,4 T yang akan dimanfaatkan utamanya pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan prioritas lainnya, setelah mendapat konfirmasi kesiapan pelaksanaan hasil trilateral meeting dan Musrenbang. Ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, kemaritiman dan pariwisata sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RKP 2016, RPJMN tahun 2015-2019 serta untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam agenda Nawacita dan Trisakti. Pemenuhan alokasi anggaran pendididikan (sekurang-kurangnya 20% dari APBN) dan anggaran kesehatan (5% dari APBN), yang merupakan amanat UUD 1945 amandemen ke-4 dan UU Kesehatan, tidak boleh berkurang. Alokasi per program, di luar yang bersifat wajib dipenuhi dan wajib dialokasikan, merupakan ancar-ancar dan bersifat indikatif, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran antarprogram. Dalam pengalokasian memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (sinkronisasi antara kegiatan dalam Renja K/L dan kegiatan daerah), dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


20

Kebijakan Pengalokasian Pagu Indikatif Tahun 2016...(lanjutan) 6. Pengusulan Inisiatif Baru oleh K/L ditiadakan. 7. Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, maka pendanaannya dilakukan melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada, serta didiskusikan/disepakati di dalam forum trilateral meeting. 8. Dihitung dengan memperhatikan kinerja penyerapan 2014, proyeksi 2015, dan rencana tahun 2016; 9. Mengikuti rencana peningkatan kualitas belanja negara, dan dilaksanakan dengan: a. Pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif b. Perbaikan kualitas perencanaan untuk mempertajam kualitas belanja; dan c. Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran, termasuk melalui penyempurnaan KPJM dan penataan arsitektur dan informasi kinerja.

10. Pagu Indikatif Tahun 2016 telah menampung: a. b. c.

kebutuhan untuk kebutuhan dasar/wajib K/L; kebutuhan Prioritas (Rupiah Murni) untuk mendukung pencapaian prioritas-prioritas pembangunan; anggaran yang bersumber dari PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN, dan SBSN


21

Pagu Indikatif Kementerian PUPR per Program Tahun 2016 No.

Program

Alokasi (miliar rupiah)

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

190,56

2

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR

3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

4

Program Penyelenggaraan Jalan

46.443,85

5

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

19.131,33

6

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

25.030,08

7

Program Pengembangan Perumahan

8

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

581,85

9

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR

402,03

10

Porgram Pembinaan Konstruksi

681,93

11

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

568,31

12

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

493,00

245,026 105,81

7.780,26

JUMLAH


102.554,85

22

Rencana Target Sasaran Output Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2016 (1) PAGU INDIKATIF (miliar rupiah)

Kementerian PUPR

Ditjen Bina Marga

Rencana Output Prioritas Hasil Exercise Kem. Keuangan dengan Mempertimbangkan RPJMN

102.554,85

46.443,85

-

-

Ditjen Cipta Karya

19.131,33

-

-

-

Panjang jalan yang dipelihara dan ditingkatkan (46.489,27 km) Panjang jembatan yang dipelihara (474.189,37 m) Panjang jalan yang dilebarkan (297,01 km) Panjang jembatan yang ditingkatkan/diduplikasi (8.075,42 m) Panjang jalan baru yang dibangun (1.000,37 km) Panjang jembatan baru dan fly over yang dibangun (6.572,77 m) Panjang jalan tol yang dibangun (10,02 km) Pembangunan/Pelebaran Jalan di Kawasan Strategis, Perbatasan, Wilayah Terluar dan Terdepan (449,00 km) Pembangunan/Duplikasi Jembatan di Kawasan Strategis, Perbatasan, Wilayah Terluar dan Terdepan (1.161,00 m) Pengadaan tanah untuk jalan tol (3.977,00 ha) Penanganan kawasan kumuh perkotaan (8.975Ha), Pengembangan Kota Baru dan fasilitasi perkotaan (179 Kota/Kws), kawasan permukiman perdesaan (145 kawasan), dan Penanganan Kawasan permukiman Khusus (7 Kawasan) SPAM Regional (700 l/dt), SPAM Perkotaan (IKK 2.100 l/dt dan Ibukota Pemekaran/Perluasan Perkotaan 810 l/dt), PAMSIMAS (1.274 l/dt), SPAM Khusus (Kawasan Kumuh Perkotaan 180 l/dt, Kawasan Nelayan 55 l/dt, Desa Rawan Air 96 l/dt), SPAM PDAM Terfasilitasi (Bantuan Program 70 PDAM dan Pengembangan Jaringan SPAM MBR 118 kawasan), SPAM Non PDAM Terfasilitasi (Bantuan Program 5 NonPDAM/UPTD dan Pengembangan Jaringan SPAM MBR 29 kawasan) Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota (12 kab/kota), skala komunal (1.460 kawasan), dan skala kawasan (26 kawasan); Instalasi pengolahan lumpur tinja (30 kab/kota); Infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah (55 kab/kota); Infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R (140 kab/kota); Infrastruktur fasilitas pengolahan sementara sampah (16 kab/kota); Infrastruktur drainase (4.500 Ha di 34 kab/kota) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pusaka 2 Bangunan Gedung, dan Bangunan Gedung Hijau 8 Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan Kawasan Strategis Nasional 40 Kawasan, Kawasan Pusaka 8 Kawasan, Kawasan Hijau 20 Kawasan, dan Kebun Raya 12 Kawasan Peningkatan aksesibilitas Kawasan (8 kawasan), Peningkatan kondisi bangunan (6 kawasan), Peningkatan layanan sanitasi (4 kawasan), peningkatan layanan air minum (8 kawasan)


Rencana Target Sasaran Output Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2016 (2) PAGU INDIKATIF

Rencana Output Prioritas Hasil Exercise Kem. Keuangan dengan Mempertimbangkan RPJMN

(miliar rupiah)

Ditjen Sumber Daya Air

25.030,08

- Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan (174.129 Ha), irigasi air tanah (6.604 Ha), reklamasi rawa (39.066 Ha), dan tata air tambak (2.500 Ha) - Rehabilitasi jaringan irigasi air permukaan (468.135 Ha), irigasi air tanah (10.580 Ha), reklamasi rawa (118.527 Ha), dan tata air tambak (21.321 Ha) - Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir (332,81 Km), lahar/sedimen (28 Buah), dan pengaman pantai (67,50 Km) - Rehabililtasi sarana/prasarana pengendali banjir (198,30 Km), lahar/sedimen (55 buah), dan pengaman pantai (1,80 Km) - Pembangunan waduk (Waduk dalam Proses Pembangunan 27 Buah, Waduk Baru 8 Buah)/embung/situ/bangunan penampung air lainnya - Rehabilitasi waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya - Konservasi kawasan sumber air - Pembangunan sarana/prasarana penyediaan air baku (12 m3/detik) - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya -

Ditjen Penyediaan Perumahan

-

7.780,26 -

Rumah khusus terbangun beserta PSU dan Meubelair sebanyak 7.515 unit, Rehabilitasi rumah khusus sebanyak 1.000 unit Rumah yang Terfasilitasi bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 20.000 unit, Rumah yang Terfasilitasi bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 50.000 unit Rumah Susun terbangun beserta PSU dan Meubeulair sebanyak 20.500 unit, Rumah susun yang direvitalisasi sebanyak 11.200 unit


VI PENUTUP 1. Infrastruktur memegang peranan penting dalam: a) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing; b) Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar;

2. Peningkatan anggaran infrastruktur yang sangat signifikan diharapkan dapat menjadi stimulus utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; 3. Evaluasi dan langkah-langkah terobosan untuk perbaikan pelaksanaan dan pengelolaan program/kegiatan bidang infrastruktur perlu dilakukan dalam rangka peningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan anggaran;


Terima Kasih


26

Kebijakan Penganggaran Tahun 2016

Recommend Documents