KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2016 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
PEKANBARU, 24 MARET 2015
OUTLINE PAPARAN
A. Perencanaan Kebijakan Bangkes B. Perencanaan Penganggaran
2
HIRARKI PERENCANAAN Nasional
Kementerian
Daerah
RPJP NASIONAL
RPJPK
RPJPD
RPJM NASIONAL
RPJMN/ RENSTRA KL (Kemkes)
RPJMD/ RENSTRA SKPD
RKP
RENJA-KL
RENJA SKPD
3
Strategi Pembangunan: Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Kesehatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Antarkelompok Pendapatan
Perumahan
Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
Mental / Karakter
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 4
Agenda Kelima – Nawa Cita “Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” Program Indonesia Pintar Melalui Wajib Belajar 12 Tahun Bebas Pungutan
Program Indonesia Sehat Melalui Layanan Kesehatan Masyarakat Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Melalui Reformasi Agraria 9 Juta hektar Untuk Rakyat Tani dan Buruh Tani, Rumah Susun Bersubsidi dan Jaminan Sosial
Program Indonesia Sehat
5
PROGRAM INDONESIA SEHAT
Paradigma Sehat Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan Prom prev sebagai pilar utama upaya kesehatan Pemberdayaan masyarakat
Kab/Kota Sehat Kecamatan Sehat
Penguatan Yankes Peningkatan Akses Peningkatan Mutu Regionalisasi Rujukan Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi
Jaminan Kesehatan Nasional • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu dan Kendali Biaya • Sasaran: PBI dan Non PBI
Total coverage Mutu pelayanan peserta
6
Kerangka Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan
Jaminan Kesehatan (KIS)
Farmasi dan Alat Kesehatan
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembangunan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Peningkatan Status Kesehatan Ibu dan Anak
Promosi dan Pember-dayaan Masyarakat
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
7
Sasaran RKP 2016 No
Indikator
1
Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak
a
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
Sasaran RPJMN 2015-2019
Sasaran 2016
Baseline 2014
85
77
70,4 (2013)
b c
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)
80
74
70,0 (2013)
90
78
71,3 (2013)
2
Meningkatnya status gizi masyarakat
a
Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
18,2
22,7
24,2 (2013)
b c d
e
Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan PMT Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
95
50
-
50
42
38 (2013)
98
85
-
90
75
8
Sasaran RKP 2016 No 3 a
Sasaran RPJMN Sasaran 2015-2019 2016 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya penyehatan lingkungan Prevalensi tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 245 271 Indikator
Baseline 2014
297 (2013)
b
Persentase kasus HIV
< 0,5
< 0,5
0,46 (2013)
c
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria
300
245
212 (2013)
d e f g 4 a b
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun (persen)
50
20
7
5,4
6,4
7,2
25
15,3
80
71,2
700
-
190
10
Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan 40 lingkungan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi 95 dasar lengkap pada bayi Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang 5.600 tersertifikasi akreditasi Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 481 tersertifikasi akreditasi nasional
9
Sasaran RKP 2016 No
Indikator
Sasaran RPJMN 2015-2019
Sasaran 2016
Baseline 2014
5
Meningkatnya Perlindungan Finansial
a
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan 107,2 99,6 iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
86,4
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
5.600
2.000
1.015
60
35
25
c
Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
56.900
21.510
25.000
7
Memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan
a
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
90
80
75,5
b
Persentase obat yang memenuhi syarat
94
92,5
92,0
c
Persentase makanan yang memenuhi syarat
90,1
88,6
87,6
6 a
b
(2013)
10
ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019 1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) 2. Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) seperti kelompok rentan, daerah bermasalah kesehatan, DTPK 11
PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2015 , BASELINE RENSTRA DAN RPJMN 2016 Dalam Milyar Rupiah
No
Program
2015
1.051,3 20.476,9
27.132,0
69,2
220,0
111,3
4
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
BASELINER PJMN 2016 2.080,0
552,4
1.450,0
14,5
5
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
2.621,4
5.400,0
9.263,7
6
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
9.994,2
18.750,0
22.841,4
7
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
1.714,6
3.300,0
3.300,0
1.739,6
3.100,0
2.828,2
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK) TOTAL
1.612,2
6.808,0
6.505,1
39.831,8
40.358,0
1 2 3
8
9
BASELINE RENSTRA 2016 4.109,9 28.069,1
77.043,2 12
12
ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN 2016 YANG HARUS DIPERHATIKAN UNIT UTAMA NO
UNIT UTAMA
ISU KESEHATAN
1
DITJEN BINA GIZI DAN KIA
- Pelaksanaan BOK Kab/Kota - Pemberian Makanan Tambahan
2
DITJEN P2PL
- Pengendalian Neglected Diseases (minimal 2 penyakit dalam 2 tahun dapat tereliminasi) - Kelanjutan ATM - Keterjaminan mutu cold chain di Puskesmas - Pelaksanaan surveilans/ IHR
3
DITJEN BUK
- Penguatan Sistem Rujukan (Regional, Provinsi) - Dokter Layanan Primer - Sertifikasi/ standarisasi
4
DITJEN BINFAR DAN ALKES
- Ketersediaan obat & vaksin
5
BADAN PPSDM
- Pelaksanaan Team based 2016 - Pelaksanaan PTT - Peningkatan kompetensi pendidikan
ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN 2016 YANG HARUS DIPERHATIKAN UNIT UTAMA NO
UNIT UTAMA
ISU KESEHATAN
6
BADAN LITBANGKES
- Pelaksanaan Riskesnas
7
ITJEN
- WTP
8
SETJEN
- Pelaksanaan JKN (cakupan dan premi PBI)
14 14
GAMBARAN UMUM ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NO
ANGGARAN KESEHATAN
ALOKASI (Rp)
33.272.608.248
1.
DANA DEKONSENTRASI
2.
DANA TUGAS PEMBANTUAN
3.
DANA UPT PUSAT
47,194,612,000
4.
DANA ALOKASI KHUSUS
16,573,920,000
TOTAL
4,294,770,000
100,835,910,000
1
ALOKASI DANA DEKONSENTRASI NO
PROGRAM
ALOKASI (Rp)
1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2.
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
3.
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
3,029,809,248
4.
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
8,475,009,000
5.
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1,567,366,000
TOTAL
5,775,596,000 14,424,828,000
33.272.608.248
2
ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)
NO
DANA TP
ALOKASI (Rp)
1
TP BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
26,284,682,000
2
TP BINA UPAYA KESEHATAN
64,814,482,000
3
TP PP dan PL
4,294,770,000 TOTAL
95,393,934,000
3
ALOKASI DANA TP BOK PROGRAM BINA GIZI DAN KIA
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
NO
KABUPATEN/KOTA
ALOKASI PUSKESMAS
ALOKASI MANAJEMEN DI KAB./KOTA
JUMLAH
1
Kab. Kuantan Singingi
2,672,748,000
419,000,000
3,091,748,000
2
Kab. Indragiri Hulu
2,027,764,000
329,000,000
2,356,764,000
3
Kab. Indragiri Hilir
3,017,949,000
455,000,000
3,472,949,000
4
Kab. Pelalawan
1,362,219,000
221,000,000
1,583,219,000
5
Kab. Siak
900,000,000
275,000,000
1,175,000,000
6
Kab. Kampar
4,021,391,000
563,000,000
4,584,391,000
7
Kab. Rokan Hulu
2,439,940,000
383,000,000
2,822,940,000
8
Kab. Bengkalis
660,000,000
203,000,000
863,000,000
9
Kab. Rokan Hilir
2,023,444,000
311,000,000
2,334,444,000
10
Kab. Kepulauan Meranti
958,559,000
167,000,000
1,125,559,000
11
Kota Pekanbaru
1,802,668,000
365,000,000
2,167,668,000
12
Kota Dumai
540,000,000
167,000,000
707,000,000
22,426,682,000
3,858,000,000
26,284,682,000
TOTAL Sumber:
Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015
4
ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM BINA UPAYA KESEHATAN
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
ALOKASI (Rp) NO
PROV/KAB/KOTA
NO APBN
PENERIMA TP
APBN-P 1
Dinkes Kab. Benkalis
2
RSUD Bengkalis
-
1
Dinkes Kab. Rokan Hilir
4,450,000,000
-
1
Dinkes Kab. Kepulauan Meranti
Kota Dumai
-
7,784,000,000
1
RSUD Dumai
5
Kab. Kampar
-
6,393,000,000
1
RSUD Bangkinang
6
Kab. Pelalawan
-
14,769,000,000
1
RSUD Selasih
7
Kota Pakanbaru
-
22,000,000,000
1
RSUD Arifin Achmad
9,961,482,000
54,853,000,000
1
Kab. Benkalis
1,600,000,000
3,907,000,000
2
Kab. Rokan Hilir
3,911,482,000
3
Kab. Kepulauan Meranti
4
TOTAL
8 (3 Dinkes 5 RSUD)
Sumber: Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015
5
ALOKASI DANA TP PROGRAM PP dan PL
NO
KABUPATEN/KOTA
ALOKASI (Rp)
1
Kab. Indragiri Hilir
1,431,590,000
2
Kab. Rokan Hulu
1,431,590,000
3
Kab. Kampar
1,431,590,000 TOTAL
4,294,770,000
Sumber: Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015
6
ALOKASI ANGGARAN SATKER UPT PUSAT NO
PROGRAM/SATKER
1
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
ANGGARAN
- KKP Kelas III Dumai
6,114,025,000
- KKP Kelas III Tembilahan
6,340,637,000
- KKP Kelas II Pekanbaru
9,169,522,000
3
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
4
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 25,570,428,000
- Poltekkes Pekan Baru TOTAL
47,194,612,000
7
ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN
NO
KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN
1
Pelayanan Kesehatan Dasar
7,808,390,000
2
Pelayanan Kesehatan Rujukan
5,920,270,000
3
Pelayanan Farmasi
2,845,260,000 TOTAL
16,573,920,000
8
ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN PER KABUPATEN
NO
KAB/KOTA
PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PELAYANAN KEFARMASIAN
TOTAL
1
Kab. Indragiri Hilir
3,974,650,000
3,302,780,000
1,644,030,000
8,921,460,000
2
Kab. Pelalawan
3,833,740,000
2,617,490,000
1,201,230,000
7,652,460,000
7,808,390,000
5,920,270,000
2,845,260,000
16,573,920,000
TOTAL
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian APBN Tahun 2015
9
GAMBARAN PENYERAPAN DANA KESEHATAN PUSAT DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014
ALOKASI DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2014 NO
KEGIATAN
ALOKASI (Rp)
REALISASI (Rp)
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
5.049.594.000
3.783.078.626
2
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
9.455.388.000
7.926.336.688
3
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
994.029.000
854.332.500
4
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6.330.542.000
4.940.383.750
5
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.459.047.000
1.412.497.220
6
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
118.472.000
109.640.000
23.407.072.000
19.026.268.784
TOTAL Sumber : e-monev DJA tanggal 2 Januari 2015
10
ALOKASI REALISASI
DEKON PROVINSI RIAU TA 2014 (Dalam Juta Rp) 10.000
120,0%
9.000
96,8%
8.000 7.000
83,8%
92,5%
100,0%
85,9% 78,0%
74,9%
80,0%
6.000
Rata-rata 81,3%
5.000
60,0%
4.000 40,0%
3.000 2.000
20,0%
1.000
0
SETJEN
BGKIA
BUK
P2PL
BINFAR
PPSDMK
ALOKASI
5.049.594.000
9.455.388.000
994.029.000
6.330.542.000
1.459.047.000
118.472.000
REALISASI
3.783.078.626
7.926.336.688
854.332.500
4.940.383.750
1.412.497.220
109.640.000
74,9%
83,8%
85,9%
78,0%
96,8%
92,5%
%
Sumber : e-Monev DJA per 2 Januari 2015
0,0%
11
ALOKASI DAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2014 TUGAS PEMBANTUAN (TP) NO
KAB/KOTA
BOK
ALOKASI 1
KAB. KAMPAR
2
KAB. BENGKALIS
3
BUK
REALISASI
ALOKASI
PP dan PL ALOKASI REALISASI
REALISASI
2.506.350.000
2.506.301.000
-
-
845.380.000
670.988.600
980.850.000
962.230.000
-
-
-
-
KAB. INDRAGIRI HULU
1.580.700.000
1.520.985.000
1.750.000.000
1.453.480.000
-
-
4
KAB. INDRAGIRI HILIR
2.169.750.000
2.100.998.000
4.979.724.000
4.482.801.500
859.880.000
858.479.000
5
KAB. PELALAWAN
1.065.000.000
1.064.829.000
1.000.000.000
944.670.000
-
-
6
KAB. ROKAN HULU
1.833.150.000
1.815.829.400
420.000.000
382.132.000
853.280.000
656.724.600
7
KAB. ROKAN HILIR
1.496.550.000
1.513.005.000
1.600.000.000
1.125.452.335
-
-
8
KAB. SIAK
1.328.250.000
1.327.254.700
1.250.000.000
1.178.802.600
-
-
1.833.150.000
1.814.635.000
1.950.000.000
1.847.660.000
-
-
832.550.000
818.247.500
-
-
-
-
1.749.000.000
1.745.653.000
3.550.000.000
3.110.514.252
-
-
832.550.000
804.731.400
1.750.000.000
1.721.495.000
-
-
18.207.850.000
17.994.699.000
18.249.724.000 16.247.007.687
2.558.540.000
2.186.192.200
9 10
KAB. KUANTAN SINGINGI KAB. KEPULAUAN MERANTI
11
KOTA PEKANBARU
12
KOTA DUMAI JUMLAH
Sumber : e-monev DJA tanggal 2 Januari 2015
12
ALOKASI REALISASI
TP BIGKIA PROVINSI RIAU TA 2014 (Dalam Juta Rp) 3.000
102,0% 101,1%
2.500
101,0%
100,0% 100,0%
99,9% 99,1%
2.000
99,8%
99,0%
99,0% 98,3%
98,1%
100,0%
98,0%
96,8%
1.500
97,0% 96,7% 1.000
Rata-Rata 98,8%
96,2%
96,0% 95,0%
ALOKASI
REALISASI %
500 94,0% 0
Sumber : e-Monev DJA per 2 Januari 2015
93,0%
13
ALOKASI REALISASI
TP BUK PROVINSI RIAU TA 2014 (Dalam Juta Rp) 6.000
120,0%
5.000 94,5% 90,0% 4.000
94,3%
91,0%
98,4% 100,0%
94,8% 87,6%
83,1%
Rata-rata 89,0%
70,3% 3.000
80,0%
60,0%
ALOKASI
REALISASI % 2.000
40,0%
1.000
20,0%
0
0,0% KAB. INDRAGIRI HULU
KAB. INDRAGIRI HILIR
KAB. PELALAWAN
KAB. ROKAN HULU
KAB. ROKAN HILIR
Sumber : e-Monev DJA per 2 Januari 2015
KAB. SIAK
KAB. KUANTAN KOTA SINGINGI PEKANBARU
KOTA DUMAI
14
ALOKASI REALISASI
TP PPPL PROVINSI RIAU TA 2014 (Dalam Juta Rp) 1.000
120,0%
900
Rata-rata 100,0% 85,4%
99,8%
800 700 79,4%
77,0%
80,0%
600 ALOKASI
500
60,0%
REALISASI %
400 40,0% 300 200 20,0% 100 0
0,0% KAB. KAMPAR
KAB. INDRAGIRI HILIR
Sumber : e-Monev DJA per 2 Januari 2015
KAB. ROKAN HULU
15
MASUKAN UNTUK PERENCANAAN BANGKES PROV.RIAU 2016 Target capaian RKP 2016 Target Renstra Kemenkes Hasil Rakerkesnas 2015 Penguatan Pelayanan Kesehatan pada daerah terpencil perbatasan Pelaksanaan JKN
JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 2016
PUSAT
Jan - Peb
Penyusunan Awal RKP utk Kemenkes •Evaluasi RKP t-1 •Pertemuan Kord awal tingkat Kemenkes •Koordinasi dan Pert, Internal Unit Utama •Sinkronisasi tingkat Kemenkes Maret
Sinkronisasi Awal Kemenkes dan Dinkes (Rakerkesnas)
DA E RAH
Jan - Peb
Penyusunan Awal Renja Pemda •Penyusunan ditingkat Prov dan Kab/Kota • Sinkronisasi Prov dgn kab/kota
Peran Utama Kemenkes
Maret
Sidang kabinet Rancangan Awal RKP dan Penetapan Pagu Indikatif
Maret Rapat Teknis Kemenkes Maret-April
Rakorbangpus Maret
Pertemuan Bappenas Dan Bappeda
Sidkab Penetapan RKP
Maret-April
Peny & Penelaahan Renja Kemenkes April
Pra Musrenbangnas & Musrenbangnas
Mei Pembahasan Pemerintah Dgn DPR RI
Rakorbangda Rakorbangda Propinsi Propinsi dan dan Kab/Kota Kab/Kota Rancangan Rancangan Awal Awal
Penetapan Pagu Anggaran
Juli-Agst Penelaahan RKA KL Kemenkes dng Kemenkeu
Musrenbangda Prov dan Kab/Kota)
Penetapan Alokasi Anggaran Nov Penyusunan dan Reviu RKA KL Alokasi Anggaran Penelaahan RKA KL Kemenkes dng Kemenkeu RDP RKA KL Kemenkes dng Komisi IX DPR Nov
Pembahasan RAPBN t+1 Kemenkes dg Kemenkeu & DPR
Penyiapan RKAKL APBN Pagu Anggaran Dinkes/RSUD Prov, Kab/Kota
April
RKD Pagu RKDdan dan pagu Indikatif Daerah Indikatif Daerah
RDP RKA KL Kemenkes dengan Komisi IX DPR
Agst
Juni-Juli
Maret
Okt
Juli
Mei
Maret-April
Juni-Juli Penyusunan dan Reviu RKA KL Pagu Anggaran
Pasca Musrenbang dan Rakorbangpus
Trilateral Meeting
Reviu Pagu Indikatif Maret
Mei
Pembahasan RKA KL Kemenkes Dng Kemenkeu
Penyiapan RKAKL APBN Pagu Definitif Dinkes/RSUD Prov, Kab/Kota
Mei - Des
KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI DAERAH
Peran Utama Bappenas/Kemenkeu
Peran Utama Daerah
SATKER KEMENKES KD/UPT
LSM/ORGANI SASI PROFESI
BALAI/ LABKES
DINKES KAB/KOTA
Aplikasi elektronik
RS
SATKER DAERAH BALAI/ LABKES
DINKES PROV
KANTOR PUSAT (DIREKTORAT/PUSAT/BIRO)
LSM/ORGANISASI PROFESI
Proses Proses
Verifikasi
Verifikasi
Aplikasi elektronik UNIT UTAMA Cq. SEKRETARIAT
Proses
Verifikasi
Aplikasi elektronik SEKRETARIAT JENDERAL Cq.
Proses
Verifikasi
RORENGGAR
Aplikasi elektronik PENETAPAN PAGU INDIKATIF INTERNAL KEMENKES
TRILATERAL PAGU INDIKATIF (SEB) Persetujuan DPR (RDP) Persetujuan DPR (RDP)
Proses PAGU ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN
Proses
Reviu/Penelitian (Itjen/Rorenggar)
Reviu/Penelitian (Itjen/Rorenggar)
YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN Seluruh usulan perencanaan dari satuan kerja (satker) harus melalui aplikasi elektronik perencanaan Kemenkes, dan diacu untuk penentuan alokasi anggaran. Kegiatan-kegiatan yang mendesak (spt: KLB, wabah, epidemi, bencana, direktif presiden yang belum diusulkan melalui aplikasi elektronik perencanaan Kemenkes, dapat diusulkan oleh pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) kepada Menteri Kesehatan. Memberikan kewenangan kepada Dinkes Provinsi untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi terhadap usulan satker di wilyah kerjanya Pembahasan di tingkat Provinsi dilakukan dalam suatu forum
