Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Keuangan

Jakarta, Juni 2012 INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

1

Peran Kementerian Keuangan dalam Penerapan PPRG

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

2

1. Urgensi PPRG

1. Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, implementasi PUG dalam penganggaran dikenal dengan istilah Anggaran Responsif Gender (ARG). 2. Dalam penerapan ARG selama ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang setiap tahun disusun, yaitu : • PMK nomor 119/PMK.02/2009; • PMK nomor 104/PMK.02/2010; • PMK nomor 93/PMK.02/2011; • PMK nomor 112/PMK.02/2012.


3

2. Dasar Hukum ARG

a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; c. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; d. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L; e. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; f. PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

4

3. Pengertian ARG Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan


5

4. Prinsip Dasar ARG

1) ARG

bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

2) Merupakan pola anggaran yang menjembatani kesenjangan status,

peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;

3) ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50%

perempuan untuk setiap kegiatan;

4) Dengan menerapkan ARG bukan berarti ada penambahan dana

yang dikhususkan untuk program ini;

5) Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program

khusus pemberdayaan perempuan;

6) Tidak semua program/kegiatan/output perlu mendapat koreksi

agar menjadi responsif gender, namun gender.

ada juga yang netral


6

5. Penerapan ARG dalam Penganggaran

a. Dalam sistem penganggaran, letak ARG berada pada

level Output Kegiatan; b. Informasi ARG tergambar pada dokumen Gender Budget Statement (GBS); c. Dokumen GBS sebagai lampiran RKA-K/L; d. Sistem Aplikasi RKA-K/L telah dilengkapi dengan fasilitas pencantuman tema sesuai dengan tema-tema pembangunan: antara lain PUG.


7

6. Dokumen Terkait Penerapan ARG …(1) Gender Budget Statement (GBS) Adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.


8

7. Dokumen Terkait Penerapan ARG …(2)

Dokumen GBS menginformasikan: a. Nomenklatur Program/Kegiatan/output keberadaan isu gender; b. Isu gender yang ada dalam Program/Kegiatan /output; c. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi isu gender yang ada; d. Besar alokasi dana yang diperlukan untuk mencapai Output dimaksud; e. Dampak/hasil yang akan dicapai terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

9

Capaian dan Rencana Tindak Kementerian Keuangan dalam Penerapan PPRG


10

8. Capaian Penerapan PUG di Kemenkeu

• Penyusunan modul pelatihan PUG di lingkungan Kementerian Keuangan; • Memasukkan materi pengarusutamaan gender dalam Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim) di lingkungan Kementerian Keuangan; • Memasukkan materi Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L, yang menjadi pedoman bagi K/L dalam menerapkan ARG; • Penyesuaian beberapa peraturan yang lebih responsif gender, seperti amandemen Undang-Undang Perpajakan dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai perempuan yang cuti bersalin; • Penyediaan nursery room (tempat menyusui) bagi pegawai perempuan yang memiliki anak balita. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

11

9. Prestasi Kemenkeu dalam Penerapan PUG Menerima Anugerah Parahita Ekapraya dari pemerintah:

• Tahun 2009 (kategori pratama); • Tahun 2010 dan 2011 (kategori madya); • Tahun 2012 (kategori utama).


12

10. Rencana Tindak di Lingkungan Kemenkeu

a. Mewujudkan kebijakan di Kemenkeu telah responsif

gender; b. Memberikan pelatihan PPRG di lingkungan Kemenkeu baik di tingkat pusat maupun daerah; c. Memberikan pelatihan PPRG kepada petugas penelaah di DJA; d. Membentuk kelompok kerja PUG di daerah.


13

Terima Kasih


14

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Keuangan

Recommend Documents