PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER PPRG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MELALUI YANG RESPONSIF GENDER PPRG

Kementerian Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/ Nasional/ BAPPENAS BAPPENAS

Kementerian Kementerian Keuangan Keuangan

Kementerian Kementerian Dalam Dalam Negeri Negeri

Kementerian Kementerian Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan dan Perlindungan Perlindungan Anak Anak

PETUNJUK PETUNJUK PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG YANG RESPONSIF RESPONSIF GENDER GENDER UNTUK PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 1 SURAT EDARAN NOMOR SURAT : 270/M.PPN/11/2012 EDARAN NOMOR SE-33/MK.02/2012 NOMOR : :270/M.PPN/11/2012 NOMOR : 050/4379A/SJ NOMOR : SE-33/MK.02/2012 NOMOR : SE 46/MPP-PA/11/2012 NOMOR : 050/4379A/SJ NOMOR : SETENTANG 46/MPP-PA/11/2012 STRATEGI NASIONAL TENTANG PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN STRATEGI NASIONALGENDER ȍPUGȎ MELALUI PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER ȍPUGȎ PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER ȍPPRGȎ MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER ȍPPRGȎ

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS

Kementerian Keuangan

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK PEMERINTAH DAERAH LAMPIRAN 2 SURAT EDARAN NOMOR : 270/M.PPN/11/2012 NOMOR : SE-33/MK.02/2012 NOMOR : 050/4379A/SJ NOMOR : SE 46/MPP-PA/11/2012 TENTANG Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Lampiran 2 Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah ©2012 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diterbitkan oleh: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tim Penyusun: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri. 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mitra Pendukung: 1. The Asia Foundation 2. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

ii

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah

Kata Pengantar Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NASIONAL/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayah-Nya sehingga Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Reponsif Gender (Stranas PPRG) ini dapat diselesaikan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk perempuan dan laki-laki belum setara. Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam tahap pertama RPJPN - yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pernbangunan, selain prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good iii

governance) dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua RPJPN, RPJMN 2010-2014; kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional, yang meliputi tiga isu/ kebijakan nasional, yaitu: 1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan 3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Dengan dernikian, telah terjadi penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG, baik pada tingkat UU maupun Peraturan Presiden. Pada tahun 2009, dalam rangka mempercepat penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, No. Kep.30/M.PPN/HK/03/ 2009. Untuk mendukung pelaksanaan PPRG tersebut, kemudian disusunlah Stranas PPRG, yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, yang sekaligus menunjang upaya pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian targettarget Millenium Development Goals (MDGs).

Stranas PPRG tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran oleh 4 Tim Penggerak PPRG, yaitu: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tataran pelaksanaan, Stranas PPRG dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun agar pelaksanaan PUG dalam siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun daerah. Untuk itu, ucapan terima kasih kami tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Stranas dan Juklak PPRG ini, baik dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan KPP&PA, dan K/L lainnya yang terkait maupun para pemerintah provinsi; UN Women dan para tenaga ahli, atas segala masukan untuk penyusunan Stranas dan iv


Juklak PPRG ini. Tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu di sini, serta para anggota Tim Penyusun di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas; khususnya Sdr. Dr. Sanjoyo, MEc. (Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perernpuan, dan Perlindungan Anak), yang telah mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Stranas ini, didukung oleh Sdri. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D. sebagai pelaksana penyusunan Stranas dan Juklak PPRG tersebut, bersama Sdri. Aini Harisani, SE. Akhir kata, semoga Stranas dan Juklak PPRG ini dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya dalam rangka percepatan penerapan PUG melalui PPRG ke depan, baik untuk tingkat nasional, maupun daerah.

v

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan salah satu lampiran berupa Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Pemda).

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan. Pada proses penyu-sunan anggaran, ketentuan PPRG diatur dalam PMK mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dimana dalam materi Anggaran Responsif Gender (ARG) mengatur bahwa Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan pendampingan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) mengenai PPRG wajib melaksanakan ARG. Penerbitan SEB ini akan melengkapi ketentuan yang ada mengenai penerapan PPRG sehingga pelaksanaannya akan lebih fokus dan terarah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat di dalam penyusunan SEB ini. Semoga dengan diterbitkannya SEB ini, dapat membantu Pemerintah Daerah untuk memahami serta melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sehingga pelaksanaan PUG lebih fokus dan terarah mulai dari perencanaan sampai evaluasi seluruh proses penyelenggaraan pembangunan.

vi


KATA PENGANTAR Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan pembangunan sebelumnya yang difokuskan pada upaya penataan kembali berbagai langkah strategis di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta kelembagaannya agar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi sejajar, serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional. RPJPN memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing salah satunya melalui pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang antara lain ditandai dengan meningkatnya lndeks Pembangunan Manusia (IPM), lndeks Pembangunan Gender (lPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan angka kelahiran total (total fertility rate) sebesar 2,1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut selanjutnya meng-amanatkan perlunya peningkatan berbagai prioritas program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, misi ke depan diarahkan salah satunya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing yang ditandai dengan: a) meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kesadaran untuk hidup sehat, b) meningkatnya kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, serta c) meningkatnya kualitas SDM yang bermartabat dan berakh!ak mulia dan mampua bersaing di era global pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sejak tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam lnstruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan vii

Gender Dalam Pembangunan. Komitmen tersebut secara terus menerus dilakukan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam lnstruksi Presiden (INPRES) Nomor 1Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan serta dalam lnstruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, antara lain bertujuan untuk: Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah; dan Mewujudkan sistim politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat Nasional dan Daerah, selain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan se!anjutnya untuk memberikan kerangka waktu yang jelas maka teiah disusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan PUG melalui PPRG yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai RPJMN 2010 - 2014. Stranas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga. Kami berharap Petunjuk Pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi pada Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat perempuan dan laki-laki sebagai penerima program di daerah.

viii


KATA PENGANTAR SEkretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 pada buku II bab I. RPJMN ini juga telah memuat kebijakan dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender.

Hasil evaluasi analisa gender dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG telah mengalami kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di sebagian besar Kementerian/Lembaga. Namun, ternyata perspektif kesetaraan gender belum terintegrasi dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tahun 2009, inisiatif Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. Pada tahun 2009 itu pula untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.119/2009 terkait dengan penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang di dalamnya juga diatur tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang mulai dilaksanakan di empat pilot Kementerian/Lembaga ada juga “driver”. Adapun ke empat pilot K/L yang melaksanakan PPRG adalah Kemendikbud, Kementerian PU, Kemen-terian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan ketiga driver yang menjadi pilot adalah di Kemeneg PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemeneg PP dan PA. Demikian halnya dengan hasil review terhadap peraturan yang terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah menunjukkan bahwa esensi pengarusutamaan hanya terfokus pada pemberdayaan perempuan, belum pada perwujudan kesetaraan gender di semua lini pembangunan.

ix

Untuk menjamin terintegrasinya PPRG dalam semua proses pembangunan daerah, pelaksanaan PPRG agar bertumpu pada peraturan perundangan yang lebih kuat dan berlaku dalam waktu yang lama seperti Peraturan Daerah (PERDA). Dengan demikian, pelaksanaan PPRG di daerah dapat berlangsung lintas waktu (multi-years) dan terintegrasi di dalam mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara terus menerus dan berkesinambungan. Mengingat pentingnya penguatan pada peraturan perundang-undangan di daerah, maka peranan Kementerian Dalam Negeri dalam penerapan PPRG di daerah tersebut menjadi hal yang penting dan dapat menjadi motor penggerak bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat nasional dan daerah dan untuk memberikan kerangka waktu yang jelas maka disusunlah Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai RPJMN 2010–2014 stranas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga. Kami berharap Petunjuk Pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi pada Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat perempuan dan laki-laki sebagai penerima program dari Kementerian/Lembaga.

x


KATA PENGANTAR • Kata Pengantar Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan iii • Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan vi • Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri vii Kata Pengantar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ix Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Diagram Daftar Istilah Dan Singkatan

BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Terkait III. Tujuan IV. Sasaran

BAB II. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER I. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender III. Instrumen PPRG dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah BAB III PENERAPAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER I. Pengintegrasian Gender Dalam Dokumen Perencanaan

xi xiii xiv xv

1 1 3 4 4 5 5 8

10

18 19 xi

II. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Penganggaran III. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban IV. Peran Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

BAB IV. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI DAERAH I. Pengertian Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah II. Indikator Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah III. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi IV. Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN • Lampiran 1 • Lampiran 2 • Lampiran 3 • Lampiran 4 • Lampiran 5 • Lampiran 6 • Lampiran 7 • Lampiran 8 • Lampiran 9 • Lampiran 10 • Lampiran 11 • Lampiran 12 • Lampiran 13

xii

37 42 43 45

45

46 52 53

56

57 58 63 74 76 80 81 84 87 88 92 95 98 101


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tahapan Penyusunan dan Penetapan APBD

6

Tabel 2.2. Matrik Gender Analysis Pathway

13

Tabel 2.4. Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya

16

Tabel 2.3. Keterkaitan GAP dan GBS

Tabel 3.1. Implementasi GAP dalam Struktur RPJMD

Tabel 3.2. Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD Tabel 3.3. Integrasi Gender dalam Dokumen RKPD

Tabel 3.4. Integrasi Gender dalam Dokumen Renja SKPD Tabel 3.5. Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS

Tabel 3.6. Integrasi Gender dalam Dokumen RKA/DPA SKPD

Tabel 3.7. Peran Kelembagaan PUG dalam Penyusunan PPRG

Tabel 4.1. Indikator Pengendalian dan Evaluasi PPRG di Daerah

14 21 26 31 34 37 40 43 47

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah

5

Diagram 3.1 Posisi GAP dan GBS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

19

Diagram 3.3. Alur Penyusunan Renstra SKPD

25

Diagram 4.1. Prosedur Pengendalian dan Evaluasi

53

Diagram 3.2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota . 20 Diagram 3.4. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota Diagram 4.2. Alur Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

30 54 xiii

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN Analisis Gender

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Responsif Gender (ARG)

: Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada pembedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan. : Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

: Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Badan : Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Perencanaan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan Pembangunan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksaDaerah (BAPPEDA) naan rencana pembangunan daerah.

xiv


Badan Perwakilan : Lembaga yang dibentuk berdasarkan UndangDesa (BPD) Undang Nomor 22 Tahun 1999. BPD merupakan salah satu unsur pemerintah desa selain Kepala Desa, BPD mempunyai 4 (empat) fungsi: (1) mengayomi adat istiadat; (2) membuat peraturan desa; (3) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta (4) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bersifat Indikatif

Bias Gender

Data Terpilah

: Data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. : Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan serta memihak kepada salah satu jenis kelamin.

: Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

Dewan Perwakilan : Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Rakyat Daerah penyelenggara pemerintahan daerah. (DPRD)

Dinas Pengelolaan : Dinas yang bertugas melaksanakan urusan Keuangan dan Aset pemerintah daerah di bidang pendapatan, Daerah (DPKAD) pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD)

: Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran. xv

Focal Point Pengarusutamaan Gender (Focal Point PUG)

Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota Gender

Gender Analysis Pathway (GAP)

Gender Budget Statement (GBS)

xvi

: Individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masingmasing. : Wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

: Perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

: Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.

: Pernyataan anggaran responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.


Gender Empowerment Measure (GEM)

: Disebut juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan terutama partisipasi dalam forumforum politik dan ekonomi. GEM menganalisa sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Gender-related : Disebut juga Indeks Pembangunan Gender (IPG) Development Index adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP (GDI) yang lebih menaruh perhatian pada penggunaan kapabilitas dan pemanfaatannya dalam kesempatan-kesempatan dalam hidup. GDI mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan HDI (Human Development Index), namun menangkap ketidakadilan dalam hal pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Hasil (outcome)

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Indikator Kinerja

: Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. : Organisasi profesi bidan di Indonesia.

: Organisasi profesi kedokteran di Indonesia.

: Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur hasil pada tingkat Program digunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU). xvii

Isu Gender

Isu-isu Strategis

Keadilan Gender (gender equity)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

: Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicitacitakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif). : Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. : Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredir dan lain-lain : Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan/ : Kebijakan/program yang responsif gender Program Responsif berfokus kepada aspek yang memperhatikan Gender kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. xviii


Kegiatan

: Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Prioritas : Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. Keluaran (output)

: Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Kepala Daerah dan : Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Wakil Kepala Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Daerah Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR)

Kerangka Anggaran Kerangka Pendanaan

: KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan. : Rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. : Program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

xix

Kerangka Regulasi : Sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kesenjangan Gender (gender gap) Kesetaraan Gender (gender equality)

Kinerja

: Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

: Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. : Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Lembaga : Salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai Pemberdayaan mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, Masyarakat (LPM) merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

xx

: Organisasi non pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Millenium : Disebut juga Tujuan Pembangunan Milenium Development Goals adalah hasil kesepakatan kepala negara dan (MDG’s) perwakilan dari 189 negara Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, dan mencakup delapan sasaran untuk dicapai pada 2015, yaitu: (1) mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, (2) pendidikan universal, (3) kesetaraan gender, (4) kesehatan anak, (5) kesehatan ibu, (6) , penanggulangan HIV/AIDS, (7) kelestarian lingkungan, dan (8) kemitraan global.


Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

: Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.

Netral Gender

: Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.

Pemangku Kepentingan

Pembangunan Daerah

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Perencanaan

: Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan. : Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. : Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

: Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

xxi

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Perencanaan yang Responsif Gender

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

xxii

: Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan lakilaki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

: Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. : Pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. : Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

: Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Problem Base : Teknik analisis yang dikembangkan melalui kerja Approach (PROBA) sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan UNFPA, dengan pendekatan yang berbasis masalah.


Program

Rencana Kerja

: Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

: Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja dan : Dokumen perencanaan dan penganggaran yang Anggaran SKPD berisi rencana pendapatan, rencana belanja (RKA SKPD) program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

: Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

: Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. : Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

: Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

: Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

: Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

xxiii

Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Responsif Gender

Sasaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sensitif Gender

: Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

: Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatanhambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender. : Target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

: Perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. : Kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil-hasil pembangunan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

Standar Pelayanan : Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan Minimal (SPM) dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Statistik Gender

xxiv

: Kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.


SWOT Analysis

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

: Suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara internal faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) dan secara eksternal mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats), untuk menyusun program aksi sebagai tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. : Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, DPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

xxv


BAB I

PENDAHULUAN I. Latar Belakang Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

1

PUG adalah salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 pada Buku II Bab I. RPJMN ini telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan responsif gender. Dalam konteks daerah, penggunaan analisis gender sebelum penyusunan perencanaan pembangunan juga telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 33 ayat 3.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia di mana pengelolaan anggaran memperhitungkan komponen gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan indikator keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan. Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Peraturan Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Daerah.

2


II. Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Terkait Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan PPRG adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

III. Tujuan 1. Memberi rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di daerah agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); 2. Menjadi pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah yang dilaksanakan oleh Bappenas, Kemendagri dan KPP&PA.

IV. Sasaran 1. Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Kota dalam menyusun dan merencanakan anggaran yang responsif gender;

2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Kota dalam melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah.

4


BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER I. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar dari sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah sebagaimana dijelaskan melalui diagram 2.1 dibawah ini. Diagram 2.1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah

RENJA KL

Pedoman

RPJP NASIONAL diacu

diacu

RPJM NASIONAL

diperhatikan Pedoman

RPJM DAERAH

Pedoman

RENSTRA SKPD

RKA-KL

dijabarkan

dijabarkan

Pedoman

Pedoman

RKP

RAPBN

RINCIAN APBN APBN

Diserasikan melalui MUSRENBANGDA

RKPD

Pedoman

RENJA SKPD

PERENCANAAN PROGRAM

Pedoman

KUA

RAPBD

PPAS

Pedoman

RKASKPD

APBD

Pemerintah Daerah

RPJP DAERAH

Pedoman

Pedoman

Pemerintah Pusat

Pedoman

RENSTRA KL

PENJABARAN APBD

PENGANGGARAN 5

Dalam diagram di atas, dapat dilihat keterkaitan antara beberapa tingkatan perencanaan serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1. Berikut ini adalah proses perencanaan dan penganggaran di daerah beserta pelaku, tahapan dan waktu penyusunannya: Tabel 2.1. Tahapan Penyusunan dan Penetapan APBD

No

6

Tahapan

Pelaku

1 Musrenbang Komponen masyarakat Desa/Kelurahan (ketua RT/RW, kepala dusun, LPM, ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah), kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan, BPD, Camat dan aparat kecamatan, kepala Puskesmas, kepala sekolah, LSM 2 Musrenbang Delegasi kelurahan/desa (terKecamatan dapat perwakilan perempuan), organisasi masyarakat di tingkat kecamatan, Bappeda, perwakilan SKPD, kepala cabang SKPD, kepala unit pelayanan di tingkat kecamatan, anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, camat dan aparat kecamatan bersangkutan, LSM, ahli/ profesional (jika dibutuhkan)

Output Usulan kegiatan desa/ kelurahan

Waktu Januari

Usulan Februari kegiatan kecamatan


No

Tahapan

Pelaku

3 Forum SKPD

Delegasi Kecamatan (terdapat perwakilan kelompok perempuan), organisasi sektoral (misal: Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan, IDI dan IBI untuk Forum Kesehatan), Kepala SKPD, LSM dengan bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesi 4 Musrenbang Delegasi musrenbangcam, RKPD delegasi Forum SKPD, DPKAD, kabupaten/kota DPRD, LSM yang bekerja di tingkat kota/kabupaten, perguruan tinggi, perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SKPD, Panitia/Tim Anggaran eksekutif maupun DPRD 5 Pembahasan TAPD dan DPRD KUA dan PPAS

Output

Renja SKPD Maret

Masukan terhadap dokumen RKPD

Maret

Pertengahan Juni-akhir Juli Agustus

OktoberDesember Pertengahan Desember

6 Penyusunan RKA SKPD 7 Penyusunan RAPBD (Kompilasi dari RKA) 8 Pembahasan RAPBD di DPRD 9 Evaluasi oleh Gubernur

SKPD

Dokumen KUA dan PPAS Dokumen RKA SKPD Dokumen RAPBD

TAPD dan DPRD

APBD

10 Penerbitan Perda APBD

Pemda dan DPRD

TAPD

Tim Evaluasi Gubernur

Waktu

APBD yang lolos evaluasi dan siap dibuat Perda Perda APBD

SeptemberOktober

Akhir Desember

7

Siklus APBD terdiri dari empat tahapan, yaitu 1) tahap penyusunan yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, 2) tahap pembahasan dan penetapan, 3) tahap pelaksanaan, dan 4) tahap pertanggungjawaban APBD. Dari keseluruhan tahapan ini, tahap pertama dan kedua sangat menentukan bentuk atau profil APBD.

II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD. Dengan mengimplementasikan PRG dan ARG diharapkan perencanaan dan penganggaran daerah dapat: 1. Lebih efektif dan efisien.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan lakilaki. Dengan demikian analisis gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

8


2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PRG dan ARG yaitu: 1. Syarat utama untuk melaksanakan PRG dan ARG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik; 2. Penerapan PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka: a. Penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG’s;

b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau; c. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

3. PRG dan ARG merupakan penyusunan perencanaan dan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).

4. PRG dan ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender saja, tapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti: a. PRG dan ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki; b. PRG dan ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;

9

c. PRG dan ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran; d. PRG dan ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;

e. PRG dan ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan; f. Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:

ȃȃ Proses perencanaan partisipatif di mana perempuan dan lakilaki terlibat dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara aktif.

ȃȃ Dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun tersirat dalam rumusan kondisi daerah, visi dan misi, isu strategis, sasaran, program atau kegiatan suatu SKPD yang berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender. ȃȃ Program dan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan. ȃȃ Indikator dan target yang terpilah.

ȃȃ Target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender tertentu.

III. Instrumen PPRG dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah PPRG dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS). Hasil analisis yang dilakukan dan GBS dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran. A. Analisis Gender

Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar responsif gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti untuk melakukan analisis gender, seperti model: 10


Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Tahap analisis gender dalam proses PPRG dapat menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana yang ada dalam contoh. Dengan telah teridentifikasinya isu kesenjangan gender yang ada pada level output, informasi yang di dapat kemudian dimasukkan ke dalam dokumen GBS. Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah Gender Analysis Pathway (GAP) yang meliputi sembilan langkah sebagai berikut: Langkah 1 Langkah 2

Langkah 3

: Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang ada.

: Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya. : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan: a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki; b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan; c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan; d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan lakilaki.

11

Langkah 4

: Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.

Langkah 6

: Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Langkah 5

Langkah 7 Langkah 8

Langkah 9

: Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/ lingkungan target program.

: Menyusun rencana aksi, menetapkan prioritas, output dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

: Menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran. : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Matrik yang digunakan dalam metode Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana dalam tabel 2.2 dibawah ini.

12

c.

b.

a.

Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan).

Faktor Kesenjangan

Langkah 3

Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.

Sebab Kesenjangan Internal

Isu Gender

Langkah 4

Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.

Sebab Kesenjangan Eksternal

Langkah 5

Reformulasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang di identifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Reformulasi Tujuan Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5. Tetapkan juga rencana aksi prioritas berikut output dan hasil kegiatan.

Rencana Aksi

Langkah 7

Kebijakan dan Rencana Kedepan

Langkah 6

Tetapkan baseline yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.

Basis Data (Base-line)

Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Indikator Kinerja

Langkah 9

Pengukuran Hasil

Langkah 8

Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan.

GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.

Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.

Catatan :

Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif

Data Pembuka Wawasan

Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan

Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan

Langkah 2

Langkah 1

Tabel 2.2. Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)


13

B. Gender Budget Statement Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS dalam proses penganggaran daerah disusun pada saat persiapan RKA SKPD. Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GBS sebagaimana berikut: Tabel 2.3. Keterkaitan GAP dan GBS

Tahapan

GBS

Langkah 1

Kebijakan/program/kegiatan

Program/kegiatan

Langkah 3

Faktor kesenjangan

Analisis situasi

Langkah 2 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7

14

GAP

Data pembuka wawasan

Sebab kesenjangan internal

Sebab kesenjangan eksternal Reformulasi tujuan Rencana aksi

Langkah 8

Data dasar (baseline)

Langkah 9

Indikator kinerja

Analisis situasi Analisis situasi Analisis situasi

Capaian Program, Tolok Ukur Rencana aksi (Kegiatankegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender)

Mendukung Capaian Program , Indikator dan Target Kinerja Capaian Program , Indikator dan Target Kinerja


Berikut adalah komponen dan cara pengisian GBS:

1) Program; rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/ kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multiyears, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.

2) Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari “langkah GAP” disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi pembaca. Isu gender dapat dilihat melalui aspek: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. 3) Capaian Program; Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.

4) Jumlah Anggaran Program; Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis. 5) Rencana aksi; terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan . Tidak semua kegiatan dicantumkan. Pilih kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. 6) Penanda tangan GBS adalah Kepala SKPD.

Tabel 2.4 di bawah ini adalah format GBS untuk memastikan suatu kegiatan sudah responsif terhadap kebutuhan perempuan dan lakilaki. 15

Tabel 2.4. Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) SKPD : (Nama SKPD) TAHUN ANGGARAN : (Tahun Anggaran) PROGRAM Nama Program (GAP langkah 1) KODE PROGRAM Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1) ANALISIS SITUASI

CAPAIAN PROGRAM

JUMLAH NGGARAN PROGRAM RENCANA AKSI

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5) 1. Tolok Ukur Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6) 2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 9)

Informasinya sama dengan yang ada dalam form 2.2 RKA SKPD Kegiatan 1

(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1 Masukan

Keluaran Hasil

16

Rp.


Kegiatan 2

(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1 Masukan

Keluaran Hasil

Rp.

………, …………….....….. KEPALA SKPD NAMA Pangkat/Gol NIP

17

BAB III

PENERAPAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER Secara umum, pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diawali dengan analisis gender yang dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen GAP ataupun alat analisis lainnya. Analisis gender diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan baik itu yang berada di tingkat pemerintah daerah seperti RPJMD dan RKPD, maupun di tingkat SKPD seperti Renstra SKPD dan Renja SKPD. Hasil analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Hasil analisis gender dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD dan mempengaruhi Renstra SKPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD. Kemudian hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan Renja SKPD dituangkan dalam RKA SKPD. KUA-PPAS kemudian dijabarkan dalam RKA SKPD. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. Kumpulan RKA dari seluruh SKPD menjadi dokumen APBD. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Diagram 3.1 di bawah ini.

18


Diagram 3.1. Posisi GAP dan GBS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

ANALISIS GENDER

GAP

RPJMD

RESTRA SKPD

RKPD

RENJA SKPD

KUA PPAS

RKA SKPD

GBS

RKA SKPD 1 RKA SKPD 2 RKA SKPD 3 APBD Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Pemda

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat SKPD

I. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Perencanaan Dalam melakukan integrasi gender, instrumen GAP digunakan untuk penyusunan PRG (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD). Sedangkan instrumen GBS digunakan untuk penyusunan ARG (KUA-PPAS, RKA dan DPA SKPD).

A. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

19

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan RPJMD sebagai berikut : Diagram 3.2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota Telaahan terhadap RPJPD Kabupaten/kota

VISI, MISI dan Program KDH

Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/ Kota

Pengolahan data dan informasi Hasil evaluasi capaian RPJMD

Penelaahan RJPMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kab/ kota lainnya Analisis isu-isu strategis Pembangunan jangka menengah Kab/Kota

Perumusan penjelasan visi dan misi

Perumusan Tujuan dan Sasaran

Penelaahan RTRW Kab/ Kota & RTRW Kab/ Kota lainnya

Analisis Gambaran umum kondisi daerah kab/ kota Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kab/Kota Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Rancangan Awal RPJMD • Pendahuluan • Gambaran umum kondisi daerah • Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan • Analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran • Strategi dan arah kebijakan • Kebijakan umum dan program pembangunan daerah • Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan • Penetapan Indikator Kinerja Daerah • Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan sasaran

Penyelarasan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Dari bagan alir Penyusunan Rancangan awal RPJMD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen RPJMD yang diambil dari hasil analisis gender dengan menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RPJMD sebagaimana tabel 3.1. di bawah ini. 20

Analisis gambaran umum kondisi daerah : Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Langkah Integrasi Gender

GAP (langkah 1-9)

Memasukkan regulasi mengenai Data Pembuka PUG dalam Dasar Hukum Wawasan penyusunan RPJMD Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di daerah. Selain data pilah dapat juga dimasukkan hasil-hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk melihat ada tidaknya Gambaran Umum kesenjangan dan ketidakadilan Kondisi Daerah gender

Struktur RPJMD

Pengolahan data dan informasi : Data dan informasi perencanaan Pendahuluan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek wilayah dan penduduk, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Tabel 3.1. Implementasi GAP dalam Struktur RPJMD


21

22

Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah : Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara kelembagaan, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Isu-isu Strategis

Analisis isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan : Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah : Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

Struktur RPJMD


Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat Memasukan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan sebagai isu strategis pembangunan jangka menengah

Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.


Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal

Analisis isu kesenjangan

GAP (langkah 1-9)

Struktur RPJMD

Perumusan strategi dan arah kebijakan : Strategi dan arah Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang menyeluruh dan Kebijakan terpadu tentang bagai-mana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan penjelasan visi, misi : menjelaskan dan menguraikan Visi Misi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD • Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan : tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Reformulasi tujuan

GAP (langkah 1-9)

Memasukkan programRencana Aksi program responsif gender yang berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.

Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam Penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan



23

24 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program daerah : Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum

Perumusan indikasi rencana program prioritas pembangunan beserta kebutuhan pendanaan : Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah: ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah tersebut.

Struktur RPJMD


GAP (langkah 1-9)

Memasukkan ukuran kuantitatif Pengukuran maupun kualitatif secara Hasil terpilah berupa outcome (hasil) dari setiap program hasil analisis gender sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.



B. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan Renstra SKPD sebagai berikut: Diagram 3.3. Alur Penyusunan Renstra SKPD

Dari alur penyusunan Rancangan Renstra SKPD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen Renstra SKPD dengan mengacu kepada hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur Renstra SKPD sebagaimana tabel 3.2.

25

26 Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam pelayanan SKPD.

Pengolahan data dan informasi : Hasil evaluasi Renstra Gambaran umum SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama Kondisi Pelayanan bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. SKPD Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana)

Analisis Gambaran pelayanan SKPD : Analisis gambaran Isu Strategis pela-yanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi Berdasarkan Tugas tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target dan Fungsi SKPD Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD, Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD, Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.

Memasukan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pelayanan SKPD sebagai isu strategis


Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

Struktur Renstra SKPD

Tabel 3.2. Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD

Analisis isu kesenjangan Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal


GAP (langkah 1-9)


Perumusan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran Visi, Misi, Tujuan pelayanan SKPD : dan Sasaran Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang terkait.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD : Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.


. GAP (langkah 1-9)

Memasukkan rumusan Reformulasi penyelesaian masalah tujuan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan



27

28 Struktur Renstra SKPD

Perumusan strategi dan arah kebijakan : Kebijakan dan Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang Program menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan Kebijakan dirumuskan untuk membantu: menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional; memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan tepat waktu (untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan). Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta jenis pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.


. GAP (langkah 1-9)

Memasukkan rencana Rencana Aksi aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.


Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif : Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries/penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.


Perumusan Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif


. GAP (langkah 1-9)

Memasukkan ukuran Pengukuran kuantitatif maupun Hasil kualitatif berupa output dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan outcome (hasil atas pengaruh adanya output). Hal itu untuk menunjukkan kinerja pelayanan yang mengurangi atau menghapuskan kesenjangan gender



29

C. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan RKPD sebagai berikut : Diagram 3.4. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota Penelaahan Terhadap RPJMN dan RPJMD provinsi

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Penelahaan pokok-pokok pikiran D PRD Kab/Kota

Perumusan Permasalah an Pembangunan D aerah Kab/ Kota

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan D aerah beserta pagu indikatif

Evaluasi kinerja tahun lalu

Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebij akan Keuangan D aerah

Perumusan program prioritas beserta pagu indikati

RANCANGAN AWAL RKPDKABUPATEN/KOTA pendahuluan ; evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu ; rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan ; prioritas dan sasaran pembangunan ; rencana program prioritas daerah

RPJMD Kab/ Kota

Evaluasi dokumen RKPD Kab/ Kota tahun lalu

Dokumen RKPD Kab/ Kota tahun berjalan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penyelarasan program prioritas daerah beserta Pagu Indikatif

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renj -aSKPD ) agenda penyusunan RKPD, agenda forum SKPD, agenda musrenbang RKPD, batas waktu penyampaian rancangan renj a-SKPD kepada Bappeda

P enyusunan Rancangan Renja SKP D Kabupaten / Kota

30

Dari bagan alir penyusunan rancangan awal RKPD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen RKPD dari hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RKPD sebagaimana tabel 3.3.

Langkah Integrasi Gender Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah gender dan datadata kesenjangan dan ketidakadilan gender yang menjadi fakta di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Memasukkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal maupun ekseternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja RKPD tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan

Struktur RKPD

Pengolahan data dan informasi : Analisis data dan informasi pada Evaluasi beberapa aspek pelayanan umum, kesejahteraan sosial, dan daya saing pelaksanaan diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari RKPD Tahun lalu kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun Analisis Gambaran umum kondisi daerah : Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provin-si dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu : Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD

Tabel 3.3. Integrasi Gender dalam Dokumen RKPD

Data Pembuka Wawasan Analisis kesenjangan gender Analisis faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal

GAP (langkah 1-9)


31

32

Analisis ekonomi dan keuangan daerah : perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan

pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya Anailisis masalah pembangunan : mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.


Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan

Struktur RKPD

Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.


GAP (langkah 1-9)

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan : Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas Penetapan program prioritas dan pagu indikatif : Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.


Struktur RKPD Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.

Langkah Integrasi Gender Rencana Aksi Pengukuran Hasil (indikator output dan outcome)

GAP (langkah 1-9)


33

D. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja SKPD Integrasi gender ke dalam format Renja SKPD dari hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP. Tabel 3.4. Integrasi Gender dalam Dokumen Renja SKPD

Struktur Renja SKPD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

34

Langkah Integrasi Gender Urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan (Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

GAP (langkah 1-9)

Uraian indikator hasil program yang akan dicapai Indikator selama periode Renstra SKPD yang direncanakan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau (Langkah 9) yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis, sejak dari input, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak.


Struktur Renja SKPD

Lokasi

Target capaian kinerja

Langkah Integrasi Gender lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana, yang penentuannya mengacu pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.

GAP (langkah 1-9) Rencana Aksi (Langkah 7)

Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun Indikator rencana yang memuat ukuran spesifik secara Kinerja kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai (Langkah 9) dari program. Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan tersebut tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana Kebutuhan Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari Dana/ tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan Rencana pagu kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan, yang mempertimbangTahun ............ indikatif kan aspek ekonomi, efisien, dan efektif. (tahun rencana) Diisi dengan obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain: PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: Sumber pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana Dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Catatan : obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

35

Struktur Renja SKPD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

36

Langkah Integrasi Gender Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb.), dengan tetap mengacu pada analisis gender, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender.

Target kinerja terukur dari capaian program/ kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.

GAP (langkah 1-9) Data Pembuka Wawasan (Langkah 2) Isu Kesenjangan (Langkah 3-5) Reformulasi Tujuan (Langkah 6) Rencana Aksi (Langkah 7) Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9)


II. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Penganggaran A. Integrasi Gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tabel 3.5. Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS Jenis Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Struktur


Pendahuluan: Latar belakang penyusunan KUA, Tujuan penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA

Memasukkan data kesenjangan gender dan indikator kesetaraan gender (GDI/IPG dan GEM/IDG ) baik indikator dampak, outcome dan output maupun data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD dan RKPD Memasukkan analisis gender dalam kerangka ekonomi makro, misalnya memasukkan kontribusi perempuan dalam PDRB, walaupun sifatnya bisa jadi masih indikatif. Misalnya, bila PDRB di daerah tersebut dikontribusikan oleh sektor pertanian atau UKM, bisa diasumsikan kontribusi perempuan juga tinggi karena mereka banyak berperan di sektor tersebut.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah: Perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya, Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan

Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD: Asumsi dasar dalam APBN, Laju inflasi, Pertumbuhan PDRB, lainlain asumsi

37

Jenis Dokumen

Struktur


Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah: Pendapatan daerah: kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target, Belanja Daerah: total perkiraan belanja, kebijakan belanja, kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasar urusan dan SKPD Pembiayaan Daerah: kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan

Memasukan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah usaha. Memasukkan perkiraan belanja dengan mengacu pada hasil analisis gender pada dokumen perencanaan (RKPD dan Renja SKPD terkait) Memasukkan kebijakan belanja berdasarkan urusan dan SKPD dengan memuat alokasi belanja yang responsif gender pada belanja langsung, pada program atau kegiatan yang penerima manfaatnya adalah masyarakat.

Prioritas Plafon Plafon anggaran sementara Anggaran berdasarkan urusan pemeSementara (PPAS) rintahan dan program/ kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi

38

Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.

Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.


Jenis Dokumen

Struktur


Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi

Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, affirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender.

Rincian pembiayaan daerah: berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

39

B. Pengitegrasian Gender dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tabel 3.6. Integrasi Gender dalam Dokumen RKA/DPA SKPD Jenis Dokumen RKA SKPD

40

Struktur Urusan pemerintahan Organisasi


Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pada bagian Program, harus diperhatikan apakah program tersebut spesifik, afirmatif, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum. Program ini harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu, sesuai Renja SKPD. Kegiatan Penentuan kegiatan, memperhatikan apakah kegiatan tersebut spesifik, affirmasi, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum yang bertujuan menyelesaikan kesenjangan gender. Kegiatan ini harus strategis untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu. Lokasi Kegiatan Penentuan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan wilayah harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi. Jumlah tahun

Kesesuaian dengan GBS

Sama dengan baris Program

Diambilkan dari Rencana Aksi

Informasinya sesuai dengan hasil analisis situasi


Jenis Dokumen

Struktur Capaian program

Masukan

Keluaran

Langkah Integrasi Gender Capaian program mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis, serta sejauhmana kontribusinya untuk penyelesaian isu gender yang ada di daerah. Capaian program merupakan outcome RPJMD pada tahun berjalan Berupa dana, SDM (fasilitator/ narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiyears (tahun jamak). Masukan (input), diisi berupa jumlah dana, SDM (fasilitator/ narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiyears. Pada bagian keluaran, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis.

Kesesuaian dengan GBS Informasinya sama dengan baris Capaian Program

Informasinya sama dengan baris Masukan pada kegiatan yang sama Informasinya sama dengan baris Keluaran pada kegiatan yang sama

41

Jenis Dokumen

Struktur Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD

Langkah Integrasi Gender Hasil, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan lakilaki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis.

Kesesuaian dengan GBS Informasinya sama dengan baris Hasil pada kegiatan yang sama

Mempertimbangkan keterlibatan Informasinya perempuan, laki-laki, dan kelompok sesuai rentan lainnya. dengan hasil analisis situasi Alokasi anggaran per jenis belanja berdasarkan perhitungan yang rasional dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan kontribusinya untuk pencapaian manfaat sesuai dengan indikator kegiatan

III. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban

42

Setelah pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tahapan penting selanjutnya adalah memastikan pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan. Analisis gender yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dijabarkan selanjutnya dalam dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan seperti KAK, DPA-SKPD, dokumen-dokumen pengadaan dan laporan pertanggungjawaban hasil pembangunan.


IV. Peran Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tabel 3.7. Peran Kelembagaan PUG dalam Penyusunan PPRG Nama Dokumen

RPJMD

RENSTRA SKPD

RKPD

Peran Kelembagaan PUG • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan bahwa analisis gender, hasil riset, dan hasil evaluasi digunakan dalam menyusun RPJMD. • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG melakukan verifikasi terhadap Renstra SKPD yang responsif gender.

• Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan tersedianya data terpilah gender berdasarkan isu strategis. • Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan isu strategis berdasarkan prioritas nasional dan daerah, MDGs, SPM, dan lain-lain telah menggunakan analisis gender. • SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender. • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan program-program prioritas berdasarkan issu prioritas telah menggunakan analisis gender.

• Focal point PUG (Perencana SKPD) memastikan ketersediaan data terpilah gender. • Kepala SKPD selaku anggota Pokja PUG memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun perencana SKPD RENJA SKPD berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender. berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender. • SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender.

43

Nama Dokumen

KUA-PPAS

RKA SKPD

APBD DPA SKPD

44

Peran Kelembagaan PUG • Bappeda memastikan isu dan program prioritas sudah menggunakan analisis gender (GAP). • Bappeda dan Tim Teknis ARG mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada TAPD bahwa isu dan program prioritas mendapat pagu anggaran yang proporsional . • Tim Teknis ARG dan TAPD memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas • Kepala SKPD memastikan program prioritas sudah menggunakan GBS • Kepala SKPD Keuangan memastikan bahwa pedoman penyusunan RKA SKPD dilampiri dengan GBS • Tim ARG dan TAPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional • Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan GBS dan RKA SKPD responsif gender. • TAPD yang unsur didalamnya termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD, kemudian dilampirkan dalam dokumen APBD yang dikirimkan kepada tim evaluator APBD provinsi (untuk kabupaten/kota) dan tim evaluator APBD Kemendagri (untuk provinsi). • TAPD dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD

Dalam rangka mendukung optimalisasi pembagian peran kelembagaan PUG sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan proses evaluasi APBD oleh tingkat pemerintahan diatasnya, dengan mengintegrasikan PPRG sebagai bahan evaluasi. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dilakukan oleh provinsi dan evaluasi APBD Provinsi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (c.q. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah). Dalam tahapan ini, Tim Evaluator menelaah seberapa besar prosentase anggaran yang sudah responsif gender, untuk dijadikan sebagai saran masukan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan SEB mengenai Stranas Percepatan PUG melalui PPRG.


BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER I. Pengertian Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Dalam konteks PPRG di daerah, pengendalian terhadap PPRG mencakup seluruh proses dan substansi penetapan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pengendalian PPRG dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan mulai dari tahap penyusunan hingga penetapan dokumen-dokumen tersebut. Hasil dari pemantauan dan pengawasan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa proses dan substansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sudah responsif gender. Agar pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif maka digunakan strategi sebagai berikut :

1. Generik dan fleksibel, yakni menjadikan Juklak ini sebagai panduan yang bersifat generik atau umum, sehingga kepada masing-masing SKPD atau unit pemerintahan daerah lainnya diberikan kebebasan untuk menyusun dan menyesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masing-masing SKPD. 2. Dilakukan secara mandiri melalui koordinasi internal. Bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-

45

3. 4.

5.

6.

masing SKPD, baik yang berfungsi sebagai penggerak (driver) maupun sebagai penyedia pelayanan (service delivery) secara mandiri namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen. Dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (direct observation) dengan pendekatan sistem (systemic approach) dan berorientasi pada tujuan (output based orientation). Changing based orientation (berorientasi kepada perubahan) artinya kegiatan pengendalian dan evaluasi diarahkan untuk melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (indikator input, proses, output dan outcomes) pada tahapan pelaksanaan PPRG. Objective and accountable. Data dan informasi sebagai hasil pengendalian dan evaluasi, didokumentasikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Reguler dan berjenjang. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan PPRG dilaksanakan secara berjenjang di provinsi dan kabupaten/kota. Pengendalian dan Evaluasi PPRG yang dimaksud dalam Juklak ini adalah pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh SKPD, TAPD, dan bisa juga digunakan oleh Tim Evaluator. Selain itu ada pula pengendalian dan evaluasi PPRG terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat, BPK dan BPKP dan dibahas secara terpisah dari Juklak PPRG.

II. Indikator Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Indikator dalam pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah menggunakan indikator umum dan indikator berbasis dokumen PPRG. Indikator umum lebih bersifat check list tentang keberadaan atau ketiadaan aspek-aspek yang menjadi pra-syarat pelaksanaan PPRG di daerah. Sedangkan indikator PPRG berbasis dokumen menekankan pada kualitas penggunaan instrumen PPRG yang meliputi penggunaan tools analisis 46


gender dan GBS . Berikut adalah penjelasan terkait indikator pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah: Tabel 4.1. Indikator Pengendalian dan Evaluasi PPRG di Daerah

a. Indikator Umum : No 1

2

Aspek

Indikator Pengendalian

Indikator Evaluasi

Komitmen Keberadaan atau ketiadaan : dan Kebijakan • Regulasi tentang PPRG yang di keluarkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dan atau DPRD • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota) • Kebijakan tentang data terpilah • Jumlah SKPD yang sudah mempraktikkan PPRG

Efektifitas pelaksanaan: • Regulasi tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan atau DPRD • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota) • Kebijakan tentang data terpilah • Trend jumlah SKPD yang sudah mempraktikkan PPRG • Tantangan mendorong komitmen dan kebijakan PPRG Kelembagaan Keberadaan atau ketiadaan : Efektifitas kerja: Pokja PUG • Pokja PUG • Program Kerja dan atau • Focal Point Rencana Kerja Pokja PUG • Tim Teknis ARG • Focal Point • Tantangan mendorong • Rencana Aksi Daerah efektifitas kerja (RANDA) PUG kelembagaan PUG • Laporan Kerja POKJA PUG • Tim Teknis ARG

47

No 3

4

5

48

Aspek


Sumber Daya Keberadaan atau ketiadaan : dan Anggaran • SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau kesepakatan daerah) • Anggaran untuk pelembagaan PUG Profil Gender Keberadaan atau ketiadaan : dan Data • Profil gender daerah Terpilah • Data terpilah berkaitan dengan program terkait

Partisipasi Masyarakat

Indikator Evaluasi

Peningkatan kualitas dan kuantitas: • SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG • Anggaran untuk pelembagaan PUG • Tantangan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Efektivitas pemanfaatan: • Profil gender daerah • Data terpilah dalam penentuan program dan kegiatan • Tantangan penyusunan serta pemanfaatan profil gender dan data terpilah • Forum PUG yang • Trend jumlah OMS yang melibatkan Organisasi terlibat dalam Forum PUG Masyarakat Sipil (OMS) di daerah • Keterlibatan masyarakat, • Trend jumlah perempuan perempuan dan lakidan laki-laki yang terlibat laki dalam setiap dalam Musrenbang proses perencanaan • Trend jumlah perempuan dan penganggaran dan laki-laki yang terlibat (Musrenbang dan dalam Konsultasi Publik Konsultasi Publik) RKPD, • Tantangan partisipasi masyarakat


b. Indikator PPRG Berbasis Dokumen:

No

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

1

RPJMD

2

RENSTRA SKPD


Indikator Evaluasi

• Sistematika RPJMD dan • Trend pencapaian konsistensi isu gender Gender-related Devedengan RPJPD lopment Index (GDI)/ • Penyajian capaian GenderIndeks Pembangunan related Development Index Gender (IPG) dan (GDI)/Indeks Gender Empowerment Pembangunan Gender Measurement (GEM)/ (IPG) dan Gender Indeks Pemberdayaan Empowerment Measure Gender (IDG), MDGs, (GEM)/Indeks dsb Pemberdayaan Gender • Isu gender secara (IDG) GDI/IPG, GEM/IDG, tersurat tercantum MDGs, dsb dalam dalam isu strategis, visi, Gambaran Umum Kondisi misi dan arah kebijakan Daerah keuangan daerah • Analisis gender dalam • Tingkat realisasi penpenyusunan isu strategis capaian program berdaerah prespektif gender dan • Prinsip keadilan dan kebutuhan pendanaankesetaraan tercermin nya berdasarkan dalam visi-misi dan arah indikator kinerja dan kebi-jakan keuangan data terpilah daerah • Penetapan indikator kinerja daerah menggunakan data terpilah • Sistematika Renstra SKPD • Memastikan visi, misi, dan konsistensi isu gender tujuan, strategi, dengan RPJMD kebijakan SKPD sudah • Analisis gender pada visi, responsif gender misi, tujuan, strategi, • Tingkat realisasi kebijakan, program, dan pencapaian program kegiatan berdasarkan tugas dan kegiatan responsif dan fungsi SKPD gender masing-masing • Penetapan indikator SKPD berdasarkan kinerja SKPD menggunakan indikator kinerja dan data terpilah data terpilah

49

No

50


3

RKPD

4

RENJA SKPD

5

KUA-PPAS


Indikator Evaluasi

• Sistematika RKPD dan • Tingkat realisasi konsistensi isu gender pencapaian program dengan RPJMD dan kegiatan yang • Analisis gender pada responsif gender program dan kegiatan, berdasarkan indikator indikator kinerja, kelompok kinerja serta kelompok sasaran, lokasi, dan dana sasaran dan lokasi indikatif kegiatan berdasarkan analisis kesenjangan gender yang terjadi

• Sistematika Renja SKPD • Tingkat realisasi dan konsistensi isu gender pencapaian program dengan Renstra SKPD dan dan kegiatan responsif RKPD serta RPJMD gender berdasarkan • Analisis gender pada indikator kinerja program dan kegiatan, • Penetapan kelompok indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi sasaran, lokasi, dan pagu kegiatan berdasarkan indikatif serta prakiraan tingkat kesenjangan maju gender • Tingkat akomodasi program/kegiatan alternatif dan baru yang lebih responsif gender

• Sistematika KUA-PPAS dan • Tingkat akomodasi konsistensi isu gender program/kegiatan yang dengan RKPD responsif gender pada • Memasukkan isu gender prioritas program pada prioritas daerah dan prioritas pembangunan daerah, program masing-masing prioritas program masingurusan masing urusan beserta • Trend jumlah pagu pagu indikatifnya indikatif pada program/ kegiatan yang responsif gender


No


6

RKA SKPD

7

DPA


Indikator Evaluasi

• Penggunaan GBS dalam • Jumlah program/ penyusunan RKA SKPD kegiatan yang dibuat • Penetapan indikator GBS-nya kinerja dalam menyusun • Tingkat realisasi program/kegiatan agar pencapaian program responsif gender dan kegiatan • Jumlah anggaran program/ berdasarkan indikator kegiatan responsif gender kinerja • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah • Jumlah/trend serapan dana yang benar-benar menyasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah • Penetapan indikator • Tingkat realisasi kinerja dalam menyusun pencapaian program program/kegiatan agar dan kegiatan responsif gender berdasarkan indikator • Jumlah anggaran program/ kinerja kegiatan responsif gender • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah • Jumlah/tren serapan dana yang benar-benar menyasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah

51

III. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Prosedur pelaksanaan pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah sebagaimana diagram 4.1 dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelaporan. Tahap persiapan digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksana pemantauan dan evaluasi, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Tahap pelaksanaan berkaitan dengan metode dan mekanisme yang digunakan yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (focus group discussion) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat komponen terkait. Tahap akhir digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut serta menyusun laporan. Selanjutnya mengirimkan laporan kepada pengguna yaitu pimpinan unit/SKPD terkait baik sebagai penyedia pelayanan (service delivery) maupun sebagai penggerak (driver mover) dan kepada Bupati dan Gubernur yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

52


Diagram 4.1. Prosedur Pengendalian dan Evaluasi Indikator Umum PPRG

Tahap Persiapan

Indikator PPRG Berdasarkan Dokumen

(Observasi, angket, FGD, wawancara)

Tahap Pelaksanaan

Penyesuaian Perbaikan Perubahan Input

Hasil RPJMD RESTRA SKPD

Analisis & Penilaian

RKPD RENJA SKPD

Laporan

KUA PPAS

Pengiriman secara berjenjang

RKA SKPD DPA SKPD

Pengguna

• Kepala Unit/Satker Bupati/Walikota/Gub. • Pusat: Bappenas, Kemenkeu, KPPA

IV. Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan hasil pengendalian dan evaluasi PPRG masing-masing SKPD dikirimkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Bappeda. Selanjutnya Gubernur merangkum laporan dari Bupati dan Walikota serta SKPD provinsi dan mengirimkan kepada instansi yang berwenang di tingkat Pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan KPPPA.

53

Diagram 4.2. Alur Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pusat

Provinsi

Kabupaten/ Kota

Bappenas

Pimpinan SKPD

KPP & PA

Kemendagri

BAPPEDA

Gubernur

BAPPEDA

Bupati/ Walikota

Perencana SKPD

Pimpinan SKPD Perencana SKPD

Alur Laporan Alur Umpan Balik

Laporan dikirimkan secara berjenjang kepada atasan pelaksana pengendalian dan evaluasi atau pengguna seperti pada diagram 4.2 paling lambat 2 (dua) minggu setelah evaluasi dilakukan. Hasil pengendalian dan evaluasi di SKPD dikirimkan kepada pimpinan SKPD dan Bappeda. Selanjutnya Bappeda melakukan kajian dari hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD dan mengirimkan umpan balik kepada SKPD. Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pengendalian dari SKPD dan unit kerja lainnya di Kantor Bupati/ Walikota dan Gubernur serta mengirimkan hasil rangkuman tersebut kepada Bupati/Walikota dan Gubernur. Selanjutnya Bupati/Walikota mengirimkan rangkuman hasil pengendalian dan evaluasi di daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melakukan penelaahan hasil 54


pengendalian dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati/Walikota. Gubernur mengirimkan rekapitulasi hasil pengendalian dan evaluasi provinsi yang mengandung hasil pengendalian dan evaluasi dari seluruh SKPD provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya kepada Bappenas, Kementerian PP & PA dan Kementerian Dalam Negeri (lihat diagram 4.2). Kementerian PP & PA dan Kementerian Dalam Negeri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

55

BAB V

PENUTUP Mengingat bahwa kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan mudah dan dapat dipahami oleh perencana di daerah, sehingga dalam menyiapkan dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender tidak mendapatkan kesulitan. Pedoman ini menjelaskan metode penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang dilakukan dengan analisis gender, penyusunan GBS, penyusunan KAK dan pengintegrasian hasil analisis gender dalam RKA SKPD. Pelaksanaan juklak dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap daerah. Setiap daerah diharapkan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan pedoman ini sesuai dengan perkembangan masing-masing.

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan membantu perencana untuk menyusun anggaran responsif gender dalam konteks anggaran berbasis kinerja. Seluruh Daerah dapat menggunakan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan kerja dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang responsif gender. 56






LAMPIRAN-LAMPIRAN

57

Lampiran 1

Formulir I Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Pemerintahan Daerah Lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota..................... A.

INDIKATOR UMUM/PRASYARAT PPRG : Pertanyaan

Jawaban

Komitmen Dan Kebijakan

1. 1.a.

1.b. 2.

2.a 2.b 3. 4.

58

Apakah ada peraturan perundangan tentang 1. Ya pelaksanaan PPRG di provinsi/kabupaten/ 2. Tidak kota? Jika YA, dalam bentuk apa? Lampirkan! 1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Gubernur 3. Peraturan Bupati/Walikota 4. Keputusan Bupati/Walikota 5. Surat Edaran Bupati/Walikota 6. Lainnya, sebutkan! Jika TIDAK, jelaskan mengapa? Apakah peraturan tersebut sudah diinformasikan di wilayah provinsi/ kabupaten/kota? Jika YA, kepada siapa peraturan tersebut diinformasikan? Jika TIDAK, jelaskan mengapa? Bagaimana peraturan tersebut diinformasikan?

1. Ya 2. Tidak

1. Eksekutif 2. Legislatif 3. Yudikatif 4. Lembaga Masyarakat

1. Melalui Surat Edaran 2. Melalui Media Masa 3. Melalui Forum Sosialisasi 4. Lainnya, sebutkan! Adakah kebijakan teknis operasional, 1. Ya seperti pedoman, petunjuk teknis, petunjuk 2. Tidak pelaksanaan) PPRG?


Pertanyaan

Jawaban

4.a.

Jika YA, dalam bentuk apa? Lampirkan!

4.b

Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

1. Peraturan Bupati/Walikota 2. Keputusan Kepala SKPD/OPD 3. Lainnya, sebutkan!

5.

5.a. 5,b.

Adakah kebijakan tentang penyusunan dan 1. Ya penggunaan data terpilah gender dalam 2. Tidak penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran? Jika YA, dalam bentuk apa? Lampirkan! 1. Peraturan Bupati/Walikota 2. Keputusan Kepala SKPD 3. Lainnya, sebutkan! Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

KELEMBAGAAN

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 6. 6.a.

6.b. 7.

8.

9.

Apakah ada kelompok kerja Pengarusutamaan Gender di provinsi/ kabupaten/kota? Jika YA, sebutkan dasar hukum pembentukannya dan lampirkan!

Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

Sebutkan keanggotaan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender!

1. Ya 2. Tidak 1. 2. 3. 4. 5.

Peraturan Gubernur Keputusan Gubernur Peraturan Bupati/Walikota Keputusan Bupati/Walikota Surat Edaran Gubernur/ Bupati/Walikota 6. Peraturan lainnya, sebutkan!

1. 2. 3. 4. 5. Apakah Kepala Bappeda ditetapkan sebagai 1. ketua kelompok kerja Pengarusutamaan 2. Gender? Jika TIDAK, jelaskan mengapa? Apakah ada pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender?

Bappeda Badan PP dan KB Badan Keuangan Daerah Bawasda/Inspektorat Lainnya, sebutkan! Ya Tidak

1. Ya 2. Tidak

59

Pertanyaan 9.a. 9.b. 10.

Jika YA, berapa kali pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam satu bulan/tahun? Jika TIDAK, jelaskan mengapa? Apakah sudah terbentuk Focal Point PUG?

1. Ya 2. Tidak

Apakah sudah terbentuk Tim Teknis ARG?

1. Ya 2. Tidak

10.a. Jika YA, berapa SKPD yang sudah membentuk Focal Point? Sebutkan ! 10.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa? 11.

Jawaban

11.a. Jika YA, siapa yang termasuk dalam Tim Teknis ARG? Sebutkan! 11.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

Rencana Kerja Tahunan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 12.

Apakah ada rencana kerja tahunan 1. Ya kelompok kerja Pengarusutamaan Gender? 2. Tidak 12.a. Jika YA, lampirkan! 12.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa!

Laporan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 13.

Apakah ada laporan tahunan tentang pelaksanaan rencana kerja kelompok kerja Pengarusutamaan Gender? 13.a. Jika YA, lampirkan!

1. Ya 2. Tidak

14.

1. Ya 2. Tidak

13.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa!

Apakah laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota? 14.a. Jika YA, lampirkan! 14.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa!

60


Pertanyaan

Jawaban

SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN Sumberdaya Manusia 17.

Apakah tersedia SDM yang sudah mengikuti 1. Ya pelatihan (capacity building) PUG/PPRG 2. Tidak 17.a. Jika YA, dari unsur mana? 1. Bappeda 2. Badan PP dan KB 3. SKPD/OPD…… 4. SKPD/OPD…… 5. Dst. 17.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa! 18.

Apakah tersedia SDM yang sudah mengikuti Training of Trainer (TOT) fasilitator PUG/ PPRG 18.a. Jika YA, dari unsur mana dan berapa jumlahnya? 18.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa! 19.

1. Ya 2. Tidak 1. 2. 3. 4. 5.

Bappeda: ….. orang Badan PP dan KB: ….. orang SKPD/OPD……: …..orang SKPD/OPD……: …..orang Dst.

Lembaga apa yang memfasilitasi pelatihan 1. Pemerintah Pusat (capacity building) dan TOT fasilitator PUG/ (Kementerian PP & PA) PPRG? 2. Badan PP dan KB Provinsi 3. Pusat Studi Wanita/Gender setempat 4. LSM 5. Lainnya, sebutkan!

Sumberdaya Anggaran 20.

Adakah alokasi anggaran untuk sosialisasi dan Capacity Building (Peningkatan Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG? 20.a. Jika YA, berapa alokasinya?

1. Ya 2. Tidak

21.

1. Ya 2. Tidak

20.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa!

Adakah Anggaran Responsif Gender (ARG) yang diwujudkan dengan Gender Budget Statement (GBS) pada SKPD/OPD di Kabupaten/Kota Saudara?

Rp. …………………..

61

Pertanyaan

Jawaban

21.a. Jika YA, sebutkan SKPD/OPD berikut alokasi 1. SKPD/OPD…… Rp. ……. ARG-nya! 2. SKPD/OPD…… Rp. ……. 3. SKPD/OPD…… Rp. ……. 4. Dst. PROFILE GENDER DAN DATA TERPILAH 26.

Apakah tersedia Statistik Gender/Profil Gender/Data Terpilah ? 26.a. Jika YA, lampirkan!

1. Ya 2. Tidak

27.

1. Ya 2. Tidak

26.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa?

Apakah ada SKPD yang memiliki profil gender/data terpilah gender ?

27.a. Jika YA, bepara SKPD yang telah memiliki profil gender/data pilah gender? Sebutkan! 27.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa? PARTISIPASI MASYARAKAT 28.

Apakah provinsi/kabupaten/kota mengikut- 1. Ya sertakan Lembaga Masyarakat dalam proses 2. Tidak PPRG? 28.a. Jika YA, pada tingkat apa? 1. Identifikasi permasalahan/ isu-isu gender 2. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan 3. Pelaksanaan program dan kegiatan 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 5. Lainnya, sebutkan! 28.b. Jika TIDAK, jelaskan mengapa! 29.

62

Lembaga Masyarakat mana yang diikutsertakan?

1. 2. 3. 4. 5.

Perguruan Tinggi/Akademisi LSM Ormas Kelompok Perempuan Kelompok Masyarakat Berkebutuhan Khusus 6. Dunia Usaha 7. Lainnya, sebutkan!


Lampiran 2

Formulir II Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota :……………………................... Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1) 1 2.a. 3 4

Jenis Kegiatan

(2)

Pembentukan tim penyusun RPJMD provinsi/kabupaten/ kota dan penyusunan rencana kerja

Kesesuaian/ Ketersediaan Ada

Tidak

(3)

(4)

Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Ketidak Apabila Tidak sesuaian Sesuai (5)

(6)

Penyiapan data dan informasi Penyediaan data terpilah gender per SKPD

Penelaahan RT/RW provinsi/ kabupaten/kota Analisis gambaran umum kondisi daerah

Analisis faktor kesenjangan politik, sosial-ekonomi dan budaya; kesenjangan antara 4.a. kabupaten/kota/kecamatan, antar kawasan, perempuan dan laki-laki, dst 5

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

6

Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi

Analisis data kontribusi 5.a. perempuan dan laki-laki dalam keuangan daerah

63

Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1)

Jenis Kegiatan

(2)

Masalah kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol, 6.a. dan manfaat) masuk dalam rumusan permasalahan pembangunan daerah 7 8

Penelaahan RPJMN sebagai acuan penyusunan RPJMD Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah

Faktor-faktor penyebab kesenjangan gender menjadi 8.a. pijakan perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah 9

10

Penelaahan RPJPD provinsi/ kabupaten/kota sebagai acuan penyusunan RPJMD

Perumusan penjelasan visi dan misi

Visi, misi daerah dan penjelasannya secara eksplisit 10.a. memasukkan isu gender dan penyelesaian masalah kesenjangan 11

64

Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah provinsi/kabupaten/ kota


Tidak

(3)

(4)


(6)



(1)

12

13

Jenis Kegiatan

(2)

Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi/ kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidangbidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah


Tidak

(3)

(4)


(6)

Perumusan tujuan dan sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka 13.a. menengah daerah dapat menjawab permasalahan kesenjangan gender 14

15 16

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi/kabupaten/ kota Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional Perumusan strategi dan arah kebijakan

65


(1)

Jenis Kegiatan

(2)

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan 16.a. jangka menengah daerah memasukkan pendekatan dan rencana aksi responsif gender

17

18

19

Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi/ kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi/ kabupaten/kota

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi/ kab/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah nasional meliputi :

19.a. Pencapaian indikator IPM

19.b. Pencapaian indikator IPG 19.c.

Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM

19.e.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Pencapaian target MDG’s dan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi 19.d. seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund

66


Tidak

(3)

(4)


(6)



(1)

Jenis Kegiatan

(2)

Penurunan tingkat 19.f. pengangguran, baik perempuan maupun laki-laki


Tidak

(3)

(4)


(6)

Peningkatan sumbangan 19.g. pendapatan perempuan dalam rumah tangga

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial 19.h. yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah 19.i.

Peningkatan umur harapan hidup

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi 19.j. dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana

Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, 19.k. penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

67


Jenis Kegiatan

(1)

(2)

19.m.

Peningkatan angka melek huruf perempuan dan laki-laki

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, 19.l. keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kerja (APK)

19.n.

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, 19.o. peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam

Program aksi daerah 19.p. tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu 19.q. serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi

68


Tidak

(3)

(4)


(6)



(1) 20 20.a.

Jenis Kegiatan

(2)

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada RT/RW daerah yang meliputi:


Tidak

(3)

(4)


(6)

Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:

a. Kawasan Lindung:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

2. Kawasan perlindungan setempat 3. Kawasan suaka alam

4. Kawasan pelestarian alam

5. Kawasan rawan bencana alam

6. Kawasan lindung lainnya

b. Kawasan Budi Daya:

1. Kawasan hutan produksi 2. Kawasan pertanian

3. Kawasan pertambangan 4. Kawasan industri

5. Kawasan pariwisata

6. Kawasan permukiman 7. Kawasan konservasi budaya & sejarah

69


(1)

Jenis Kegiatan

(2)

Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada : a. sistem perkotaan;

20.b.

21 22

b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumber daya air;

Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Rumusan indikator rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan telah 22.a. memasukkan indikator kualitatif dan kuantitatif berdasarkan analisis gender yang dilakukan 23 24

Pembahasan dengan SKPD provinsi/kabupaten/kota

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik melibatkan kelompok 24.a. perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, dan kelompok rentan lainnya

70


Tidak

(3)

(4)


(6)



(1) 25 26

Jenis Kegiatan

(2)

Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan


Tidak

(3)

(4)


(6)

Musrenbang RPJMD provinsi/ kabupaten/kota menyepakati:

Sasaran pembangunan jangka 26.a. menengah daerah yang responsif gender

Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas26.b. bawah dan bawah-atas serta analisis gender sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka 26.c. menengah daerah dengan visi, misi dan program pimpinan daerah

Singkronisasi kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah 26.d. dengan visi, misi dan program pimpinan daerah secara eksplisit menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan Indikasi rencana program prioritas pembangunan 26.e. jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan

71


(1)

Jenis Kegiatan

(2)

Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini 26.f. dan pada akhir periode RPJMD provinsi/kabupaten/kota

Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini 26.g. dan pada akhir periode RPJMD disajikan berdasarkan data terpilah

Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani 26.h. RPJMD provinsi/kabupaten/ kota dalam melaksanakan pembangunan daerah 27 28 29

30

72

Naskah Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi/ kabupaten/kota Penyusunan rancangan akhir

Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah lainnya

Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah lainnya


Tidak

(3)

(4)


(6)



(1)

31

32

33 34

Jenis Kegiatan

(2)

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota


Tidak

(3)

(4)


(6)

Penyusunan RPJMD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku ini

Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD provinsi/kabupaten/kota Dokumen RPJMD provinsi/ kabupaten/kota yang telah disahkan

73

Lampiran 3 Formulir III Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota .................................... No (1) 1

2

3 4 5

74

Aspek

Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

(2)

(3)

Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi/ kabupaten/kota Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi telah responsif gender dengan memasukkan analisis gender

Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi/ kabupaten/kota lainnya Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi/kabupaten/kota lainnya



No

Aspek

6

Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dirumuskan berdasarkan analisis gender dan menggunakan indikator kebutuhan gender (data terpilah)

7 8

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kab/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi/kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku saat ini

.............................., tanggal ................. MENTERI DALAM NEGERI

(

)

75

Lampiran 4 Formulir IV Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan PerencanaanPembangunan Tahunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ............................................. Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1)

1. 2

2.a. 3

3.a.

4 5 6 7 8

76

Jenis Kegiatan

(2)

Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi/kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja Pengolahan data dan informasi

Penyediaan data terpilah gender per SKPD

Analisis gambaran umum kondisi daerah

Analisis faktor kesenjangan politik, sosial-ekonomi dan budaya; kesenjangan antara kabupaten/ kota, antar kawasan, perempuan dan laki-laki, dst Analisis ekonomi dan keuangan daerah Evaluasi kinerja tahun lalu

Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi/kabupaten/kota Perumusan permasalahan pembangunan daerah


Tidak

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

(3)

(4)

(5)

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak (6)

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1)

8.a.

9 10

11

Jenis Kegiatan

(2)

Masalah kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat) masuk dalam rumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota


Tidak


(3)

(4)

(5)


Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah

Perumusan RKPD provinsi/ kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur/Bupati/ Walikota yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi/kabupaten/kota

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

11.a. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan didasarkan pada analisis dan rencana aksi daerah responsif gender 12

13 14

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif

14.a. Rumusan program prioritas diantaranya meliputi programprogram spesifik gender, affirmatif, dan kesetaraan gender, dengan pagu indikatif yang proporsional

77


(1)

Jenis Kegiatan

(2)

15

Pelaksanaan forum konsultasi publik

16

Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

15.a. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik melibatkan kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, dan stakeholder lainnya 17 18

19 20

21 22

23

78

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah memperhitungkan prakiraan maju

Musrenbang RKPD yang bertujuan:


Tidak


(3)

(4)

(5)


Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1)

Jenis Kegiatan

(2)

24.a. Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang


Tidak


(3)

(4)

(5)


24.b. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kabupaten/ kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;

24.c. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan

24.d. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan 24

Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota

26

Dokumen RKPD yang telah disahkan

25

Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi/ kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yng berlaku ini

79

Lampiran 5

Formulir V Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota................................... Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No

Aspek

(1)

(2) Perumusan RKPD provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur/Bupati/Walikota yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi/kabupaten/kota

1 2 3

4 5 6

(3)

Perumusan RKPD telah responsif gender dengan memasukkan analisis gender pada rumusan program dan kegiatan prioritas

Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara; Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Antarprovinsi/antar daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota masing-masing serta mengacu pada RKP Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi/kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini

.............................., tanggal ................. MENTERI DALAM NEGERI (

80

)


Lampiran 6 Formulir VI Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota :…………………….. Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1) 1

2

2.a. 3 4 5 6 7

7.a.

Jenis Kegiatan

(2)

Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi/ kabupaten/kota dan Agenda Kerja


Tidak

Faktor Penyebab Ketidak sesuaian

(3)

(4)

(5)

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai (6)

Penyiapan data dan informasi

Penyediaan data terpilah gender per SKPD Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi/kabupaten/kota

Review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota di wilayah provinsi Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD provinsi/kabupaten/kota Perumusan isu-isu strategis

Perumusan isu-isu strategis untuk menjawab permasalahan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki

81


(1)

(2)

8

Perumusan visi dan misi SKPD provinsi/kabupaten/kota

10

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD provinsi/ kabupaten/kota

9

11 12

13

14

82

Jenis Kegiatan

Perumusan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, yang secara eksplisit memasukkan isu gender dan penyelesaian masalah kesenjangan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi/ kabupaten/kota

Mempelajari Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu perSKPD Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan


Tidak


(3)

(4)

(5)




(1) 15

Kesesuaian/ Ketersediaan

Jenis Kegiatan

Ada

Tidak


(3)

(4)

(5)

(2)

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD


15.a. Perumusan indikator kinerja SKPD disajikan berdasarkan data terpilah gender 16

Pelaksanaan forum SKPD

18

Perumusan rancangan akhir Rentra SKPD

17

19

20

Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi/ kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Dokumen Renstra SKPD provinsi/ kabupaten/kota yang telah disyahkan

.............................., tanggal ................. MENTERI DALAM NEGERI (

)

83

Lampiran 7 Formulir VII Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota :…………………....….. Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1) 1 2 2.a. 3 4

5 6 7

84

Jenis Kegiatan

(2)

Pembentukan tim penyusun Renja SKPD provinsi/ kabupaten/kota dan Agenda Kerja SKPD provinsi

Pengolahan data dan informasi Pengolahan data dan informasi berdasarkan analisis kebutuhan perempuan dan laki-laki. Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi/kab/kota

Mengkaji hasil evaluasi renjaSKPD provinsi/kabupaten/ kota tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD provinsi/ kabupaten/kota Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi/ kabupaten/kota

Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi/kabupaten/ kota

Perumusan tujuan dan sasaran


Tidak


(3)

(4)

(5)




(1) 7.a. 8 9

10

Jenis Kegiatan

(2)

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan analisis kebutuhan perempuan dan laki-laki


Tidak


(3)

(4)

(5)


Penelaahan usulan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya Perumusan kegiatan prioritas Pelaksanaan forum SKPD provinsi/kab/kota

Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan 10.a. program dan kegiatan hasil Musrenbang

Mempertajam indikator dan target kinerja program dan 10.b. kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian 10.c. sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.

Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif 10.d. untuk masing-masing SKPD provinsi/kab/kota sesuai surat edaran Gubernur/Bupati/ Walikota

85


(1)

11

12

13

14

Kesesuaian/ Ketersediaan

Jenis Kegiatan

(2)

Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu, serta mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki

Ada

Tidak


(3)

(4)

(5)


Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD

Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing SKP telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju

Dokumen Renja SKPD provinsi/ kabupaten/kota yang telah disyahkan

.............................., tanggal .................

KEPALA SKPD…………….. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..................... ( 86

)


Lampiran 8 Formulir VIII Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota :……………………........ No (1) 1

2

Aspek


(2)

(3)

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup provinsi/kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota serta mengacu pada RKP

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup provinsi/ kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional

.............................., tanggal ................. KEPALA BAPPEDA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..................... (

)

87

Contoh Gender Analysis Pathway Langkah 1

SKPD Program Kegiatan Tujuan

Langkah 2

88


Lampiran 9

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi xxxx

• Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

• Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM • Meningkatkan ketrampilan dan keahlian

tenaga kerja di bidang pertanian untuk berkembangnya usaha mikro/kecil atau usaha mandiri

• Pada 2011, BLK Pertanian telah melatih

400 orang peserta pelatihan dalam 25 paket pelatihan. • Tahun 2011-2012, terjadi kenaikan dalam: (1) jumlah anggaran; (2) jenis paket pelatihan; (3) jumlah peserta, termasuk peserta perempuan • BLK Pertanian mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan 69 paket pelatihan dari APBD dan APBN. • Pada Januari hingga Juni 2012, telah 528 orang peserta yang telah dilatih (dari dari target 1104 orang). • Data rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan Pertanian dan UKM, peserta rekrutmen dan seleksi merupakan pendaftar di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum dilatih. • Prosentase jumlah peserta pelatihan Tahun 2011: peserta laki-laki 80.50% dan perempuan 19.50%, serta Tahun 2012: peserta laki-laki 82.01% dan perempuan 17.99 % • Data kuisioner terhadap 16 orang peserta pelatihan, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa peserta tidak memiliki kewenangan untuk memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan minat dan Kebutuhannya. • Jenis pelatihan ditentukan oleh desa atau kelompok tani pengusul .


Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

ISU GENDER

Langkah 3

Faktor Kesenjangan/ Permasalahan Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat

• Minimnya jenis pelatihan yang sesuai dengan

Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)

• Sebagian bidang kejuruan yang tersedia adalah


Tujuan Responsif Gender

potensi dan kebutuhan perempuan.

• Sebagian besar pendaftar perempuan

cenderung memilih kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian, dan sedikit yang memilih kejuruan lain, kecuali pada kasus pelatihan Budidaya Tanaman Obat (Kejuruan Perkebunan) • Peserta pelatihan baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhannya • Jumlah peserta pelatihan masih didominasi oleh laki-laki. kejuruan yang lebih diminati oleh peserta lakilaki • SKPD belum melihat / mempertimbangakn potensi dan kebutuhan calon peserta baik perempuan ataupun laki-laki. • BLK sebagai unit pelaksana pelatihan belum melakukan sosialisasi program secara efektif sehingga tidak tepat sasaran.

• Masih ada bias gender dalam proses seleksi

peserta karena diajukan di tingkat desa atau kelompok tani . • Kelompok sasaran yang diajukan bersifat agregat, tidak terpilah menurut jenis kelamin. • Masih ada anggapan kuat masyarakat bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari utama.

Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja di bidang pertanian, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berkembangnya usaha mikro/kecil atau usaha mandiri.

89

Langkah 7

90

Rencana Aksi Prioritas/ Kegiatan/ Indikator

• Perbaikan prosedur identifikasi dan rekruitmen peserta pelatihan yang mengakomodir kebutuhan peserta perempuan dan laki-laki. - Keluaran: Adanya prosedur identifikasi dan rekrutmen yang memberikan akses setara bagi calon peserta perempuan dan laki-laki - Hasil: Adanya perbaikan prosedur identifikasi dan rekrutmen peserta pelatihan yang memberikan akses setara bagi calon peserta perempuan dan laki-laki. • Penyusunan modul pelatihan yang responsif gender - Keluaran: Tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan calon peserta, baik perempuan maupun laki-laki. - Hasil: Meningkatnya partisipasi peserta dalam pelatihan, baik perempuan maupun laki-laki. • Pelatihan di bidang pertanian dan UKM - Keluaran: Meningkatnya kapasitas peserta pelatihan di bidang pelatihan dan usaha kecil menengah - Hasil: Digunakannya kemampuan yang didapatkan dari pelatihan, baik oleh peserta perempuan maupun laki-laki. • Monitoring dan evaluasi pelatihan dan paska pelatihan - Keluaran: Teridentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pelatihan. - Hasil: Adanya umpan balik dan rekomendasi terhadap pelatihan dan tindak lanjut paska pelatihan.


Langkah 8

Baseline

• • •

Langkah 9

Pengukuran Hasil

•

Indikator Kinerja

•

Pada 2011, BLK Pertanian telah melatih 400 orang peserta pelatihan dalam 25 paket pelatihan. Tahun 2011-2012, terjadi kenaikan dalam: (1) jumlah anggaran; (2) jenis paket pelatihan; (3) jumlah peserta, termasuk peserta perempuan. Pada Januari hingga Juni 2012, 528 orang peserta yang telah dilatih (dari dari target 1104 orang). Prosentase jumlah peserta pelatihan Tahun 2011: peserta laki-laki 80.50% dan perempuan 19.50%, serta Tahun 2012: peserta laki-laki 82.01% dan perempuan 17.99%.

Meningkatnya ketrampilan dan keahlian 5000 tenaga kerja terlatih di bidang pertanian, baik perempuan dan laki-laki secara proporsioanl (30% perempuan dan 70%laki-laki), untuk berkembangnya usaha mikro/kecil atau usaha mandiri sampai Tahun 2015. - Tahun 2011: 500 orang peserta (perempuan 10%, laki-laki 90%) - Tahun 2012: 1000 orang peserta (perempuan 15%, laki-laki 15%) - Tahun 2013: 1500 orang dengan proporsi (perempuan 20%, laki-laki 80%) - Tahun 2014: 1000 orang dengan proporsi (perempuan 25%, laki-laki 75%) - Tahun 2015: 1000 orang dengan proporsi (perempuan 30%, laki-laki 70%)

91

Contoh PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

Lampiran 10

SKPD

: DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI XXX UPTD BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN : 2013

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI XXXX UPTD BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN : 2013 Program

“Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja”

Analisa Situasi

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). a. Pada 2011, BLK Pertanian Kelompok telah melatih 400 orang peserta (perempuan 78 orang dan laki-laki 332 orang) pelatihan dalam 25 paket pelatihan. b. Tahun 2011-2012,terjadi kenaikan dlm (1) jumlah anggaran; (2) jenis paket pelatihan; (3) jumlah peserta, termasuk peserta perempuan c. BLK Pertanian Kelompok mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan 69 paket pelatihan dari APBD dan APBN. d. Januari - hingga Juni 2012, ada 528 orang peserta yang telah dilatih (perempuan 116 orang dan laki-laki 412 orang) dari dari target 1104 orang. e. Data rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan Pertanian dan UKM, peserta rekrutmen dan seleksi merupakan pendaftar di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum dilatih. f. Prosentase jumlah peserta pelatihan Tahun 2011: peserta laki-laki 80.50% dan perempuan 19.50%; serta Tahun 2012: peserta laki-laki 82.01% dan perempuan 17.99% g. Data kuisioner terhadap 16 orang peserta pelatihan, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa peserta tidak memiliki kewenangan untuk memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan minat dan Kebutuhannya. h. Jenis pelatihan ditentukan oleh desa atau kelompok tani pengusul.

Kode Program

92

1.14.1.14.01.16.03


2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan 1) Minimnya jenis pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan perempuan. 2) Sebagian besar pendaftar perempuan cenderung memilih kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian, dan sedikit yang memilih kejuruan lain, kecuali pada kasus pelatihan Budidaya Tanaman Obat (Kejuruan Perkebunan) 3) Peserta pelatihan baik perempuan maupun laki-laki tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhannya 4) Jumlah peserta pelatihan masih didominasi oleh laki-laki b. Penyebab Internal 1) Sebagian bidang kejuruan yang tersedia adalah kejuruan yang lebih diminati oleh peserta laki-laki; 2) SKPD belum melihat / mempertimbangkan potensi dan kebutuhan calon peserta baik perempuan ataupun laki-laki; 3) BLK sebagai unit pelaksana pelatihan belum melakukan sosialisasi program secara efektif sehingga tidak tepat sasaran.

Capaian Program

c. Penyebab Eksternal 1) Masih ada bias gender dalam proses seleksi peserta karena diajukan di tingkat desa atau kelompok tani; 2) Kelompok sasaran yang diajukan bersifat agregat, tidak terpilah menurut jenis kelamin; 3) Masih ada anggapan kuat masyarakat bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan mata pencaharian utama.

1. Tolok Ukur Meningkatkan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja di bidang pertanian, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berkembangnya usaha mikro/kecil atau usaha mandiri. 2. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Meningkatnya ketrampilan dan keahlian 5000 tenaga kerja terlatih di bidang pertanian, baik perempuan dan laki-laki secara proporsioanl (30% perempuan dan 70%laki-laki), untuk berkembangnya usaha mikro/kecil atau usaha mandiri sampai Tahun 2015. - Tahun 2013: 1500 orang dengan proporsi (perempuan 20%, lakilaki 80%)

Jumlah Rp 300.000.000,Anggaran Program

93

Rencana Aksi

Perbaikan prosedur identifikasi dan rekruitmen peserta pelatihan yang mengakomodir kebutuhan peserta perempuan dan laki-laki

Kegiatan 2

Kegiatan 1

Masukan : Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Adanya prosedur identifikasi dan rekrutmen yang memberikan akses setara bagi calon peserta perempuan dan laki-laki

Hasil : Adanya perbaikan prosedur identifikasi dan rekrutmen peserta pelatihan yang memberikan akses setara bagi calon peserta perempuan dan laki-laki. Penyusunan modul pelatihan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan calon peserta, baik perempuan maupun laki-laki. Masukan : Rp. 20.000.000,-

Keluaran : Tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan calon peserta, baik perempuan maupun laki-laki.

Kegiatan 3

Hasil

: Meningkatnya partisipasi peserta dalam pelatihan, baik perempuan maupun laki-laki.

Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM Masukan : Rp. 180.000.000,Keluaran Hasil

: Meningkatnya kapasitas peserta pelatihan di bidang pelatihan dan usaha kecil menengah.

: Adanya perbaikan prosedur identifikasi dan rekrutmen peserta pelatihan yang memberikan akses setara bagi calon peserta perempuan dan laki-laki.

Monitoring dan evaluasi pelatihan dan paska pelatihan Kegiatan 4

Masukan : Rp. 50.000.000,-

Keluaran : 1 ) Teridentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pelatihan. 2) Teridentifikasi jumlah peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan. Hasil

: Adanya umpan balik dan rekomendasi terhadap pelatihan dan tindak lanjut paska pelatihan.

Penanggung Jawab Kegiatan, (.........................................)

94

Pangkat/Golongan NIP.

Tujuan: Membangun sarana penghubung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kegiatan: 1) Pembangunan Jalan 2) Pembangunan Jembatan

•

•

dua Desa A dan B sebanyak 7168 Jiwa dan 1242 KK, Jumlah penduduk Kec. X : Laki-laki 38.034. dan Perempuan 35.734 (berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil , Tahun 2011 Tidak adanya sarana jembatan penghubung berdampak terhadap kehidupan kesejahteraan masyarakat (akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi).

• Jumlah Penduduk di

DATA PEMBUKA WAWASAN

KEBIJAKAN/ PERATURAN/ PROGRAM

Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan

Langkah 2

Langkah 1

•

seperti penentuan lokasi tidak dilakukan karena belum ada kepastian (belum adanya anggaran dari pemerintah daerah) Rumusan kegiatan pada program pembangunan jalan dan jembatan belum didasari Analisis (termasuk analisis Gender).

besar SDM Dinas PU Kab. XXX belum mengetahui tentang perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius.

SEBAB INTERNAL

ISU GENDER

Langkah 4

• Studi kelayakan • Sebagian

FAKTOR KESENJANGAN

Langkah 3

komunikasi antara para pemangku kepentingan dengan unsur-unsur masyarakat yang ada di dua dusun sekaitan dengan identifikasi kebutuhan/ aspirasi masyarakat

• Kurangnya

SEBAB EKSTERNAL

Langkah 5

Langkah 7

REFORMULASI TUJUAN Lokasi Kebutuhan Pembangunan Jalan dan Jembatan penghubung dua dusun.

Langkah 9

dan keterampilan mengintegrasikan gender (PUG) diantra staf Dinas PU kabupaten XXX masih kurang

BASELINE DATA

Terbangunnya jalan dan jembatan yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari 0 % tahun 2012 menjadi 100 % di tahun 2013

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN HASIL

Langkah 8

Lampiran 11

• Survey Pemetaan • Pengetahuan

RENCANA AKSI

KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN

Langkah 6

Contoh GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten XXX


95

96


KEBIJAKAN/ PERATURAN/ PROGRAM FAKTOR KESENJANGAN

Langkah 3

•

•

ada di Kab. xxxx sebanyak 109 Unit dan khususnya di Kec. xxxx 7 Unit jembatan( Data LPPD Dinas PU Kab. xxxx Tahun 2011 ) Tidak ada sarana Penghubung yang menghubungkan dusun terpencil dengan sarana publik (puskesmas, pasar, sekolah) Jumlah kematian ibu di Kab. xxx 13 kasus, terdapat 2 kasus di Kec. xxxx, Jumlah kematian anak di Kab. xxxx 92 kasus terdapat 14 kasus di Kec. xxxxx Jumlah ibu hamil di Kab. xxxx 8.153 org , khususnya di Kec. xxxx berjumlah 1.991 orang, data tersebut di ambil dari Dinas kesehatan Kab. xxxxx Tahun 2011

sarana seperti pembuatan jalan dan jembatan belum didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.n

• Jumlah Jembatan yang • Pembangunan

Langkah 2

Langkah 1

SEBAB INTERNAL

ISU GENDER

Langkah 4

•

akses pendukung yang menghubungkan dua dusun sehingga jika ada yang sakit utamanya perempuan sulit untuk menjangkau puskesmas yang terdekat. Kondisi geografis yang kurang mendukung (banyak anak sungai yang membutuhkan intervensi infra-struktur yang memadai.

• Tidak ada

SEBAB EKSTERNAL

Langkah 5

Langkah 7

REFORMULASI TUJUAN

• Pembangunan Jembatan penghubung antara desa A dan B - Keluaran: Terbangunnya jembatan yang menghubungkan antar Desa A dan Desa B yang terdapat di Kec. xxxx

Keluaran: Adanya peta lokasi kebutuhan jalan dan jembatan. Hasil: Didapatkannya rekomendasi mengenai lokasi pembangunan jalan dan jembatan yang dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RENCANA AKSI


Langkah 6

Langkah 9

sarana jembatan penghubung berdampak terhadap kehidupan kesejahteraan masyarakat (akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi).

jembatan yang memadai bagi kemaslahatan masyarakat meningkat dari 0 % tahun 2012 menjadi 100 % di tahun 2013

INDIKATOR KINERJA

• Tidak adanya • Kondisi

BASELINE DATA

PENGUKURAN HASIL

Langkah 8

Langkah 2


Langkah 1

KEBIJAKAN/ PERATURAN/ PROGRAM FAKTOR KESENJANGAN

Langkah 3

SEBAB INTERNAL

ISU GENDER

Langkah 4

keswadayaan masyarakat yang masih belum terbangun

• Semangat

SEBAB EKSTERNAL

Langkah 5

Langkah 7

REFORMULASI TUJUAN

• Pemba-ngunan jalan penghubung antara dua desa A dan B - Keluaran: Terbangun jalan penghubung antara dua desa - Hasil: Digunakannya jalan oleh masyarakat (terutama Ibu hamil dan anak-anak) dalam memudahkan mendapatkan layanan

- Hasil: Digunakannya Jembatan oleh masyarakat (terutama Ibu hamil dan anakanak) untuk memperpendek waktu tempuh mendapatkan layanan

RENCANA AKSI


Langkah 6

Langkah 9

BASELINE DATA

INDIKATOR KINERJA

PENGUKURAN HASIL

Langkah 8


97

Contoh PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) SKPD TAHUN ANGGARAN PROGRAM KODE PROGRAM ANALISIS SITUASI

98

Lampiran 12

: DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN XXX : 2013

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN xxxxxxxx

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). a. Jumlah Penduduk Di dua Desa A dan B 7.168 Jiwa dan 1.242 KK. b. Jumlah penduduk Kec. xxx : Laki-laki 38.034. dan Perempuan 35.734 (berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2011) c. Tidak adanya sarana jembatan penghubung berdampak terhadap kehidupan kesejahteraan masyarakat (akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi). d. Jumlah Jembatan yang ada di Kab. xxx sebanyak 109 unit dan khususnya di Kec. xxx 7 unit jembatan (Data LPPD Dinas PU Kab. xxx Tahun 2011) e. Panjang jalan penghubung antar desa dan kecamatan yang layak digunakan oleh kelompok rentan, saat ini terdapat jalan seluas 125 Km antar desa seluas 75 km dan antar kecamatan seluas 50 km (Data LPPD Dinas PU Kab. XXX Tahun 2011) f. Tidak ada sarana Penghubung yang menghubungkan dusun terpencil dengan sarana publik (puskesmas, pasar, sekolah) g. Jumlah kematian ibu di Kab. xxx 13 kasus, terdapat 2 kasus di Kec. xxx. Jumlah kematian anak di Kab. xxx 92 kasus terdapat 14 kasus di Kec. xxx Jumlah ibu hamil di Kab. xxx 8.153 org , khususnya di Kec. xxx berjumlah 1.991 orang, data tersebut di ambil dari Dinas kesehatan Kab. xxx Tahun 2011 h. Panjang jalan penghubung antar desa dan kecamatan yang layak digunakan oleh kelompok rentan, saat ini terdapat jalan sepanjang 125 km antar desa sepanjang 75 km dan antar kecamatan sepanjang 50 km (Data LPPD Dinas PU Kab. XXX Tahun 2011).


CAPAIAN PROGRAM

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan 1) Studi kelayakan seperti penentuan lokasi tidak dilakukan karena belum ada anggaran dari pemerintah daerah) 2) Rumusan kegiatan pada program pembangunan jalan dan jembatan belum didasari Analisis (termasuk analisis Gender). 3) Pembangunan sarana seperti pembuatan jalan dan jembatan belum didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. b. Penyebab Internal Sebagian besar SDM Dinas PU xxx belum mengetahui perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius c. Penyebab Eksternal 1) Kurangnya komunikasi antara para pemangku kepentingan dengan unsur-unsur masyarakat yang ada di dua dusun berkaitan dengan identifikasi kebutuhan/ aspirasi masyarakat 2) Tidak ada akses pendukung yang menghubungkan dua dusun sehingga jika ada yang sakit terutama perempuan sulit untuk menjangkau puskesmas yang terdekat. 3) Kondisi geografis yang kurang mendukung (banyak anak sungai yang membutuhkan intervensi infrastruktur yang memadai). 4) Semangat keswadayaan masyarakat yang masih belum terbangun Tolok Ukur Membangun sarana penghubung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indikator dan Target Kinerja Terbangunnya jalan dan jembatan yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari 0% tahun 2012 menjadi 100 % di tahun 2013.

JUMLAH Rp 11.104.650.000,ANGGARAN PROGRAM

99

Pembangunan Jembatan penghubung antara dua desa

Kegiatan 2

Kegiatan 1

RENCANA AKSI

Masukan : Rp. 800.000.000,Keluaran : Terbangunnya jembatan yang menghubungkan antar Desa A dan Desa B yang terdapat di Kec. xxx Hasil : Digunakannya Jembatan oleh masyarakat (terutama Ibu hamil dan anak-anak) untuk memperpendek waktu tempuh mendapatkan layanan. Pembangunan Jalan penghubung antar desa

Masukan : Rp. 325.000.000,Keluaran : Terbangunnya jalan yang melintasi Desa A, Desa C, dan Desa B di Kec. xxx sepanjang 5 km dan lebar 3 m Hasil : Digunakannya jalan oleh masyarakat (terutama Ibu hamil dan anak-anak) dalam memudahkan mendapatkan layanan.

Penanggung Jawab Kegiatan, (...............................................) Pangkat/Golongan

NIP.

100


Lampiran 13

TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

TIM PENGARAH 1. Dra. Sri Danti Anwar, MA, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc, Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Drg. Ida Suselo Wulan, MM, Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dra. Nina Sardjunani, MA, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Herry Purnomo, M. Soc. Sc, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 6. Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MSi, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 7. Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, MSc, MA, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri TIM TEKNIS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) 1. Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc, Kepala Biro Perencanaan 2. Dra. Valentina Gintings, M.Si, Asisten Deputi Gender dalam Infrastruktur 3. Dra. Sunarti, M.Si, Asisten Deputi Gender dalam KUKM dan Industri Perdagangan

101

4. Dra. Sally Astuty Wardhani, M.Si, Asisten Deputi Gender dalam Pendidikan 5. Dra. Eko Novi Ariyanti, M.Si, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam IPTEK 6. Siti Mardiah, S.Pt, M.Si, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam Infrastruktur 7. Ir. Dede Suhartini, M.Si, Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Gender dalam Ketenagakerjaan 8. Indra Gunawan, SKM, MA, Kepala Bidang Monev dan Analisis Kebijakan Gender dalam Kesehatan 9. Erni Rachmawati, S.Sos, Kepala Bidang Monev dan Analisis Kebijakan Gender dalam Pendidikan 10. Suhaeni, S.Sos, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam SDA dan Lingkungan 11. Ir. Endah Prihartiningtiastuti, M.Si, Staf pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 1. Dr. Sanjoyo, M. Ec, Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan 2. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. 3. Ir. Sumariyandono, MPM, Kepala Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Sistem Pendanaan Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan 4. Aini Harisani, SE, Staf Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

102


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 1. Made Arya Wijaya, MSc, Kepala Sub Direktorat Transformasi Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran 2. Haris Effendi, SE, MSE, Kepala Seksi Penerapan Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran 3. Achmad Zunaidi, ME, Kepala Seksi Penyusunan Belanja Barang dan Modal, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran 4. Erny Murniasih, S.Sos, MSc, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 1. Dr. Ir. Royadi, SH, MM, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 2. Drs. Horas Panjaitan, Kepala Sub Direktorat IV, Direktorat Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 3. Drs. Sigit Santosa, Kepala Sub Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1, Direktorat UPD I, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 4. Drs. Moh. Hanafi Alfro, MM, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 5. Petra Dolog Marombun L, MH, Kepala Sub Bagian PerundangUndangan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 6. Mukjizat, S.Sos, MSI, Kepala Seksi Wilayah IV B, Direktorat Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 7. Ir. Winarni Puji Rahayu, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, Direktorat Pemberdayaan Adat & Sosial Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Santosa Tuji Utomo, SH, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

103

Pemerintah Daerah 1. Dra. Ema Rachmawati, M.Hum, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah

Mitra Pembangunan 1. Hana A. Satriyo, Direktur Program Gender dan Partisipasi Perempuan, The Asia Foundation 2. Novi Anggriani, Program Officer, The Asia Foundation 3. Mochamad Mustafa, Program Officer, The Asia Foundation 4. Agus Salim, Program Manager Building Better Budgets for Woman and the Poor (B3WP), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 5. Farida Hayati, Gender Specialist B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 6. Novita Anggraeni, Project Officer B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 7. Dina Norsholati, Advocay & Training Specialist B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 8. Dini Inayati, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang 9. Akhmad Misbakhul Hasan, Koordinator Pengembangan Kapasitas dan Jaringan, Seknas FITRA 10. Rosniaty Azis, Direktur Program, Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulselbar. Tim Reviewer 1. Yusuf Supiandi 2. Yulfita Raharjo 3. Yurni Satria 4. Rini Soemarno

104





PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA LAMPIRAN 1 SURAT EDARAN NOMOR : 270/M.PPN/11/2012 NOMOR : SE-33/MK.02/2012 NOMOR : 050/4379A/SJ NOMOR : SE 46/MPP-PA/11/2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER ȍPUGȎ MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER ȍPPRGȎ





REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA LAMPIRAN 1 SURAT EDARAN NOMOR : 270/M.PPN/11/2012 NOMOR : SE-33/MK.02/2012 NOMOR : 050/4379A/SJ NOMOR : SE 46/MPP-PA/11/2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER ȍPUGȎ MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER ȍPPRGȎ

Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Lampiran 1 Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga ©2012 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diterbitkan oleh: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tim Penyusun: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mitra Pendukung: 1. The Asia Foundation 2. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

ii

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga

KATA PENGANTAR DEPUTI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayah-Nya sehingga Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Reponsif Gender (Stranas PPRG) ini dapat diselesaikan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk perempuan dan laki-laki belum setara. Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Dalam tahap pertama RPJPN - yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pernbangunan, selain prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan iii

pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua RPJPN, RPJMN 20102014; kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional, yang meliputi tiga isu/kebijakan nasional, yaitu: 1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan 3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pember-dayaan perempuan. Dengan denikian, telah terjadi penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG, baik pada tingkat UU maupun Peraturan Presiden.

Pada tahun 2009, dalam rangka mempercepat penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, No. Kep.30/M.PPN/HK/03/ 2009. Untuk mendukung pelaksanaan PPRG tersebut, kemudian disusunlah Stranas PPRG, yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, yang sekaligus menunjang upaya pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian targettarget Millenium Development Goals (MDGs).

Stranas PPRG tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran oleh 4 Tim Penggerak PPRG, yaitu: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tataran pelaksanaan, Stranas PPRG dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG), yang disusun agar pelaksanaan PUG dalam siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun daerah. Untuk itu, ucapan terima kasih kami tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Stranas dan Juklak PPRG ini, baik dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan KPP&PA, dan K/L lainnya yang terkait maupun para pemerintah provinsi; UN Women dan para tenaga ahli, atas segala masukan untuk penyusunan Stranas dan

iv


Juklak PPRG ini. Tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu di sini, serta para anggota Tim Penyusun di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas; khususnya Sdr. Dr. Sanjoyo, MEc. (Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perernpuan, dan Perlindungan Anak), yang telah mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Stranas ini, didukung oleh Sdri. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D sebagai pelaksana penyusunan Stranas dan Juklak PPRG tersebut, bersama Sdri. Aini Harisani, SE. Akhir kata, semoga Stranas dan Juklak PPRG ini dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya dalam rangka percepatan penerapan PUG melalui PPRG ke depan, baik untuk tingkat nasional, maupun daerah.

v

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan salah satu lampiran berupa Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk para Kementerian/Lembaga.

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan. Pada proses penyusunan anggaran, ketentuan PPRG diatur dalam PMK mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dimana dalam materi Anggaran Responsif Gender (ARG) mengatur bahwa Kementerian/Lembaga yang telah mendapat-kan pendampingan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mengenai PPRG wajib melaksanakan ARG.

Dalam pelaksanaannya, ARG diletakkan pada struktur penganggaran yang paling rendah yaitu di level output/keluaran. Hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan ARG benar-benar langsung menjawab permasalahan gender yang ada. Dalam pelaksanaannya untuk output yang dikategorikan responsif gender diwujudkan dengan dokumen Gender Budget Statement (GBS). GBS ini merupakan dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat di dalam penyusunan SEB ini. Semoga dengan diterbitkannya SEB ini, dapat membantu para Kementerian dan Lembaga untuk memahami serta melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang

vi


Responsif Gender sehingga pelaksanaan PUG lebih fokus dan terarah mulai dari perencanaan sampai evaluasi seluruh proses penyelenggaraan pembangunan.

vii

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan pembangunan sebelumnya yang difokuskan pada upaya penataan kembali berbagai langkah strategis di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta kelembagaannya agar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi sejajar, serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional. RPJPN memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing salah satunya melalui pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang antara lain ditandai dengan meningkatnya lndeks Pembangunan Manusia (IPM), lndeks Pem-bangunan Gender (lPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan angka kelahiran total (total fertility rate) sebesar 2,1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut selanjutnya meng-amanatkan perlunya peningkatan berbagai prioritas program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, misi ke depan diarahkan salah satunya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing yang ditandai dengan: a) meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kesadaran untuk hidup sehat, b) meningkatnya kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, serta c) meningkatnya kualitas SDM yang bermartabat dan berakhlak mulia dan mampua bersaing di era global pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sejak tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam lnstruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. Komitmen tersebut sec;ara terus menerus dilakukan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam lnstruksi Presiden viii


(INPRES) Nomor 1Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan serta dalam lnstruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, antara lain bertujuan untuk: Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang Pembangunan di Daerah; dan Mewujudkan sistim politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan Daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat Nasional dan Daerah, selain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penela-ahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan selanjutnya untuk memberikan kerangka waktu yang jelas maka te!ah disusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan PUG melalui PPRG yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai RPJMN 2010-2014. Stranas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga. Kami berharap Petunjuk Pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi pada Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat laki-laki dan perempuan sebagai penerima program dari Kementerian/Lembaga.

ix

KATA PENGANTAR SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 pada buku II bab I. RPJMN ini juga telah memuat kebijakan dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender.

Hasil evaluasi analisa gender dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG telah menunjukkan kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di sebagian besar Kementerian/Lembaga. Namun, ternyata perspektif kesetaraan gender belum terintegrasi dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tahun 2009, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. Pada tahun 2009 itu pula untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.119/2009 terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) yang di dalamnya juga diatur tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang mulai dilaksanakan di empat pilot Kementerian/Lembaga ada juga “driver”. Adapun ke empat pilot K/L yang melaksanakan PPRG adalah Kemendikbud, Kementerian PU, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan ketiga driver yang menjadi pilot adalah di Kemeneg PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kemeneg PP dan PA.

Selanjutnya setiap tahun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diperbaharui untuk tahun 2012 telah ada PMK Nomor 112/PMK.02/2012 x


tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Di dalam Permenkeu tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L harus dengan melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statement atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender. Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity). Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat nasional dan daerah dan untuk memberikan kerangka waktu yang jelas maka disusunlah Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai RPJMN 2010 – 2014 stranas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga. Kami berharap Petunjuk Pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi pada Kementerian/ Lembaga dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat laki-laki dan perempuan sebagai penerima program dari Kementerian/Lembaga.

xi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................................

• Kata Pengantar Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan ................................................................................................. • Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ........ • Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

• Kata Pengantar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ...........................................................

DAFTAR ISI ........................................................................................................................

DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................................

iii vi

viii x

xi

xiv

DAFTAR TABEL ................................................................................................................

xiv

BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................

1

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ...................................................................... I.

xv

Latar Belakang .........................................................................................

1

III. Tujuan ..........................................................................................................

4

V. Ruang Lingkup .........................................................................................

4

II. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait .......

IV. Sasaran ........................................................................................................

VI. Tim Penggerak .........................................................................................

xii

iii

3

4

4


BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER .............................................................................................................

6

II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender......

9

I.

Siklus Perencanaan dan Penganggaran.........................................

6

III. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender .........................................................................................................

14

B. Gender Budget Statement .............................................................

18

Pengertian dan Konsep Pemantauan dan Evaluasi PPRG .....

25

III. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi ...............................................

32

A. Analisis Gender .................................................................................

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI................................................................ I.

II. Indikator Pemantauan dan Evaluasi............................................... IV. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi ..........................................

14

25

26 33

V. Hasil Pemantauan dan Evaluasi........................................................

35

BAB IV PENUTUP ...........................................................................................................

38

VI. Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Penggerak PPRG ............

Lampiran 1: Contoh Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) .....................................................................................

Lampiran 2: Formulir Pemantauan dan Evaluasi ............................................. Lampiran 3: Tim Penyusun ........................................................................................

37

40

50

81

xiii

DAFTAR DIAGRAM Diagram 2.1. Diagram Proses Perencanaan dan Penganggaran .................. Diagram 2.2. Alur Pikir Perencanaan yang Responsif Gender......................

6

13

Diagram 3.1. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi .............................................

33

Diagram 3.3. Mekanisme Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi .....

36

Diagram 3.2. Alur Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ...

34

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Metode Gender Analysis Pathway (GAP)..............................................

16

Tabel 2.3. Format Gender Budget Statement (yang terdapat suboutputnya) .......................................................................................................

20

Tabel 2.2. Integrasi GAP dalam Penyusunan Dokumen Renja K/L ...............

Tabel 2.4. Format Gender Budget Statement (yang tidak terdapat suboutputnya). ......................................................................................................

Tabel 2.5. Keterkaitan GAP dengan GBS ...................................................................

Tabel 3.1. Indikator Pemantauan Penyusunan PPRG ......................................... Tabel 3.2. Evaluasi Pelaksanaan PPRG ......................................................................

Tabel 3.3. Daftar Instrumen Monitoring dan Evaluasi Driver PPRG ............

xiv

17

22

24

27

30

37


DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN Analisis Gender

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

: Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada pembedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan. : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran : Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, Responsif Gender aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki (ARG) yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Anugerah Parahita : Suatu penghargaan bagi Kementerian/Lembaga Ekapraya (APE) dan pemerintah daerah yang peduli terhadap keselamatan/kesejahteraan perempuan dan lakilaki dalam upaya perwujudan kesetaraan gender. Parahita bermakna memperhatikan dan memelihara kesejahteraan orang lain, sedangkan Ekapraya mengandung arti menggambarkan kebersamaan antara perempuan dan laki-laki.

xv

Alokasi Anggaran : Batas tertinggi anggaran pengeluaran yang diKementerian/ alokasikan kepada Kementerian/Lembaga Lembaga (K/L) berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR. Badan Layanan Umum (BLU)

Bias Gender

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Data Proksi

Data Terpilah

xvi

: Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

: Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak, serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan sehingga menimbulkan diskriminasi atau keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin.

: Dokumen pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

: Data representasi kriteria yang diperkirakan dan disepakati untuk mencerminkan tingkat pencapaian. : Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.


Gender

Gender Analysis Pathway (GAP)

Gender Budget Statement (GBS)

Hasil (outcome)

: Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. : Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.

: Pernyataan Anggaran yang Responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertangungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

: Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

Indikator Kinerja : Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Inisiatif Baru

: Usulan tambahan rencana kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, keluaran, dan/atau komponen.

xvii

Isu Gender

Isu Strategis

Keadilan Gender (gender equity)

: Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan p-rempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif). : Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

: Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain-lain).

Kebijakan/ : Kebijakan/program yang berfokus kepada aspek Program yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan Responsif Gender kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

xviii


Kegiatan

: Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Prioritas : Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran program prioritas secara langsung.

Keluaran (output) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Kementerian Negara (Kementerian)

Kesenjangan Gender (gender gap) Kesetaraan Gender (gender equality)

Kinerja

: Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. : Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

: Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hakhaknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. : Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

xix

Lembaga

: Organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Lembaga Swadaya : Organisasi non pemerintah yang berorientasi pada Masyarakat (LSM) pengembangan masyarakat. Millenium : Disebut juga Tujuan Pembangunan Milenium Development Goals adalah hasil kesepakatan kepala negara dan (MDGs) perwakilan dari 189 negara Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, mencakup delapan sasaran untuk dicapai pada 2015, yaitu: (1) mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, (2) pendidikan universal, (3) kesetaraan gender, (4) kesehatan anak, (5) kesehatan ibu, (6), penanggulangan HIV/AIDS, (7) kelestarian lingkungan, dan (8) kemitraan global.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

: Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.

Netral Gender

: Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.

Pagu Indikatif

Pagu Anggaran Kementerian/ Lembaga

xx

: Ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/L. : Selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.


Pengarusutamaan : Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut Gender (PUG) PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Penganggaraan Berbasis Kinerja (PBK)

: Pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Perencanaan yang : Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga Responsif Gender pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

: Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan lakilaki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

PHLN (Pinjaman / : Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan Hibah Luar melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Negeri) Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. xxi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PROBA (Problem Based Approach)

Program

Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L)

: Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

: Teknik analisis yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan UNFPA, dengan pendekatan yang berbasis masalah. : Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

: Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja : Disebut juga dengan Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) Tahunan Nasional, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan : Rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Anggaran Kementerian/Lembaga. Kementerian / Lembaga (RKA K/L) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

: Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana : Dokumen perencanaan pembangunan nasional Pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun. Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

xxii


Responsif Gender : Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender. Rincian Anggaran : Dokumen yang berisi rincian kebutuhan dana pemerintah pusat yang berbentuk anggaran belanja Belanjan Pemerintah Pusat yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan (RABPP) Presiden. Sensitif Gender

Statistik Gender

SWOT Analysis

: Kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil-hasil pembangunan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

: Kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender; dan (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.

: Suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara internal faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) dan secara eksternal mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats), untuk menyusun program aksi sebagai tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

xxiii


BAB I

PENDAHULUAN I.

Latar Belakang

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan lakilaki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. 1

PUG telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pada Buku II Bab I. RPJMN ini juga telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender. Pelaksanaan PPRG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010. Terakhir, ketentuan mengenai PPRG diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.02/2012 mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan. Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga.

2


II. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait Beberapa kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPRG adalah sebagai berikut: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 12. Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; 3

13. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

III. Tujuan 1. 2.

Sebagai rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat nasional (Kementerian/Lembaga). Pedoman bagi KPP dan PA, Bappenas dan Kemenkeu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Kementerian/ Lembaga.

IV. Sasaran 1. 2.

Penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PPRG di tingkat Kementerian/Lembaga. Perluasan cakupan PPRG ke tingkat output.

V. Ruang Lingkup 1.

2.

3.

Pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di K/L. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di K/L. Contoh-contoh pelaksanaan PPRG/Best Practice.

VI. Tim Penggerak

Kementerian yang terlibat sebagai Tim Penggerak PPRG berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 1.

2.

4

Bappenas berperan dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Kementerian Keuangan berperan dalam perumusan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran K/L bersama dengan Bappenas.


3. 4. 5.

Kementerian Dalam Negeri berperan dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintahan daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada K/L, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM terkait PUG dan percepatannya melalui PPRG. Implementasi petunjuk pelaksanaan PPRG ini dikoordinasikan melalui Sekretariat Bersama di Bappenas.

5

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER I.

Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Sistem perencanaan nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan sistem penganggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Adapun Proses perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada diagram berikut: Diagram 2.1. Diagram Proses Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: Deputi Pendanaan Bappenas

6


Merujuk pada diagram diatas, pengintegrasian gender dalam perencanaan dan penganggaran dimulai pada saat tahapan trilateral meeting. Dalam tahapan ini, dilakukan pembahasan rencana kerja dari suatu K/L yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan, termasuk terkait program/kegiatan/output yang responsif gender. Setelah trilateral meeting dilakukan, K/L dapat menyusun Rencana Kerja K/L, dan harus sudah disusun selambat-lambatnya di bulan April, dengan mengacu pada Renstra K/L dan pagu indikatif. Di bulan berikutnya setelah semua Renja K/L dikumpulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan seluruh anggarannya dibahas bersama DPR RI, maka ditetapkanlah RKP yang telah memuat pagu anggaran. Selanjutnya RKP ini digunakan sebagai dasar K/L dalam penyusunan RKA-K/L. Kemudian himpunan dari semua RKA-K/L dijadikan Lampiran RAPBN. Setelah RAPBN dibahas dan disahkan menjadi APBN, maka ditetapkanlah alokasi anggaran dan selanjutnya RKA K/L menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) K/L.

Secara lebih detail, tahap-tahap yang terkait langsung dengan PPRG adalah sebagai berikut: 1.

Trilateral Meeting Dalam proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dimulai setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan: a.

b.

Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, terkait de-ngan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP; Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, RKP, Renja K/L dan RKA-K/L;

7

c.

2.

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdasarkan hasil Musrenbangnas.

3.

Penyusunan RKA K/L Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan: a. Pagu Anggaran K/L; b. Renja-K/L; c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; dan d. Standar biaya.

4.

8

Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai: kegiatan prioritas; jumlah PHLN; dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); Anggaran Responsif Gender (ARG); anggaran pendidikan; PNBP/BLU; inisiatif baru; belanja operasional; kebutuhan tambahan rupiah murni; dan pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penyusunan RKA-K/L dimaksud termasuk menampung usulan Inisiatif Baru. RKA-K/L menjadi bahan penyusunan RUU APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara K/L dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dalam tahap ini dilakukan penelaahan RKA K/L dan dokumen pendukungnya (termasuk Gender Budget Statemen/GBS) oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Keppres RABPP, dan kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. Dalam tahap ini dilakukan penelaahan RKA K/L dan dokumen pendukungnya (termasuk GBS) oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.


Dalam tahap ini dilakukan penelaahan RKA K/L dan dokumen pendukungnya (termasuk GBS) oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/ kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/ kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dalam penerapannya, ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu: 1. 2.

Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;

Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara 9

3.

laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;

Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Melalui penerapan PRG dan ARG, diharapkan perencanaan dan penganggaran akan: 1.

Lebih efektif dan efisien.

2.

Mengurangi kesenjangan pembangunan.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan melihat, meneliti dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki melalui penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/ kegiatan akan di-lakukan. tingkat

penerima

manfaat

Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut.

Sehingga dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, diharapkan kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir/dihilangkan. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu

10


kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada dalam RKA-K/L. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan substansi/materi output yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang (perspektif) gender. Dalam menerapkan ARG, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 1. 2.

Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output. Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan dalam rangka: a.

b.

c. 3. 4.

Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDGs; Pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau

Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya capacity building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilah).

ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).

ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti sebagai berikut: a.

b.

ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;

ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki; 11

c.

ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;

e.

Alokasi ARG bukan berarti hanya terdapat dalam program khusus pemberdayaan perempuan;

d.

f.

g.

Adanya ARG tidak selalu berarti penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan; ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% untuk laki-laki 50% untuk perempuan dalam setiap kegiatan; dan atau

Tidak semua program/kegiatan/output harus dilakukan analisis gender.

K/L yang diwajibkan menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan pendampingan PPRG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA).

Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan. Secara umum, aspek gender terintegrasi dalam bentuk: 1.

Pada tahap identifikasi potensi dan kebutuhan, aspek gender masuk dalam bentuk analisis situasi/analisis gender.

3.

Pada implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan partisipasi perempuan dan laki-laki.

2.

4.

12

Pada perencanaan anggaran, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan gender. Pada kegiatan pemantauan dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang sensitif gender.

Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender dilakukan pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan meliputi RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, sedangkan dokumen penganggaran meliputi RKA-K/L beserta data dukungnya yang merupakan


penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan.

RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Sedangkan Informasi Kinerja paling sedikit memuat program, kegiatan, dan sasaran kinerja. Sehingga irisan dari dokumen perencanaan dan penganggaran terletak pada program dan kegiatan. Alur pikir dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut dapat dilihat pada diagram berikut: Diagram 2.2. Alur Pikir Perencanaan yang Responsif Gender

DOKUMEN NASIONAL

DOKUMEN K/L

RPJMN

RENSTRA K/L

RKP

RENJA K/L

PROGRAM

PROGRAM

KEGIATAN

KEGIATAN

Keterangan:

Perencanaan

Penganggaran

OUTPUT

KOMPONEN

13

III. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender; dan (2) penyusunan GBS.

A. Analisis Gender

Analisis gender dilakukan dengan mengkaji isu/kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti/alat untuk menganalisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tahap analisis gender ini, pendampingan yang dilakukan oleh KPP & PA menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP). Dengan telah teridentifikasinya isu/ kesenjangan gender yang ada pada level output kegiatan melalui analisis gender, maka informasi yang ada kemudian dimasukkan ke dokumen GBS.

Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah Gender Analysis Pathway (GAP) yang meliputi sembilan langkah sebagai berikut: 1. Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada.

2. Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan datadata proksi dari sumber lainnya.

3. Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Cantumkan isu yang relevan. a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;

14


b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan ke butuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan; c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama ke pada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan; d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki

4. Langkah 4 : Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.

5. Langkah 5 : Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.

6. Langkah 6 : Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

7. Langkah 7 : Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender. 8. Langkah 8 : Menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran. 9. Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

15

16 Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.


Langkah 5

Langkah 7

Reformulasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Reformulasi Tujuan Tetapkan rencana aksi/ kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.

Rencana Aksi

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Langkah 6

Tetapkan baseline yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.

Data Dasar

Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Indikator Kinerja

Langkah 9

Pengukuran Hasil

Langkah 8

Jika tidak ada data terpilah, dapat digunakan data lainnya seperti Susenas.

Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender

Sebab Kesenjangan Internal

Isu Gender

Langkah 4

-

Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktorfaktor kesenjangan; akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. (Cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan)

Faktor Kesenjangan

Langkah 3

Langkah 1 dilakukan pada level program atau kegiatan, sedangkan langkah 7 merupakan satu level dibawahnya. Setelah langkah 7, bisa dilakukan dengan gender checklist, tidak perlu membuat GAP lagi.

Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin: kuantitatif dan kualitatif


Langkah 2

-

Catatan:

Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan / Program/ Kegiatan

Langkah 1

Tabel 2.1. Metode Gender Analysis Pathway (GAP)

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Metode GAP:


Integrasi GAP dalam penyusunan dokumen Renja K/L seperti tercantum dalam tabel berikut: Tabel 2.2. Integrasi GAP dalam Penyusunan Dokumen Renja K/L Tahapan

Struktur Dokumen

Integrasi

GAP

Misi merupakan upaya-upaya Misi K/L yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi K/L harus selaras dengan tujuan K/L. Misi mencakup kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh K/L.

Memasukkan upaya Reformulasi pencapaian kesetaraan misi gender dan penghapusan kesenjangan antar jenis kelamin dalam rumusan misi

Kegiatan yang menjadi prioritas nasional, bidang, maupun K/L yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Program/ Kegiatan adalah nama program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan program dan kegiatan prioritas dalam surat yang ditandatangani bersama oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun bersangkutan. Sedangkan Sasaran Kegiatan adalah hasil dan/atau keluaran yang ditetapkan untuk dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi, baik dari sisi waktu dan kuantitas maupun kualitas

Memasukkan Program/ Kegiatan kegiatan/sasaran kegiatan responsif gender yang mendukung upaya mencapai kesetaraan gender dan penghapusan kesenjangan antar jenis kelamin.

Memasukkan sasaran Sasaran strategis merupakan Sasaran strategis K/L strategis upaya sasaran strategis yang akan dicapai oleh K/L sesuai dengan pencapaian kesetaraan gender dan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis penghapusan (Renstra K/L). kesenjangan antar jenis kelamin dalam rumusan sasaran strategis. Program/ kegiatan/ sasaran kegiatan

Reformulasi sasaran strategis yang akan diintervensi

17

Tahapan Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat berupa (i) Indikator Kuantitas, (ii) Indikator Kualitas, atau (iii) Indikator Harga. (tidak harus ketiga indikator ini ada dalam mengukur sebuah output, disesuaikan dengan jenis outputnya)

Struktur Dokumen Indikator Kinerja yang berupa kuantitas, kualitas atau harga

Kegiatan IKK Kolom prioritas IKK jenis (N, B, K/L) kegiatan yang dapat berupa Kegiatan Prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang (B), dan Prioritas. Untuk kegiatan prioritas nasional harus dapat diidentifikasikan mendukung langsung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional (tercantum pada Buku I RKP) dan MDGs

B. Gender Budget Statement

18

Integrasi

GAP

Memasukkan indikator Pengukuran hasil kinerja kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif, berupa indikator kinerja dari setiap Program/ kegiatan/sasaran hasil analisis gender dan outcome/hasil atas pengaruh adanya output sehingga dapat menujukkan adanya kinerja pelayanan yang menghapuskan kesenjangan dan ketidakadilan gender.

Memasukkan Program/ Rencana aksi kegiatan/sasaran responsif gender pada prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang, dan Prioritas Kementerian/ Lembaga (K/L) yang tujuan akhirnya adalah mencapai kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian diatas, maka substansi GBS merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang


telah dilakukan analisis gender. Dalam praktek penganggaran K/L, GBS disusun pada saat mengajukan RKA-K/L ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran. Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. 2.

3.

4.

5. 6. 7.

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output yang rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/ kegiatan; Tujuan output kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;

Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender baik internal maupun eksternal, serta menerangkan bahwa output/sub-output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada analisis situasi ini juga dijelaskan isu gender pada sub-output/komponen yang merupakan bagian/ tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dapat dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level sub-output/komponen;

Rencana aksi; terdiri atas sub-output/komponen input. Tidak semua sub-output/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya sub-output/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai sub-output, bagian ini menerangkan tentang suboutput yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub-output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya; Besar alokasi dana untuk pencapaian output;

Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil dari pencapaian output kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi; Penanda tangan GBS adalah penanggung jawab Kegiatan yang dijelaskan dalam GBS tersebut.

19

Penyusunan GBS dilakukan dengan mengisi formulir GBS sebagai berikut: Tabel 2.3. Format Gender Budget Statement (yang terdapat sub-outputnya) GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : (Nama Kementerian Negara/Lembaga) Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon I sebagai KPA) Unit Eselon II/Satker : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/Nama Satker baik di Pusat atau Daerah) Nama Satker (baik di Pusat atau Daerah) Program

Nama Program hasil restrukturisasi

Indikator Kinerja Kegiatan

Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender

Analisis Situasi

Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantatif) maka dapat menggunakan data kualitatif berupa ’rumusan’ hasil dari focus group discussion (FGD) Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu

Kegiatan

Nama Kegiatan hasil restrukturisasi

Output Kegiatan

Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi

Isu gender pada sub-output ... (isu/kesenjangan gender yang ada pada suboutput) (hanya suboutput yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)

20


Sub-output Rencana Aksi (Dipilih hanya sub-output Tujuan Subyang secara output langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua suboutput dicantumkan)

Alokasi Anggaran Output Kegiatan

Dampak/ hasil Output Kegiatan

Sub-output

Bagian dari suatu Output. Sub-output ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani / mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi Uraian mengenai tujuan adanya sub-output setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analisis Pathway (GAP) maka dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP. Komponen ...

Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput

Anggaran Sub- Rp. ............................... output ...

..............

(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)

Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisisi situasi Penanggung Jawab Kegiatan ..................................................................... NIP/NRP. .........................................................

21

Tabel 2.4. Format Gender Budget Statement (yang tidak terdapat sub-outputnya) GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) Nama K/L : (Nama Kementerian Negara/Lembaga) Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon I sebagai KPA) Unit Eselon II/Satker : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/ Nama Satker baik di Pusat atau Daerah) Nama Satker baik di Pusat atau Daerah) Program

Nama Program hasil restrukturisasi

Kegiatan

Nama Kegiatan hasil restrukturisasi

Output Kegiatan

Jenis,volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi

Indikator Kinerja Kegiatan

Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender

Analisis Situasi Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantatif) maka dapat menggunakan data kualitatif berupa ’rumusan’ hasil dari focus group discussion (FGD) Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu Isu gender pada komponen ... (isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya) (hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)

22


Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen dicantumkan)

Komponen

Tahapan dari suatu Output. Komponen ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi

Komponen

............

Alokasi Anggaran Output kegiatan

(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)

Dampak/ hasil Output Kegiatan

Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisisi situasi Penanggung Jawab Kegiatan ..................................................................... NIP/NRP. .........................................................

23

Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut diagram yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GPS sebagaimana berikut: Tabel 2.5. Keterkaitan GAP dengan GBS

GAP Langkah 1

Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

24

Kebijakan/program/ kegiatan

GBS Program, kegiatan, IKK, output kegiatan

Data pembuka wawasan Analisis situasi Faktor kesenjangan

Analisis situasi

Sebab kesenjangan eksternal

Analisis situasi

Sebab kesenjangan internal

Analisis situasi

Refomulasi tujuan

Tujuan output/sub-output

Data dasar (base-line)

Dampak/hasil output kegiatan

Rencana aksi

Indikator gender

Rencana aksi (komponenkomponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender)

Dampak/hasil output kegiatan


BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI I.

Pengertian dan Konsep Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Pemantauan dan evaluasi pada petunjuk pelaksanaan ini merujuk pada Panduan Pemantauan dan Evaluasi PPRG untuk K/L yang telah dikeluarkan oleh KPP & PA. Dalam panduan tersebut, Pemantauan diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan adalah; dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program.

Sedangkan Evaluasi pelaksanaan PPRG dilakukan dengan menilai sasaran sumber daya (input) yang digunakan, sasaran proses pelaksanaan, sasaran kinerja keluaran (output) dari kegiatan serta hasil (outcome) dari PPRG tersebut. Hasil evaluasi digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan hasil (outcome) positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di sektor tersebut, serta dapat pula memberi gambaran tentang kinerja, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi. Prinsip dari evaluasi adalah : terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh. Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG pada K/L efesien dan efektif, digunakan strategi sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan oleh masing-masing K/L, baik yang berfungsi sebagai penggerak (driver) maupun sebagai penyedia pelayanan (service delivery) 25

2.

3.

26

secara mandiri, namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen (internal coordinative and self monitoring and evaluation).

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/ kegiatan (direct observation) dengan pendekatan sistem (systemic approach) dan berorientasi pada tujuan (output based orientation). Berorientasi kepada perubahan (changing based orientation) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (input, proses, output dan outcome) pada tahapan pelaksanaan PPRG.


II. Indikator Pemantauan dan Evaluasi Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja (ukuran besaran) dari setiap tahap pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator input, proses, output dan outcome (hasil). Untuk lebih memudahkan dan memfokuskan proses pemantauan, pelaksanaan PPRG dibagi ke dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap melihat hasil dari PPRG tersebut. Berikut adalah Indikator Pemantauan pada tahapan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan PPRG: Tabel 3.1. Indikator Pemantauan Penyusunan PPRG No

1

TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG TAHAP PERSIAPAN

UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)

INDIKATOR KINERJA

(INPUT ) Prasyarat PUG 1. Komitmen

• Peraturan Menteri terkait

3. Kelembagaan

• • • •

2. Kebijakan

• Kegiatan Renstra K/L yang mengandung isu gender • Renja Tahunan yang mengandung isu gender • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG di K/L • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG K/L (di tingkat Satker) • Kebijakan tentang data terpilah POKJA PUG di K/L Focal point Rencana kerja POKJA PUG Laporan kerja POKJA PUG

27

No

TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG

UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran) 4. Sumber Daya Manusia

Sumber dana

5. Data terpilah 6. Alat analisis gender 7. Peran serta masyarakat

2

TAHAP PERENCANAAN

(PROSES)

1. Renstra yang terkait dengan isu gender

2. Kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender

28

INDIKATOR KINERJA • Tim (SDM) terlatih (paham PUG dan PPRG) atau fasilitator (K/L) • SDM perencana Satker memiliki kemampuan dalam melaksannakan PPRG • Anggaran untuk pelembagaan PUG

• Data terpilah tentang program terkait

• Metoda analisis gender yang digunakan

• Forum pertemuan dengan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG • Anggota POKJA PUG dan masyarakat

• Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra K/L

• Output terpilih (yang ada isu gendernya) • Jumlah output yang ditargetkan penyusunan ARG-nya untuk tahun berjalan


No

TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG

UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran) 3. Data terpilah yang terkait output

3

4

TAHAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PPRG HASIL PPRG

4. Proses analisis GAP atau sejenis

(OUTPUT) 1. GBS

(OUTCOME)

1. Satker yang menyusun PPRG 2. Penelaahan GBS (DJA/ Kemenkeu)

3. Anggaran dalam DIPA

4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan

INDIKATOR KINERJA • Kelengkapan data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARG-nya • Hasil analisis gender

• GBS dari output, suboutput, komponen, sub komponen yang ada isu • GBS didasarkan kepada hasil analisis • Jumlah Satker yang menyusun PPRG

• Tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA atau tim yang mendapat otorisasi

• Anggaran untuk mencapai output dalam DIPA sesuai dengan usulan dalam GBS

• Persentasi realisasi anggaran responsif gender yang ada dalam DIPA • Persentasi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DIPA) sesuai GBS

29

Sedangkan aspek aspek yang dievaluasi beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.2. Evaluasi Pelaksanaan PPRG

No

30

ASPEK

INDIKATOR

1

1. Proporsi input yang tersedia. Input Sejauh mana 2. Cakupan unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan SDM K/L Kepmen (bila ada) mengetahui dan memahami 3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan Prasyarat PUG kemampuan yang memadai tentang PPRG. 4. Masalah dan kendala yang dihadapi terkait input

2

Proses Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku

METODE 1. Dianalisis dari hasil pemantauan. 2. Questionary untuk POKJA atau Focal point 3. Questionary untuk Biro Perencanaan dan Perencana komponen (penyusun PPRG)

1. Menelaah RKA 1. Proporsi output yang ada isu K/L gendernya dibandingkan dengan 2. Questionary unoutput yang ada di RKA K/L. tuk Biro 2. Proporsi output, sub-output, dan Perencanaan komponen K/L dan 3. GBS dibandingkan dengan perencana output yang ada isu gendernya. komponen 4. Kelengkapan data terpilah terkait output. 5. Masalah atau kendala selama proses analisis gender 6. Solusi dari masalah dan kendala yang ditemui (bila ada)


3

4

Output Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG

1. Kesesuaian isu gender yang ada 1. Questionary untuk perencana dalam GBS dengan hasil analisis komponen gender 2. Proporsi jumlah GBS dibanding- 2. Melihat dan menelaah kan output ada isu gendernya dokumen hasil 3. Kesesuaian rencana aksi yang analisis gender dimuat dalam KAK dengan hasil dan GBS analisis gender 4. Kendala dan masalah dalam membuat GBS 5. Solusi kendala dan masalah (bila ada)

1. Proporsi jumlah Satker yang Outcomes melaksanakan PPRG dibandingSejauh mana kan Satker yang ada di K/L manfaat PPRG 2. Proporsi jumlah dana yang bagi disetujui dalam DIPA dibandingpencapaian kan dengan yang di usulkan PUG secara dalam GBS di masing-masing utuh di K/L Satker 3. Proporsi anggaran output/suboutput yang dibuat GBS nya dibandingkan total anggaran Satker 4. Proporsi anggaran output/suboutput yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran output yang ada isu gendernya 5. Proporsi Anggaran output/suboutput yang ada GBS di seluruh K/L dibandingkan total anggaran K/L 6. Proporsi realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS). 7. Proporsi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada GBS) dibandingkan dengan yang bukan responsif gender. 8. Proporsi pencapaian target indikator yang tercantum dalam GBS.

Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan rencana kerja

31

III. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yaitu pelaporan. a.

b.

c.

32

Tahap persiapan digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksana, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaannya, serta menentukan metode yang akan digunakan.

Tahap pelaksanaan: implementasi kegiatan sesuai dengan metode dan mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (focus group discussion) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat terkait. Tahap akhir digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut, serta menyusun laporan. Selanjutnya pelaksana mengirimkan hasilnya kepada pengguna secara berjenjang, yaitu pimpinan unit terkait di internal K/L sebagai penyedia pelayanan (service delivery) dan kepada institusi eksternal K/L, yaitu K/L yang berfungsi sebagai penggerak (driver/mover) dalam hal ini adalah Bappenas, KPP & PA dan Kementerian Keuangan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.


Diagram 3.1. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi

IV. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan pelaksana, metoda, instrumen, dokumen yang digunakan dan langkahlangkah pelaksanaan. Hal-hal yang dilakukan dalam menjalankan mekanisme pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: 1. 2.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala setiap tahun. Namun pemantauan dapat pula dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG secara langsung oleh tim pelaksananya.

Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi. Tim pelaksana adalah SDM dari unit terkait seperti di Biro Perencanaan untuk tingkat K/L atau unit kerja terkait yang sesuai struktur K/L, 33

3.

4. 5. 6.

komponen perencana tingkat Eselon I dan Eselon II atau tenaga yang ditunjuk oleh pimpinan unit. Tim pemantauan dan evaluasi: a.

b.

Menetapkan target sasaran pemantauan dan evaluasi, yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG (Biro Perencanaan K/L, perencana komponen di unit-unit operasional, Biro Keuangan atau pelaksana yang ditunjuk oleh penentu kebijakan). Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk formulir isian.

Metoda yang digunakan dapat berupa observasi langsung, angket, pengisian formulir dan wawancara kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG dan atau melalui FGD (focus Group Discussion). Instrumen yang digunakan adalah formulir pemantauan dan evaluasi yang disediakan untuk setiap tingkatan tingkat K/L, tingkat Eselon I (program) dan tingkat Satker (lihat lampiran). Menyusun dokumen hasil pemantauan dan evaluasi.

Diagram 3.2. Alur Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

34


V. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas dan minimal mencakup hal-hal berikut: 1. 2.

3.

4. 5.

Pengantar; Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Ringkasan Eksekutif; Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi; Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Lingkup Kegiatan; Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya. Hasil Pemantauan dan Evaluasi (analisis dan penilaian)

Bagian ini menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut: a.

Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG.

c.

Pelaksanaan PPRG dalam bentuk realisasi kegiatan sesuai GBS.

b. d. 6.

e.

Proses pelaksanaan aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan). Penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan aturan yang berlaku serta penyebab penyimpangan. Kesimpulan penilaian.

Rekomendasi memuat hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau memerlukan tindak lanjut baik oleh pimpinan unit internal pelaksana PPRG maupun instansi ekternal sebagai penggerak (Bappenas, Kementerian Keuangan dan KPP&PA).

35

7.

Lampiran memuat daftar isian (formulir) yang digunakan dll.

Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan secara berjenjang kepada atasan pelaksana pemantauan atau pengguna paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hasil pemantauan dan evaluasi di unit setingkat Eselon II dikirimkan kepada pimpinan unit Eselon I terkait, dan hasil pemantauan dan evaluasi tingkat Eselon I dikirimkan kepada pimpinan K/L. Selanjutnya hasil pemantauan tingkat K/L dikirimkan kepada komponen terkait di Bappenas, Kementerian Keuangan dan KPP&PA.

Berikut adalah alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG. Diagram 3.3. Mekanisme Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Bappenas

KPP & PA

Kemenkeu

Pimpinan K/L

36

Unit Eselon I K/L

Unit Eselon I K/L

Unit Eselon I K/L

Unit Eselon II K/L

Unit Eselon II K/L

Unit Eselon II K/L

Alur Laporan Alur Umpan Balik


VI. Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Penggerak PPRG Selain pemantauan dan evaluasi yang dilakukan sendiri oleh K/L, Driver PPRG yang terdiri dari empat kementerian sebagaimana tersebut diatas juga mempunyai kepentingan untuk melihat efektifitas, kesulitan, dan keberhasilan K/L dalam melakukan PPRG terkait dengan tugas dan fungsinya. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh driver diintegrasikan dengan instrumen yang telah dipunyai, yaitu: Tabel 3.3. Daftar Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Driver PPRG

NO.

KEMENTERIAN DRIVER

1

Bappenas

2


3

KPP&PA

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI Evaluasi Kinerja Pembangunan yang telah diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2006

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

37

BAB IV

PENUTUP Mengingat bahwa kesinambungan PPRG sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Petunjuk Pelaksanaan ini menjelaskan metode penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang dilakukan dengan analisis gender, penyusunan GBS, dan pengintegrasian hasil analisis gender dalam RKA-K/L. Pelaksanaan juklak dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap kementerian/lembaga. Setiap kementerian/ lembaga diharapkan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan juklak ini sesuai dengan perkembangan masing-masing K/L.

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu perencana di kementerian/lembaga untuk menyusun anggaran responsif gender dalam konteks anggaran berbasis kinerja. Seluruh kementerian/lembaga dapat menggunakan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan kerja dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang responsif gender.

38






LAMPIRAN-LAMPIRAN

39

40


Kebijakan/ Peraturan/ Program Faktor Kesenjangan

Langkah 3

Sebab Internal

Isu Gender

Langkah 4

Sebab Eksternal

Langkah 5

Program Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Langkah 7

Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi

Langkah 9

Baseline Data

Indikator

Pengukuran Hasil

Langkah 8

Lampiran 1

• Capaian KB • Meningkat- • Capaian Tujuan KB aktif aktif kan (Prov. XX) : meningkat pengetahuan 69,25% Meningkat(2010) dan menjadi 70 tentang kan capaian (2011) Partisipasi kesehatan KB aktif dari suami/ • Meningkat69,25% tahun reproduksi laki-laki nya peserta 2010 menjadi terutama KB • Unmet KB suami/ 75% tahun • Lokakarya need > 8 laki-laki 2015 dengan bagi petugas kesehatan %) menjadi 2 melibatkan (dua)% Kab./ Kota di dan (2013) provinsi meningkat• Tersedianya tentang kan data pelayanan partisipasi terpilah, suami/ lakiKB yang valid, dan berorientasi laki up dated kepada yang peningkatan dimanfaatpeserta KB, kan. khususnya laki-laki

Reformulasi Tujuan

Kebijakan & Rencana Ke Depan

Langkah 6

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) : Kementerian X : Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Dana Dekonsentrasi – Provinsi XX)

• Tidak semua • Koordinasi • Akses • Angka kematian lintas unit, / /pengambil informasi ibu(AKI), di Provinsi keputusan, kesehatan XX tercatat dari berprogram, reproduksi/KB perencana bagai sumber : sektor yang dan bagi laki-laki 90,7/100.000 KH . belum masih kurang. pelaksana (Dinkes XX, 2010) optimal. • Informasi ber program Angka ini masih • Masyarakat serta kaitan dengan dibawah angka lebih stakeholder hak target nasional: Kegiatan nyaman perempuan terkait yang 118/100,000 KH Pembinaan partus di untuk memahami (Laporan MDGs, Pelayanan dukun konsep memutuskan 2010) SDKI th 2007: Kesehatan karena keadilan dan hak AKI tingkat nasional Ibu dan konsep kesetaraan reproduksinya tercatat: 228 Reproduksi mendapat gender serta masih kurang Provinsi XX tercatat kan ke83/100,000 KH. /terbatas pelayanan terampilan lengkap medibanding laksanakan bidan. PUG

Langkah 2

Langkah 1

Kementerian Negara/Lembaga Unit Kerja

Contoh Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)



Langkah 3

Sebab Internal

Isu Gender

Langkah 4

Sebab Eksternal

Langkah 5

• Para • Kurangnya Tujuan 1 : • Dari berbagai • Program pengelola perhatian sumber MeningkatKegiatan program pemerintah memperlihatkan kan kurang belum kab/kota baik tingkat nasional capaian KB menjangkau terpapar dalam maupun Provinsi XX aktif sasaran dalam pelayanan dari 69,25 % AKI masih tinggi . (Unmet need > Rencana KB (2010) • Beberapa faktor 8 %) Kehamilan berkualitas. menjadi menyebab • Program yang Aman • Keterlibatan teridentifikasi: 75 % ( kegiatan (MPS) Perempuan 2015) • 60% PUS 4 T di kurang • Kurangnya dalam masyarakat (terlalu mendorong kompetensi menyampaitua, terlalu muda, partisipasi petugas kan terlalu sering suami; pelayanan kebutuhan melahirkan, terlalu • Program kurang terbanyak anak) kegiatan masih kesehatan kab/kota akomodasi . • Sarana prasarana bias gender • Lemahnya kesehatan belum yang sistem memadai, belum menempatkan pencatatan berfungsi baik isteri sebagai dan • Faktor sosialtarget utama. pelaporan ekonomi; sosial (khususnya budaya dalam me• Anggaran yang jauh manfaatkan dari cukup ketersediaan • Anggaran perkapita data obat yang disediakan terpilah). oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

Langkah 2

Langkah 1

Langkah 7

Reformulasi Tujuan • Koordinasi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu termasuk KB lintas sektor. • Validasi, pemutahiran dan koordinasi ketersediaan datakes ibu KB/ kesehatan reproduksi baik • Monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Ibu dan reproduksi, melalui supervisi



Langkah 6

Langkah 9

Baseline Data

Indikator

Pengukuran Hasil

Langkah 8


41

42



Langkah 3

Sebab Internal

Isu Gender

Langkah 4

melalui DAU sebesar • Program Pem- • Kurangnya Rp. 2.000/ kapita/ binaan alat bantu tahun. Standar NasiPelayanan infomasi dan onal anggaran Kesehatan Ibu edukasi perkapita obat dan tentang sebesar Rp. 9.000/ Reproduksi kesehatan kapita/ tahun. kurang peka reproduksi/ • Pelayanan KB terhadap KB. memiliki daya ungkit faktor yang tinggi dalam mendasar penurunan AKI . yaitu sosial Namun Cakupan KB budaya, aktif belum • Karena mencapai target: beberapa Tahun 2010: 69,25% alasan yang Target Tahun 2015: disebutkan 75%) dengan rincian diatas, (Partisipasi Laki: perempuan/ 1,3% dan wanita : ibu hamil 98,7%), kurang • Unmet need > 8 %) memanfaatkan • Drop Out:4,64%dan dan sebagai pembanding mendapatkan Drop out KB th akses terhadap 2008: 3,37% pelayanan (Komposisi laki-laki yang tersedia : 1,72% & wanita : terutama 98,38%). pelayanan KB

Langkah 2

Langkah 1

Sebab Eksternal

Langkah 5

Langkah 7

Reformulasi Tujuan • Pengadaan sarana pendukung program kesehatan reproduksi



Langkah 6

Langkah 9

Baseline Data

Indikator

Pengukuran Hasil

Langkah 8


GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian X Unit Organisasi : Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Unit Eselon II/Satker : Direktorat Bina Kesehatan Ibu/ Dinas Kesehatan Provinsi XX Program

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Kegiatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Indikator Kinerja Meningkatnya cakupan pasangan usia subur menjadi Kegiatan peserta KB aktif di Provinsi XX sebesar 70% di tahun 2011. Output Kegiatan

Analisis Situasi

Layanan yang mendukung meningkatkan cakupan PUS menjadi peserta KB aktif di Provinsi XX

• Angka kematian ibu di Propinsi XX tercatat: 0,7/100.000 KH (Dinkes Provinsi XX, 2010). Angka ini masih dibawah target nasional MDGs yaitu: 118/100.000 KH. Sebagai pembanding: SDKI th 2007, angka kematian Ibu di tingkat nasional tercatat : 228/100.KH, sedangkan Provinsi XX tercatat 83/100.000 KH. Artinya terjadi peningkatan dan mengingat PUS sehingga menjadi ancaman. • Kematian ibu tersebut terjadi karena 3 Faktor penyebab: Faktor terlambat pertolongan (1). Hal ini juga terkait dengan akses informasi & pelayanan berkualitas, termasuk pelayanan KB yang kurang baik pada perempuan maupun laki-laki. • Faktor terlambat merujuk dan terlambat sampai (2 & 3). Hal ini dipengaruhi oleh: pendidikan, ekonomi, budaya, gender dan geografi. Meskipun tingkat melek huruf tidak jauh berbeda antara perempuan dan laki-laki namun kemiskinan dan tingkat pendapatan yang rendah pada perempuan (170.000/bln) menyebabkan perempuan lemah kewenangannya dalam memutuskan (sub-ordinat) meskipun berkaitan dengan kesehatannya. Masih adanya budaya patriaki menyebabkan perempuan/ibu hamil kurang memanfaatkan akses pelayanan kesehatan yang ada termasuk biayanya (marginal).

43

44

• Adanya anggapan bahwa kesehatan reproduksi/KB urusan wanita menyebabkan laki-laki kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi/KB. Kurangnya keterlibatan laki-laki (partisipasi) dalam upaya penurunan AKI dalam pengetahuan tanda bahaya kehamilan, informasi perawatan & pengobatan komplikasi kehamilan serta pencegahan KTD melalui upaya pelayanan KB khsususnya pelayanan KB pasca salin. • Didalam internal organisasi, isu gender disebabkan oleh: - Para pengelola program belum terpapar dalam rencana MPS yang sensitif gender. - Kordinasi lintas sektor/program kesehatan reproduksi/KB yang belum optimal. - Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan khususnya tersedianya data terpilah. - Masyarakat lebih nyaman partus di dukun karena konsep mendapatkan pelayanan lengkap di banding bidan. - Kurangnya perhatian pemerintah kab./kota dalam pelayanan KB berkualitas, - Peran serta masyarat kurang dalam bidang kesehatan karena promosi kesehatan kurang efektif. Sub-output 1 Koordinasi Pelayanan KB baik di fasilitas Kesehatan kab./kota dan di propinsi Tujuan/ Memberikan informasi mengenai intermanfaat vensi dalam mencapai KB aktif 70 % dengan (proporsi laki-laki naik dari 1,3 % menjadi 2%) Komponen 1 Pengumpulan data pelayanan KB di fasilitas kesehatan kab./kota Komponen 2 Pertemuan koordinasi secara periodik Komponen 3 Penyusunan rekomendasi untuk perencanaan intervensi Sub-output 2 Validasi data kesehatan ibu, KB/kesehatan reproduksi mendukung pencapaian MDGs 5 baik di kab./kota maupun di provinsi. Tujuan/ Memberikan informasi perihal data yang manfaat valid, terpilah, tepat waktu dan memberikan masukan dalam pembuatan keputusan Komponen 1 Finalisasi kuesioner informasi


Komponen 2 Komponen 3 Sub-output 3

Pengumpulan data terpilah Penyusunan dan analisi data Monitoring pelaksanaan program yang KB/kespro melalui supervisi fasilitatif (kesehatan reproduksi) Tujuan/ Memberikan informasi perkembangan manfaat pelayanan KB/kesehatan reproduksi dan adanya bimbingan teknis intervensi berbagai permasalahan pelayanan Kesehatan reproduksi/KB di lapangan 38 kab/kota selama tahun 2011 Komponen 1 Penyusunan materi informasi Komponen 2 Penyebarluasan informasi Komponen 3 Bimbingan teknis pelayanan Kesehatan reproduksi/KB di kab/kota Sub-output 4 Evaluasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan reproduksi /KB di provinsi Tujuan/ Memberikan informasi teridentifikasinya manfaat permasalahan, faktor faktor penyebab dan adanya rekomendasi intervensi yg bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam pencapaian cakupan KB aktif sesuai target selama tahun 2011 Komponen 1 Penyusunan materi evaluasi Komponen 2 Evaluasi pelayanan kesehatan reproduksi/KB Komponen 3 Penyusunan rekomendasi hasil evaluasi Anggaran Output Rp. 1.494.090.000,kegiatan dalam Penurunan AKI Pengalokasiaan anggaran yang efektif dan efisien untuk Dampak/hasil yang diharapkan meningkatkan capaian KB aktif dari 69,25% (2010) menjadi 70% (2011) dengan proporsi partisipasi laki-laki naik dari secara 1,3% menjadi 2 %. luas

Penanggung Jawab Kegiatan

(...............................................) 45

46


Langkah 4

Isu Gender

Faktor Sebab Internal Kesenjangan

Langkah 3

Sebab Eksternal

Langkah 5

• HIV-AIDS • Masih • Program Program : • Pekerja masih sedikit SDM kegiatan abai (migrant) Penyelengdipandang Bina terhadap diusia garaan Jalan sebagai isu Pelaksanan seksual aktif resiko spesifik Wilayah II tertularnya • Resiko Output: kesehatan yang HIV/AIDS penularan / Panjang bukan mempunyai yang bisa HIV-AIDS Jalan Bebas menjadi pengetahuan dihadapi diantara Hambatan kepedulian tentang para pekerja para pekerja bersama gender dan konstruksi konstruksi Tujuan: pelaksanaan • Pemahaman yang jauh yang hidup Terbangunyang masih PUG untuk dari jauh dari nya Jalan Tol awam kegiatanya keluarganya keluarga Tanjung diantara • Belum • Program • Perilaku Priok pekerja diketahui kegiatan abai berisiko dengan tentang data pekerja menyediakan karena memperhapenyakit yang akses pemahaman tikan aspek kelamin berkaitan pemeriksaan kesehatan yang kurang (HIV/AIDS) dengan kesehatan tentang para tenaga penularan rutin utk HIV/AIDS konstruksi HIV/AIDS para (besaran; pekerjanya trends, pola up date)

Langkah 2

Langkah 1

Langkah 7

Reformulasi Tujuan

Langkah 9

Baseline Data

INDIKATOR

Pengukuran Hasil

Langkah 8

• Pemahaman • Bertambah • Membangun kerjajumlah yang kurang sama yang intens pekerja tentang HIV/ dengan lembagakonstruksi/ AIDS dan lembaga / para pengpenduduk prilaku giat penanggulangan lokal di berisiko HIV/AIDS, misalnya sekitar • Belum ada untuk melakukan (terutama sistim data bersama-sama perempuan) base untuk sosialisasi tentang mendapatmonitoring perilaku seksual yang berbagai kan berbahaya. informasi kegiatan, • Capacity Building cukup khususnya (serial workshops) tentang berkaitan berkaitan dengan PUG HIV/AIDS dalam kegiatnya untuk dengan • Tersedia kesehatan SDM BINA Marga dan reproduksi Wilayah II, khusus berfungsi pekerja yang menangani sistim data pembagunan jalan TOL (HIV/AIDS) base Tanjung Priok


Kebijakan Dan Rencana Kedepan

Langkah 6

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) : Kemeneterian X : Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal XX

Kebijakan/ Peraturan/ Program

Kementerian Unit Kerja


Langkah 4 Isu Gender

Faktor Sebab Internal Kesenjangan

Langkah 3 Sebab Eksternal

Langkah 5

• Masih kuat • Sosialisai • Program • Mobilitas stigma tentang kegiatan abai tinggi para perilaku memberikan pekerja dimasarakat kesehatan sosialisasi • Lokasi dan tentang berisiko rutin situasi kerja penyakit berkaitan tinggi (HIV/ yang HIV/AIDS AIDS ) untuk kondusif utk dengan para pekerja perilaku penularan belum kesehatan (man, menjadi reproduksi money dan prioritas mobility) yang bertanggung jawab

Langkah 2

Langkah 1

Kebijakan/ Peraturan/ Program

Langkah 7

Reformulasi Tujuan • Sosialisasi/ penyuluhan/ informasi mengenai prilaku beresiko penularan HIV-AIDS termasuk untuk penduduk sekitar • Pembangunan sistem data base yg terpilah dan updated dari para tenaga konstruksi pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok untuk keperluan berbagai monitoring berkaitan dengan usaha-usaha kegiatan program: - Sosialisasi; - Pemahaman tentang HIV/AIDS - Perubahan prilaku berisiko, dst. • Pembangunan sistim monitoring (beserta self assessment )


Kebijakan Dan Rencana Kedepan

Langkah 6

Langkah 9

Baseline Data

INDIKATOR

Pengukuran Hasil

Langkah 8


47

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian X Unit Organisasi : Direktorat Jenderal XX Eselon II/Satker : Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Program Kegiatan

Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Indikator Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun Kinerja Kegiatan Output Kegiatan Panjang jalan bebas hambatan Tujuan Pembangunan jalan bebas hambatan yang responsif terhadap kesehatan pekerja Analisis Situasi • Banyaknya Pekerja Migran yang bekerja di sekitar konstruksi belum memahami isu HIV /AIDS • SDM Ditjen XX masih memerlukan pengetahuan dalam mengintegrasikan gender dalam kegiatan (PUG), misalnya dalam siklus perencanaan dan penganggaran. • Salah satu kegiatan dalam melaksanakan PUG adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang meningkatkan kesadaran dan proteksi staf dan pekerja konstruksi terhadap resiko HIV/AIDS, melalui beberapa kegiatan/rencana aksi. Rencana Aksi

Komponen I

Komponen 2

48

Serial workshops PUG untuk internal staf Ditjen XX yang terkait dengan penyelenggaraan jalan. Tujuan: Capacity Building meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melaksanakan PUG diantara para staff khususnya Ditjen XX Sosialisasi untuk staf, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar tentang HIV/AIDS Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, kesadaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS


Komponen 3

Membangun sistim data base Tujuan: Membangun instrument pengumpulan data terpilah sekaligus untuk monitoring kegiatan

Anggaran Output Rp. 932.058.100.000,Kegiatan Dampak/hasil Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang diajukan di Output Kegiatan lingkungan Ditjen XX sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-KL dipakai lebih efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan permasalahan isu gender dalam siklus perencanaan untuk mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS.

Penanggung Jawab Kegiatan

(...............................................)

49

Lampiran 2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi FORMULIR P1

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TANGGAL BULAN

KEMENTERIAN No. I

:

:

INDIKATOR INDIKATOR INPUT*

1.

2.

1 2

50

:

Komitmen Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa? Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan a. Bila sudah kepada siapa? b. Bila tidak mengapa? Kebijakan Apakah Renstra Lembaga Saudara ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa? Apakah ada Renja Tahunan K/L yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN


No.

INDIKATOR

3

Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa? Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?

4

5 1.

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah? Kelembagaan:

Apakah ada POKJA PUG di K/L yang disahkan pimpinan? a. Bila ada sebutkan No SK nya b. Bila tidak mengapa? c. Bila ada apakah keanggotaan POKJA terdiri dari unsur-unsur Biro Perencanaan, Biro keuangan, Satker, dan Inspektorat? d. Apakah anggota POKJA melibatkan unsur masyarakat? e. Apakah ada pertemuan POKJA? f. Apakah ada rencana kerja POKJA? g. Apakah ada laporan POKJA secara rutin? h. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG?

51

No. 2.

INDIKATOR Apakah ada Focal Point? a. Bila ada di level/komponen mana? b. Bila ada focal point, apakah sudah mendapat latihan PUG? c. Bila belum mengapa? Sumber Daya Manusia:

1 2

3

Apakah ada fasilitator internal K/L?

Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum, mendapat pelatihan, mengapa?

Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG? Sumber Dana:

1 1. 1.

Apakah tersedia dana dalam melaksanaan PUG? Data Terpilah:

Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani K/L? Alat Analisis Gender:

Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain? Peran Serta Masyarakat:

1 2

52

Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?

Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN


No.

INDIKATOR

II

INDIKATOR PROSES*

2

Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?

1

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra K/L yang mengandung isu gender?

Output terpilih (prioritas): 1 2

Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya?

Berapa jumlah output /sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan? Tersedia data terpilah yang terkait output:

1.

Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya?

Proses analisis GAP atau sejenis: 1. 1.

Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih? Hasil analisis GAP:

Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?

III INDIKATOR OUTPUT** GBS:

1 2

Berapa output/sub-output yang dibuat GBSnya?

Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?

53

No. 3

INDIKATOR Berapa jumlah GBS yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi?

IV INDIKATOR OUTCOMES**

Satker yang menyusun PPRG:

1 2 1 2

1.

Berapa jumlah Satker di K/L?

Berapa jumlah Satker di K/L yang melakukan PPRG?

Hasil penelaahan (DJA/ KPP-PA): Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS ?

Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan? Kegiatan dengan output/suboutput yang ada GBS tercantum dalam DIPA: Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA?

Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKAK/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA: 1 2 3 4

54

Apakah anggaran yang tersedia dalam RKAK/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA ? Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp 000.000)? Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA seluruh Satker K/L (dalam Rp000.000)?

Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh Satker yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN


No. 5 6

INDIKATOR

Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya

3

Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA sudah direalisasikan?

5 6

KETERANGAN

Berapa dana yang tersedia untuk seluruh K/L (dalam Rp 000.000)?

Berapa jumlah total dana K/L yang sudah direalisasikan?

4

TIDAK ADA/ BELUM

Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) K/L (dalam Rp 000.000)?

1 2

ADA/ SUDAH

Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA seluruh K/L yang sudah direalisasikan (Rp 000)? Bila belum direalisasikan mengapa?

Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai? Bila belum tercapai, mengapa?

* Catatan : Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan ** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

PELAKSANA PEMANTAUAN

55

FORMULIR E1

FORMULIR EVALUASI TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

No. 1

2

56

TANGGAL BULAN KEMENTERIAN ASPEK/ SASARAN

: : :

INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

1. Berapa proporsi input untuk Input menyusun PPRG tersedia Sejauh mana dibandingkan prasyarat PUG? SDM-K/L mengetahui 2. Proporsi unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan dan peraturan Menteri (bila ada) memahami 3. Proporsi SDM perencana atau Prasyarat unit terkait yang sudah PUG memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG 4. Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diselesaikan 1. Berapa proporsi program Proses dalam Renstra yang ada isu Sejauh mana gendernya dibanding dengan proses peprogram K/L? nyusunan 2. Berapa proporsi output/ subPPRG output yang ada isu gendernya dilaksanakan dibandingkan dengan output sesuai yang ada di RKAK/L? tahapan dan 3. Berapa proporsi output/ subperaturan output yang ada GBS yang berlaku dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya? 4. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 5. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan

DIISI, ANGKA, %, PERNYATAAN

METODE 1. Interview dengan POKJA atau Focal point 2. Interview dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan 1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. Interview dengan Biro Perencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan


No. 3

4

ASPEK/ SASARAN


1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/sub-output yang ada isu gender (target penyusunan ARG)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek output Outcome 1. Berapa proporsi jumlah Satker Sejauh mana yang menyususn ARG manfaat dibandingkan Satker yang ada PPRG bagi di K/L? pencapaian 2. Berapa proporsi kegiatan yang PUG secara tercantum dalam DIPA sesuai utuh di K/L dengan GBS yang diusulkan? 3. Berapa proporsi Jumlah dana output/ sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh Satker? 4. Berapa proporsi Anggaran output/sub-output yang ada GBS di seluruh K/L dibandingkan total anggaran K/L? 5. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS 6. Berapa persentasi nggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? Output Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG


METODE 1. Interview dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS

Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA (Plan of Action)

57

No.

ASPEK/ SASARAN


INFORMASI YANG DIBUTUHKAN 7. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 8. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS

METODE

PELAKSANA EVALUASI

58


FORMULIR P2

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT ESELON I TANGGAL : BULAN : KEMENTERIAN : UNIT ESELON I : No.

INDIKATOR

I

INDIKATOR INPUT* Komitmen Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa? Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan di tingkat eselon I ? a. Bila sudah kepada siapa? Kebijakan Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon I ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa? Apakah ada Renja Tahunan Eselon I yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa? Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon I ? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?

1.

2.

1

2 3

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

59

No. 4

5

INDIKATOR Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon I ? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa? Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Eselon I ? Kelembagaan:

1.

2.

Apakah ada POKJA PUG di K/L yang di sahkan pimpinan? a. Bila ada sebutkan No SK nya b. Bila tidak mengapa? c. Bila ada apakah ada unsure eselon I yang menjadi anggota POKJA ? d. Apakah ada pertemuan POKJA? e. Apakah ada rencana kerja POKJA? f. Apakah ada laporan POKJA secara rutin? g. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG? Apakah ada yang menjadi Focal Point ditingkat Eselon I? a. Bila ada di level/komponen mana? b. Bila ada focal point, apakah sudah mendapat latihan PUG? c. Bila belum mengapa? Sumber Daya Manusia:

1

60

Apakah ada fasilitator internal Eselon I ?

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN


No.

INDIKATOR

2

Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG di Tingkat Eselon I? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa? Apakah SDM Satker di Tingkat Eselon I memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG. Sumber Dana: Apakah tersedia dana dalam melaksanaan PUG di Eselon I ? Data Terpilah: Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani Eselon I ? Alat Analisis Gender: Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain? Peran Serta Masyarakat: Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender? Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG? INDIKATOR PROSES* Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra terkait tupoksi Eselon I yang mengandung isu gender? Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L tingkat Eselon I yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya? Output terpilih (prioritas):

3 1 1. 1. 1 2

II 1 2

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

61

No.

INDIKATOR

1

Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya?

2

Berapa jumlah output /sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan di seluruh Eselon I ? Tersedia data terpilah yang terkait output:

1.

Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya?

Proses analisis GAP atau sejenis: 1.

Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?

1.

Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?

Hasil analisis GAP:

III INDIKATOR OUTPUT** GBS:

1

Berapa output/sub-output yang dibuat GBSnya di tingkat Eselon I ?

3

Berapa jumlah GBS di tingkat Eselon I yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi?

2

Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?

IV INDIKATOR OUTCOMES**

Satker yang menyusun PPRG:

1

62

Berapa jumlah Satker di tingkat Eselon I ?

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN


No. 2 1 2

1.

1 2 3 4 5 6

INDIKATOR

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

Berapa jumlah Satker di tingkat Eselon I yang melakukan PPRG ?

Hasil penelaahan (DJA/ KPP-PA): Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS ? Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan? Kegiatan dengan output/suboutput yang ada GBS tercantum dalam DIPA: Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA? Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKAK/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA: Apakah anggaran yang tersedia dalam RKAK/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA ? Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp 000.000)? Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA seluruh Eselon I (dalam Rp000.000)? Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh Satker Eselon I yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)? Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di Tingkat Eselon I (dalam Rp 000.000)? Berapa dana yang tersedia untuk seluruh Eselon I (dalam Rp 000.000)?

63

No.

1 2 3 4 5 6

INDIKATOR

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya Berapa jumlah total dana Eselon I yang sudah direalisasikan? Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA di tingkat Eselon I yang sudah direalisasikan (Rp 000)? Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA Eselon I sudah direalisasikan? Bila belum direalisasikan mengapa ? Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai? Bila belum tercapai, mengapa?



64


FORMULIR E2

FORMULIR EVALUASI TINGKAT ESELON I TANGGAL BULAN KEMENTERIAN UNIT ESELON I No. 1

2

ASPEK/ SASARAN

: : : :


Input 1. Proporsi unit Eselon II yang Sejauh mana sudah tersosialisasi dengan SDM-K/L peraturan Menteri (bila ada) mengetahui 2. Proporsi SDM perencana atau dan unit terkait yang sudah memahami memiliki pengetahuan dan Prasyarat kemampuan yang memadai PUG tentang PPRG 3. Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diselesaikan (bila ada masalah/kendala)

Proses 1. Berapa proporsi output/ subSejauh output yang ada isu gendernya mana proses dibandingkan dengan output penyusunan yang ada di RKA Eselon I ? PPRG 2. Berapa proporsi output/ subdilaksanakan output yang ada GBS sesuai dibandingkan dengan output tahapan dan yang ada isu gendernya? peraturan 3. Seberapa lengkap data terpilah yang berlaku terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan


METODE 1. Interview dengan POKJA atau Focal point 2. Interview dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan

1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. Interview dengan Biro Peencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan

65

ASPEK/ SASARAN


3


4

1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/sub-output yang ada isu gender (target penyusunan ARG di tingkat Eselon I)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek output.

Outcome 1. Berapa proporsi jumlah Satker Sejauh mana yang menyusun ARG manfaat dibandingkan Satker yang ada PPRG bagi di tingkat Eselon I? pencapaian 2. Berapa proporsi kegiatan yang PUG secara tercantum dalam DIPA sesuai utuh di K/L dengan GBS yang diusulkan? 3. Berapa proporsi jumlah dana output/ sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh Satker? 4. Berapa proporsi anggaran output/sub-output yang ada GBS di seluruh Eselon I dibandingkan total anggaran Eselon I ?

No.

66



Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA (Plan of Action)


No.

ASPEK/ SASARAN



METODE

5. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS 6. Berapa persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? 7. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 8. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS

PELAKSANA EVALUASI

67

FORMULIR P3

FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT ESELON II (SATKER) TANGGAL BULAN KEMENTERIAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II (SATKER) No. I

1.

2.

1

2 3

68

INDIKATOR

: : : : :

INDIKATOR INPUT* Komitmen Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE atau sejenisnya) Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan di tingkat Eselon II ? a. Bila sudah kepada siapa? Kebijakan Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon II ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa? Apakah ada Renja Tahunan Satker yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa? Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon II ? b. Bila tidak mengapa?

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN


No. 4

1.

2. 1 2

3 1 1.

INDIKATOR

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon II ? b. Bila tidak mengapa? Kelembagaan: Apakah ada POKJA PUG di K/L yang disahkan pimpinan? a. Bila ada sebutkan No SK nya? b. Bila tidak mengapa? c. Bila ada apakah ada unsur Eselon II ? d. Apakah ada pertemuan POKJA? e. Apakah ada rencana kerja POKJA? f. Apakah ada laporan POKJA? g. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG? Apakah ada Focal Point ? a. Apakah ada unsur Focal Point di Eselon II ? Sumber Daya Manusia: Apakah ada fasilitator internal Eselon II ? Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG di Tingkat Eselon II ? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum, mendapat pelatihan, mengapa? Apakah SDM Satker di Tingkat Eselon II memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG Sumber Dana: Apakah tersedia dana dalam melaksanaan PUG di Eselon II ? Data Terpilah: Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani Eselon II ?

69

No. 1. 1

2

II 1 2

1 2

1.

1.

70

INDIKATOR Alat Analisis Gender: Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain? Peran Serta Masyarakat: Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender? Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG? INDIKATOR PROSES* Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra terkait tupoksi Eselon II yang mengandung isu gender? Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L tingkat Eselon II yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya? Output terpilih (prioritas): Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya? Berapa jumlah output /sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan di seluruh Eselon II ? Tersedia data terpilah yang terkait output: Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya? Proses analisis GAP atau sejenis: Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN


No.

INDIKATOR

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

Hasil analisis GAP: 1. Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih? III INDIKATOR OUTPUT** GBS: 1 Berapa output/sub-output yang dibuat GBSnya di tingkat Eselon II ? 2 Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender? 3 Berapa jumlah GBS di tingkat Eselon II yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi? IV INDIKATOR OUTCOMES** Satker yang menyusun PPRG: 1 Apakah Satker Saudara menyusun ARG ? 2 Bila tidak mengapa ? Hasil penelaahan (DJA/ KPP-PA): 1 Bila Satker menyusun ARG, apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS ? 2 Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan? Kegiatan dengan output/ sub-output yang ada GBS tercantum dalam DIPA: 1. Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA? Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKAK/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA: 1 Apakah anggaran yang tersedia dalam RKAK/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA Satker ?

71

No. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

INDIKATOR

ADA/ SUDAH

TIDAK ADA/ BELUM

KETERANGAN

Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp 000.000)? Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA Satker (dalam Rp000.000)? Berapa jumlah total dana dalam DIPA Satker yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)? Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di Tingkat Satker (dalam Rp 000.000)?

Berapa dana yang tersedia untuk tingkat Satker (dalam Rp 000.000)? Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA Satker yang sudah direalisasikan (Rp 000)? Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA Satker sudah direalisasikan? Bila belum direalisasikan mengapa ? Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai? Bila belum tercapai, mengapa?



72


FORMULIR E3

FORMULIR EVALUASI TINGKAT ESELON II (SATKER) TANGGAL BULAN KEMENTERIAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II (SATKER)

: : : : :

ASPEK/ SASARAN


1

Input Sejauh mana SDM-K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG

1. Proporsi SDM perencana DI Eselon II yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG

2

Proses 1. Berapa proporsi output/ subSejauh output yang ada isu mana proses gendernya dibandingkan penyusunan dengan output yang ada di PPRG diRKA K/L Satker? laksanakan 2. Berapa proporsi output/ subsesuai output yang ada GBS ditahapan dan bandingkan dengan output peraturan yang ada isu gendernya? yang berlaku 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan

No.


METODE 1. Interview dengan POKJA atau Focal point 2. Interview dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan

1. Membandingkan RKA K/L dengan julah GBS 2. Interview dengan Biro Peencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan

73

ASPEK/ SASARAN


3


4

Outcome Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L

1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/suboutput yang ada isu gender (target penyusunan ARG di tingkat Eselon II)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek output

No.

74

1. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan? 2. Berapa proporsi Jumlah dana output/ sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh Satker? 3. Berapa proporsi Anggaran output/sub-output yang ada GBS dibandingkan total anggaran Satker ? 4. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS 5. Berapa persentasi nggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan?



Membandingkan dokumen GBS denganL DIPA dan POA (Plan of Action)


No.

ASPEK/ SASARAN

INFORMASI YANG DIBUTUHKAN 6.

7.

8.


METODE

Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS

PELAKSANA EVALUASI

75

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR Petunjuk umum: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengisian formulir dilakukan secara berjenjang mulai dari unit Eselon II (Satker), unit Eselon I dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga.

Data dan informasi pada formulir untuk K/L merupakan kompilasi dari data dan informasi pada formulir Eselon I, kecuali data dan informasi tentang input.

Data dan informasi pada formulir untuk Eselon I merupakan kompilasi dari data dan informasi pada formulir Eselon II (Satker) kecuali data dan informasi tentang input. Formuir P1 digunakan untuk pemantauan tingkat K/L, formulir P2 untuk unit Eselon I atau level program, dan formulir P3 untuk unit Eselon II (Satker) atau level kegiatan/output.

Formulir E1 digunakan untuk evaluasi tingkat K/L, formulir E2 untuk unit Eselon I atau level program dan formulir E3 untuk unit Eselon II (Satker) atau level kegiatan/output.

Jawaban yang membutuhkan narasi dituliskan pada kolom keterangan pada sisi sesuai nomor pertanyaan.

Petunjuk Teknis:

A. Formulir Pemantauan I. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator input cukup jelas. II. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator proses. Renstra dan RKA K/L. 1.

76

Program yang mengandung isu gender dapat dilihat pada level program dan atau kegiatan apakah ada isu gender, yaitu terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol atau manfaat terkait dengan program dan atau kegiatan tersebut.


2.

Kegiatan yang mengandung isu gender yang sudah disepakati untuk disusun ARGnya, dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam RKAK/L yang diprioritaskan dan telah ditetapkan oleh masing-masing K/L untuk disusun ARG nya.

Output terpilih (prioritas) 1. 2.

Output atau sub-output yang akan disusun ARGnya mengacu kepada pertanyaan no. 2 tentang Renstra di atas. Output atau suboutput bahkan bisa komponen dari kegiatan, sangat tergantung dari struktur anggaran, dan besarnya kegiatan di setiap K/L. Pertanyaan tentang data terpilah, proses analisis GAP dan hasil analisis GAP telah cukup jelas.

III. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator output. GBS. 1.

2.

Jumlah output/sub-output/komponen yang dibuat GBSnya mengacu kepada pertanyaan no. 1 tentang output terpilih. Pertanyaan no. 2 dan 3 cukup jelas.

IV. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator outcome Pertanyaan tentang Satker yang menyusun PPRG: cukup jelas. Hasil penelaahan : 1.

2.

Pertanyaan no. 1: Setiap usulan kegiatan yang disusun ARGnya ditelaah oleh Tim Penelaah, apakah di DJA atau oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang dijelaskan pada PMK yang berlaku. Tim Penelaah akan memberikan umpan balik (tanggapan) kepada K/L tentang usulan kegiatan yang disusun ARGnya. Pertanyaan no. 2 sudah cukup jelas.

77

Kegiatan dengan output/sub-output atau komponen yang ada GBS tercantum dalam DIPA. 1.

Pertanyaan no. 1 dapat dijawab dengan melihat DIPA tahun berjalan. Apakah kegiatan dan anggaran dalam GBS yang disusun tahun sebelumnya tercantum dalam DIPA tahun berjalan. Bisa sesuai 100% seperti yang diusulkan, dan bisa lebih kecil, atau bahkan tidak ada dalam DIPA.

Anggaran untuk mencapai output/sub-output atau komponen yang tersedia dalam RKAK/L sesuai atau sama dengan yang tercantum dalam DIPA. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Pertanyaan no. 1 dilihat dari pagu anggaran untuk kegiatan yang disusun ARGnya dalam RKAK/L dan anggaran dari kegiatan yang sama dalam DIPA, apakah ada atau tidak. Pertanyaan no. 2 cukup jelas

Pertanyaan no. 3: dilihat dari jumlah dana untuk kegiatan yang responsif gender (yang disusun GBS) tahun sebelumnya tercantum dalam DIPA tahun berjalan.

Pertanyaan no. 4: diisi dengan jumlah total dana seluruh Satker yang menyusun ARG. Misalnya K/L A memiliki 5 Satker ( a, b, c, d dan e) tetapi hanya 3 Satker (a, b, dan e) yang menyusun ARG pada tahun itu. Maka jumlah total dana dari Satker yang menyusun ARG adalah jumlah total dana DIPA dari Satker a, b dan e saja.

Pertanyaan no. 5: diisi dengan jumlah total dana yang responsif gender dari Satker-Satker yang menyusun ARG seluruh K/L atau hanya dana yang ada GBSnya. Pertanyaan no. 6 diisi dengan total dana DIPA seluruh K/L.

Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBSnya

1.

2.

78

Pertanyaan no. 1 cukup jelas.

Pertanyaan no. 2: diisi dengan jumlah dana pada pertanyaan no. 5 di atas yang sudah direalisasikan pada waktu dilakukan pemantauan.


3. 4.

5. 6.

Pertanyaan no. 3: diisi dengan realisasi kegiatan yang responsif gender yaitu kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam GBS. Pertanyaan no. 4 cukup jelas.

Pertanyaan no. 5: diisi dengan melihat capaian indikator output dan outcome dari kegiatan pada saat dilakukan pemantauan dibandingkan dengan target indikator output dan outcome yang tertulis di GBS . Pertanyaan no. 6 cukup jelas.

B. Formulir Evaluasi Petunjuk Umum 1. 2.

Sumber data dan informasi untuk evaluasi adalah hasil pemantauan yang tergambar dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir pemantauan setiap tingkatan. Formulir pemantauan harus diisi dengan lengkap, karena merupakan sumber data dan informasi untuk evaluasi.

Petunjuk Teknis

I. Formulir yang berkaitan dengan Input 1. 2.

3.

Pertanyaan no. 1: diisi dengan menghitung proporsi dari 7 prasyarat PUG yang sudah ada pada K/L. Misalnya K/L A baru memiliki 3 dari 7 prasyarat PUG, berarti proporsi input untuk menyusun PPRG pada K/L tersebut adalah 3/7 atau 42.8%. Pertanyaan no. 2: apabila Peraturan Menteri atau Pimpinan K/L tentang PUG atau PPRG ada, maka proporsi Eselon II yang sudah tersosialisasi tentang Peraturan Menteri tersebut dapat diisi. Apabila tidak ada Peraturan Menteri, pertanyaan ini dijawab dengan: tidak ada atau belum ada Peraturan Menteri/Pimpinan K/L yang berkaitan dengan PUG atau PPRG. Pertanyaan no. 3 sama dengan pertanyaan no. 2.

79

4. 5.

Pertanyaan no. 4: dilihat dari jumlah perencana yang sudah mengikuti sosialisasi/workshop atau pelatihan tentang PPRG dibandingkan dengan jumlah semua perencana komponen/unit yang ada pada K/L.

Pertanyaan no. 5. Dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek input yang dapat diselesaikan saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

II. Formulir yang berkaitan dengan proses 1. 2.

Pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 dapat diisi bila formulir pemantauan terkait aspek proses terisi secara lengkap. Pertanyaan no. 5: dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek proses yang dapat diselesaikan pada saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

III. Formulir yang berkaitan dengan output 1.

Pertanyaan no. 1: dihitung dari data dan informasi yang diisi pada formulir pemantauan tentang aspek output.

3.

Pertanyaan no. 5 sama dengan pertanyaan no. 5 pada aspek proses.

2.

Pertanyaan no. 2,3 dan 4: dilihat dari penelaahan dokumendokumen untuk menyusun ARG seperti hasil analisis gender dan GBS.

IV. Formulir yang berkaitan dengan outcomes 1.

80

Pertanyaan pada formulir evaluasi dapat diisi bila formulir pemantauan terisi dengan lengkap.


LAMPIRAN TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

TIM PENGARAH 1. Dra. Sri Danti Anwar, MA, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc, Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Drg. Ida Suselo Wulan, MM, Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dra. Nina Sardjunani, MA, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Herry Purnomo, M. Soc. Sc, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 6. Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MSi, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 7. Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, MSc, MA, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri TIM TEKNIS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) 1. Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc, Kepala Biro Perencanaan 2. Dra. Valentina Gintings, M.Si, Asisten Deputi Gender dalam Infrastruktur 3. Dra. Sunarti, M.Si, Asisten Deputi Gender dalam KUKM dan Industri Perdagangan 4. Dra. Sally Astuty Wardhani, M.Si, Asisten Deputi Gender dalam Pendidikan

81

5. Dra. Eko Novi Ariyanti, M.Si, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam IPTEK 6. Siti Mardiah, S.Pt, M.Si, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam Infrastruktur 7. Ir. Dede Suhartini, M.Si, Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Gender dalam Ketenagakerjaan 8. Indra Gunawan, SKM, MA, Kepala Bidang Monev dan Analisis Kebijakan Gender dalam Kesehatan 9. Erni Rachmawati, S.Sos, Kepala Bidang Monev dan Analisis Kebijakan Gender dalam Pendidikan 10. Suhaeni, S.Sos, Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam SDA dan Lingkungan 11. Ir. Endah Prihartiningtiastuti, M.Si, Staf pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 1. Dr. Sanjoyo, M. Ec, Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan 2. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. 3. Ir. Sumariyandono, MPM, Kepala Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Sistem Pendanaan Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan 4. Aini Harisani, SE, Staf Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

82


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 1. Made Arya Wijaya, MSc, Kepala Sub Direktorat Transformasi Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran 2. Haris Effendi, SE, MSE, Kepala Seksi Penerapan Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran 3. Achmad Zunaidi, ME, Kepala Seksi Penyusunan Belanja Barang dan Modal, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran 4. Erny Murniasih, S.Sos, MSc, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 1. Dr. Ir. Royadi, SH, MM, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 2. Drs. Horas Panjaitan, Kepala Sub Direktorat IV, Direktorat Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 3. Drs. Sigit Santosa, Kepala Sub Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1, Direktorat UPD I, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 4. Drs. Moh. Hanafi Alfro, MM, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 5. Petra Dolog Marombun L, MH, Kepala Sub Bagian PerundangUndangan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 6. Mukjizat, S.Sos, MSI, Kepala Seksi Wilayah IV B, Direktorat Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 7. Ir. Winarni Puji Rahayu, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, Direktorat Pemberdayaan Adat & Sosial Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Santosa Tuji Utomo, SH, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

83

Pemerintah Daerah 1. Dra. Ema Rachmawati, M.Hum, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah

Mitra Pembangunan 1. Hana A. Satriyo, Direktur Program Gender dan Partisipasi Perempuan, The Asia Foundation 2. Novi Anggriani, Program Officer, The Asia Foundation 3. Mochamad Mustafa, Program Officer, The Asia Foundation 4. Agus Salim, Program Manager Building Better Budgets for Woman and the Poor (B3WP), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 5. Farida Hayati, Gender Specialist B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 6. Novita Anggraeni, Project Officer B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 7. Dina Norsholati, Advocay & Training Specialist B3WP, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 8. Dini Inayati, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang 9. Akhmad Misbakhul Hasan, Koordinator Pengembangan Kapasitas dan Jaringan, Seknas FITRA 10. Rosniaty Azis, Direktur Program, Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulselbar.

Tim Reviewer 1. Yusuf Supiandi 2. Yulfita Raharjo 3. Yurni Satria 4. Rini Soemarno

84





STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) MELALUI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUGDETING THROUGH

NATIONAL STRATEGY TO ACCELERATE GENDER MAINSTREAMING Ministry of National Development Planning (BAPPENAS)

Ministry of Finance

Ministry of Home Affairs

Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection





REPUBLIK INDONESIA



Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ©2012 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Diterbitkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Tim Penyusun: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mitra Pendukung: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN).

2

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

SURAT EDARAN TENTANG

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

3

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 1 November 2012

SURAT EDARAN NOMOR : 270/M.PPN/11/2012 NOMOR : SE-33/MK.02/2012 NOMOR : 050/4379A/SJ NOMOR : SE 46/MPP-PA/11/2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Kepada Yth. : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Jaksa Agung RI; 3. Kepala Kepolisian RI; 4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 6. Para Gubernur; 7. Para Bupati/Walikota.

4

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);


c.

d. e. f.

g. h. i.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

dengan ini disampaikan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penanggung jawab pelaksanaan PPRG sekaligus penggerak PPRG adalah: Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA). 2. Pembagian peran dan tanggung jawab keempat penggerak mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari instansi masing-masing, sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Badan Perencanaan

5

3. 4. 5.

6.

6

Pembangunan Nasional (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG). Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menggunakan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai PPRG. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan PPRG dalam penyusunan RKA-K/L dan RKA-SKPD dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan PPRG, Kementerian/Lembaga agar: a. mengutamakan program-program prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tersebut pada Buku I RPJMN 2010-2014; b. memberikan konfirmasi kepada Kementerian PPN/Bappenas dengan memilih/ menentukan program utama untuk dimasukkan dalam PPRG Tahun 2012 dan tahun berikutnya; c. menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (Gender Budget Statement) Tahun 2012 yang telah disusun, kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran, dan salinan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan KPP dan PA dan tahun berikutnya. Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar: a. mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD; b. memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta c. menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (Gender Budget Statement), yang telah disusun, kepada BAKD (Badan Administrasi Keuangan Daerah), dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Badan/ Biro Pemberdayaan Perempuan, serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.


Himpunan dokumen PPRG yang disampaikan kepada keempat Menteri tersebut di atas menjadi dasar acuan dalam mengukur capaian pelaksanaan PUG dalam administrasi pemerintahan, dan akan digunakan dalam pengukuran capaian RPJMN 2010-2014. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. MENTERI NEGARA PPN/ KEPALA BAPPENAS

MENTERI KEUANGAN,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

GAMAWAN FAUZI

LINDA AMALIA SARI

Tembusan Ditujukan Kepada Yth. : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

7

8






KERANGKA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

9

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan .........................................................................................................

Tim Penggerak PPRG Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ............................................................................................................ Kerangka Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ............................................................................................................ I.

II.

Kondisi Saat Ini..........................................................................................

Maksud dan Tujuan .................................................................................

16 17

17

26

III. Sasaran..........................................................................................................

26

V.

28

IV. Arah Kebijakan dan Strategi PPRG....................................................

Matriks Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG ......

Lampiran: Tim Penyusun Surat Edaran dan Kerangka Stranas PPRG .......................

10

11

26

36


DAFTAR SINGKATAN

APBD

APBN ARG

BAKD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

: Anggaran Responsif Gender

: Direktorat Jenderal Badan Administrasi Keuangan Daerah

Bangda

: Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Bappeda

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Banggar

BAPPENAS BKN

BNN

BNPB

BP3AKB

BP3AKB/MD Badan PP KB BPN

Dekon

: Badan Anggaran

: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

: Badan Kepegawaian Negara : Badan Narkotika Nasional

: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana/Masyarakat Desa : idem

: Badan Pertanahan Nasional : Dekonsentrasi

Diklatpim

: Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

DKI

: Daerah Istimewa Ibukota Jakarta

DIY

: Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditjen DJA

DPR

DPRD

: Direktorat Jenderal

: Direktorat Jenderal Anggaran

: Dewan Perwakilan Rakyat

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

11

GAP GBS

: Gender Budget Statement

Jateng

: Jawa Tengah

KAK

: Kerangka Acuan Kerja

Inpres Jabar Jatim K/L

Kalbar Kalsel

: Instruksi Presiden

: Jawa Barat

: Jawa Timur

: Kementerian/Lembaga

: Kalimantan Barat

: Kalimantan Selatan

Kaltim

: Kalimantan Timur

Kem. BUMN

: Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Karoren

Kemnakertrans Kem. ESDM

: Kepala Biro Perencanaan

: Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi

: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kem. KUKM

: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kemenag

: Kementerian Agama

Kem. PDT

Kem. RISTEK Kemendagri

Kemendikbud Kemendiknas

: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

: Kementerian Riset dan Teknologi : Kementerian Dalam Negeri

: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Kementerian Pendidikan Nasional

Kemenhub

: Kementerian Perhubungan

Kemenkes

: Kementerian Kesehatan

Kemenhut

Kemenhukham Kemenkeu

Kemenkokesra

Kemenkominfo 12

: Gender Analysis Pathway

: Kementerian Perhutanan

: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Kementerian Keuangan

: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat : Kementerian Komunikasi dan Informasi


Kemenko Perekonomian

: Kementerian Koordinator Perekonomian

Kemenpera

: Kementerian Perumahan Rakyat

Kemen LH

: Kementerian Lingkungan Hidup

Kemenparekraf

: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemenpora

: Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kemenperin Kemensos

: Kementerian Perindustrian : Kementerian Sosial

Kementan

: Kementerian Pertanian

Kemhan

: Kementerian Pertahanan

Kementerian PPN : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PU Kemlu

: Kementerian Pekerjaan Umum

: Kementerian Luar Negeri

Kep. Riau

: Kepulauan Riau

KPAN

: Komisi Penanggulangan AIDS

Keuda KKP

KPP dan PA KPU LAN

Lemhanas

: Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

: Komisi Ketahanan Pangan

: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Komisi Pemilihan Umum

: Lembaga Administrasi Negara

: Lembaga Pertahanan Nasional

MA

: Mahkamah Agung

NTB

: Nusa Tenggara Barat

MDGs NSPK

OTDA

Pemprov PERDA

Permendagri

: Millennium Development Goals

: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah : Pemerintah Provinsi

: Peraturan Daerah

: Peraturan Kementerian Dalam Negeri 13

PMD PMK

: Peraturan Menteri Keuangan

Propenas

: Program Pembangunan Nasional

Pokja PPRG PUG

Pusbindiklatren Renja

Renstra

: Kelompok Kerja

: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender : Pengarusutamaan Gender

: Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan : Rencana Kerja

: Rencana Strategis

RKA K/L

: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

RKP

: Rencana Kerja Pemerintah

RKA SKPD RKPD

RPJMD

RPJMN RPJPN

: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SDM

: Sumber Daya Manusia

Setkab.

: Sekretariat Kabinet

SPAN

: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Sekjen/Sesmen Sesditjen Setneg. SK

SPPN

Sulteng Sulsel Sulut 14

: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa

: Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri : Sekretaris Direktorat Jenderal

: Sekretariat Negara

: Surat Keputusan

: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

: Sulawesi Tengah

: Sulawesi Selatan

: Sulawesi Utara


Sumsel

: Sumatera Selatan

Sumut

: Sumatera Utara

UN WOMEN

: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

TAPD TOR UU

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

: Terms of Reference : Undang-undang

15

TIM PENGGERAK PPRG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) MELALUI


Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai RPJMN 20102014, yang sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

16


KERANGKA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

I.

Kondisi Saat Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun, ternyata dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 telah terdapat 19 program pembangunan yang responsif gender, dan program yang responsif gender ini terus meningkat dari tahun ke tahun berikutnya. Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam tahap pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan 17

pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil evaluasi Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG telah menunjukkan kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di sebagian besar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Namun, ternyata perspektif kesetaraan gender belum terintegrasi dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun daerah. Pada tahap kedua RPJPN, RPJMN 2010-2014; kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, telah terjadi penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG, baik pada tingkat UU maupun Peraturan Presiden. Pada tahun 2009, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2009. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yaitu PMK nomor 119/2009, diperbaharui dengan PMK nomor 104/2010 dan diperbaharui dengan PMK nomor 93/2011. Di masing-masing PMK tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L harus dengan melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statement (Lembar ARG)1 atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender. Langkah ujicoba PPRG telah dilakukan pada 3 (tiga) tahun pertama terhadap tujuh K/L yang dipilih oleh Tim Pengarah PPRG. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 1

1

18

Untuk selanjutnya disebut Lembar Anggaran Responsif Gender atau Lembar ARG. GBS atau pernyataan anggaran yang responsif gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.


Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam implementasi PPRG pada periode awal tersebut, Bappenas, Kemenkeu, serta Kementerian PP dan PA masing-masing berperan sebagai Penggerak PPRG terkait perencanaan, penganggaran dan peningkatan kapasitas SDM K/L. Adapun mekanisme pelaksanaan PPRG yaitu dengan menyampaikan Lembar ARG yang telah disusun oleh K/L kepada Kemenkeu, sebagai lampiran dari Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan RKA-K/L, dengan tembusan disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian PP dan PA, sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi GBS. Hasil evaluasi ujicoba PPRG 2009-2010 menunjukkan bahwa, sebagian besar K/L ujicoba telah memenuhi target yang diharapkan oleh Tim Pengarah PPRG, yaitu setiap K/L menyusun minimal 1 (satu) Lembar ARG. Di beberapa K/L ujicoba seperti Kementerian PU, Kementan, Kemenkes, dan Kemenkeu, bahkan telah menyusun lebih dari satu Lembar ARG, karena di K/L tersebut hampir setiap unit eselon 1-nya menyusun Lembar ARG. Keberhasilan tersebut umumnya merupakan hasil dari keaktifan dan inisiatif pokja dan/atau tim focal point gender. Terkait pelaksanaan PPRG di tingkat daerah, Tim Pengarah PPRG merencanakan akan melaksanakan ujicoba PPRG pada tahun 2012. Namun sejak tahun 2010, telah ada 4 (empat) provinsi yang turut melaksanakan ujicoba atas inisiatif sendiri, yaitu: Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil evaluasi ujicoba PPRG 2009-2010 yang dilaksanakan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa ujicoba PPRG dapat berjalan dengan cukup memuaskan, walaupun menggunakan dasar hukum dengan tingkatan yang berbeda. Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berhasil melakukan ujicoba PPRG di seluruh atau sebagian besar SKPD-nya, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan exercise analisis gender dan penyusunan Lembar ARG oleh hampir semua SKPD-nya. Keberhasilan tersebut umumnya didukung oleh komitmen gubernur serta inisiatif dan keaktifan instansi Penggerak PPRG. 19

Review terhadap peraturan-peraturan yang terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum agar percepatan PUG melalui PPRG. Contohnya, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah masih mengisolasi perencanaan dari proses perencanaan dan penganggaran, yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, uraian Permendagri tentang tugas-tugas terkait pelaksanaan PUG dibebankan kepada Focal Point, yaitu individu yang merupakan pejabat atau staf yang membidangi pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat menjadi penghambat, sebab esensi pengarusutamaan adalah tidak terfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi pada peningkatan kesetaraan gender di semua lini pembangunan. Lebih jauh lagi, dalam kenyataan di empat Pemprov yang melakukan ujicoba PPRG secara mandiri, ternyata focal point PUG tersebut yang kemudian menjadi pelaksana PPRG (menyusun analisis dan Lembar ARG).2 Untuk itu telah diterbitkan Permendagri nomor 67 tahun 2011 dimana terdapat klausul yang dengan tegas menunjuk dan menetapkan focal point PUG dan tugas-tugasnya dalam PUG, kewajiban SKPD dalam pelaksanaan PUG, serta penetapan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah. Contoh lain adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyebutkan tentang perencanaan pembangunan yang berkeadilan, salah satunya adalah gender. Hal ini masih terlalu umum, tanpa penjelasan mengenai cara yang tepat melakukannya dan sejauh mana mengintegrasikan perspektif gender tersebut di dalam perencanaan daerah. Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 juga hanya menyebut bahwa pemerintah daerah agar menyinergikan penganggaran program dan kegiatan dengan kebijakan nasional, termasuk kesetaraan gender, 2

20

Pasal 4, 5, 6, 9, 10, 17 PERMENDAGRI No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.


tanpa penjelasan mengenai bagaimana melakukan dan sejauh mana melakukan sinergi tersebut. Walaupun dari hasil penilaian pelaksanaan ujicoba PPRG di 4 provinsi menunjukkan bahwa PPRG dapat berjalan dengan baik hanya dengan mengandalkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dan SK Gubernur. Namun, untuk menjamin terintegrasinya PPRG dalam semua proses pembangunan daerah, pelaksanaan PPRG agar bertumpu pada Peraturan Perundangan yang lebih kuat dan berlaku dalam waktu yang lama seperti PERDA. Dengan demikian, pelaksanaan PPRG di daerah dapat berlangsung lintas tahun (multi-years). Dengan bertumpu pada PERDA tersebut, maka PPRG akan dapat terintegrasi di dalam mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Mengingat pentingnya peranan Kemendagri dalam penerapan PPRG di daerah tersebut, maka Kemendagri kemudian diharapkan untuk bergabung sebagai tim penggerak PPRG bersama dengan Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian PP dan PA. Adapun uraian permasalahan dan tantangan yang ditemui di K/L dan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut. 3

a) Permasalahan dan Tantangan Kementerian/Lembaga Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan ujicoba PPRG selama 2 tahun pertama di tingkat K/L menunjukkan bahwa permasalahan yang ditemui di seluruh K/L ujicoba, antara lain adalah sebagai berikut (dari sisi prasyarat PUG): • Dasar hukum: i) di dalam PMK RKA-K/L telah dicantumkan bahwa Lembar ARG diletakkan pada tataran output. Akan tetapi, tidak dicantumkan target pelaksanaan PPRG yang jelas bagi masingmasing K/L setiap tahunnya; ii) tidak dicantumkannya manfaat dan insentif/disinsentif bagi K/L pelaksana PPRG tersebut; 3

Bagian V Hal-hal Khusus Lainnya, Lampiran PERMENDAGRI No. 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012.

21

•

•

22

dan iii) belum adanya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang dilampiri Lembar ARG, baik oleh K/L pelaksana PPRG sendiri maupun oleh motor penggerak.

Pemahaman, komitmen dan kelembagaan: i) walaupun PPRG telah diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran sejak tahun anggaran 2010, namun dalam pelaksanaannya, PPRG masih terisolasi pada pokja PUG, yang dari segi kelembagaan lebih bersifat formalitas, ad hoc, dan merujuk kepada individu (bukan jabatan), sehingga menjadi sulit saat terjadi mutasi pejabat; ii) masih rendahnya pemahaman pejabat eselon 1 dan 2 mengenai PUG dan PPRG baik di K/L maupun di lingkungan instansi Penggerak, yang berdampak pada lemahnya komitmen pejabat eselon 1 dan 2, sehingga beberapa Lembar ARG yang telah disusun tidak/batal dianggarkan; dan iii) masih lemahnya koordinasi K/L dengan Penggerak PPRG, yang salah satunya diakibatkan oleh belum seragamnya pemahaman tentang PPRG di antara K/L dan Penggerak PPRG tersebut.

Instrumen PPRG: i) kurangnya pemahaman dalam penggunaan instrumen analisis gender dengan kesulitan terbesar dalam hal penentuan isu gender, keterbatasan data pembuka wawasan, dan membedakannya dengan data dasar/baseline, dan indikator gender, serta keterkaitannya dengan perubahan struktur dokumen perencanaan dan penganggaran; ii) arahan Lembar ARG memang belum mendorong penyusunan pada tingkat Kegiatan atau Output, melainkan mengarahkan pada tingkat Komponen dan Sub Komponen; iii) belum adanya sistem pendokumentasian Lembar ARG (baik di masing-masing K/L, maupun di Ditjen Anggaran-Kemenkeu). Lembar ARG yang telah diserahkan kepada DJA Kemenkeu belum dimanfaatkan oleh Penggerak untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG; iv) masih disatukannya tematik antara ARG dan MDGs tujuan 3 di dalam sistem aplikasi RKA-K/L saat ini. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan karena ada kegiatan MDGs tujuan 3 yang belum tentu ARG, dan sebaliknya. Terlebih lagi pada prinsipnya, ARG bukan


•

•

merupakan tema, melainkan prosedur pelaksanaan penganggaran secara umum; dan v) belum berjalannya mekanisme penelaahan dan verifikasi anggaran dari kegiatan yang termasuk di dalam tematik ARG/MDGs tujuan 3 tersebut, apakah kegiatan tersebut dilampiri Lembar ARG atau tidak.

Kapasitas SDM: i) belum memadainya kapasitas perencana/ penyusun analisis gender dan Lembar ARG dalam hal memahami konsep gender dan PUG dan menuangkannya dalam analisis gender dan Lembar ARG; ii) belum dipahaminya oleh perencana/ penyusun bahwa kegiatan dengan Lembar ARG sebaiknya bukan kegiatan baru; iii) sebagian dari kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dengan Lembar ARG belum termasuk prioritas nasional ataupun isu strategis; iv) kurang memadainya kapasitas fasilitator untuk pelatihan dan pendampingan PPRG dalam hal teknis; v) kurang efektifnya pelatihan PPRG, terutama dari sisi kurikulumnya bahkan kadang membingungkan; dan vi) kurangnya keterlibatan motor penggerak lainnya, baik Bappenas maupun Kemenkeu, dalam pelatihan PPRG K/L. Data terpilah dan informasi: belum atau kurang tersedia, dan telah menjadi kendala sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya penyediaan dan pemutakhiran data terpilah, dan juga belum dilakukan secara sistematis dan berkala.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG semuanya terkait dengan Penggerak PPRG, sebagai berikut: i) kurang jelas dan kurang berimbangnya peran masing-masing instansi Penggerak, sehingga untuk beberapa unit pelaksana teknis di K/L menganggap PPRG adalah tupoksi Kementerian PP dan PA; ii) koordinasi antarinstansi Penggerak yang masih di tingkat informal dan teknis, sehingga kurang jelas dalam hal akuntabilitas pengambilan keputusan; iii) penguatan dasar hukum PPRG dan mekanisme pengawalannya (pemantauan dan evaluasi); dan iv)penguatan kapasitas instansi Penggerak PPRG. 23

b) Permasalahan dan Tantangan Pemda Provinsi Pelaksanaan PPRG di tingkat provinsi yang dilakukan secara mandiri juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Berikut permasalahan PPRG daerah dilihat dari sisi prasyarat PUG: • Dasar hukum: i) Untuk tahap ujicoba, SK Gubernur ataupun Surat Edaran Gubernur atau bahkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD saat ini cukup kuat, namun diharapkan kontennya lebih tegas mewajibkan SKPD melakukan PPRG; dan ii) untuk PPRG jangka panjang diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dan jelas, dalam bentuk Peraturan Daerah. •

•

•

24

Pemahaman, komitmen, dan kelembagaan: i) kurangnya pemahaman dan komitmen pejabat eselon 2 dan terutama eselon 3 mengenai PUG dan PPRG, sehingga kegiatan penyusunan Lembar ARG hanya diserahkan kepada 1-2 staf pelaksana; dan ii) pelaksanaan PPRG dilimpahkan/dimasukkan dalam tugas Focal Point Gender, padahal Focal Point Gender dari segi kelembagaan lebih bersifat formalitas, ad hoc, merujuk kepada individu (bukan jabatan) sehingga menjadi kendala saat ada rotasi pejabat, dan kurang berfungsi, serta khusus di Banten kelembagaan PUG kurang meluas.

Instrumen PPRG: i) dasar hukum instrumen PPRG belum ada, sehingga instrumen yang digunakan merupakan adaptasi dari PMK; ii) instrumen analisis gender GAP dianggap sangat sulit, dengan kesulitan terbesar dalam hal penentuan isu gender, keterbatasan data pembuka wawasan, dan membedakannya dengan data dasar/baseline, dan indikator gender; dan iii) fungsi Lembar ARG setelah penyerahan ke Bappeda dan BP3AKB/ BPPMD tidak jelas, baik dalam hal pemanfaatannya maupun penghargaannya. Kapasitas SDM: i) kompetensi perencanaan pada SDM pelaksana PPRG di sebagian besar SKPD kurang memadai, terlihat dari kerancuan dalam pengisian level kegiatan dan sub kegiatan,


•

indikator input dan sub kegiatan, indikator keluaran/output dan dampak/outcome; ii) kapasitas penyusun analisis gender dan Lembar ARG kurang memadai sehingga sebagian analisis gender dan penyusunan Lembar ARG dilakukan oleh pihak ketiga (konsultan/fasilitator); iii) umumnya penyusun Lembar ARG kurang memahami bahwa kegiatan yang dibuatkan Lembar ARG sebaiknya bukan kegiatan baru; dan iv) penyusun Lembar ARG kurang memahami bahwa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dengan Lembar ARG diutamakan yang termasuk prioritas nasional dan/atau prioritas daerah.

Data terpilah dan informasi: masih menjadi kendala utama dalam analisis gender, walaupun sebagian besar provinsi (kecuali Banten) telah lama menjalankan pengarusutamaan gender dan telah berkali-kali mengalami kesulitan dalam hal data terpilah dan informasi. Nampaknya pendataan secara terpilah belum juga menjadi mekanisme yang terintegrasi di dalam pendataan daerah. Bila permasalahan ini tidak segera diatasi, maka pelaksanaan PUG tidak akan efisien, dan perencanaan serta penganggaran tanpa basis data akan menjadi kurang efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG, antara lain adalah: i) penguatan dasar hukum PPRG di daerah, termasuk instrumen yang digunakan; ii) peran masing-masing instansi Penggerak PPRG kurang jelas dan kurang berimbang. Di Jawa Tengah, BP3AKB sangat berperan/ cenderung mendominasi PPRG sehingga untuk beberapa SKPD teknis menganggap PPRG adalah tupoksi BP3AKB, sedangkan di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur peran Bappeda lebih besar, sehingga BP3AKB/MD hanya menjadi supporting agent; iii) penetapan mekanisme pengawalan PPRG, yaitu pemantauan dan evaluasi yang responsif gender, baik oleh masing-masing SKPD maupun oleh Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah; dan iv) penguatan kapasitas instansi Penggerak PPRG.

25

II. Maksud dan Tujuan Penyusunan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yang sekaligus menunjang pada pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian targettarget Millenium Development Goals (MDGs). Tujuan disusunnya Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG adalah agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. III. Sasaran 1. Penetapan dasar hukum PPRG Provinsi. 2. Penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat K/L, dan Pemerintah Provinsi, baik untuk Tim Penggerak PPRG maupun pelaksana PPRG. 3. Pelaksanaan PPRG di K/L terpilih berikutnya. 4. Pelaksanaan PPRG di Provinsi terpilih. 5. Perluasan cakupan PPRG ke tingkat output. IV. Arah Kebijakan dan Strategi PPRG Arah Kebijakan Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka kebijakan PPRG ke depan diarahkan pada: 1. Pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan Pemerintah Provinsi; 2. Koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis; dan 3. Peningkatan kapasitas K/L dalam melakukan analisis gender untuk menyusun Lembar ARG.

26


Strategi Berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka strategi PPRG ini dibedakan menjadi Strategi Umum dan Strategi Khusus. Strategi Umum mengacu kepada dua permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penerapan PPRG ke depan di tingkat nasional dan daerah, yaitu: a) penguatan dasar hukum; dan b) penguatan koordinasi, baik antarsesama instansi Penggerak, maupun antar-Penggerak dengan instansi pelaksana. Adapun strategi khusus adalah penjabaran dari strategi umum. Strategi khusus pertama adalah penguatan dasar hukum. Untuk tingkat K/L sudah tercakup di dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait RKA-K/L, sehingga hanya memerlukan penegasan target pelaksanaan PPRG setiap tahunnya. Sedangkan untuk pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG di tingkat pemerintah daerah masih memerlukan penguatan dasar hukum. Strategi khusus yang berikut, yaitu penjabaran dari Strategi Umum Penguatan Koordinasi. Penguatan koordinasi ini dilaksanakan melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa strategi khusus yang terkait dengan penguatan koordinasi ini antara lain sebagai berikut: 1. Penetapan Tim Penggerak PPRG di tingkat nasional dan daerah; 2. Penguatan komitmen dengan MOU antara Kementerian PP dan PA dengan K/L teknis dan Pemda, yang menyebutkan secara eksplisit tentang komitmen untuk melaksanakan PPRG; 3. Pembentukan wadah/mekanisme koordinasi penanggung jawab PPRG, agar setiap permasalahan yang dihadapi di masing-masing K/L dan Pemda dapat segera didiskusikan bersama dengan instansi penggerak PPRG; 4. Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap K/L, minimal di setiap unit eselon 1 bagi Kementerian Negara/ Lembaga, dan unit eselon 2 bagi Kementerian/Badan; 5. Re-orientasi fungsi pokja PUG dan Focal Point Gender di setiap K/L dan Pemda, sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender; dan 6. Penetapan mekanisme penyediaan data terpilah di K/L dan Pemda.

27

28

I

No.

b. Penyusunan Peraturan untuk pelaksanaan PPRG di daerah: - Revisi Permendagri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan PPNo.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) - Revisi Pedoman Penyusunan APBD (tahunan)-Ditjen Keuda - Revisi Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) - Revisi Permendagri tentang Evaluasi Kinerja (Ditjen OTDA)

a. Penetapan Tim Penggerak PPRG

Penguatan Dasar Hukum

Uraian

ditetapkan & ujicoba

berlaku

2012

Matriks Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG

ujicoba

2013

Target

4 K/L Penggerak

2)

assessment Kemendagri ujicoba (Bangda, Keuda, dan (Bangda, Keuda, OTDA) dan OTDA)

2014

Penanggung Jawab 1)

Internal K/L Penggerak

-

Khusus PPRG K/L

Umum (Renja)

-

-

Umum (PMK RKA-K/L)

-

a. Sosialisasi PPRG

Perencanaan

1.

MOU Kementerian PP dan PA dengan K/L

Penguatan Koordinasi

c.

Uraian

II

No. 2013

2014

28 K/L

Semua unit dan/ atau kantor vertikal

Semua K/L

Semua K/L

Semua K/L

Semua K/L

34 K/L

36 K/L

Semua unit dan/ Semua unit atau kantor dan/atau kantor vertikal vertikal

Semua K/L

Semua K/L

11K/L (Kemenkokesra, 10 K/L (Lemhanas, Kemenparekraf, BNN, BNPB, 5 K/L (BNPB, Kemensos, MA, Kemenpora, LAN, BKN, KPU, Kemhan, Kemlu, Kejaksaan Kementan, Kemenperin, BPN, Agung, Setneg) Kemendag, Kem. Kemenpera, KPU, ESDM, Kem. BUMN, Kemenhan) Kem. PDT)

2012

Target

Kementerian PP dan PA

Masing-masing Penggerak

Bappenas

Kemenkeu (DJA)


Penanggung Jawab 1)


29

30

No.

b.

TAPD dan Tim Banggar (khusus Penyusunan RAPBD)

Daerah (fokus pada instansi penggerak)

Umum - Pagu Anggaran (Sekjen/Sesmen dan Karoren)

Umum - Musrenbangpus (Sekjen/Sesmen dan Karoren)

Internal instansi Penggerak

-

-

-

Advokasi PPRG bagi pejabat eselon 1 dan 2, dan DPR/D

-

-

Uraian

Badan PP KB, Bappeda

Semua K/L

Semua K/L

Semua K/L

Semua K/L

Panitia Anggaran DPRD di 33 Provinsi

33 Pemprov

32 Pemprov

2014

Badan PP KB, Badan PP KB, Bappeda, Bappeda, Biro Keuangan Biro Keuangan Untuk Provinsi Untuk Provinsi dan dan Kabupaten/ Kabupaten/Kota Kota

Semua K/L

Panitia Anggaran DPRD di 33 Provinsi

33 Pemprov

20 Pemprov

2013

Semua K/L

23 K/L

33 Pemprov

10 Pemprov (Dekon)

2012

Target

Masing-masing Penggerak

Bappenas

Kemenkeu (DJA)

Kemendagri (Keuda dan Bangda)


Penanggung Jawab 1)

No.

Khusus PPRG K/L

Khusus PPRG DPR

-

-

Uraian 2013

Panitia Anggaran

Komisi 8 dan Banggar

23 K/L (Kemendikbud, Kemenag, Kemenhukham, Kemendagri, Kemhan, KemenLH, 9 K/L (Lemhanas, Kemenparekraf, Polri, Kemlu, BNN, Kementerian KPAN, Kem. Ristek, PU, Kem. ESDM, Kem. Perbatasan Kemenpera, Wilayah, Kemenhub, Kem. BUMN, BPN, Kementan, Kemenpora, Kemenhut, KKP, Kemenko-kesra) Kemnakertrans, Kemenkominfo, Kemen PDT, Kemendag, Kemenperin, Kem. KUKM, Kemenko Perekonomian)

2012

Target

Komisi 8

7 K/L (Kejaksaan Agung, BNPB, LAN, BKN, Setneg, MK, Setkab)

2014



Penanggung Jawab 1)


31

32

No.

11 prov

PPRG dimasukkan dalam kurikulum Pelatihan Fungsional h. Perencana (BappenasPusbindiklatren)

PPRG dimasukkan dalam kurikulum Diklatpim (LAN)

g.

Tingkat nasional

f. Advokasi Kepala Daerah dan DPRD

Standarisasi fasilitator/spesialis gender

e.

d.

Disusun

33 Provinsi

28 K/L

2012

Mekanisme penggerak dan Juklak PPRG

Penyusunan RKPD (Permendagri 41)

c. Penyusunan RKP

Uraian

berlaku berlaku

ujicoba

11 prov

33 Provinsi

Seluruh K/L

2014

ujicoba

11 prov

Tingkat provinsi

Disahkan dan diterapkan

33 Provinsi

34 K/L

2013

Target

Bappenas

Kementerian PP dan PA, Bappenas, Kemenkeu




Kemendagri (Bangda)

Bappenas

Penanggung Jawab 1)

3.

2.

No.

b.

Penelaahan Lembar ARG (trilateral meeting RKP)

Pelaksanaan

34 K/L 34 K/L

28 K/L

+10 Pemprov

-

-

23 K/L +10 Pemprov 4 Pemprov

Pelatihan Penelaahan Lembar ARG Pusat

Pelatihan Penelaahan Lembar ARG Daerah

34 K/L+20 Pemprov

+ 10 K/L +10 Pemprov

2013

diterapkan

28 K/L +10 Pemprov

+10 K/L 10 Pemprov

2012

Target

Penyusunan instrumen penelaahan sudah disepakati + Lembar ARG sosialisasi

Implementasi Lembar ARG b. (kegiatan yang ada Lembar ARGnya)

a.

e.

d.

c.

Pendampingan penyusunan Lembar ARG

Pelatihan analisis gender, Lembar ARG, dan Kerangka Acuan a. Responsif Gender - Isu gender pada level kebijakan, & NSPK

Penganggaran

Uraian

36 K/L

36 K/L

10 Pemprov

33 Pemprov

diterapkan

33 Pemprov

33 Pemprov

2014

Masing2 K/L

Bappenas

Kemendagri (Bangda dan Keuda)


Bappenas dan Kemkeu


Kementerian PP dan PA bersama Kemendagri (Bangda,)

Penanggung Jawab 1)


33

34

4.

No.

Pembentukan Sekretariat PPRG Daerah

Pembentukan Sekretariat PPRG Pusat

Koordinasi pelaksanaan Lembar ARG daerah

Pemantauan Pemantauan penyusunan Lembar a. ARG

f.

e.

d.

Implementasi Lembar ARG daerah c. (kegiatan yang ada Lembar ARGnya)

Uraian

Dirintis

Dirintis

-

2012

34 K/L

Ditetapkan dan berfungsi

Ditetapkan dan berfungsi

Pemprov

7 Pemprov (Sulteng, Jateng, Kep. Riau, Jatim, Kaltim, NTB, Sumsel)

2013

Target

Evaluasi

Evaluasi

Pemprov


Kemendagri (Bangda)

Bappenas

Kemendagri (Bangda)

5 Pemprov (Maluku Utara, Kemendagri (Bangda, DKI, Sulut, Otda, dan Keuda) Maluku, Kalsel)

2014

Penanggung Jawab 1)

Evaluasi

Pemantauan pelaksanaan kegiatankegiatan yang ada Lembar ARG-nya

b.

Mekanisme penghargaan (rewards) PPRG

Evaluasi kegiatan-kegiatan yang a. telah ada Lembar ARG-nya (pusat dan daerah)

b.

Uraian 2012

disusun

Penerapan SPAN

2013 34 K/L dan 15 Provinsi (Sumut, Banten, DIY, Jabar, Sulsel, Kalbar, Lampung, Bali, Sulteng, Jateng, Kep. Riau, Jatim, Kaltim, NTB, Sumsel)

Target

Kementerian PP dan PA, dan Kemendagri (Bangda, Keuda, dan Otda)

Kementerian PP dan PA, dan Kemendagri (Keuda dan Bangda)

Penanggung Jawab 1)

Kemenkeu, Bappenas, Ujicoba di 7 K/L serta Kementerian PP perintis dan PA

5 Provinsi (Maluku Utara, DKI, Sulut, Maluku, Kalsel)

2014

Catatan: 1) Semua instansi Penggerak PPRG terlibat 2) Empat instansi Penggerak PPRG: Kemenkeu, Bappenas, Kementerian PP dan PA, dan Kemendagri

5.

No.


35

LAMPIRAN: TIM PENYUSUN SURAT EDARAN DAN KERANGKA STRANAS PPRG TIM PENGARAH 1. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan-Bappenas 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan-Bappenas 3. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas 4. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas 5. Sekretaris Jenderal-Kemenkeu 6. Direktur Jenderal Anggaran-Kemenkeu 7. Sekretaris Jenderal-Kemendagri 8. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri 9. Direktur Jenderal Keuangan Daerah-Kemendagri 10. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kemendagri 11. Sekretaris Menteri-KPP&PA 12. Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi-KPP&PA 13. Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum-KPP&PA

TIM TEKNIS Kementerian PPN/Bappenas 1. Dr. Sanjoyo, MEc., Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan 3. Aini Harisani, SE, Staf Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Pe-rempuan, dan Perlindungan Anak 4. Drs. Syafril Basir, MPIA, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan 5. Erwin Dimas, SE, DEA, MSi, Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian 36


6.

Ir. Sumariyandono, MPM, Kepala Sub Direktorat Analisis dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan 7. Dr. Ir. Rr. Penny Kusumastuti Lukito, MCP, Direktur Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan 8. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D, Kepala Sub Direktorat Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Pembangunan 9. Drs. Daroedono, MA, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 10. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, MSc, Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

Kementerian Keuangan 1. Sumiyati Ak, M.F.M, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen 2. Finaldo, Kepala Bagian Perencanaan, Setjen 3. Rakhmat, Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran 4. Made Arya Wijaya, Kepala Sub Direktorat Transformasi Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran

Kementerian Dalam Negeri 1. Drs. Lukman Nul Hakim, M.Si, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen 2. Drs. Andi Oni Prihantono, M,Si, Kepala Bagian Perencanaan Anggaran, Setjen 3. Dr. Drs. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, MCom., Sesditjen Bina Bangda 4. Ir. Diah Indrajati, MSc., Kasubdit Konservasi dan Rehabilitasi, Direktorat Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda 5. Drs. Hamdani, MM, Ak, M.Si, Direktur Anggaran Daerah, Ditjen BAKD 6. Ach Bakir Al Afif Haq, SH, M.Si, Kepala Sub Direktorat Anggaran Daerah Wilayah I, Ditjen BAKD 7. Drs. Slamet Sudarsono, Kepala Sub Direktorat Anggaran Daerah Wilayah II, Ditjen BAKD 37

8. 9.

Dr. Ir. Sapto Supono, M.Si, Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya, Ditjen PMD Endang Puji Lestari, SH, Kasubdit Pemberdayaan Perempuan, Dit. PA dan Sosbudmas, Ditjen PMD

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Dr. Ir. Pribudiarta Nur, MM, Kepala Biro Perencanaan 2. Indra Gunawan, SKM, MA, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, 3. Ciput Eka P, S.Si, MA, Kepala Bagian Kerjasama 4. Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc, Asdep Gender dalam IPTEK 5. Ir. Dede Suhartini, M.Si, Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Gender dalam IPTEK 6. Endah Prihaliningtyastuti, SP, M.Si, Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Gender dalam Infrastruktur 7. Mudjiati, SH, Asdep Gender dalam Hukum 8. Rochika Kuniardi Sari, SH, M.Si, Kepala Bidang Data Gender dalam Hukum 9. Ir. Agustina Erni Susiyati, M.Sc, Kepala Bidang Monev dan Analisis Kebijakan Gender dalam Kesehatan

UN Women: 1. Dwi Faiz, National Programme Officer, Economic Security and Rights - UN Women 2. Susiati Puspasari, BSc., MSc. – tenaga ahli 3. Soni Trisno Wibisono – tenaga ahli.

38

GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUGDETING THROUGH

NATIONAL STRATEGY TO ACCELERATE GENDER MAINSTREAMING







Ministry of National Development Planning (BAPPENAS)

Ministry of Finance


Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection


Ministry of Finance


Ministry of Women Empowerment and Child Protection

REPUBLIC OF INDONESIA

NATIONAL STRATEGY TO ACCELERATE GENDER MAINSTREAMING THROUGH

GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUGDETING

National Strategy to Accelerate Gender Mainstreaming Through Gender Responsive Planning and Budgeting

©2012 Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency (BAPPENAS)

Published by: Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency (BAPPENAS)

Drafting Team: 1. Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency (BAPPENAS) 2. Ministry of Finance; 3. Ministry of Home Affairs; 4. Ministry of Women Empowerment and Child Protection.

Supporting Partner: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN).

2


CIRCULAR LETTER ON

NATIONAL STRATEGY TO ACCELERATE GENDER MAINSTREAMING (GM) THROUGH GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUDGETING (GRPB)

3

MINISTER OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING / HEAD OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF HOME AFFAIRS, AND STATE MINISTER OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION Jakarta, 1 November 2012

CIRCULAR LETTER NUMBER : 270/M.PPN/11/2012 NUMBER : SE-33/MK.02/2012 NUMBER : 050/4379A/SJ NUMBER : SE 46/MPP-PA/11/2012 ON THE NATIONAL STRATEGY TO ACCELERATE GENDER MAINSTREAMING ȍGMȎ THROUGH GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUDGETING ȍGRPBȎ

The Respectable : 1. Ministers of the Cabinet of Indonesia United II; 2. Attorney General of RI; 3. Chief of Indonesian National Police; 4. Heads of Non-Ministry Government Body; 5. Chairmans of State Institution Secretariat; 6. Governors; 7. Regents/Mayors.

4

To accelerate gender mainstreaming (GM) and to carry out the mandate as stated in: a. Law Number 17 Year 2003 on State Finance; b. Law Number 25 Year 2004 National Development Planning System (SPPN); c. Government Regulation Number 20 Year 2004 on the Government Work Plan (RKP);


d. e. f.

g.

h. i.

Government Regulation Number 40 Year 2006 on Procedures for the Preparation of the National Development Plan; Government Regulation Number 6 Year 2008 on Evaluation Guidelines for the Implementation of the Regional Government; Government Regulation Number 7 Year 2008 on Deconcentration and Assistance Task; Government Regulation Number 90 Year 2010 on Preparation of Work Plan and Budget of the Ministry/Non-Ministry Body (RKA- K/L); Presidential Regulation Number 5 Year 2010 on The National Medium Term Development Plan Year 2010-2014; and Presidential Instruction Number 9 Year 2000 on Gender Mainstreaming in National Development;

hereby conveyed the National Strategy to Accelerate Gender Mainstreaming through Gender Responsive Planning and Budgeting, as set out in Appendix I of this Circular Letter.

Thereto, in the implementation of gender mainstreaming through GRPB, each Ministry/Government Body and Regional Governments to give attention to the following matters: 1. Ministries in-charge of GRPB implementation and acting as GRPB drivers are: Ministry of National Development Planning/National Planning Board (Bappenas), Ministry of Finance (MOF), Ministry of Home Affairs (MOHA), and Ministry of Women Empowerment and Child Protection (MWECP). 2. Apportionment of roles and responsibilities of the four drivers refers to the main tasks and functions of each ministry, according to the Presidential Regulation Number 24 Year 2010 on the Status, Tasks, and Functions of the Ministry, and Organizational Structure, Duties, and Functions Echelon of the Ministries, and Presidential Regulation Number 82 Year 2007 on National Development Planning Agency (as listed in Appendix II National Strategy to Accelerate Gender Mainstreaming through Gender Responsive Planning and Budgeting . 5

3.

Ministry/Government Agency and Regional Government shall use the National Strategy for GM acceleration through GRPB as a basis for consultation regarding GRPB. 4. Ministry/Government Agency and Regional Government shall implement GRPB for the development of Annual Work Plan Budget (RKA K/L and RKA SKPD) with reference to the existing regulations. 5. In conducting GRPB, Ministry/Government Agency shall: a. prioritize programs of national development priorities, as stated in Book I RPJMN 2010-2014; b. confirm with the Ministry of Planning / Bappenas by selecting/ deciding the core program to be included in GRPB 2012 and the subsequent years; c. submit GRPB document that is the completed GBS (Gender Budget Statement) for the Year 2012 and the following year, to the Minister of Finance cq Director General of Budget, and a copy to the Minister of National Development Planning /Head of Bappenas and MOWECP. 6. In implementing GRPB funded by Regional Budget (APBD), the Regional Government shall: a. prioritize programs of regional development priorities that support the achievement of national development priorities and targets of the MDGs, with reference to the RPJMD, strategic plan SKPD, RKPD, and RKA-SKPD; b. choose/decide core program to be included in the initial implementation of GRPB; and c. submit GRPB document that is the completed GBS (Gender Budget Statement), to the BAKD (Local Financial Administration Body), and a copy to the Bappeda (Regional Development Planning Agency) and to the Body/Bureau of Women Empowerment, and submit a copy of the GRPB document along with a copy Regional Renja to the Minister of Home Affairs cq Directorate General for Rural Development.

6


The set documents of GRPB submitted to the four said Ministers will become a point of reference in measuring gender mainstreaming progress in public administration, and will be used in measuring the achievement of RPJMN 2010-2014. Thus the circular is to be noted and carried out as stated. MINISTER OF NDP/ HEAD OF BAPPENAS,

MINISTER OF FINANCE,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

MINISTER OF HOME AFFAIRS,

STATE MINISTER OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION,

GAMAWAN FAUZI

LINDA AMALIA SARI

Copy is addressed to the Honorable :

1. President of Republic of Indonesia; 2. Vice President of Republic of Indonesia.

7

8



Ministry of Finance


Ministry of Women Empowerment and Child Protection

FRAMEWORK OF NATIONAL STRATEGY TO ACCELERATE GENDER MAINSTREAMING THROUGH GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUDGETING

9

CONTENTS

Acronym .........................................................................................................................

GRPB Driving Team National Strategy to Accelerate Gender Mainstreaming through Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB) ............................................................................................................................

Framework of National Strategy to Accelerate Gender Mainstreamingthrough Gender Responsive Planning and Budgeting I.

II.

Current Situation ....................................................................................

Objective and Purpose ...........................................................................

16 17

17

25

III. Target.............................................................................................................

26

V.

28

IV. Policy Direction and GRPB Strategy .................................................

Matrix on National Strategy of GRPB ...............................................

Attachment: Circular Letter of Organizing Team and Framework of GRPB Stranas

10

11

26

36


ACRONYMS Acronyms APBD

APBN ARG BAKD

Bangda Banggar BAPPENAS

Bappeda BKN BNN BNPB BP3AKB

BP3AKB/MD

Badan PP KB

Bahasa Indonesia Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

English Regional Revenues and Expenditure Budget (subnational level) Anggaran Pendapatan dan State Revenues and Expenditure Belanja Negara Budget/State Budget Anggaran Responsif Gender Gender Responsive Budgeting (GRB) Direktorat Jenderal Badan Directorate General for Regional Administrasi Keuangan Daerah Finance and Administration Board Direktorat Jenderal Directorate General for Rural Pembangunan Daerah Development Badan Anggaran Budgeting Committee Badan Perencanaan National Development Planning Pembangunan Nasional Agency/Ministry of National Development Planning Badan Perencanaan Regional Development Planning Pembangunan Daerah Board Badan Kepegawaian Negara National Civil Service Board Badan Narkotika Nasional National Narcotics Board Badan Nasional National Coordination Board for Penanggulangan Bencana Disaster Management Badan Pemberdayaan Office of Women Empowerment, Perempuan, Perlindungan Child Protection, and Family Anak, dan Keluarga Berencana Planning Badan Pemberdayaan Office of Women Empowerment, Child Protection, and Family Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Planning/Rural Community Berencana/Masyarakat Desa

BPN

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pertanahan Nasional

Dekon

Dana Dekonsentrasi

Office of Women Empowerment and Family Planning National Land Administration Board Deconcentration Fund

11

Diklatpim Ditjen DJA DKI DPR

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran Daerah Istimewa Ibukota Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Daerah Istimewa Yogyakarta GAP Alur Analisis Gender GBS Lembar Anggaran Responsive Gender Inpres Instruksi Presiden Jabar Jawa Barat Jateng Jawa Tengah Jatim Jawa Timur K/L Kementerian/Lembaga KAK Kerangka Acuan Kerja Kalbar Kalimantan Barat Kalsel Kalimantan Selatan Kaltim Kalimantan Timur Karoren Kepala Biro Perencanaan Kemnakertrans Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kem. BUMN Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Kem. ESDM Daya Mineral Kem. KUKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kem. PDT Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kem. RISTEK Kementerian Riset dan Teknologi Kemenag

12

Kementerian Agama

Leadership Education and Training Directorate General Directorate General of Budget Jakarta Capital City Special Region House of Representatives/ National Legislative Council Provincial Legislative Council Yogyakarta Special Region Gender Analysis Pathway Gender Budget Statement

Presidential Instruction West Java Central Java East Java Ministry/Government Agencies Terms of Reference West Kalimantan South Kalimantan East Kalimantan Head of Planning Bureau Ministry of Manpower and Transmigration Ministry for State-Owned Enterprises Ministry of Energy and Mineral Resources Ministry for Cooperatives and Small and Medium Enterprises Ministry for the Development of Less Developed Regions Ministry for Research and Technology Ministry of Religious Affairs


Kemendagri


Kemendiknas / Kemendikbud

Kementerian Pendidikan Nasional /Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemenhub Kementerian Perhubungan Kemenhut Kementerian Perhutanan Kemenhukham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkes Kementerian Kesehatan Kemenkeu Kementerian Keuangan Kemenkokesra Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kemenkominfo Kementerian Komunikasi dan Informasi Kemenko Kementerian Koordinator Perekonomian Perekonomian Kemen LH Kementerian Lingkungan Hidup Kemenparekraf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenpera Kementerian Perumahan Rakyat Kemenperin Kementerian Perindustrian Kemenpora Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemensos Kementerian Sosial Kementan Kementerian Pertanian Kementerian Kementerian Perencanaan PPN Pembangunan Nasional Kementerian PU Kemhan Kemlu Kep. Riau Keuda KKP

Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pertahanan Kementerian Luar Negeri Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Komisi Ketahanan Pangan

Ministry of Home Affairs (MOHA) Ministry of National Education /Ministry of Education and Culture (MONE) Ministry of Transportation Ministry of Forestry Ministry of Justice and Human Rights Ministry of Health (MOH) Ministry of Finance (MOF) Coordinating Ministry for People’s Welfare Ministry of Communication and Information Coordinating Ministry for Economic Affairs Ministry of Environment

Ministry of Tourism and Creative Economy Ministry of Public Housing Ministry of Industry Ministry of Youth and Sports

Ministry of Social Affairs Ministry of Agriculture (MOA) Ministry for National Development Planning (Bappenas) Ministry of Public Works

Ministry of Defense Ministry of Foreign Affairs Riau Islands Province Directorate General for Regional Finance Commission for Food Security

13

KPAN KPP dan PA

National AIDS Commission Ministry of Women Empowerment and Child Protection (MOWECP) KPU Commission of General Election LAN State Administrative Agency Lemhanas National Resilience Institute MA Supreme Court MDGs Millennium Development Goals (MDGs) NSPK Norma, Standar, Prosedur dan Norms, Standard, Procedure, and Kriteria Criteria NTB Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara OTDA Direktorat Jenderal Otonomi Directorate General for Regional Daerah Autonomy Pemprov Pemerintah Provinsi Provincial Government PERDA Peraturan Daerah Regional Regulation Peraturan Kementerian Dalam Regulation of Ministry of Home Permendagri Negeri Affairs PMD Direktorat Jenderal Directorate General for Rural Pemberdayaan Masyarakat Desa Community Empowerment Peraturan Menteri Keuangan Regulation of Minister of Finance PMK Pokja Kelompok Kerja Working Group PPRG Perencanaan dan Gender Responsive Planning and Penganggaran Responsif Budgeting Gender Program Pembangunan National Development Program Propenas Nasional PUG Pengarusutamaan Gender Gender Mainstreaming Pusbindiklatren Pusat Pembinaan, Pendidikan, Center for Development, dan Pelatihan Perencanaan Education, and Training on Planning Renja Rencana Kerja Work Plan Renstra Rencana Strategis Strategic Plan RKA K/L Rencana Kerja dan Anggaran Work Plan and Budget of Kementerian Negara/Lembaga Ministry/Government Agency RKA SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Work Plan and Budget of Work Satuan Kerja Perangkat Unit of Regional Government Daerah Agencies/Offices

14

Komisi Penanggulangan AIDS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komisi Pemilihan Umum Lembaga Administrasi Negara Lembaga Pertahanan Nasional Mahkamah Agung Target Pembangunan Milenium


RKP RKPD RPJMD RPJMN RPJPN SDM Sekjen/Sesmen

Sesditjen Setkab. Setneg. SK SPAN

SPPN Sulteng Sulsel Sulut Sumsel Sumut TAPD TOR UN WOMEN UU

Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Sumber Daya Manusia Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretariat Kabinet Sekretariat Negara Surat Keputusan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sumatera Selatan Sumatera Utara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kerangka Acuan Kerja Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Undang-undang

Government Work Plan Regional Government Work Plan

Regional Medium Term Development Plan National Medium Term Development Plan National Long Term Development Plan Human Resources General Secretary/ Secretary of the Ministry

Secretary of Directorate General Cabinet Secretariat

State Secretariat Decree State Treasury and Budget System National Development Planning System Central Sulawesi South Sulawesi North Sulawesi South Sumatera North Sumatera Regional Government Budget Team/Committee Terms of Reference United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Law/Bill

15

GRPB DRIVING TEAM NATIONAL STRATEGY TO ACCELERATE GENDER MAINSTREAMING THROUGH

GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUDGETING (GRPB) National Strategy to Accelerate Gender Mainstreaming through GRPB is developed to achieve GM acceleration as directed in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014. At the same time, the national strategy is expected to support the practice of good governance, sustainable development, as well as the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). The National Strategy is developed to ensure that GRPB implementation both at national and regional level is aligned, systematic and on target.

16


FRAMEWORK OF NATIONAL STRATEGY TO ACCELERATE GENDER MAINSTREAMING THROUGH GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUDGETING I.

Current Situation The Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the rights of every citizen to enjoy and participate in the development process in various areas. However, gap between women and men in terms of access, benefit and participation in development as well as control over resources. In 2000, the Presidential Instruction (Inpres) Number 9 of the Republic of Indonesia on Gender Mainstreaming in National Development was promulgated. The instruction necessitates all ministries and government bodies as well as the regional heads to implement Gender Mainstreaming. Since then, numerous efforts have been carried out to accelerate the gender mainstreaming in various areas of development. This could be seen in numerous national development planning document. For example, in the National Development Programme (Propenas) 2000-2004, 19 development programmes were considered gender responsive, and the number had increased in the following years. The regulatory framework for gender mainstreaming for the next 20 years is strenghtened through the Law (UU) Number 17 Year 2007 on the National Long Term Development Plan (RPJPN) 2005 – 2025. In the first 5-year period of RPJPN, the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2004-2009, gender mainstreaming is stated as one of the principles to be mainstreamed in all development programmes/activities, along with good governance and sustainable development. In 2007 Bappenas conducted Gender Analysis in Development Planning, an evaluation to assess progress of gender mainstreaming implementation in ministries and government agencies (Kementerian/Lembaga – K/L). It 17

showed that gender mainstreaming is progressing through institutional formation of gender mainstreaming working group in most of ministries and government agencies (K/L) as well as in regional governments. Still, gender equality perspective has not been well integrated into development process, both at national and regional level. In the second 5-year period of RPJPN, the 2010-2014, gender equality is mainstreamed in the national development. Consequently, gender mainstreaming has gained stronger foothold in terms of regulatory framework, from which initially started as Presidential Instruction (Inpres) to recognition in the law. In 2009, gender responsive planning and budgeting (GRPB) initiative was initiated with the formation of Steering Committee and Technical Team through Ministrial Decree (Surat Keputusan - SK) of the Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, No. Kep.30/M.PPN/ HK/03/2009. Subsequently, the Ministry of Finance issued the annual Minister of Finance Regulation regarding the procedure of annual work plan and budget submission for the ministries and government bodies (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga –RKA K/L), namely the Minister of Finance Regulation (Peraturan Menteri Keuangan – PMK) No. 1192009, which was renewed with PMK No. 104/2010, and currently PMK No. 93/2011. In each of the PMK, it is stipulated that the designated ministries and government bodies must implement GRPB by conducting gender analysis of their work plan budget and subsequently provide Gender Budget Statement (GBS)1. GRPB has been piloted for 3 (three) years, starting with 7 (seven) ministries and government agencies appointed by the GRPB Steering Committee in 2009. These ministries/agencies were Ministry of Women Empowerment and Child Protection (MOWECP), Ministry of Finance (MOF), Ministry of Public Works (MOPW), Ministry of Agriculture (MOA), Ministry of National Education (MONE)2, Ministry of Health (MOH), and 1

2

18

GBS is a gender-specific accountability document formulated by the government that shows the willingness of the said ministry to carry out activities with gender-equality perspective and with allocated budget for such activities. Now the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud)


Ministry of National Development Planning/National Planning Board (Bappenas). In the beginning of GRPB implementation, Bappenas, MOH, and MOWECP played the role as the driver of GRBP implementation, to lead the piloted ministries/agencies (K/L) in terms of planning, budgeting, and capacity strengthening for K/L. The GRPB initiative follows these steps: each of the appointed K/L complete their GBS, and send the GBS to Ministry of Finance as attachement to the Terms of Reference of selected programmes/activities along with the annual work plan budget of piloted ministries/agencies (RKA-K/L). Copies of the submitted documents were sent to Bappenas and MOWECP, for monitoring and evaluation purpose. The evaluation results of GRPB pilots for the period of 2009-2010 showed that most of the appointed K/L have achieved the expected target set by the Steering Committee, which was the submission of at least 1 (one) GBS for each of the appointed K/L. Several K/L such as Ministry of Public Works, Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Ministry of Finance had even provided more than 1 GBS, as almost all of their eschelon 1 units managed to formulate one GBS. The success is considered as the results of gender mainstreaming working groups and/or focal point’s iniatives and ingenuity. At regional level, the Steering Committee initially planned to start piloting GRBP at provincial level on 2012, however since 2010 four provinces have begun to initiate GRPB namely, Banten, Yogyakarta Special Region, Central Java, and East Java. The assessment conducted by Bappenas upon these initiatives showed satisfactory results, although each of the provinces used various regulations to carry out GRPB piloting. The Provinces of Banten, Central Java, and East Java have successfully piloted GRPB in almost all of their Work Units (SKPD), while the Yogyakarta has successfully conducted exercise on gender analysis and formulate GBS on most of its SKPD. Such success was due to commitment of the respective governors and the hard work of GRPB driver ministries/offices at regional level. Review of the regulation issued by The Ministry of Home Affairs on regional development planning mechanism indicates that strengthening of regulatory framework is needed for effective and successful implementation of GRPB at regional level. For instance, the Minister of Home Affairs 19

Regulation (Permendagri) Number 15 Year 2008 on General Guideline of Gender Mainstreaming at Regional Level, still isolates the planning process from the two inseparable process of planning and budgeting. Furthermore, the Permendagri stipulates that gender mainstreaming is under the responsibility of gender focal point, appointed individuals, either staff or officer in charge of women’s empowerment division. Such directive may become a hindrance in gender mainstreaing process, as the essence of mainstreaming is not only onfocused only in women’s empowerment, but also achievement of of gender equality in every line of development. In all four aforementioned provinces, gender focal points carried out the implementation of GRPB (to also conduct gender analysis and develop GBS). 3 To respond to the problem, a more current regulation was issued, namely, the Permendagri No. 67 Year 2011. The regulation stipulates appointment of focal point for Gender Mainstreaming along with the specific assignments, the responsibility of the regional working unit (SKPD) in carrying out gender mainstreaming, and the appointment of the Minister of Home Affairs as the Chief Advisor of Gender Mainstreaming in the region. Another example is Permendagri No. 54 Year 2010 on the Implementation of Government Regulation No. 8 Year 2008 regarding The Steps, Formulation, Control and Evaluation of Regional Development Plan Implementation. The regulation mentions equality in development planning, to include also gender equality. The statement is regarded as too broad/general, as it has no further direction as to how gender perspective is integrated into the regional plan. In addition to that, Permendagri No. 22 Year 2011 on the Guideline of the Regional Annual Budget (APBD) Fiscal Year 2012 states that regional government should synergize the budgeting of programs and activities with the national policy, including gender equality, without further elaboration on how such directive may 3

20

Chapter 4, 5, 6, 9, 10, 17 PERMENDAGRI No. 15/2008 on the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 15 Year 2008 on General Guideline of Gender Mainstreaming at Regional Level.


be carried out and how far.4 In spite of lacking operational guidelines in the regulations, assessment on GRPB implementation in these four provinces showed satisfactory results. The provincial government use Permendagri No. 15 Year 2008 –which renewed with the Permendagri No. 67 Year 2011 on the amendment of Law No. 15 Year 2008– and, to some extent, Governor Decree, as guidance. However, to guarantee the integration of GRPB in all stages of regional development, a more solid regulatory framework is needed such as regional regulation (Perda). Thus it will guarantee the continuing implementation of GRPB over the years (multi-years). By using Perda, Gender Responsive Planning and Budgeting will be integrated into the mechanism and process of regional development planning and budgeting continuously in a more sustainable manner. Considering the important role of the Ministry of Home Affairs (MOHA) in the implementation of GRPB at regional level, MOHA is expected to join the GRPB driver team along with Bappenas, MOF, and MOWECP. The following section discusses problems and challenges faced by K/L and provincial government in implementing GRPB.

a) Problems and Challenges of Ministries/Government Agencies (K/L) Evaluation on GRPB pilot ministries illustrate the problems faced by all implementing K/L, as follows, categorized by the prerequisites for gender mainstreaming: • Legal (regulatory) base: i) PMK RKA-K/L has stated that GBS is formulated at output level. However, it did not stated the target of GRPB implementation, for each K/L for each of pilot year; ii) It did not mention the benefits and the incentive/disincentive for the implementing K/L; and iii) non-existence of monitoring, evaluation, and reporting mechanism of program-activities attached with GBS, to be conducted both by the implementing K/L and the driving team.

4

Part V Other Specific Matters, Annex PERMENDAGRI No. 22/2011 on the Guideline of the Regional Annual Budgeting (APBD) Fiscal Year 2012.

21

•

•

22

Understanding, commitment, and gender mainstreaming institution: i) Although GRPB has started to be integrated into the process of planning and budgeting since fiscal year 2010, but in implementation process, GRPB is still isolated within the gender mainstreaming working group. The working group is usually an institutional token, ad hoc, and referring to certain individual (instead of certain position), which poses difficulty when staff rotation occurs; ii) lack of understanding on gender mainstreaming and GRPB among officials at echelon 1 and 2 level of the implementing K/L, and similarly among officials of driver ministries, this may have resulted in the lack of commitment at echelon 1 and 2 level, showed by rejection of several activities attached with GBS (not included in the budget approval stage); and iii) weak coordination between the implementing K/L and the driver ministries, and may have been caused by different level of understanding of GRPB between both. GRPB Instrument: i) lack of understanding on gender analysis tools, the most difficult part of the analysis is on identification of gender issue, inadequate data as eye-opener, inability to differentiate eye-opener data with baseline data and gender indicator, as well to connect these data with the changing structure of planning and budgeting documents; ii) GBS guideline has not been targeted at Activity or Output level, instead targeted at lower level of Component and Sub Component level; iii) there is no documentation of GBS (both within the implementing K/L and within the MOF Directorate General for Budget (DJA-Kemenkeu). GBS received by DJA Kemenkeu have not been utilized by the Driving team for GRPB implementation monitoring and evaluation; iv) Gender Responsive Budgeting is mistakenly grouped under one theme with MDGs Goal 3 in the current application system of RKAK/L. Such grouping cause misunderstanding as some activities in MDGs thematic Goal 3 may not be formulated with GBS, and vice versa. It is also against the principle that gender budgeting is not a theme, but rather a general procedure for better budgeting; and v) there is no mechanism of assessment and verification


•

•

for activities under MDGs thematic Goal 3, whether or not the activities under this theme are supplemented with GBS. Human Resource Capacity: i) capacity of planner to conduct gender analysis and to develop GBS is uneven, due to low understanding of gender equality and gender mainstreaming concept; ii) planners have not realized that activities with GBS should not be new activities; iii) several of activities with GBS were not part of the national priority or strategic issue; iv) inadequate capacity of facilitators for GRPB training and technical assistance; v) ineffective GRPB training, particularly in terms of content/ curriculum that many participants found confusing; and vi) lack of involvement of other driving team members, i.e. Bappenas and MOF, in GRPB training for K/L. Sex-disaggregated data: unavailability or inadequacy of data has been an obstacle for gender mainstreaming since the issuance of the Presidential Instruction on the year 2000. This shows the lack of efforts in providing and updating sex-disaggregated data in systematic and regular manner.

The challenges faced in GRPB implementation are related to the Driving Team of GRPB, as follows: i) unclear and unequal roles among the Driving Team, which consequently have resulted in several implementing units of K/L considered GRPB as the sole responsibility of MOWECP; ii) inter-ministerial coordination among Driving Team has been carried out at informal and technical level, thus resulted in unclear accountability of decision making; iii) strengthened regulatory framework for GRPB and its oversight mechanism is required (monitoring and evaluation); and iv) there is a need to strengthen human resource capacity of the Driving Team.

b) Problems and Challenges of Provincial Government The implementation of GRPB at provincial level that had been carried out independently, have also faced various problems and challenges, as follows, categorized by the prerequisites of gender mainstreaming: • Regulatory framework: i) For piloting purpose, Governor’s Decree

23

•

•

•

24

or Circular Letter or even Circular Letter of Provincial Secretary (Sekretaris Daerah) on GRPB implementation in formulating RKA-SKPD is considered adequate. Nevertheless, the content is expected to firmly stipulate obligation for SKPD to implement GRPB; and ii) for the long run, stronger regulation is required, in the form of Perda. Understanding, commitment, and gender mainstreaming institution: i) lack of understanding and commitment among echelon 2 and particularly echelon 3 on gender mainstreaming and GRPB, hence GBS is developed by only one to two staff (from each SKPD); and ii) GRPB is part of the assignment and responsibility of Gender Focal Point, while Gender Focal Point is institutional token, ad hoc, and refer to certain individual (instead of position), which poses difficulty when staff rotation occurs. Gender Focal Point has not been functioning adequately. Particularly in Banten Province, gender mainstreaming has not been widely institutionalized. GRPB Instrument: i) there is currently no regulatory framework to guide GRPB implementation at the sub-national level, thus the instrument used is the adaptation version of the GRPB instrument attached in Permendagri; ii) gender analysis instrument used in the Permendagri, Gender Analysis Pathway (GAP) is considered as difficult to apply, with the most difficult part is on defining gender issue, lack of data for eye-opener, difficulty to differentiate between eye-opener data and baseline data, and gender indicator; dan iii) the purpose of GBS submission to Provincial Planning Board (Bappeda) and Office of Women’s Empowerment at Provincial Level (BP3AKB/BPPMD) is unclear, in terms of utilization and recognition. Human Resource Capacity: i) GRBP implementers’ capacity on planning is not adequate, shown by confusion and mixed up in GBS completion (especially to differentiate between activity, sub activity, input and sub-activity indicator, output indicator and outcome indicator; ii) inadequate capacity of individuals in charge on conducting gender analysis and GBS formulation, hence some stages of gender analysis and GBS formulation are carried


•

out by the third party (consultant/facilitator), instead of SKPD planning staff; iii) generally, the staff assigned to formulate GBS do not understand properly that activities in GBS should not be new activities; and iv) the staff assigned to formulate GBS do not understand that activities budgeted and supplemented by GBS should be part of national priorities and/or provincial priorities. Sex-disaggregated data: inadequate sex-disaggregated data is still one of the major obstacles to conduct gender analysis, eventhough most of the provinces (except for Banten) have implemented gender mainstreaming for many years, and have encountered the same difficulties over the years. Apparently, sex-disaggregated data collection has not become an integrated mechanism in regional data collection system. If this problem persists, gender mainstreaming will not be efficient, and the planning and budgeting without data will not be less effective.

The challenges faced in implementing GRPB, among others are: i) regulatory framework for regional implementation of GRPB, including utilization of a certain instrument; ii) the roles of each Driving Team member is unclear and unequal. In Central Java, BP3AKB has a strong role and tendency to dominate the GRPB process, hence GRPB is considered as the sole responsibility of BP3AKB, instead of a collective responsibility. Meanwhile, in Banten, DI Yogyakarta, and East Java the role of Bappeda is bigger than BP3AKB/MD and overshadow BP3AKB/MD as mere supporting agent; iii) the oversight mechanism for GRPB, in terms of gender responsive monitoring and evaluation is needed, both internally by each SKPD and externally by the Regional Inspectorate; and iv) human resource capacity of the Regional GRPB Driving Team needs to be strengthened. II. Objective and Purpose The National Strategy to Accelerate Gender Mainstreaming through GRPB aims to expedite effort for gender mainstreaming as stated in the Medium Term National Development Plan (RPJMN) 2010-2014, to also promote good governance, sustainable development, as well as the targets set in the Millennium Development Goals (MDGs).

25

The objective of the National Strategy is to guide gender mainstreaming process in the national development cycle to make it achievable, systematic, synergetic and sustainable both at national and regional level.

III. Target 1. Strengthening the regulatory framework for GRPB implementation. 2. Strengthening the mechanism for implementation, monitoring, and evaluation of Ministries and Government Agencies, Provincial Government both for the Driving Team and the implementing agencies. 3. Appointment of the next GRPB implementing ministries/ agencies. 4. Implementation of GRPB at the appointed provinces. 5. Widening the scope of GRPB up to the Output level. IV. Policy Direction and GRPB Strategy Policy Direction To overcome the aforementioned problems and challenges, the policy direction regarding GRPB implementation for immediate future is as follows: 1. Institutionalization of GRPB through ensuring commitment from high level officers of K/L and Provincial Government; 2. Strengthening coordination between the Driving Team and implementing K/L and implementing SKPD; and 3. Strengthening the capacity of K/L to conduct gender analysis to develop GBS. Strategy Based on the abovementioned problems, targets, and policy direction, the strategies for GRPB are grouped into General Strategy and Specific Strategy. The General Strategy refers to two main problems in implementing GRPB in the future both at national and regional level namely, a) strengthening regulatory framework; dan b) strengthening coordination, both inter-ministerial coordination among the Driving 26


Team, and between Driving Team and the implementing institution. The specific strategy is the elaboration of the general strategy. The first specific strategy is strengthening regulatory framework. At the national level, the PMK on RKA-K/L has provided strong regulatory framework to guide the K/L, requiring only emphasis on the annual target on GRPB, while gender mainstreaming acceleration through GRPB at regional level requires strengthening the regulatory framework. The second specific strategy is the elaboration of the general strategy on coordination. Coordination is strengthened through a series of specific strategies in line with development management phases, from planning to evaluation. These specific strategies on coordination strengthening are as follows: 1. Appointment of GRPB Driving Team at national and regional level; 2. Commitment strengthening through Memorandum of Understanding (MOU) between MOWECP and the implementing K/L and Regional Government, to explicitly mention the commitment to implement GRPB; 3. Establishment of coordination mechanism of officials who responsible for GRPB implementation to enable problem solving discussion forum between the implementing K/L and Regional Government with the Driving Team; 4. Appointment of implementing staff and GBS formulation mechanism within K/L for minimal in every echelon 1 unit, and every echelon 2 unit for Non Ministry Institution; 5. Re-orientation of roles and responsibilities of Gender Mainstreaming Working Group and Gender Focal Point in every K/L and Regional Government, to support the process of internalization of gender understanding; 6. Development of mechanism for sex-disaggregated data provision in K/L and Regional Government.

27

28

I

No.

b. - Revision of Permendagri No. 54/2010 on Implementation of Government Regulation No. 8 Year 2008 on the Phasing, Formulating, Controlling, and Evaluating the Implementation of Regional Development Plan (Ditjen Bangda) - Revision of the Guideline of the APBD (annual)- Directorate General of Regional Budget (Ditjen Keuda) - Revision of Permendagri No. 13/2006 on the Guideline of Managing Local Government Finance (Ditjen Keuda) - Revision of Permendagri on performance evaluation – Directorate General of Regional Autonomy (Ditjen OTDA)

a. Appointment of GRPB DrivingTeam

Strengthening Regulatory Framework

Activities

issued & piloting

issued

2012

V. Matrix National Strategy of Accelerate GM through GRPB

piloting

2013

Target

assessment of piloting project (Bangda, Keuda, and OTDA)

2014

2)

Ministry of Home Affairs (Regional Development Bangda, Regional Budget-Keuda, and Regional AutonomyOTDA)

4 K/L Drivers

Ministries/Agencies 1) In-Charge

Coordination Strengthening

Planning

II

1.

Regional (focus on GRPB Driving Team agencies) penggerak)

-

Specific on GRPB for K/L

-

Internal K/L Drivers

-

General (Renja)

General (Permenkeu RKA-K/L)

-

2012

10 Pemprov (Deconcentration/ centralized fund )

28 K/L

20 provincial government (pemprov)

34 K/L

General K/L

General K/L

K/L (Lemhanas, BNN, BNPB, Menpora, Kemlu, Kemenperin, BPN, Kemenpera, KPU, Kemenhan)

2013

Target

32 Pemprov

36 K/L

General K/L

General K/L

5 K/L (BNPB, LAN, BKN, Supreme Court Setneg)

2014

General units General units and/ General units and/ and/ or vertical or vertical offices or vertical offices offices

General K/L

General K/L

11 K/L (Kemenkokesra, Kemenparekraf, Kemensos, MA, and KPU, Kemhan, Kementan, Kemendag, Kem. ESDM, Kem. BUMN, Kem. PDT)

-

a. Socialization of GRPB

MOU between MOWECP implementing K/L

Activities

c.

No.

MOWECP

MOWECP

Bappenas

MOF (DJA)

MOWECP



29

30

No.

General – Budget Platform (Sekjen/Sesmen and Karoren)

Internal K/L Drivers

-

-

-

General - Musrenbangpus (Sekjen/Sesmen and Karoren)

b. GRPB advokasi for echelon 1 and 2, and DPR/D

TAPD and Banggar Team (specifically for RAPBD)

-

Activities

Badan PP KB, Bappeda, Biro Keuangan for Province and Kabupaten/Kota

Badan PP KB, Bappeda

Semua K/L

Semua K/L

Budget Comm. of DPRD in 33 Provinces

33 Pemprov

2013

Semua K/L

Semua K/L

23 K/L

33 Pemprov

2012

Target

Badan PP KB, Bappeda, Biro Keuangan for Province and Kabupaten/ Kota

Semua K/L

Semua K/L

Budget Comm. of DPRD in 33 Provinces

33 Pemprov

2014

Respective K/L Drivers

Bappenas

MOF (DJA)

MOHA (Keuda and Bangda)


No.

Specifically GRPB for K/L

Specifically GRPB for DPR

-

-

Activities 2013

Target 2014

Budget Comm.

Commision 8 and Banggar

Commision 8

23 K/L (Kemendikbud, Kemenag, Kemenhukham, Kemendagri, Kemhan, KemenLH, Kemenparekraf, 9 K/L (Lemhanas, BNN, Kementerian Polri, Kemlu, 7 K/L (Supreme PU, Kem. ESDM, KPAN, Kem. Ristek, Court BNPB, Kemenpera, Kem. Perbatasan LAN, Kemenhub, Wilayah, BKN, Setneg, BPN, Kementan, Kem. BUMN, MK, Setkab) Kemenhut, KKP, Kemenpora, Kemnakertrans, Kemenko-kesra) Kemenkominfo, Kemen PDT, Kemendag, Kemenperin, Kem. KUKM, Kemenko Perekonomian)

2012

MOWECP

MOWECP



31

32

No.

Advocacy for Regional Head and DPRD

GRPB integrated in the curriculum of Diklatpim (LAN)

GRPB integrated in the curriculum h. of Planner Specialist Training (Bappenas- Pusbindiklatren)

g.

Standardization of gender facilitator/specialist

f.

e.

Mechanism for Driving GRPB and GRPB Guideline

d.

Formulation of RKPD (Permendagri 41)

c. Formulation of RKP

Activities

11 Provinces

National Level

Developed

33 Provinces

28 K/L

2012

Integrated Integrated

Pilot

11 Provinces

33 Provinces

All K/L

2014

Pilot

11 Provinces

Provincial Level

Issued and Implemented

33 Provinces

34 K/L

2013

Target

Bappenas

MOWECP, Bappenas, MOF

MOWECP

MOWECP

MOWECP

MOHA (Bangda)

Bappenas


3.

2.

Budgeting

Activities

Implementation

Training on GBS Assessment (Regional)

Training on GBS Assessment (National)

Development of GBS assessment tool

b.

Implementation of GBS (activities with GBS attached)

a. GBS Assessment (trilateral meeting RKP)

e.

d.

c.

b. Facilitation on GBS

Training on gender analysis, GBS, and Gender Responsive Terms of a. Reference - Gender issue at policy level and, & NSPK

No.

34 K/L 34 K/L

28 K/L

4 Pemprov

+10 Pemprov

-

-

23 K/L +10 Pemprov

implemented

34 K/L+20 Pemprov

28 K/L +10 Pemprov Agreed + socialized

+ 10 K/L +10 Pemprov

2013

Target

+10 K/L 10 Pemprov

2012

36 K/L

36 K/L

10 Pemprov

33 Pemprov

implemented

33 Pemprov

33 Pemprov

2014

Respective K/L

Bappenas

MOHA (Bangda and Keuda)

MOWECP

Bappenas and MOF

MOWECP

MWECP with MOHA (Bangda,)



33

34

4.

Establishment of GRPB Secretariat (Regional)

a. Monitoring of GBS formulation

Monitoring

Establishment of GRPB Secretariat (National)

f.

e.

Regional Coordination on GBS Implementation

Implementation of GBS Regional c. (activities with GBS attached)

Activities

d.

No.

Initialized

Initialized

-

2012

34 K/L

Decreed and active

Decreed and active

Pemprov

7 Pemprov (Sulteng, Jateng, Kep. Riau, Jatim, Kaltim, NTB, Sumsel)

2013

Target Ministries/Agencies 1) In-Charge

Evaluation

Evaluation

Pemprov

MOWECP

MOHA (Bangda)

Bappenas

MOHA (Bangda)

5 Pemprov (Maluku Utara, MOHA (Bangda, Otda, DKI, Sulut, and Keuda) Maluku, Kalsel)

2014

Evaluation of activities attached with GBS (national and regional)

b. GRPB reward mechanism

a.

Evaluation

Monitoring the execution of b. development activities with GBS attached

Activities 2012

Developed

Piloted in 7 pioneered K/L

5 Provinces (Maluku Utara, DKI, Sulut, Maluku, Kalsel)

34 K/L and 15 Provinces (Sumut, Banten, DIY, Jabar, Sulsel, Kalbar, Lampung, Bali, Sulteng, Jateng, Kep. Riau, Jatim, Kaltim, NTB, Sumsel)

Application of SPAN

2014

2013

Target

Notes: 1) All K/L Drivers are involved 2) Four GRPB Driving Team: MOF, Bappenas, MWECP, and MOHA

5.

No.

MOF, Bappenas, and MOWECP

MOWECP, and MOHA(Bangda, Keuda, and Otda)

MOWECP, and MOHA (Keuda and Bangda)



35

APPENDIX: DRAFTING TEAM OF CIRCULAR LETTER AND GRPB FRAMEWORK STEERING COMMITTEE 1. Deputy for Human Resources and Culture-Bappenas 2. Deputy for Development Funding-Bappenas 3. Deputy for Development Performance Evaluation-Bappenas 4. Secretary Ministry of PPN/Chief Secretary of Bappenas 5. Secretary Genderal-MOF 6. Director General for Budget-MOF 7. Secretary Genderal -MOHA 8. Director General for Regional Development-MOHA 9. Director General for Regional Finance-MOHA 10. Director General for Rural Community Empowerment-MOHA 11. Secretary Genderal-MWECP 12. Deputy for GM in Economy-MWECP 13. Deputy for GM in Politics, Social, and Justice-MWECP

TECHNICAL COMMITTEE Ministry of PPN/Bappenas 1. Dr. Sanjoyo, MEc., Director of Population, Women Empowerment, and Child Protection 2. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D, Head of Sub Directorate of Women Empowerment 3. Aini Harisani, SE, Staff of Directorate of Population, Women Empowerment, and Child Protection 4. Drs. Syafril Basir, MPIA, Director of Development Fund Allocation 5. Erwin Dimas, SE, DEA, MSi, Head of Sub Directorate of Development Fund Allocation for Ministries 6. Ir. Sumariyandono, MPM, Head of Sub Directorate of Development Fund Analysis and Policy Formulation 36


7.

Dr. Ir. Rr. Penny Kusumastuti Lukito, MCP, Director of Development Reporting System and Performance Evaluation 8. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D, Head of Sub Directorate of Development Performance Evaluation System and Procedure 9. Drs. Daroedono, MA, Head Bureau of Planning, Organization, and Procedural 10. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, MSc, Head Division of Program Planning and Budgeting

Ministry of Finance 11. Sumiyati Ak, M.F.M, Head Bureau of Planning and Finance, Sec. Gen 12. Finaldo, Head of Planning Division, Sec.Gen 13. Rakhmat, Director of Budgeting System, Dit.Gen of Budgeting 14. Made Arya Wijaya, Head of Sub Directorate of Budgeting System Transformation, Dit.Gen of Budgeting

Ministry of Home Affairs 1. Drs. Lukman Nul Hakim, M.Si, Head Bureau of Planning and Budgeting, Sec.Gen 2. Drs. Andi Oni Prihantono, M,Si, Head of Budget Planning Division, Sec.Gen 3. Dr. Drs. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, MCom., Sec.Dit.Gen Rural Development 4. Ir. Diah Indrajati, MSc., Head of Sub Directorate Conservation and Rehabilitation, Directorate of Spatial Planning and Environment, Dit.Gen Rural Development 5. Drs. Hamdani, MM, Ak, M.Si, Director of Regional Budget, Dit.Gen BAKD 6. Ach Bakir Al Afif Haq, SH, M.Si, Kepala Sub Direktorat Anggara Daerah Wilayah I, Ditjen BAKD 7. Drs. Slamet Sudarsono, Head of Sub Directorate Regional Budget Sector II, Dit.Gen BAKD 8. Dr. Ir. Sapto Supono, M.Si, Director of Ethnic and Social Culture Empowerment, Dit.Gen PMD 37

9.

Endang Puji Lestari, SH, Head of Sub Dit. Women Empowerment, Dit. Ethnic and Social Culture Empowerment, Ditjen PMD

Ministry of Women Empowerment and Child Protection 10. Dr. Ir. Pribudiarta Nur, MM, Head Bureau of Planning 11. Indra Gunawan, SKM, MA, Head of Division of Program Planning and Budget, 12. Ciput Eka P, S.Si, MA, Head of Division of Foreign Cooperation 13. Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc, Asst.Deputy for Gender in IPTEK 14. Ir. Dede Suhartini, M.Si, Head of Sector for Data and Policy Analysis for Gender in IPTEK 15. Endah Prihaliningtyastuti, SP, M.Si, Head of Sector for Data and PolicyAnalysis for Gender in Infrastructure 16. Mudjiati, SH, Asst.Deputy for Gender in Justice 17. Rochika Kuniardi Sari, SH, M.Si, Head of Sector for Data Gender in Justice 18. Ir. Agustina Erni Susiyati, M.Sc, Head of Sector for Monev and Policy Analysis for Gender in Health

UN Women: 1. Dwi Faiz, National Programme Officer, Economic Security and Rights - UN Women 2. Susiati Puspasari, BSc., MSc. – consultant 3. Soni Trisno Wibisono – consultant.

38

PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER PPRG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MELALUI YANG RESPONSIF GENDER PPRG

Recommend Documents