TINDAK LANJUT STRATEGI NASIONAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
1
SISTEMATIKA • Latar belakang penyusunan Stranas PPRG • Maksud dan Tujuan • Strategi • Hal strategis yang telah dilakukan • Rencana tindak lajut
2
Latar Belakang Penyusunan Maksud dan Tujuan Strategi
3
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN • Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional • Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 • Dalam RPJMN 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan • Dalam RPJMN 2010-2014, kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional 4
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN
• Penyusunan Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance). • Tujuan Strategi Nasional PPRG adalah agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. 5
STRATEGI 1. Penetapan Tim Penggerak PPRG di tingkat nasional dan daerah; 2. Pengawalan PPRG dengan MOU antara KPP&PA dengan K/L teknis yang menyebutkan secara eksplisit tentang komitmen melaksanakan PPRG; 3. Pembentukan wadah/mekanisme koordinasi penanggung jawab PPRG, agar setiap permasalahan yang dihadapi di masing-masing K/L dapat segera didiskusikan bersama dengan instansi motor penggerak PPRG; 6
STRATEGI 4. Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap K/L, minimal di setiap unit eselon 1 bagi Kementerian Negara/Lembaga, dan unit eselon 2 bagi Kementerian/Badan; 5. Re-orientasi fungsi pokja PUG dan fokal poin gender di setiap K/L, sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender hingga ke unitunit terkecil K/L; dan 6. Penetapan mekanisme pendataan terpilah K/L. 7
Hal Strategis yang Telah Dilakukan
8
HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN 1. Inisiatif PPRG dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, No. Kep. 30/M.PPN/HK/03/2009. 2. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) PMK nomor 119 Tahun 2009
PMK nomor 104 Tahun 2010 9
PMK nomor 93 Tahun 2011
HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN 3. Langkah ujicoba PPRG pada 3 (tiga) tahun pertama terhadap tujuh K/L a. Kementerian PP dan PA e. Kementerian Pendidikan f. Kementerian Kesehatan b. Kementerian Keuangan g. Kementerian c. Kementerian PU PPN/Bappenas d. Kementerian Pertanian Hasil sebagian besar K/L ujicoba telah memenuhi target, yaitu setiap K/L menyusun minimal 1 (satu) Lembar ARG. di beberapa K/L ujicoba (Kementerian PU, Kementan, Kemenkes, dan Kemenkeu) telah menyusun lebih dari satu Lembar ARG, karena di K/L tersebut hampir setiap unit eselon 1-nya menyusun Lembar ARG. 10
HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN 4. Sejak tahun 2010, telah ada 4 (empat) provinsi yang turut melaksanakan ujicoba atas inisiatif sendiri, yaitu: Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berhasil melakukan ujicoba PPRG di seluruh atau sebagian besar SKPD-nya Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan exercise analisis gender dan penyusunan Lembar ARG oleh hampir semua SKPD-nya. 11
HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN 5. Tahun 2012: diterapkan ARG di 28 K/L dan 10 provinsi pilot (Jatim, Jateng, DIY, Banten, Jabar, Sumut, Babel, Kepri, Kalbar, Lampung)
6. Tahun 2013: akan diterapkan ARG di 34 K/L dan 10 propinsi pilot Kemendagri diharapkan dapat berperan aktif sebagai driver, terutama untuk penyusunan landasan hukum dan instrumen PPRG di daerah. 7. Saat ini sedang difinalisasi Juklak PPRG bagi K/L dan Pemda untuk mendukung Stranas PPRG oleh Instansi Penggerak (4 driver) yang dikoordinasikan oleh KPP&PA. 12
Rencana Tindak Lanjut
13
RENCANA TINDAK LANJUT Matriks Strategi Nasional PPRG No.
Uraian
II
Penguatan Koordinasi
1.
Perencanaan a. Sosialisasi PPRG -
Umum (Renja)
-
Internal K/L Penggerak
2012
Target 2013
Semua K/L
Semua unit dan/ atau kantor vertikal
14
2014
Semua K/L Semua K/L
Semua unit dan/ atau kantor vertikal
Semua unit dan/atau kantor vertikal
Penanggung Jawab
Bappenas
Masing-masing Penggerak
RENCANA TINDAK LANJUT No.
Uraian
Advokasi PPRG bagi pejabat b. eselon 1 dan 2, dan DPR/D
Target 2012
2013
2014
23 K/L
Panitia Anggaran DPRD di 33 Provinsi
Panitia Anggaran DPRD di 33 Provinsi
- Umum - Musrenbangpus Semua K/L (Sekjen/Sesmen dan Karoren)
Semua K/L
Semua K/L
Penanggung Jawab
Bappenas
Badan PP KB, Badan PP KB, Bappeda, Bappeda, Biro Keuangan Badan PP KB, Biro Keuangan Untuk Provinsi Masing-masing - Internal instansi Penggerak Untuk Provinsi Bappeda Penggerak dan dan Kabupaten/ Kabupaten/Kota Kota 15
RENCANA TINDAK LANJUT No.
Uraian
c. Penyusunan RKP
PPRG dimasukkan dalam d.kurikulum Diklatpim (LAN)
2.
PPRG dimasukkan dalam kurikulum Pelatihan Fungsional e. Perencana (BappenasPusbindiklatren)
Target 2012
2013
2014
28 K/L
34 K/L
Seluruh K/L
ujicoba
berlaku
ujicoba
berlaku
Penganggaran
Penyusunan instrumen a. penelaahan Lembar ARG
sudah disepakati + sosialisasi 16
diterapkan
diterapkan
Penanggung Jawab Bappenas Kementerian PP dan PA, Bappenas, Kemenkeu Bappenas
Bappenas dan Kemkeu
RENCANA TINDAK LANJUT No. 3.
Uraian
Target 2012
2013
2014
Penanggung Jawab
-
34 K/L
36 K/L
Bappenas
Pelaksanaan Penelaahan Lembar ARG a.(trilateral meeting RKP)
Implementasi Lembar ARG b. (kegiatan yang ada Lembar ARGnya) Pembentukan Sekretariat PPRG c. Pusat 5. Evaluasi
28 K/L
34 K/L
Ditetapkan dan berfungsi
Dirintis
a.Mekanisme penghargaan (rewards) PPRG
Disusun 17
36 K/L
Evaluasi
Masing2 K/L Bappenas
Kemenkeu, Ujicoba di 7 Bappenas, serta K/L Perintis Kementerian PP dan PA
TERIMAKASIH
18
