STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PUG MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Tahun 2013
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PRINSIP2 HAK ASASI CEDAW DAN BPFA
KEBIJAKAN NASIONAL PP DAN KKG
ISU GENDER
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG-BIDANG RESPONSIF GENDER
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG-BIDANG
EVALUASI
2
Siklus PUG
MONITORING PROGRAM DAN KEGIATAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengintegrasian Gender dalam Pembangunan a.Laporan kegiatan RG/A b.Masukan Renstra, Renja SKPD
RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD yg responsif gender
Perencanaan a. Regulasi ttg PUG b. Pokja PUG c. SDM mampu
Evaluasi
a. Pedoman Monev b. Indikator c. Alat analisis, dll
7 Prasyarat Pelaksanaan PUG a. SDM yg mampu b. Juklak/Juknis c. Peran masy, dll
Hasil Kegiatan yang responsif gender/anak
a. Regulasi PPRG b. SDM mampu c. Alat analisis, dll
Penganggaran
a. KUA-PPAS b. TOR/GBS c. DPA, RKA SKPD
Hal-hal Strategis yang telah dilakukan dalam PUG/PPRG
Implementasi Inpres 9/2000 ttg PUG telah dilaksanakan sosialisasi PUG baik di Provinsi dan kab/kota. Integrasi Gender dalam perencanaan dalam Propenas 2000-2004 analisis gender telah banyak diperkenalkan baik di K/L maupun provinsi/kab/kota Isu Gender dalam RPJMN 2005-2009 melalui dana stimulan daerah pendampingan analisis gender dalam prog. dan keg. terus dilakukan baik di K/L maupun provinsi/kab/kota Gender sbg mainstreaming dlm RPJMN 2010-2014 integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pendampingan penyusunan GBS di K/L dan sosialisasi dan Pelatihan ARG di daerah
Yang telah dilakukan..........(cont....) Beberapa keg. lain yg telah dilakukan pada 2010-2012 al: Pendampingan PPRG di K/L pusat sbg tindak lanjut Permenkeu 112/2012 ttg Penyusunan dan penelaahan RKA-KL Penguatan Kelembagaan kepada Bappeda dan Badan PP provinsi Pelatihan penyusunan ARG di provinsi Terbentuknya SE Gubernur/Bupati/Walikota untuk ARG dan penyusunan GBS, seperti provinsi DIY, Sumut, Sulsel, Jateng, Kepri Sulut, NTB, Sulteng dan Jatim.
Tantangan Pelaksanaan PUG
Penguatan Dasar Hukum PPRG di K/L dan Daerah termasuk Instrumen yang Digunakan Peran masing-masing SDM penggerak di daerah kurang jelas dan kurang berimbang Penetapan mekanisme pengawalan PPRG (pemantauan dan evaluasi) Penguatan Kapasitas instansi penggerak PPRG di K/L dan Daerah
STRATEGI KPP dan PA DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG : 7
Penguatan komitmen dengan MOU antara KPP & PA dengan K/L teknis dan Pemda menyebutkan secara eksplisit tentang komitmen untuk melaksanakan PPRG; Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap K/L, minimal di setiap unit eselon 1 bagi Kementerian Negara/Lembaga, dan unit eselon 2 bagi Kementerian/Badan; Re-orientasi fungsi pokja PUG dan Focal Point Gender di setiap K/L dan Pemda, sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender; dan Penetapan mekanisme penyediaan data terpilah di K/L dan Pemda.
8
MATRIKS STRANAS PPRG (yang menjadi Tanggung Jawab KPP & PA)
RENCANA TINDAK LANJUT STRANAS KEGIATAN
OUTPUT
I. PENGUATAN DASAR HUKUM
Fasilitasi Penyusunan Peraturan pelaksanaan PPRG daerah • Fasilitasi penyusunan pedoman RKPD dan APBD • Penyusunan masukan revisi Peraturan Pelaksanaan PPRG (Permendagri No. 54/2010, Permendagri 13/2006 dan Permendagri ttg Evaluasi Kinerja) • Fasilitasi/Koordinasi Tim Penggerak PPRG di Pusat • Fasilitasi penyusunan MOU di Kementerian PP dan PA
Masukan Isu Gender dalam pedoman RKPD dan APBD Bahan masukan PPRG untuk revisi Permendagri No. 13/2006
Koordinasi Tim Penggerak PPRG di Pusat Tersusunnya MOU pelaksanaan PUG antara KPP dan K/L lain
II.PENGUATAN KOORDINASI 1.PERENCANAAN KEGIATAN
OUTPUT
a) Advokasi dan Sosialisasi PPRG Internal KL penggerak (KPP) • Advokasi PPRG Bagi Eselon 1 dan 2 Pemahaman PPRG bagi seluruh eselon 1 dan 2 • Sosialisasi PPRG Bagi Eselon 3 dan 4 Pemahaman stranas dan juklak PPRG b)Advokasi PPRG bagi DPR • Advokasi PPRG Bagi Komisi VIII DPR/Banggar c)Standarisasi fasilitator/Spesialis Gender • Penyusunan Pedoman Standarisasi Fasilitator PUG • TOF Fasilitator Penggerak PPRG (BOTABEK)
Pemahaman PPRG bagi anggota Komisi VIII dan Badan Anggaran Pedoman Standarisasi Fasilitator PUG Tersedianya fasilitator PPRG
II.PENGUATAN KOORDINASI 2. PENGANGGARAN
KEGIATAN a)Pelatihan analisis gender • Pelatihan analisis gender, lembar ARG dan Kerangka Acuan yang responsif gender: isu pada level kebijakan dan NSPK di 10 K/L
OUTPUT Meningkatnya ketrampilan implementasi PPRG dalam kebijakan di K/L
3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN • Penyusunan Mekanisme penghargaan (reward) PPRG • Monitoring dan Evaluasi PPRG • Fasilitasi PPRG Internal KPPPA
OUTPUT Tersusunnya konsep dan mekanisme penghargaan dalam pelaksanaan PPRG Evaluasi pelaksanaan PPRG Koordinasi PPRG di internal KPP PA
RENCANA TINDAK LANJUT STRANAS NO
KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
Review Modul Fasilitator Modul Fasilitator (TOF) PPRG (TOF) PPRG Daerah Daerah Koordinasi Mekanisme 2. SDM Penggerak PPRG A. Workshop Persiapan Mekanisme Kerja SDM Pengembangan Mekanisme Kerja Penggerak PPRG SDM Penggerak PPRG B. Workshop PPRG SDM Penggerak Terbangunnya Komitmen bagi Regional Barat Daerah wilayah barat untuk Pelaksanaan PPRG, Rencana aksi dan rencana kerja SDM penggerak PPRG daerah wilayah barat.
1.
RENCANA TINDAK LANJUT STRANAS NO
KEGIATAN
C. Workshop PPRG SDM Penggerak bagi Regional Tengah dan Timur
OUTPUT KEGIATAN
Komitmen Daerah wilayah tengah dan timur untuk Pelaksanaan PPRG, Rencana aksi dan rencana kerja SDM penggerak PPRG daerah wilayah tengah dan timur. D. Worshop Evaluasi PPRG bagi Provinsi yang berhasil dalam SDM Penggerak Provinsi melakukan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG E. Implementasi Lembar ARG di 7 Anggaran yang Responsif Provinsi Gender yang dituangkan dalam RKASKPD
RENCANA TINDAK LANJUT STRANAS 3.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Penggerak PPRG A. TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak B. Sosialisasi PPRG bagi SDM Penggerak di 16 Provinsi C. Advokasi Kepala Daerah dan DPRD di 9 Provinsi
Fasilitator yang mampu dalam memfasilitasi PPRG di Daerah Meningkatnya pemahaman PPRG bagi SDM penggerak PPRG di daerah Komitmen Kepala Daerah dan DPRD di 9 Provinsi dalam pelaksanaan PPRG NSPK yang RG di 10 Provinsi
D. Identifikasi Gender pada Level Kebijakan (NSPK) di 10 Provinsi E. Pelatihan Penelaahan Lembar ARG Meningkatnya keterampilan di 20 Provinsi SDM penggerak daerah dalam melakukan penelaahan ARG di 20 Provinsi
Terima Kasih
