Percepatan Perencanaan PUG Kota Malang Tahun 2015 Oleh : Nurul Asfiah, Dra., MM. Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang
KONSEP GENDER • Konsep Gender : mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki2 yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki2 dan bagaimana menjadi seorang perempuan (culturally learned and assigned behaviour);
• Menurut UNDP IPM (HDI) Negara-negara ASEAN selama tahun 1990-2012 tertinggi dicapai oleh Singapur (0,895) dan Brunei Darussalam (0,855). Disusul oleh Malaysia (0,769), dan Indonesia sebesar 0,7319). Sedangkan IPM terendah diperoleh Myanmar (0,498), serta Laos dan Kambodia (masing-masing 0,543). IPM sebuah negara menunjukkan kualitas hidup sebuah bangsa, dengan melihat pencapaian bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. • IPM ini tidak menunjukkan kesnjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dan untuk mengetahuinya diukur dengan IPG. Yang ingin dicapai dalam pengukuran IPG (GDI), dengan mengukur Angka melek huruf dan rata-2 lama sekolah, serta indeks pemberdayaan gender (IDG), terutama dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik (di legislatif, eksekutif dan yudikatif)
MASYARAKAT SEBAGAI LINGKUNGAN STRATEJIK/ASET PEMBANGUNAN
Laki- laki 50.1 %
Perempuan, 49.9 %
KUALITASNYA ?
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010
Kota dan Kabupaten dengan IPG tertinggi 2011 – 2012 Tahun 2011 • Kota Yogyakarta • Kota Padang Panjang • Kota Denpasar • Kota Ambon • Kota Surakarta
77,56 76,5 76,06 76,01 75,68
Tahun 2012 • Kota Yogyakarta • Kota Padang Panjang • Kota Denpasar • Kota Ambon • Kota Surakarta
78,71 77,53 77,01 76,88 76,76
Rasio IPG terhadap IPM tertinggi di tingkat Propinsi adalah Maluku yaitu 68,54/72,42 = 94,64% dan terendah adalah KalTim dengan perbandingan 61,86/76,71 = 80,64%
INPRES NO.9/2000 TENTANG PUG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
• Instruksi Presiden kepada : Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota
Agar pelaksanaannya bersinergi dengan bidang lain (lintas bidang) maka dikeluarkan PERPRES NO. 5/2010
PENGARUSUTAMAAN GENDER KKG
STRATEGI PEMBANGUNAN
INTEGRASI : -Permasalahan -Kebutuhan -Pengalaman -Aspirasi Perempuan dan Laki-laki
Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
Analisis gender
INDIKATOR PUG
Akses
K K G
Terhadap Sumberdaya
Partisipsi Kontrol
Manfaat
Terhadap Pengambilan keputusan Dari kebijakan & program dlm pembangunan
Apakah kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan saat ini sudah Responsif GENDER? PERENCANAAN ?
AKSES ?
PENGANGGARAN
PARTISIPASI ?
PELAKSANAAN ?
KONTROL ?
PEMANTAUAN ?
MANFAAT ?
EVALUASI ?
LAKUKAN ANALISIS GENDER
PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER PERENCANAAN YANG MEMPERTIMBANGKAN EMPAT ASPEK YAITU AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT YANG SETARA BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN. MENGINTEGRASIKAN ASPIRASI, KEBUTUHAN , PERMASALAHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KEDALAM PERENCANAAN (PUG) DIDASARKAN KEPADA HASIL ANALISIS GENDER YANG MENGGUNAKAN DATA TERPILAH/STATISTIK GENDER (GAP)
PROGRAM AKSI YANG DISUSUN BERTUJUAN MENGATASI ISU GENDER/ KESENJANGAN GENDER
• Pada tanggal 1-15 September 1995, The Fourth World Conference on Women diselenggarakan di Beijing, China. Konferensi ini diikuti 17.000 peserta termasuk 6.000 delegasi pemerintah dari 189 Negara, dengan lebih dari 4.000 peserta dari LSM, 4.000 wartawan/jurnalis dan berbagai Badan PBB dan organisasi internasional lainnya. • Konferensi Beijing merupakan kulminasi dari kesepakatan politis yang dicapai dalam 3 (tiga) Konferensi global mengenai perempuan sebelumnya (Meksiko, 1975; Coppenhagen, 1980; dan Nairobi, 1985) • Perubahan mendasar yang terjadi adalah pengalihan fokus pembahasan, dari terbatas pada isu perempuan menjadi konsep kesetaraan gender serta pengakuan untuk mengevaluasi seluruh struktur masyarakat dalam kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan.
12 (dua belas) bidang kritis yang ditetapkan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Perempuan dan kemiskinan Pendidikan dan pelatihan untuk perempuan; Perempuan dan kesehatan Kekerasan terhadap perempuan Perempuan dalam situasi konflik Perempuan dan ekonomi Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan Hak asasi perempuan Perempuan dalam media Perempuan dan lingkungan hidup Anak/remaja perempuan
• Sebagai panduan implementasi di tataran teknis, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No. 109 Tahun 2009, No. 104 Tahun 2010 dan No. 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang Responsif Gender (ARG). • Percepatan PUG baik di tingkat pusat dan daerah semakin didorong dengan diluncurkannya Strategi Nasional PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), melalui Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Ka. Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012, serta Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Perangkat teknis ini dimaksudkan untuk memastikan agar perencanaan anggaran bagi setiap program dan kegiatan didasarkan pada analisa dampak gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dalam penerapannya, Stranas PPRG telah diimplementasikan di 34 K/L dan 33 Propinsi.
Milestone
Menuju terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2008 2004 UU No. 23 ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2000 Inpres No. 9 ttg PUG dalam Pembangunan Nasional.
2013
2009
• UU No. 10 ttg Pemilu • PMK No. 119 ttg Legislatif (30% balon Petunjuk Penyusunan perempuan di legislatif dan Penelaahan RKA • Perpres No. 69 tentang K/L dan Pelaksanaan Gugus Tugas PPTPPO DIPA TA 2010 (Awal • PP No. 9 ttg Tata Cara dan Penerapan ARG) di K/L. Mekanisme Pelayanan • Permen PP No. 1 ttg Terpadu bagi Saksi SPM Trafficking. dan/atau TPPO. • Permendagri No. 15 ttg Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah.
2010 2002 UU No. 23 ttg Perlindungan Anak.
14
2007 UU No. 21 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
• Permen PP No. 1 ttg SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. • MoU dengan 33 gubernur
SEB Menkeu, MenPPN, Mendagri dan Meneg PP&PA ttg Stranas PPRG.
2012
2011 • UU No. 2 ttg Partai Politik (30% Kepengurusan perempuan di partai politik). • Permendagri No. 67 ttg Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008.
• UU No. 8 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD. • UU Sistem Peradilan Pidana Anak. • UU No. 6 ttg Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya. • UU No. 9 ttg Protokol Tambahan KHA Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. • UU No.10 ttg Protokol Tambahan KHA Mengenai Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak.
Tantangan Perempuan • Total wanita di parlemen (2014-2019): 97 anggota parlemen (17,32% dari 560 kursi) dari total anggota. Sejumlah 7 perempuan duduk sebagai wakil ketua di AKD, dan 1 sebagai Ketua Fakta : • Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report, HDR) 2013 yang diterbitkan United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan Gender Inequality Index (GII) Indonesia pada ranking 106, jauh di bawah GII Vietnam yang berada di ranking 48. • Gender Inequality Index dihitung berdasarkan sejumlah indikator, antara lain, Angka Kematian Ibu (AKI atau Maternal Mortality Rate, MMR) dan persentase keterwakilan perempuan di parlemen nasional • Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada 2013 adalah 220 per 100 ribu kelahiran, sedangkan Vietnam 59 per 100 ribu. Sementara persentase perempuan yang duduk di parlemen nasional Vietnam sebanyak 24,4%, sedangkan Indonesia hanya 18,2%
• Jumlah PNS pada Januari 2013 sebanyak 4.467.982 orang, 47,79% adalah perempuan. Peran perempuan di pemerintahan dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi pejabat struktural mulai dari eselon V (terendah) sampai dengan eselon I (tertinggi). • Secara umum jumlah pejabat struktural di lingkungan PNS hanya 5% (238,462 orang), laki-laki yang menjabat struktural sebanyak 170,766 orang dan perempuan sebanyak 67,696 orang. Meskipun perempuan sudah berperan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki, sedangkan persentase perempuan yang menjadi pejabat struktural hanya 28%.
• Beberapa kendala diketahui menghambat partisipasi politik perempuan, diantaranya kendala-kendala politik, ekonomi dan sosial-budaya. Politik terlalu maskulin, kultur yang patriarkal, kurangnya kerjasama dengan kelompok/organisasi perempuan, serta beban ganda yang berupa tanggungjawab rumah tangga
AKSES DAN KONTROL SUMBERDAYA, KEADILAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PERUBAHAN PERILAKU KEHIDUPAN
TATANAN NILAI (INVISIBLE POWER)
PERUBAHAN KEBIJAKAN
PENGETAHUAN, KESADARAN DAN MOTIVASI BARU
PERUBAHAN PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN
PERUBAHAN CARA PANDANG
KEKUASAAN/STRUKTUR INFORMAL (HIDDEN POWER)
Masyarakat
KEKUASAAN/STRUKTUR FORMAL (VISIBLE POWER)
Tujuan ARG : Akuntabilitas anggaran berdampak gender
Meningkatkan kesadaran isu dan program responsif gender
Mengubah alokasi anggaran & program utk meningkatkan kesetaraan gender
Sharp, 2002
Semua aktivitas membutuhkan dana
Mengidentifikasi masalah, menilai dan menyusun prioritas kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan) 1
Mengukur program dan proyek (output, outcome dan impact)
4
ANGGARAN RESPONSIF GENDER
2
Menetapkan program dan proyek sesuai kebutuhan masy
3
Menetapkan anggaran unt membiayai program dan proyek
Skema : Integrasi Gender dlm Anggaran Kinerja atau Performance-based budget
Bagaimana dengan kota malang? • Tahun 2011 mendapatkan IDG tertinggi ke 6 nasional dengan nilai 78,75 • Kredo : MALANG KOTA BERMARTABAT yaitu BERsih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik; sebagai Visi Kota Malang yang akan diwujudkan tahun 2013-2018 • Yang harus didukung oleh Misi yang dituangkan dalam 9 misi strategis, adapun capaian dari misi tersebut digambarkan berikut :
• Misi 1 : Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara 80,15% • Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur dan Akuntabel 90,05% • Misi 3 : Mengembangkan Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil, dan Ekonomis 75,02% • Misi 4 : Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di Era Global 107,94% • Misi 5 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. 101,30% • Misi 6 : Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya 118,7% • Misi 7 : Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM agar lebih Produktif dan Kompetitif 80,8% • Misi 8 : Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan 86,3% • Misi 9 : Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur yang Nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat 93%
diskusi • Apakah kebijakan yang ada sudah memperkuat hak-hak perempuan (bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum & HAM, politik, lingkungan) • Apakah kebijakan sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dalam menghadapi kekerasan, TK perempuan, Perempuan usia lanjut, disabilitas, maupun perempuan didaerah konflik, serta daerah terkena bencana • Apakah tersedia data terpilah • Apakah sudah ada alokasi dana untuk penguatan dan perlindungan perempuan dalam APBD
Contoh: Isu Spesifik Perempuan Isu AKI kesehatan reproduksi:
(307 per 100.000 kelahiran hidup) Diatasi oleh apa? Misalnya oleh Yankes (bidan s/d RS)
GRP
“GAP” Pemberian pil besi
: ……. juta ibu hamil
Pemeriksaan kehamilan: ……. juta ibu hamil GRB
“?“
GRB = …… juta ibu hamil x u.c. pil besi Rp. _________ (x % dari total anggaran) 24
Contoh: Affirmative Actions Isu:
GRP
Partisipasi dalam Politik
“GAP”
Diatasi oleh apa? Misalnya melalui: Peningkatan kualitas dan pengetahuan perempuan tentang politik (terutama bagi di desa) • Pendidikan dan pelatihan politik (terutama bagi di desa) • KIE lewat berbagai media
GRB
“?“
GRB Pelatihan = ...
desa x u.c. Pelatihan
KIE di Media = ... frekuensi x u.c. KIE Rp. ... (x % dari total anggaran) 25
Contoh: Pelembagaan untuk Kesetaraan Gender Isu gender: Patriarki Subordinasi Marginalisasi Dll
Pemahaman/ pengetahuan tentang kesetaraan gender ??
Diatasi oleh apa? GRP
“GAP”
• Pengambil keputusan (eksekutif, legislatif, yudikatif) • Masyarakat umum
Misalnya oleh: • Capacity building (advokasi, sosialisasi, dsb.) • Data & informasi • Dll GRB
“?“
GRB Capacity building = ... org x u.c. kegiatan = Rp ... SisDataInfo = ... K/L x u.c. Sisfo = Rp ... Rp. ... (x % dari total anggaran) 26
Contoh: Isu Kesetaraan Gender Isu gender: APK APM APS
SMA
Diatasi oleh apa? GRP
“GAP”
Misalnya oleh Beasiswa untuk Beasiswa: ………. juta siswa ……..siswa ……. siswa
GRB
“?“
GRB = ……. juta siswa
x u.c. beasiswa
= ……. juta siswa
x u.c. beasiswa
Rp. _________ (x % dari total anggaran) 27
TRANSFORMASI GAP- GBS GAP
GBS
Langkah 1
Kebijakan/program/kegiatan Program, kegiatan, Output kegiatan
Langkah 2
Data pembuka wawasan
Analisis situasi
Langkah 3 Langkah 4
Faktor kesenjangan Sebab kesenjangan internal
-sda-sda-
Langkah 5
Sebab kesenjangan eksternal -sda-
TRANSFORMASI GAP- GBS GAP
GBS
Langkah 6
Reformulasi tujuan Tujuan output/sub-ouput
Langkah 7
Rencana aksi
Rencana tindak (komponen2 yang berkontribusi kepada kesetaraan gender)
Langkah 8
Data dasar (baseline) Indikator gender
-
Langkah 9
Dampak/hasil output kegiatan 29
