Visi & Misi Pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018
Visi & Misi Pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018
1. Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara; 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel; 3. Mengembangkan Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil dan Ekonomis;
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga bisa Bersaing di Era Global; 5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Mayarakat Kota Malang Baik Fisik Maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif;
Visi & Misi Pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018
6. Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya; 7. Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal agar Lebih Produktif dan Kompetitif; 8. Mendorong Produktivitas industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing dan Berwawasan lingkungan; 9. Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur yang Nyaman untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika
Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika; b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika; c. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi; e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; f. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
g. pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang h. pemberian pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada Perangkat Daerah; i.
penyuluhan di bidang komunikasi dan informatika;
j.
pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
k.
pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang komunikasi dan informatika;
l.
pemberian dan pencabutan perizinan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangannya;
m. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; o.
pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang p. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
q. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; r.
pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
s.
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
t.
penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
u. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; v.
pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
w. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; x.
pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
y.
penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
Visi & Misi Dinas Kominfo Kota Malang Tahun 2013-2018
Artinya: 1. Terwujudnya Kota Malang Informatif yaitu suatu karakter masyarakat Kota Malang yang menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Sedangkan “INFORMATIF” sendiri merupakan akronim dari :
IN ovatif artinya Memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, terbuka terhadap hal-hal baru dan memiliki orientasi ke depan (visioner)
F leksibel artinya Memiliki kemampuan untuk beradaptasi & bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dengan berbagai individu atau kelompok.
OR iginal artinya Memiliki ide-ide yang adaptif, mengandung muatan khusus yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kearifan lokal.
MA ju artinya Memiliki kemampuan untuk terus berkembang & tidak mudah berpuas diri dengan apa yang telah dicapai saat ini
T erukur artinya Akuntabel dan bisa dipertanggung-jawabkan
I ntegritas artinya Memiliki konsistensi antara tindakan dan prinsip yang dianut dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur & keyakinan
F aktual artinya Terkini dan sesuai dengan kenyataan di lapangan
Visi & Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Tahun 2013-2018
1. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi (Misi 2, dan Misi 4) 2. Mengoptimalkan Sistem Layanan Kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi;(Misi 1, Misi 2, Misi 3, Misi 4, Misi 5 dan Misi 8)
3. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar dalam rangka meningkatan kapasitas layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan; (Misi 2, Misi 3, Misi 4, Misi 5, Misi 6, dan Misi 8)
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan Lokal; (Misi 1, Misi 2, Misi 6, dan Misi 7) 5. Mewujudkan profesionalisme Layanan Pos dan Telekomunikasi; (Misi 1, Misi 2, Misi 3, dan Misi 8).
Untuk Mencapai Misi, Perlu Ditetapkan TUJUAN Misi 1 :Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi Tujuan 1.1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); Tujuan 1.2 : Meningkatkan komitmen dan integritas Aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); Tujuan 1.3 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan data yang menunjang;
Misi 2 : Mengoptimalkan Sistem Layanan Kepemerintahan (eGovernment) yang terintegrasi Tujuan 2.1 : Pengembangan Master Plan e-Government Kota Malang
Untuk Mencapai Misi, Perlu Ditetapkan TUJUAN Tujuan 2.2 : Pembangunan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam layanan publik secara online (e-Citizen, e-Licensing dan e-Bussines)
Tujuan 2.3 : Peningkatan Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika
Misi 3 : Meningkatkan Kapasitas Layanan Informasi Publik yang dapat dipertanggungjawabkan Tujuan 3.1 : Pengembangan dan Pelayanan Informasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik Tujuan 3.2 : Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
Tujuan Strategis guna mendukung Visi dan Misi yang akan dicapai Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan Lokal Tujuan 4.1 : Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tujuan 4.2 : Peningkatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Massa maupun Media komunikasi lainnya serta Kemitraan Media.
Misi 5 : Mewujudkan Profesionalisme Layanan Pos dan Telekomunikasi Tujuan 5.1 : Percepatan Penerapan National Broadband Network serta penataan dan pengendalian proses perijinan menara telekomunikasi; Tujuan 5.2 : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi.
Strategi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 1. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi TUJUAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1
Strategi 1
Arah kebijakan 1
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
Tujuan 2 Meningkatkan komitmen dan integritas Aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK
Tujuan 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan data yang menunjang
Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional
Strategi 1 Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik
Strategi 3 Penyediaan sarana prasarana
Meningkatkan kompetensi aparatur melalui program kursus, workshop, pendidikan dan pelatihan
Arah Kebijakan Mendorong efektivitas, efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan
Arah kebijakan 3 Standarisasi sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
Strategi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 2 : Mengoptimalkan Sistem Layanan Kepemerintahan (e- Government) yang terintegrasi
TUJUAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1
Strategi 1
Arah kebijakan 1
Pengembangan Master Plan eGovernment Kota Malang
Tujuan 2 Pembangunan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam layanan publik secara online (e-Citizen, e-Licensing dan e-Bussines
Tujuan 3 Peningkatan Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e government pada layanan publik
Strategi 2 Pengembangan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi
Strategi 3 Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat
Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan e government
Arah Kebijakan 2 Pengembangan Aplikasi Telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparasi dan akuntabilitas kepada masyarakat
Arah kebijakan 3 Mendorong pengembangan sistem keamanan kumunikasi dan informatika
Strategi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 3 : Meningkatkan Kapasitas Layanan Informasi Publik yang dapat dipertanggungjawabkan
TUJUAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1
Strategi 1
Arah kebijakan 1
Pengembangan dan Pelayanan Informasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatkan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website
Pemberdayaan Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) pada SKPD dan BUMD
Tujuan 2
Strategi 2
Arah Kebijakan 2
Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik
1. Meningkatkan ketersediaan dan keberagaman konten informasi publik yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan; 2. Menciptakan kelancaran komunikasi dan informasi publik kepada masyarakat dan yang dapat melibatkan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebikan publik.
Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
Strategi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan Lokal
TUJUAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1
Strategi 1
Arah kebijakan 1
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Tujuan 2 Peningkatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Massa maupun Media komunikasi lainnya serta Kemitraan Media.
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri
Strategi 1 Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi.
Pembentukan masyarakat informasi melalui penyebaran informasi publik yang dapat mengembangkan kapabilitas masyarakat.
Arah Kebijakan Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan media dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Publik
Strategi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 5: Mewujudkan Profesionalisme Layanan Pos dan Telekomunikasi
TUJUAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1
Strategi 1
Arah kebijakan 1
Percepatan Pembangunan National Broadband Network serta penataan dan pengendalian proses perizinan menara telekomunikasi
Tujuan 2 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi
Penyediaan Saluran Serat Optik Bersama bawah Tanah (Ducting Bersama)
Strategi 1 Pembentukan Unit Pelayanan Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang telekomunikasi
Peningkatan layanan publik melalui Penataan Tata Ruang dan estitika Kota
Arah Kebijakan Peningkatan layanan Pembinaan, penertiban penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta pengendalian pengendalian jaringan serat optik
Kondisi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Saat Ini JARINGAN KONEKSI INTERNET (Bandwidth) NO
TAHUN
KAPASITAS
JUMLAH SKPD
1
2009
5 Mbps
20 SKPD + 5 Kec + 15 Kel
2
2010
10 Mbps
40 SKPD + 5 Kec + 42 Kel
3
2011
10 Mbps
40 SKPD + 5 Kec + 57 kel
4
2012
30 Mbps
40 SKPD + 5 Kec + 57 Kel
5
2013
20 Mbps iX +
38 SKPD + 5 Kec + 57 Kel
80 MBps iiX Keterangan: 20 Mbps iX (koneksi luar negeri) 80 MBps iiX (koneksi dalam negeri)
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 MISI 1 : Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1.
Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
a. Meningkatnya efisiensi birokrasi perkantoran b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah SDM komunikasi dan informatika yang profesional sesuai kompetensi dan profesi bidang komunikasi dan informatika ; c. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat d. Jumlah aparatur pemerintah yang paham terhadap TIK
2.
Meningkatnya komitmen dan integritas Aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
a.
b. c.
Tercapainya Peningkatan kualitas layanan LPSE dan terlaksananya pengadaan B/J pemerintah yang bersih dan akuntabel Peningkatan efisiensi dalam proses pengangaran Jumlah dan jenis pelatihan teknis/ fungsional yang diikuti aparatur
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
3.
Terwujudnya tata kelola Pelayanan Publik yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan data yang menunjang
a. Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah per tahun b. Jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD c. Ada/tidaknya SOP d. Belanja modal terhadap belanja SKPD e. Belanja pemeliharaan terhadap belanja barang f. Belanja pemeliharaan dibanding belanja SKPD g. Ada/tidaknya laporan keuangan h. Ada/tidaknya inventarisasi aset i. Jumlah aset yang tidak digunakan j. Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD k. Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 MISI 2 : Mengoptimalkan Sistem Layanan Kepemerintahan (e- Government) yang terintegrasi NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1.
Meningkatnya kualitas layanan aplikasi e government pada layanan publik
a. Jumlah aplikasi layanan publik yang dapat diakses secara online b. SKPD yang melaksanakan layanan berbasis elektronik c. Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan
2.
Meningkatnya sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
a. b. c. d. e.
3.
Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat
Jumlah SKPD yang membangun aplikasi berbasis internet Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi Masyarakat yang bertransaksi dan memanfaatkan aplikasi Kapasitas koneksi peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten
a. Tingkat gangguan jaringan b. Jumlah aplikasi yang mempunyai tingkat keamanan yang baik.
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 MISI 3 : Meningkatkan Kapasitas Layanan Informasi Publik yang dapat dipertanggungjawabkan NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1.
Peningkatan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website
a. Prosentase penyelesaian layanan pengaduan publik secara online b. Peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan website sebagai sarana menyampaikan saran, aspirasi dan pengaduan c. Intensitas update informasi dan dokumentasi d. Peningkatan jumlah pengembangan subdomain e. Ketersediaan Informasi dan dokumentasi f. Sarana prasarana pengumpulan dan penyebaran informasi
2.
Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik
a.
b. c.
Surat Keputusan Kepala SKPD tentang Daftar Informasi Publik; Standart Operasional pelayanan permohonan informasi publik Tingkat penyelesaian keberatan dan sengketa informasi
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 MISI 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan Lokal NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1.
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri
a. Peningkatan jumlah KIM tingkat Kelurahan, kecamatan ; b. Pembinaan KIM c. Tersedianya media promosi d. Prosentase penyebaran informasi yang tepat waktu dan sasaran
2.
Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi.
a. b.
Tingkat penyebaran informasi melalui media tradisional Jumlah penyebaran informasi yang dapat dilakukan
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 MISI 5 ; Mewujudkan Profesionalisme Layanan Pos dan Telekomunikasi NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1.
Penyediaan Saluran Serat Optik Bersama bawah Tanah ( Ducting Bersama)
a. Data jaringan serat optik b. Regulasi kebijakan penyediaan dan pengelolaan ducting bersama c. jumlah pengguna jaringan galian bawah tanah
2.
Peningkatan layanan Pembinaan, penertiban penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta pengendalian pengendalian jaringan serat optik
a. b. c. d. e.
Data menara telekomunikasi Jumlah jasa pengiriman dan titipan pos Data potensi retribusi pengendalian menara Jumlah jasa warung telekomunikasi dan warung internet Jumlah penyedia jasa Telekomunikasi
Sistem Aplikasi di Pemerintah Kota Malang NO
SKPD
APLIKASI
Tahun
1.
Dinas Kominfo
• Pengaduan Online • Portal Pemkot • Subdomain • Webmail • SMS Gateway • LPSE • Zimbra Mail • Nagios • FreeNAS • Proxmox Virtual Envr Balaikota • Proxmox Virtual Envr Block Office • Website Mediacenter • Website Kominfo • E Officce
• • • • • • • • • • • • • •
2.
Perpustakaan
• Digital Library • Digital Library ( perbaikan)
• 2007 • 2008
3.
Bag. Keuangan
•Sim Keu •SIM Keu ( perbaikan )
• 2007 • 2008
4.
Perijinan/ BP2T
•SIM Perijinan (offline) •SIM Perijinan (perbaikan) •SIM Perijinan ( online ) •Website BP2T
• • • •
2007 2007 2007 2007 2009 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
2007 2008 2010 2012
Ket.
Sistem Aplikasi di Pemerintah Kota Malang NO
SKPD
APLIKASI
Tahun
5.
BKD
• SIM Kepegawaian • SIM Peg (perbaikan) • Website BKD
• 2007 • 2009 • 2012
6.
Disperindag
• SIM Perind. & Perdag. • Website GIS Sentra Industri
• 2008 • 2012
7.
Dispenduk Capil
• SIM Kependudukan • SIM Kependudukan (perbaikan)
• 2008 • 2009
8.
BAPPEDA
•SIM •SIM •SIM •SIM •SIM •SIM
9.
Bag. Organisasi
SIM Aplikasi Analisa Jabatan
• 2012
10.
Bag. Pemerintahan
SIM Aplikasi Pemerintahan
• 2012
11.
Disbudpar
Website Disbudpar
• 2012
12.
Dispora
Website Dispora
• 2012
Integrasi Renda Aset Pendapatan Daerah Keuangan Kepegawaian
• • • • • •
Ket.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 Integrasi Bag Pem-Capil
Aplikasi yang Mendukung Penerapan e-Government SPESIFIKASI NO TAHUN
Jumlah SIM
Dekstop
Status
Web
Blm Integrasi
Sdh Integrasi
Ket.
1
2009
19
11
8
18
-
2
2010
20
19
1
19
-
3
2011
26
11
15
24
1
BP2T- DPUDispenda
4
2012
42
11
31
34
2
Pem- Dispenduk
5
2013
42
11
31
34
2
Potensi PNS Dinas Kominfo Menurut Golongan NO
1
2
3
PANGKAT/ GOL
L
P
Pembina Utama Muda ( IV/c )
-
1
Pembina
2
2
( IV/a )
Penata Tk.I
( III/d )
4
5
Penata
( III/c )
2
3
Penata Muda Tk.I ( III/b)
6
2
Penata Muda
( III/a )
2
1
Pengatur Tk.I
( II/d )
-
2
-
1
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
1
-
19
18
Pengatur
( II/c )
Pengatur Muda Tk.I Pengatur Muda 4
JUMLAH
Juru Tk.I Juru
( II/b )
( II/a )
( I/d )
( I/c )
Juru Muda Tk I Juru Muda
( I/b )
( I/a )
JUMLAH
Total
5
25
5
2
37
Potensi PNS Dinas Kominfo Menurut Pendidikan NO
Jenis Kelamin PENDIDIKAN
JUMLAH
L
P
1
S-3
-
-
-
2
S-2
2
5
7
S-1
13
13
26
3 4
Sarjana Muda/D.III
-
-
-
5
SLTA
4
-
4
6
SLTP
7
SD 19
18
37
KETERANGAN
1 org Teknik Elektro 1 org Komunikasi Pub 8 org Teknik Komputer, 1 org Seni Design
Pelayanan Pengaduan Online Tahun 2012 NO
SKPD
JUMLAH
Jenis Masalah
1x9
Permohonan Informasi, Prosedur Layanan
1.
Diskes, Disnaker, Dispora, Dispenda, BKD, Bappeda BP2T, PDAM, Kel.Bunulrejo
2.
Kel.Purwodadi, Tunjungsekar, Purwantoro, Disperindag, Disbudpar
3.
Satpol PP, DPU, Disdik
4.
DKP
9
5.
Dinas Pasar
5
6.
Dinas Perhubungan
19
Parkir dan Angkutan Kota
7.
Dispenduk Capil
10
Prosedur Kependudukan
Jumlah
2x5
13 x 3
91
Prosedur dan beaya Layanan
Penertiban PKL, Fasilitas Jalan, Biaya Pendidikan Kebersihan
Capaian Retribusi Pengendalian Menara Tahun 2012 (PAK-APBD)
NO
JUMLAH MENARA
POTENSI ( Rp )
TARGET ( Rp )
REALISASI (Rp )
1
262
660.000.000,-
450.000.000,-
550.000.000,-
Potensi Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi
NO
POTENSI
JUMLAH
1.
Menara Telekomunikasi
262 unit
2.
Pengusaha Jasa Titipan: • Kantor Pusat • Kantor Cabang • Kantor Agen
40 unit 42 unit 52 unit
3.
Warung Internet
4.
Jumlah Operator Seluler
5.
Pengguna Handphone di Kota Malang
244 unit 7 provider 390.000 unit
Potensi Media Komunikasi dan Kemitraan Media
NO
POTENSI
JUMLAH
1.
KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
9 kelompok
2.
Pertunjukan Rakyat
3.
Stasiun Radio Swasta
4.
Stasiun Radio Komunitas
9 unit
5.
Stasiun Televisi
4 unit
25 kelompok 13 unit
Media Informasi & Komunikasi yang Sedang Dikembangkan NO
POTENSI
Keterangan
1.
Website Pemkot Malang
2.
Layanan Pengaduan Online
3.
Media Center Kendedes
4.
Facebook Pemkot Malang
5.
Twitter Pemkot Malang
6.
Video Publikasi via Youtube
7.
TV Digital Information Service
Televisi informasi untuk mendukung pelayanan Perkantoran Terpadu
8.
TV MIP (Media Informasi Publik)
Televisi informasi berisi informasi publik bagi masyarakat
9.
Telecenter: a. TC Daragati b. TC Bahrul Maghfiroh
(http://malangkota.go.id)
(http://malangkota.go.id/pengaduan)
(http://mediacenter.malangkota.go.id) (http://facebook.com/malangkota.go.id) (http://twitter.com/pemkotmalang) (http://youtube.com/mediacentermalang)
Portal Resmi Pemkot Malang Menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya ke SKPD terkait untuk ditindaklanjuti Pusat Informasi dan Komunikasi Publik Jejaring sosial untuk menyerap aspirasi dan publikasi informasi Jejaring sosial untuk menyerap aspirasi dan publikasi informasi Media publikasi dalam bentuk video
Di Kel. Buring Kec. Kedungkandang Di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru
Media Informasi & Komunikasi yang Sedang Dikembangkan
Media Informasi & Komunikasi yang Sedang Dikembangkan
Telecenter yang Dibina Dinas Kominfo
Telecenter “Daragati” Jl. Mayjen Sungkono No.63 Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang Propinsi Jawa Timur Indonesia No. Telp. 0341-754070 Url. http://daragatitelecenter.org Email.
[email protected]
Telecenter “Bahrul Maghfiroh” PONDOK PESANTREN BAHRUL MAGHFIROH Jl. Joyo Agung No. 2 Tlogomas , Lowokwaru – Malang Jawa Timur No. Telp (0341) 567008
Perguruan Tinggi di Kota Malang Yang Memiliki Prodi Informatika 1. Universitas Muhammadiyah Malang 2. Universitas Merdeka Malang 3. Universitas Katolik Widya Karya 4. Universitas Kanjuruhan 5. Universitas Gajayana 6. Universitas Ma Chung 7. Institut Teknologi Nasional Malang 8. STIK Indonesia Malang 9. Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional
10. Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara 11. STMIK PPKIA Pradnya Paramita 12. STMIK Asia Malang 13. Politeknik Negeri Malang 14. Universitas Brawijaya Malang 15. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 16. Politeknik Kota Malang 17. Universitas Negeri Malang (UM)
Analisis Lingkungan
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL a. KEKUATAN: 1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Implementasi e-Government; 2. Infrastruktur jaringan maupun perangkat telah memenuhi syarat dalam menerapkan e-Government;
3. Adanya Komitmen dalam penerapan e-Government; 4. Terdapat kelembagaan yang mempunyai tugas fungsi tentang Komunikasi dan Informatika; 5. Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kota Malang 6. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 8. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Analisis Lingkungan (Internal) b. KELEMAHAN 1. Terbatasnya Sumber daya Manusia yang memiliki kompetensi IT sehingga terjadi kesenjangan digital;
2. Belum terintegrasinya sistem aplikasi layanan antar SKPD ( belum memiliki interoperabilitas ); 3. Masih rendahnya sistem keamanan data dan jaringan di masing-masing SKPD; 4. Belum optimalnya tingkat pemahaman Badan Publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi dalam Layanan Informasi 5. Terbatasnya eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kelurahan; 6. Belum tersedianya database jaringan serat optik (fiber optic)
Analisis Lingkungan
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL a. PELUANG 1. Era globalisasi menuntut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing daerah;
2. Adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan RoadMap Reformasi Birokrasi 2010-2014 yaitu salah satu Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik; 3. Potensi penggalian Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi; 4. Semakin banyaknya masyarakat yang melek IT serta aktivitas ekonomi global dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.
Analisis Lingkungan (Eksternal) b. TANTANGAN 1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi publik yang cepat akurat, dan mudah diakses;
2. Perkembangan bidang Komunikasi dan Informatika ke depan yang pesat dan kompleks membutuhkan suatu regulasi yang dapat memfasilitasi dan mensinergikan berbagai kebutuhan di bidang komunikasi dan informatika; 3. Masih adanya Ego Sektoral antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terutama dalam berbagi data dan informasi sehingga belum optimalnya integrasi data dan informasi; 4. Bagaimana meningkatkan penerapan e-government di masa datang menjadi lebih memadai sehingga tidak memungkinkan lagi adanya tahapan pelayanan yang memerlukan pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan penyedia pelayanan publik.
Konsolidasi, Diseminasi, Infokom • Integrasi database sistem layanan • Implementasi e-Gov di semua sektor • Sistem monitoring CCTV SKPD • Innovative ICT bidang pendidikan • Cetak biru SDM TIK Kota • Dukungan eksekutif dan legislatif bidang TIK (Regulasi) • Sosialisasi dan workShop SIM • Absensi elektronik • Implementasi e-Tax dan e-Payment • e-Procurement dalam SPSE • Layanan administrasi kelurahan terintegrasi • Pengembangan OSS
Standardisasi TIK dan Transparansi Publik • Malang Broadband Network Integrasi network Penerapan aplikasi intranet terintegrasi Penataan dan pengendalian menara dan jaringan Telekomunikasi • Proses perizinan bagi usaha telekomunikasi
• Standardisasi interoperabilitas e-Gov • Pengembangan konten dalam portal • Plasa informasi melalui pemberdayaan KIM • Peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat informasi
Akselerasi TIK 1
Akselerasi TIK 2
• Peningkatan backbone Datacenter NOC • Penyediaan sarana promosi digital terintegrasi • Smart Card untuk administrasi birokrasi • Promosi daerah melalui Video tron • Kerjasama dengan pihak ketiga • TIK industri dan wisata • E-Health terintegrasi • e-Anggaran • Sistem informasi wisata makro/mikro • Pembangunan dan kabel ducting • Pengembangan Malang e-Service (Tri Bina Cita) • Peningkatan kemitraan media berbasis TIK
• Integrasi sistem layanan dasar dengan pihak perbankan • Internet banking • Digital broadcasting • Link & kolaborasi antara pendidikan dan wisata dan industri dalam bingkai Tri Bina Cita • Kelurahan komunikatif • Peningkatan sistem pembelajaran online eLearning • e-UKM, e-Perizinan, eAset, e-Retribusi
MALANG SMART
• Target implementasi e-Gov • Meningkatnya daya saing daerah • Reformasi birokrasi dan administrasi publik • Technopreneurship bidang TIK dalam memenuhi kebutuhan publik • Interaktif G2G, G2B, G2C • Peningkatan sarana publik TIK • Peningkatan sosial ekonomi rakyat • Efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Kota Malang INFORMATIF
2013-2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
Roadmap Dinas Kominfo Kota Malang Tahun 2013-2018 1. Bidang Aplikasi Informatika 1.
Menerapkan Pemerintahan yang berbasis TIK serta meningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang bersih dan bebas korupsi;
2.
Pengembangan kualitas layanan aplikasi e-government yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
3.
Pembangunan Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika;
4.
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan TIK yang berbasis lokal dan terbuka;
5.
Peningkatan penggunaan Open Document Text (odt) melalui MAGOS (Malang Go Open Source) untuk meminimalisir penggunaan office ilegal
II. Bidang Informasi Publik 1.
Penyusunan Daftar Informasi Publik yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik secara online;
2.
Pemanfaatan ruang publik sebagai media komunikasi masyarakat untuk mempertemukan aspirasi berbagai pihak dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan kesetaraan kesempatan (public equal opportunity);
3.
Penguatan Media Center
Roadmap Dinas Kominfo Kota Malang Tahun 2013-2018 III. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi dan Informasi 1. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media diseminasi informasi sesuai dengan sosio kultur 2. Pengembangan Kemitraan dalam Penyebaran Informasi publik melalui Media Tradisional (Pertunjukan Rakyat) dan media komunitas.
IV. Bidang Pos dan Telekomunikasi 1. Meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan pembukaan jasa Pos dan Telekomunikasi melalui peluang usaha yang menciptakan pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat;
2. Membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Telekomunikasi.
