Rencana Strategis (RENSTRA) BPN RI Tahun 2010 -2014.
II.
VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANAHAN A. Visi Pembangunan Pertanahan
R
encana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 menggambarkan kelanjutan, peningkatan, pengembangan, dan pemantapan pengelolaan pertanahan yang selama ini telah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi faktual yang terjadi saat ini, maupun refleksi obyektif ke depan. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut diperlukan sebagai arah pengelolaan pertanahan di Indonesia, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Pertama Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 23 Oktober 2009. Dalam rangka melaksanakan visi Pembangunan Jangka Panjang yang telah dicanangkan, selanjutnya disusun RPJM ke-2 (2010-2014) yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkenaan dengan upaya untuk memberikan dukungan dalam mewujudkan visi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional, maka dalam rangka pembangunan pertanahan telah ditetapkan visi pembangunan pertanahan 2010 - 2014 yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan Badan Pertanahan Nasional, yaitu :
““Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.”
B. Misi Yang Akan Dilaksanakan Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan visi serta kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan dalam rangka peningkatan pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan, ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan diemban/dilaksanakan BPN dalam tahun 2010 – 2014 yang mengacu pada 4 (empat) prinsip bahwa Pengelolaan Pertanahan berkontribusi pada terwujudnya : Prosperity, Equity, Social Welfare, dan Sustainability bagi Rakyat.
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2009
22
Rencana Strategis (RENSTRA) BPN Tahun 2010-2014.
Beranjak dari Visi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan diemban/dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu : 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan; 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari; 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, dan 5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pertanahan yaitu “Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif dan terlaksananya penegakkan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Prinsip dan azas pengelolaan pertanahan nasional dijalankan dengan 4 prinsip pertanahan yaitu: 1. Pengelolaan pertanahan harus berkonstribusi pada kesejahteraan rakyat (welfare); 2. Pengelolaan pertanahan harus berkonstribusi pada keadilan (justice); 3. Pengelolaan pertanahan harus berkonstribusi pada Indonesian Sustainibility Society (sustainability); 4. Pengelolaan pertanahan harus berkonstribusi pada harmoni kemasyarakatan (harmony). Keempat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut diatas, diturunkan dari Pancasila, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan perundangundangan lain yang langsung mengatur pertanahan. Dengan terwujudnya kebijakan dan strategi Pengelolaan Pertanahan sebagaimana di uraikan dalam keempat prinsip tersebut di atas, pada gilirannya akan menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pertanahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah menetapkan 11 agenda prioritas dalam menangani persoalan pertanahan yang meliputi :
Badan Pertanahan Nasional 2009
23
Rencana Strategis (RENSTRA) BPN Tahun 2010-2014.
1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (trust building); 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia; 3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; 4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh Indonesia; 5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara sistimatik; 6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di seluruh Indonesia; 7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; 8. Membangun data base penguasaan dan pemilikan tanah skala besar; 9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang yang telah ditetapkan; 10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; dan 11. Membangun dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.
C. Tujuan Pengelolaan Pertanahan Tujuan pembangunan bidang pertanahan yang akan dicapai tahun 2010-2014 pada dasarnya adalah “Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Rincian tujuan pembangunan pertanahan tersebut menunjukkan kondisi yang harus dilanjutkan di tahun 2010-2014, yaitu : 1. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan bagi seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 2. Tetap berupaya mewujudkan suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan; 3. Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah melalui program legalisasi aset pertanahan dengan biaya yang lebih murah, dengan waktu yang terukur; 4. Melanjutkan Penataan dan mengendalikan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan mengokohkan keadilan di bidang sumber daya agraria, mengurangi kemiskinan, serta membuka lapangan kerja melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria); 5. Tetap Mengupayakan pengurangan jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan baru;
Badan Pertanahan Nasional 2009
24
Rencana Strategis (RENSTRA) BPN Tahun 2010-2014.
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit kerja BPN RI; 7. Melanjutkan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih berkualitas, terukur, akurat, tepat, transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepastian hukum.
D. Sasaran Strategis Pengelolaan Pertanahan Sasaran pembangunan pertanahan yang akan dicapai dalam tahun 2010 - 2014 pada dasarnya adalah terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Penjabaran dari masingmasing tujuan pembangunan pertanahan yang akan dicapai dalam tahun 2010 -2014 mengacu pada beberapa isu strategis pengelolaan pertanahan yang terdiri dari : 1. Masih terbatasnya cakupan wilayah yang telah dipetakan kedalam peta dasar, peta tematik, dan peta nilai tanah sehingga berdampak dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan percepatan karena masih terbatasnya peta dasar, dalam konteks peta tematik belum dapat memberikan akses informasi yang lebih luas terutama untuk kepentingan investasi, seperti belum jelasnya batas administrasi wilayah, belum dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kemampuan tanah, ketersediaan lahan dan nilai tanah. 2. Masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar atau yang sudah diberikan legalitas sehingga belum memberikan kepastian hukum atas aset masyarakat, aset pemerintah dan aset badan hukum yang berdampak rentan terjadinya sengketa pertanahan serta tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi terutama dalam rangka penguatan modal usaha sehingga belum maksimal memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Terjadinya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berakibat pada terkonsentrasinya aset yang dikuasai oleh pemilik modal sehingga para petani tidak memiliki lahan untuk kegiatan usahanya, petani hanya menjadi buruh tani sekalipun petani memiliki tanah, tetapi sangat terbatas sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan keluarganya. 4. Harmonisasi Penataan Ruang Dan Perizinan a. Harmonisasi kebijakan penataan ruang di daerah, pulau/kepulauan, kawasankawasan srategis dan penataan ruang nasional agar memberikan misi keadilan spasial bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menyediakan ruang yang tepat dan layak, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat pada proses penataan ruang dan perencanaan wilayah dan koordinasi penataan ruang antar wilayah. Sebagai bagian pula dari strategi ini adalah evaluasi kebijakan penataan ruang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Disamping itu diperlukan koordinasi untuk penyediaan peta pembangunan fungsi kawasan serta terpadu. Disamping itu diperlukan koordinasi untuk penyediaan serta penggunaan fungsi kawasan serta terpadu.
Badan Pertanahan Nasional 2009
25
Rencana Strategis (RENSTRA) BPN Tahun 2010-2014.
b. Perbaikan sistem dan pelaksanaan perizinan di bidang pertanahan melalui pendataan perizinan yang dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak. 5. Banyaknya bidang-bidang tanah hak dengan sekala besar (luas) yang tidak dimanfaatkan (terlantar), sehingga membatasi akses masyarakat atas tanah dan tanah yang diterlantarkan tersebut tidak dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 6. Banyaknya kasus-kasus pertanahan akibat sengketa dan konflik berpotensi terhadap timbulnya gejolak/kerawanan sosial sehingga menggangu pertumbuhan iklim investasi, disisi lain bahwa lahan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena tanah tersebut tidak produktif. 7. Kurang harmoninya beberapa peraturan perundangan di bidang pertanahan yang juga dimandatkan sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 yang mengamanatkan untuk melakukan pengkajian peraturan di bidang pertanahan gunanya untuk memberikan kemudahan di bidang pelayanan pertanahan, jaminan kepastian berinvestasi dan jaminan kelestarian lingkungan. 8. Masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan di bidang pertanahan yang disebabkan oleh kondisi geografis, sarana transportasi, kemampuan ekonomi masyarakat, dan minimnya informasi tentang pelayanan pertanahan, sehingga pemerintah melakukan pembangunan LARASITA sebagai kantor yang bergerak yang didukung dengan penerapan Teknologi Informasi untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pertanahan kepada masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 9. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pertanahan yang berdampak pada masih rendahnya kinerja pengelolaan pertanahan karena pertumbuhan jumlah kantor sesuai dengan pertumbuhan wilayah administrasi kabupaten/kota yang jauh melebihi pertumbuhan jumlah pegawai sehingga pada beberapa kantor kekurangan staf dan terdapat jabatan-jabatan kosong. 10. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Masih terbatasnya prasarana fisik sebagai penunjang kegiatan. Hal ini sangat mengganggu konsentrasi dalam bekerja mengingat sangat terbatas sarana dan prasarana kantor, bahkan masih banyak Satuan Kerja yang tidak memiliki kantor. Dengan telah ditetapkannya sasaran strategis pengelolaan pertanahan tahun 2010-2014 tersebut di atas, diharapkan penyusunan kegiatan-kegiatan pertanahan lebih focus sehingga lebih spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut disamping sebagai acuan dalam perencanaan, khusus dalam kerangka RPJM Nasional 2010-2014, Renstra tersebut sekaligus merupakan Action Plan (Rencana Aksi) dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
Badan Pertanahan Nasional 2009
26
