Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Misi JAnalisis u r n aPerumusan l E K O NVisi O Mdan IKA I NPembangunan D O N E S I A Daerah Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 121-127

ISSN: 2338-4123

Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Studi Kasus Provinsi Lampung

Regional development is a planned effort to increase the capacity of local government in order to create a reliable and professional capability in providing services to the community and manage local economic resources. Governments have an important role in the development of the area as well as private sector and non-governmental organizations. In the course of development elapsed areas have the vision and mission areas. Vision is a portrait of future special circumstances and expected, representing global goals and move on, long-term and provide a basis / foundation or direction for the planning system. The mission is a reason for a region or local government organized or incorporated, so that is the reason of being or existence of a local or regional government. Mission authority must identify and describe the main tasks of the base or held by the county, or local government or authority and to whom the task was done. The mission is essential for directing the implementation or operation of a government or regional development, so all the actors (stakeholders) and interested parties can know the areas concerned and to know the roles, programs, and the results to be obtained in the future. The vision of the province of Lampung is the realization of a pious, prosperous, safe, harmonious and democratic as well as being featured and competitive province in Indonesia. The mission of Lampung province is to realize human resources devoted, prosperous, quality, noble behavior, professional, superior and competitiveness, build and optimize the potential of agri-based economy of the region with a strong and democratic economy, superior and competitive, build and improve infrastructure areas that can support optimal development of regional and national, and global competition. In the development of the province of Lampung course not separated from the name of poverty. Special poverty alleviation programs that have been implemented in Lampung Province, among others, Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS), Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kampung Tua (PPEKKT), and Program Development ITTARA (Industri Tepung Tapioka Rakyat). The commitment of local governments in reducing poverty has not followed the planning and management system programs. Implementation of programs / activities fully submitted to the Local Government Unit, so that each activity tend to walk on their own in accordance with the duties and functions of submitted to the Local Government Unitespectively. Therefore Lampung provincial government should immediately develop a model or concept of a “systematic and comprehensive” in poverty reduction. Model or concept developed should be participatory and adapted to the characteristics of poverty that exist in the province of Lampung. Model development should be supported by the results of considerable academic study, so as to touch the essence of the problem effectively.

Yul Bahri Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Keywords: Regional development, local goverment, is realize human resourses, prosperoues democratic economics

Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

121

Yul Bahri

Latar Belakang Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagi pelaku, baik umum, pemerintah, kelompok masyarakat lainnya maupun swasta. Banyak pandangan mengenai pembangunan daerah yaitu pandangan pembangunan tradisional dan pandangan pembangunan modern. Pandangan pembangunan tradisional dapat dilihat dari peningkatan yang terus-menerus pada PDB. Sedangkan untuk daerah, makna pembangunan difokuskan pada peningkatan PDRB suatu propinsi, kabupaten atau kota. Pada pandangan pembangunan modern pembangunan dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional. Menurut Todaro ada tiga inti nilai pembangunan yaitu : a. Ketahanan (Sustenance) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. b. Harga diri (Self Esteem) : pembangunan harus memanusiakan manusia. Pembangunan suatu daerah harus meningkatkan kebanggan sebagai manusia yang berada di daerah itu c. Freedom from servitude : kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha berpartisipasi dalam pembangunan. Permasalahan yang terjadi di dalam 122

pembangunan daerah adalah: 1. Pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil, pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial, dalam pembangunan sosial yang menjadi permasalahan pembangunan daerah adalah menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). 3. Pembangunan Prasarana Wilayah, dalam pembangunan prasarana wilayah yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah adalah terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah, menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalm pengaturan dan pengelolaan infrastruktur, menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik, meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum, menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah adalah menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah), berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. 5. Permasalahan Khusus, yaitu Lemahnya daya saing investasi, pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat, rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. Menurut teori tahapan bahwa pembangunan ekonomi akan mengikuti alur evolusi tunggal sebagai berikut : 1. Kebudayaan Primitif, dimana sukusuku yang berkelana dan keluarga yang mencukupi dirinya sendiri dengan bercocok tanam. 2. Feodalisme, secara berangsur dengan bertambah sempitnya ruang kehidupan, perekonomian primitif berevolusi menjadi feodalisme. 3. Kapitalisme. 4. Sosialisme dan Komunisme, Kalitalisme dianggap sebagai tahap peralihan saja, yang nantinya akan digantikan oleh sosialisme dan komunisme, sebagaimana kapitalisme menggantikan feodalisme. Banyaknya pandangan pembangunan daerah baik yang di lihat dari sudut pandang tradisional maupun pandangan modern yang mengharuskan setiap daerah mempunyai visi dan misi dalam pembangunan daerah tersebut. Dari permasalahan dan inti nilai pembangunan diatas maka dapat di analisis mengenai perumusan visi dan misi pembangunan khususnya di daerah lampung. Tinjauan Teoritis Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Pemerintah mempunyai peran penting di dalam pembangunan daerah disamping sektor swasta dan swadaya masyarakat. Dalam pembangunan daerah pemerintah mempunyai peran meningkatkan efisiensi dengan mendorong ke arah persaingan, menginternalkan eksternalitas (polusi), dan menyediakan barang publik, mendorong pemerataan dengan mengaplikasikan sistem pajak dan transfer untuk mendistribusiakan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

kembali pendapatan, mendorong stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi. Visi adalah suatu potret keadaan masa depan yang istimewa dan diharapkan, mewakili tujuan yang global dan berjalan terus, berjangka panjang serta menyediakan suatu dasar/fondasi atau arah bagi suatu sistem perencanaan pembangunan. Visi harus menggambarkan suatu masa depan yang ideal bagi masyarakat, serta merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/ basis bagi semua elemen (stakeholders) dalam proses perencanaan. Visi yang baik adalah deskripsi tentang apa yang mau dicapai oleh organisasi, setelah organisasi tsb mengimplementasikan strategi dan mencapai potensi sepenuhnya. Misi adalah suatu alasan bagi suatu daerah atau pemerintahan daerah dibentuk atau didirikan, sehingga merupakan alasan keberadaan atau eksistensi suatu daerah atau pemerintahan daerah. Misi harus mengidentifikasi dan menguraikan kewenangan pangkal atau tugas pokok yang diselenggarakan oleh daerah, atau pemerintahan daerah serta untuk siapa kewenangan atau tugas itu dikerjakan. Misi merupakan hal yang penting untuk mengarahkan penyelenggaraan atau operasionalisasi suatu pemerintahan atau pembangunan daerah, sehingga semua pelaku (stakeholders) dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal daerah yang bersangkutan serta mengetahui peran, program, dan hasil yang akan diperoleh di masa depan. Perumusan Misi melibatkan semua pelaku seperti Kepala Daerah, DPRD, Organisasi Non Pemerintah (Ornop), Sektor Swasta, Perangkat Pemerintah Daerah, Unsur Masyarakat lainnya serta Pihak lain yang berkepentingan dengan daerah yang bersangkutan. Mengkaji dan menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan eksternal, misalnya dengan 123

Yul Bahri

kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi. Visi dapat digambarkan seperti telihat pada Gambar 1. Ideologi inti menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi, dan merupakan identitas yang begitu penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ideologi inti terdiri dari dua unsur yang berbeda yaitu, nilai inti dan tujuan inti. Nilai inti adalah sebuah sistem yang mengarahkan ajaranajaran dan prinsip. Tujuan inti merupakan alasan yang paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Ideologi inti tidak dapat dicari dari lingkungan eksternal, namun dipahami dalam diri atau organisasi. Ideologi harus autentik dan tidak bisa dipalsukan. Kompetensi inti adalah konsep strategi yang menjelaskan kapabilitas sebuah organisasi, sedangkan ideologi inti menunjukkan alasan keberadaan sebuah organisasi. Menggambarkan masa depan terdiri dari dua bagian yaitu, tujuan 10-30 tahun dan gambaran yang hidup mengenai bagaimana cara mencapai tujuan. Organisasi yang visioner harus memiliki tujuan yang besar (big), panjang (hairy), dan kuat (audacious

goals) atau BHAG. Karakteristik visi yang baik: berorientasi kedepan, inspiratif, dan realistis. Gambaran yang hidup yaitu menerjemahkan visi dari kata-kata menjadi gambaran yang mudah dibayangkan orang. Contoh Sony tahun 1950-an Ideologi Inti (Core Ideology) Visi dan Misi serta Kondisi Ekonomi Provinsi Lampung Adapun visi dari provinsi Lampung adalah terwujudnya masyarakat Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis serta menjadi provinsi unggulan dan berdaya saing di Indonesia. Sedangkan misi dari provinsi Lampung adalah mewujudkan sumber daya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berahklak mulia, profesional, unggul dan berdaya saing, membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing, membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta

NILAI INTI



IDEOLOGI INTI TUJUAN INTI

VISI Besar, Panjang, Kuat MENGGAMBARKAN MASA DEPAN Gambaran Yang Hidup

Gambar1. Gambaran Visi Nilai Inti (Core Value)

• • •

Mengangkat budaya status nasional Jepang Menjadi pionir Mendorong kemampuan dan kreatifitas individu

Tujuan Inti (Core Purpose)

Merasakan kenikmatan inovasi dan penerapan teknologi untuk keuntungan dan kesenangan masyarakat luas

Gambar 2. Core Ideology 124

JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

bersaing secara global. Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005-2025, dilaksanakan melalui Misi berikut : 1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global. 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari. 6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis. 7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik Kondisi perekonomian provinsi dalam dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi (2006) naik 4,9% menjadi 5,24% (2007) < nasional yang mana pertumbuhan ekonomi meliputi, pertanian 42,1% dari PDRB (2007) yang mendominasi pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung, Investasi yang tumbuh dan berkembang yang memberikan kontribusi sebesar 19,6%, Inflasi tahun 2007 mencapai 6,58% < nasional 6,6%, sedangkan dalam sektor pariwisata wisatawan naik menjadi 694.546 orangg pada tahun 2005 dan 850.661 orang pada tahun 2007, disamping itu pencari kerja mencapai 60.717 orang pada tahun 2006. Dalam perkembangan provinsi Lampung tentu saja tidak lepas dari yang namanya kemiskinan. Program khusus penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan di Provinsi Lampung antara lain, Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS), Program Pemberdayaan Ekonomi Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Kerakyatan Kampung Tua (PPEKKT),dan Program Pengembangan ITTARA (Industri Tepung Tapioka Rakyat). Tiga Instrumen Kebijakan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung yaitu : 1. Program Utama yang meliputi: a. Penyusunan data base kemiskinan, buta aksara, dan pengangguran b. Kajian tentang kemiskinan dan isu yang terkait dengan kemiskinan c. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung d. Pembentukan kelembagaan khusus penanggulangan kemiskinan e. Penanggulangan kemiskinan di daerah prioritas utama f. Penanggulangan kemiskinan di daerah lainnya g. Melaksanakan monitoring dan evaluasipenanggulangan kemiskinan. 2. Regulasi, yang meliputi: a. Revisi Perda Tata Ruang Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung b. Perda Pengairan c. Perda Pengelolaan Sumber Daya Air d. Perda Jaminan Sosial (pendidikan, kesehatan dan bantuan transportasi) untuk orang miskin e. Seluruh regulasi tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya alam (lahan dan air) yang ada sebagai sumber utama pendapatan bagi sebagian besar masyarakat miskin serta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM masyarakat miskin di Provinsi Lampung. 3. Program Pendukung, meliputi: a. Pengelolaan dan pengalokasian anggaran dan bantuan permodalan khusus bagi masyarakat miskin baik yang bersumber dari dana pemerintah maupun dari lembaga keuangan. b. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pokok wilayah di 125

Yul Bahri

kantong-kantong kemiskinan. c. Penguatan kelembagaan penataan ruang (BAPPEDA dan BKPRD): d. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, LSM dan Organisasi Sosial serta meningkatkan peran dan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan e. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta koordinasi antar Satker Strategis seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan dinas lainnya serta dengan Lembaga Perguruan Tinggi dan Litbangterap akan menjadikan kemiskinan sebagai fokus program pembangunan. Komitmen pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan ternyata belum diikuti dengan prencanaan dan sistem pengelolaan program yang baik. Hal ini tercermin pada pelaksanaan program/ kegiatan yang sepenuhya diserahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sehingga masingmasing kegiatan cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Pemerintah Provinsi Lampung harus segera mengembangkan suatu model atau konsep yang ”sistematis dan komprehensif” untuk penanggulangan kemiskinan. Model atau konsep yang dikembangkan harus bersifat partisipatif dan disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung. Karena itu pengembangan model tersebut harus didukung oleh hasil-hasil kajian akademik yang cukup, sehingga mampu

126

menyentuh esensi permasalahan secara efektif. KESIMPULAN Pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Perwujudan dari pembangunan daerah tersebut dapat dilihat dari visi dan misi daerah tersebut. Salah satu visi dan misi dari pembangunan daerah adalah penanggulangan kemiskinan di samping permasalahan yang lainnya. Komitmen pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan ternyata belum diikuti dengan perencanaan dan sistem pengelolaan program yang baik. Hal ini tercermin pada pelaksanaan program/ kegiatan yang sepenuhya diserahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sehingga masingmasing kegiatan cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Pemerintah Provinsi Lampung harus segera mengembangkan suatu model atau konsep yang ”sistematis dan komprehensif” untuk penanggulangan kemiskinan. Model atau konsep yang dikembangkan harus bersifat partisipatif dan disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung. Karena itu pengembangan model tersebut harus didukung oleh hasil-hasil kajian akademik yang cukup, sehingga mampu menyentuh esensi permasalahan secara efektif.

JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Referensi Adisasmita, Raharjo, 2008, Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori, Graha Ilmu, Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajat, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta, Erlangga. Solihin, Dadang, 2007, Perencanaan dan Pelaku Pembangunan, http://www.docstoc.com/docs/ DownloadDoc.aspx?doc_id=1826023 2008, Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004, http://www.docstoc.com/docs/1825176/Sistem-Proses-Mekanisme-danDokumen-Perencanaan-Pembangunan-Nasional-Sesuai-UU252004. Todaro, Michael. P, 2008, Pembangunan Ekonomi, Jakarta. Tim Independen Universitas Lampung, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2008. www.lampungprov.go.id

Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

127

Yul Bahri

128

JURNAL EKONOMIKA INDONESIA