BAB V VISI, MISI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 5.1. Visi, Misi, Agenda, Dan Sasaran Pembangunan 5.1.1. Visi Capaian
penyelenggaraan
pembangunan
Kabupaten
Sekadau
periode 2005-2010, harus terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan serta harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi di lima tahun yang akan datang (2011-2015). Pada periode lima tahun kedepan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sekadau harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di berbagai
bidang
antara
lain
bidang
kesejahteraan
masyarakat,
pengembangan pembangunan infrastruktur berbasis potensi daerah, revitalisasi
pertanian, dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang
baik. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau tahun 2005 – 2025 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Sekadau adalah “KABUPATEN SEKADAU YANG MAJU DAN MANDIRI”.
Visi
ini
memberi
arah
kepada
Tujuan
dan
Sasaran
Pembangunan Daerah yang dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemandirian yang ingin dicapai. Upaya mencapai visi pembangunan jangka panjang tersebut disusun secara sistematik dan berkesinambungan,
terorganisir,
dan
dilaksanakan
dengan
penuh
ketekunan, disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan visi, misi, sasaran dan aksi pembangunan lima tahunan. Selanjutnya, berdasarkan visi pembangunan jangka panjang dan memperhatikan hasil pembangunan periode 2006-2010 dan tantangan pembangunan kedepan yang masih harus kita hadapi, maka kerangka visi Kabupaten Sekadau 2011-2015 ditekankan pada: 1.
Kesejahteraan Rakyat. Sejahtera atau Kesejahteraan merupakan tujuan dari sebuah pembangunan. Peningkatan V-1
kesejahteraan
rakyat ditandai dengan meningkatnya perekonomian, terbuka lapangan kerja serta menurunnya tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan
usaha-usaha
produktif,
penguatan
ekonomi
kerakyatan, pemanfaatan sumberdaya alam, pertanian, kehutanan dan Lingkungan hidup secara optimal. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju. 2.
Mandiri. Mandiri atau Kemandirian, merupakan upaya kabupaten untuk berinisiatif, inovatif dan kreatif mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga mampu mewujudkan
kehidupan
yang
sejajar
dan
sederajat
dengan
kabupaten lain yang telah maju. Kemandirian akan terwujud melalui
peningkatan
kualitas
sumber
daya
manusia
dalam
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan terpenuhinya standar pelayanan dasar dibidang kesehatan dan pendidikan
serta
pembangunan
infrastrukturnya
semakin
dipercepat. Dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan terjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan daerah, sehingga dari aspek kemampuan keuangan daerah, ketergantungannya terhadap bantuan dari luar semakin rendah. 3.
Demokratis.
Demokratis
adalah
dimana
sebuah
Kabupaten
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan dukungan pemantapan desentralisasi dan semangat otonomi daerah yang berasaskan tertib hukum dan demokrasi. Dengan demikian setiap orang dan kelompok di dalam masyarakat dapat mengungkapkan aspirasi dan keinginannya secara bebas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
V-2
Secara ringkas, kerangka Visi Kabupaten Sekadau 2011-2015 dapat dirumuskan dengan kalimat singkat, padat, jelas dan visioner, yakni : ” TERWUJUDNYA KABUPATEN SEKADAU YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN DEMOKRATIS” 5.1.2. Misi Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2015 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatkan pembangunan ekonomi dan perkuatan revitalisasi pertanian menuju Sekadau yang sejahtera;
2.
Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dan melanjutkan pembangunan infrastruktur menuju Sekadau yang mandiri;
3.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
5.1.3. Agenda Berdasarkan
misi
pembangunan
tersebut
maka
agenda
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 20112015 adalah sebagai berikut: 1.
Agenda
pembangunan
terkait
dengan
misi
1
untuk
misi
2
untuk
mewujudkan Sekadau yang sejahtera, yaitu: a. Peningkatan pembangunan ekonomi. b. Memperkuat revitalisasi pertanian. 2.
Agenda
pembangunan
terkait
dengan
mewujudkan Sekadau yang mandiri, yaitu: a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. b. Pengembangan
pembangunan
infrastruktur
berbasis
potensi daerah. 3.
Agenda
pembangunan
terkait
dengan
misi
mewujudkan Sekadau yang demokratis, yaitu: a. Perbaikan tata kelola pemerintahan. b. Memperkuat pelaksanaan demokrasi di daerah. V-3
3
untuk
5.1.4. Sasaran Pembangunan Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2015 adalah: 1. Meningkatnya pembangunan ekonomi dan revitalisasi pertanian, meliputi 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu: a. Iklim investasi dan usaha. b. Ketenagakerjaan. c. Penanggulangan kemiskinan d. Ketahanan Pangan. e. Sumber daya alam dan pertanian. f. Pengembangan wilayah strategis, sentra produksi dan desa tertinggal. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur, meliputi 3 (tiga) prioritas pembangunan, yaitu: a. Pendidikan dan kebudayaan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata. b. Kesehatan. c. Pembangunan Infrastruktur dasar berbasis potensi daerah. 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, meliputi 3 (tiga) prioritas pembangunan, yaitu: a. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. b. Peningkatan kualitas demokrasi di daerah. c. Kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. 4. Terwujudnya proses pembangunan Kabupaten Sekadau yang lebih stabil, berkualitas, dan berkelanjutan, meliputi 6 (enam) prioritas pembangunan lainnya, yaitu: a. Kualitas kehidupan dan kerukunan beragama. b. Kualitas lingkungan hidup. c. Keamanan dan ketertiban. d. Kualitas manajemen kependudukan dan catatan sipil. e. Pemuda dan olahraga. f. Transmigrasi V-4
5.2. Kebijakan Umum Dan Prioritas Pembangunan 5.2.1. Kebijakan Umum Untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih priode 2011 – 2015, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas pembangunan sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Dalam uraian sebelumnya dijelaskan bahwa pada lima tahun ke depan (2011-2015) proses pembangunan Sekadau akan fokus pada 12 (dua belas) prioritas pembangunan daerah dan 6 (enam) prioritas pembangunan lainnya. Kesembilan prioritas pembangunan yang dimaksud antara lain: (1) Iklim investasi dan usaha,; (2) Ketenagakerjaan; (3) Penanggulangan kemiskinan; (4) Ketahanan pangan; (5) Sumber daya alam dan pertanian; (6) Desa tertinggal; (7) Pendidikan
dan
kebudayaan,
Komunikasi
dan
informatika,
dan
Pariwisata; (8) Kesehatan; (9) Infrastruktur dasar; (10) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; (11) Demokrasi di daerah; (12) Kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara prioritas pembangunan lainnya terdiri dari 6 (enam) prioritas, yaitu: (1) Kualitas kehidupan dan kerukunan beragama; (2) Kualitas lingkungan hidup;
(3)
Keamanan
dan
ketertiban;
(4)
Kualitas
manajemen
kependudukan dan catatan sipil; (5) Pemuda dan olahraga; (6) Transmigrasi. 5.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas 1: Iklim Investasi dan Usaha Program aksi Iklim Investasi dan Usaha adalah sebagai berikut: 1. Program peningkatan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik minat penanam modal. 2. Program
Pengembangan
Investasi
dan
Penumbuhan
Produk
Unggulan. 3. Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Pemihakan pada UMKM dan Koperasi. V-5
4. Program Pengembangan Perdagangan. 5. Program Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa. 6. Program Peningkatan Usaha Pertambangan dan Ketenagalistrikan. Prioritas 2: Ketenagakerjaan Program aksi Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Prioritas 3: Penanggulangan Kemiskinan Program aksi Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya. 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. 5. Program
Pembinaan
eks
Penyandang
Penyakit
Sosial,
eks
Narkotika, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya. Prioritas 4: Ketahanan Pangan Program aksi Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut: Program Peningkatan Produksi pertanian dan Ketahanan Pangan. Prioritas 5: Sumber Daya Alam dan Pertanian Program aksi Pembangunan Sumber Daya Alam dan Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian. 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 3. Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/
Perkebunan. 4. Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/
peternakan. 5. Program Pemantapan Sumber Daya Perikanan. 6. Program Pengembangan Agribisnis.
V-6
Perkebunan
dan
7. Program Pembangunan Jaringan Pemasaran, Informasi, dan Layanan Promosi Pasar bagi Produk-Produk Unggulan Daerah. 8. Program Pemantapan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 9. Program Konservasi dan Perlindungan Potensi Sumber Daya Alam. 10.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. Prioritas 6: Desa Tertinggal Program aksi Pembangunan Desa Tertinggal adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Kawasan Agribisnis. 2. Program Peningkatan Akses Sarana dan Prasarana Transportasi ke Sentra Produksi (termasuk jalan penghubung, jalan pertanian, dan jalan masuk) 3. Program Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (Fokus Desa Tertinggal) Prioritas 7: Pendidikan dan Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, dan Pariwisata Program
aksi
Pembangunan
Pendidikan
dan
Kebudayaan,
Komunikasi dan Informasi, dan Pariwisata adalah sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 3. Program Pendidikan Menengah. 4. Program Pendidikan Non Formal. 5. Program
Peningkatan
Mutu
Tenaga
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan. 6. Program Perbaikan Manajemen Pelayanan Pendidikan. 7. Program Monitoring dan Evaluasi. 8. Program Pengembangan Budaya Membaca. 9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 10. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. 11. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. 12. Program Pengembangan Nilai Budaya. V-7
13. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 14. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 15. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya. 16. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 17. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 18. Program Pengembangan Kemitraan. Proritas 8: Kesehatan Program aksi pembangunan bidang kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 2. Program Perbekalan obat dan Upaya Kesehatan. 3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 7. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah. 8. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. 9. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender. 10.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 11.Program Peningkatan Pelayanan KB. 12.Program Layanan Alat Kontrasepsi dan Pelatihan Konselor. 13.Program KB Mandiri. 14.Program Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Masyarakat di Sekolah. 15.Program Perlindungan TKW. 16.Program Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. 17.Program Peningkatan SDM Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera.
V-8
Proritas 9: Infrastruktur Dasar Program aksi pembangunan Infrastruktur Dasar adalah sebagai berikut: 1. Program Penataan Ruang dan Kawasan. 2. Program Pelayanan Transportasi Jalan 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat. 4. Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Sungai. 5. Program Pendayagunaan Sumber Daya Air. 6. ProgramPengembangan Air Minum. 7. Program Pengendalian Banjir. 8. Program Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Fasiltas Umum di Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan. 9. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur dan Layanan Pos dan Telekomunikasi. 10.Program Pengembangan Permukiman dan Perumahan. 11.Program Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan. 12.Program Penertiban Administrasi dan Pemanfaatan Pertanahan. Prioritas 10: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Program aksi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Publik. 2. Program Optimalisasi Fungsi Pengawasan Internal. 3. Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah. 4. Program Optimalisasi Tata Kelola Arsip Daerah. Prioritas 11: Demokrasi di Daerah Program aksi pembangunan Demokrasi di Daerah adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Nilai Budaya dan Nilai-Nilai Politik yang Demokratis.
V-9
Prioritas 12: Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Program aksi Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Program
Peningkatan
Kemampuan
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah. 5.2.3. Prioritas Pembangunan Lainnya 1. Peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan beragama Program aksi Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Kerukunan Beragama adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Ibadah Keagamaan. 2. Peningkatan Kerukunan Antar Ummat Beragama. 2. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Program aksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 3. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. 5. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau. 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 8. Program Pengendalian Polusi. 9. Program Rehabilitasi Kawasan Bekas Pertambangan Terbuka. 3. Peningkatan kualitas Keamanan dan Ketertiban Program aksi Peningkatan Kualitas Keamanan dan Ketertiban adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. V - 10
2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran. 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 5. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). 4. Peningkatan kualitas Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil Program aksi Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut: 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 5. Pembangunan Pemuda dan Olah Raga Program aksi Pembangunan Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut: 1. Program Pemuda dan Olah Raga. 6. Pembangunan Transmigrasi Program aksi Pembangunan Transmigrasi adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 2. Program Transmigrasi Lokal.
5.3. Arah Dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Ketidakseimbangan
pertumbuhan
(imbalance
growth)
atau
ketimpangan (disparity) antar wilayah di Kabupaten Sekadau terutama antara daerah inti DAS Kapuas dengan daerah pedalaman (bagian selatan dan utara), serta antara daerah utara dan selatan Sungai Kapuas cenderung
memburuk
perkembangan
wilayah
dan
menjadi
Kabupaten
kontraproduktif
Sekadau
secara
terhadap
keseluruhan.
Perkembangan Kabupaten Sekadau ini lebih banyak terpolarisasi di wilayah tengah yaitu di Kota Sekadau dan sekitarnya, sementara bagian wilayah kabupaten di utara (hingga perbatasan dengan Sintang) dan di selatan (hingga perbatasan dengan Kabupaten Ketapang) berjalan sangat lambat. Disisi lain ketimpangan perkembangan wilayah juga terjadi
V - 11
antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan yang dipisahkan oleh aliran Sungai Kapuas. Ketidakseimbangan pertumbuhan akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan dan sosial-ekonomi yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Dengan memperhatikan tujuan pengembangan wilayah dan tujuan penataan
ruang
dan
permasalahan-permasalahan
pertimbangan-pertimbangan yang
dihadapi
dalam
terhadap
pengembangan
wilayah Kabupaten Sekadau, maka arah dan kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan wilayah bagian Tengah Kabupaten Sekadau sebagai wilayah inti utama yang memiliki kecenderungan pertumbuhan tinggi.
Pengembangan
wilayah ini ditujukan
untuk memacu
pertumbuhan wilayah Kabupaten Sekadau secara keseluruhan disamping menciptakan trickling down effect (pengaruh positif dari wilayah inti ke wilayah bagian Utara dan Selatan) dengan jangkauan yang lebih luas. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah inti utama ini adalah kegiatan-kegiatan usaha padat karya dan pelayanan penunjang sosial ekonomi bagi kegiatan-kegiatan yang potensial dikembangkan di daerah hinterland-nya. Yang dimaksud dengan wilayah inti utama ini adalah wilayah inti DAS Kapuas dengan pusatpusat penting Kota Sekadau, Kayu Lapis, Sungai Ayak dan Nanga Belitang. 2. Pengembangan wilayah-wilayah inti baru yang secara struktural sangat strategis dan berpotensi relatif tinggi untuk pusat-pusat pertumbuhan baru bagi sub wilayah, guna lebih memeratakan pertumbuhan wilayah. Pengembangan wilayah inti baru ini juga ditujukan
untuk
meningkatkan
aksesibilitas
wilayah-wilayah
pedalaman ke wilayah inti utama disamping untuk membuka wilayah-wilayah terpencil dan terisolir. Mekanisme yang paling diharapkan dari pembangunan wilayah ini adalah menciptakan rangsangan bagi wilayah-wilayah pedalaman untuk meningkatkan produktivitas kegiatan usahanya. Karena wilayah ini pada dasarnya V - 12
berbeda dengan wilayah inti utama dimana wilayah inti baru ini umumnya tidak memiliki kecenderungan pertumbuhan yang tinggi akan tetapi memiliki potensi dan posisi geografis yang cukup strategis untuk dikembangkan, maka peranan pemerintah untuk menanamkan investasi awal di wilayah ini cukup besar. Wilayahwilayah inti baru yang perlu dikembangkan adalah kawasan segitiga Sei Tapah – Sebetung – Balai Sepuak dan Kawasan Tapang Pulau dan sekitarnya di Utara dengan pusat pengembangan diarahkan ke Sei Tapah, serta Rawak dan pusat Kecamatan Nanga Taman di Selatan dengan pusat pengembangan diarahkan ke Nanga Taman dan Rawak. 3. Sejalan dengan rencana pembukaan Pos Lintas Batas di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jasa (Sintang) seperti yang tertuang dalam RTRW Propinsi Kalimantan Barat maka Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu mengantisipasi secara dini dengan pengembangan wilayah koridor Sekadau – Landau Kodah – Tp. Pulau – Padak – Kumoang ilong - Balai Sepuak – Batas Sintang sebagai satuan wilayah strategis pendukung pengembangan wilayah inti utama dan wilayah
inti
baru
khususnya
serta
pengembangan
wilayah
Kabupaten Sekadau pada umumnya. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah
ini
adalah
kegiatan
orientasi
ekspor
yang
dapat
memanfaatkan segala sumberdaya alam dan hasil produksi Hutan Tanaman
Industri,
perkebunan,
industri
hasil
hutan,
dan
pertambangan dalam wilayah inti utama dan inti baru serta wilayah sekitarnya terutama kawasan di sebelah Utara. Pengembangan pariwisata di kawasan ini juga sangat membantu untuk mulai mengenalkan potensi pariwisata Kabupaten Sekadau terutama bagi wisatawan mancanegara khususnya wisatawan Asia Pasifik yang masuk lewat Sarawak-Malaysia dan Brunei. Pusat dari wilayah pengembangan ini diarahkan ke Sungai Tapah. 4. Pengamanan dan pemantapan kawasan-kawasan berfungsi lindung untuk menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan V - 13
(sustainable development) yang berwawasan lingkungan. Kawasankawasan ini meliputi kawasan yang berfungsi melindungi kawasan bawahannya seperti hutan lindung, daerah resapan air di hulu sungai; dan kawasan cagar budaya; kawasan yang berfungsi melindungi daerah setempat seperti sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan kawasan sekitar mata air; serta kawasan rawan bencana alam. Konsep pembangunan kewilayahan Kabupaten Sekadau akan dapat diwujudkan
dengan
strategi
pengembangan
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten Sekadau sebagai berikut: 1. Strategi Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Permukiman, dimana memantapkan kota Sekadau sebagai PKL, dan mengembangkan Kota Sekadau, Nanga Mahap, dan Balai Sepuak sebagai Subpusat Kegiatan Lokal (Sub PKL). 2. Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung dengan cara penetapan kawasan lindung di Sekadau didasarkan pada kriteria-kriteria sebagaimana di muat dalam Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 3. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya yang berpedoman pada pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
pertambangan
serta
manufaktur
secara
terpadu
dan
berkelanjutan. 4. Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah yang meliputi system transportasi terpadu, telekomunikasi dan informatika, jaringan air bersih, energi listrik, sistem irigasi, dan prasarana pendukung lainnya. 5. Strategi kawasan
Pengembangan fungsional
Kawasan yang
Prioritas
dianggap
yang
perlu
merupakan
diprioritaskan
pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana.
V - 14
