BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
4.1. Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung
Tahun
pembangunan
2010-2014,
Provinsi
memuat
Lampung
yang
arah
kebijakan
terintegrasi
dan
berkelanjutan secara bertahap dituangkan dalam perencanaan pembangunan tahunan. Dengan Visi yang ingin dicapai adalah: “Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan ” Visi
tersebut
Lampung
menjadi
merupakan Provinsi
upaya unggulan
untuk
menggerakkan
dan
mengantarkan
masyarakat Lampung untuk dapat bersaing dalam pasar bebas, yang berarti unggul dan berdaya saing tinggi, baik secara komparatif dan kompetitif. Secara komparatif, Provinsi Lampung didukung oleh letak geografis yang strategis dan ketersediaan sumber daya alam serta pertanian yang handal.Secara kompetitif, dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi maka ketersediaan SDM
berkualitas
dapat
memenuhi
tuntutan
kebutuhan
pembangunan daerah, namun tentu saja tetap memperhatikan jatidiri yang berbasis Ekonomi Kerakyatan. Melalui visi ini, wawasan peningkatan daya saing kerakyatan dan keunggulan Provinsi
Lampung,serta
kesejahteraan
masyarakat
yang
demokratis merupakan upaya menyeluruh (comprehensive) yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
99
didukung seluruh bidang pembangunan, sehingga pada akhirnya akan
membawa
perbaikan
dalam
semua
aspek
kehidupan
masyarakat dan daerah. Visi ini juga merupakan semangat untuk mengangkat Provinsi Lampung menjadi provinsi yang unggul dan berdayasaing dalam konstelasi regional Sumatera maupun
dalam skala
nasional. Keunggulan ini akan dijadikan referensi dalam menilai keberhasilan pembangunan provinsi dengan kondisi kehidupan masyarakatnya yang sejahtera, bertakwa, demokratis, aman dan damai, terbuka, berdaya saing, berkarakter, berpendidikan dan diterapkannya penegakan hukum yang berkeadilan serta prinsipprinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam tata kehidupan
bermasyarakat,
dunia
usaha,
dan
pemerintahan
sehingga bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan serta dalam membangun dan mengangkat Provinsi Lampung menjadi provinsi yang maju, unggul dan berdaya saing, baik pada skala nasional maupun global, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bertaqwa, dan berkeadilan yang pada akhirnya nanti, visi ini diharapkan
membawa
perubahan ke arah kemajuan dan perbaikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan daerah. Tingkat kemajuan masyarakat Lampung yang ingin dicapai yaitu tingkat perkembangan ekonomi, kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketentraman, serta ketersediaan infrastruktur yang maju. Dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan masyarakat Lampung hanya dapat diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin Masyarakat
pada yang
tingkat maju
pendapatan umumnya
dan
tercermin
pembagiannya. dari
tingkat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
100
pendidikan penduduk rata-rata tinggi dan merata. Hal itu juga tercermin pada tingkat pendidikan, tingkat partisipasi pendidikan, jumlah
tenaga
masyarakat
ahli/profesional
yang
tergolong
yang
maju
dihasilkan
kalau
dalam
sehingga kehidupan
ekonominya makmur. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sejahtera, baik lahir dan bathin, dengan tingkat pendapatan rata-rata yang tinggi
dan
dengan
pembagian
yang
merata
serta
memiliki
kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan didukung oleh kehidupan religius dan bermoral tinggi; rukun; harmonis antar umat beragama dan antar etnis;
menjunjung
berolahraga
dan
tinggi
HAM;
berkesenian;
beretika serta
dan
berbudaya;
mengutamakan
menghargai prestasi. Untuk mencapai tujuan visi
dan
tersebut,
disusun 8 (delapan) misi dan agenda kerja sebagai berikut:
Misi-1: Mengembangkan
dan
memperkuat
ekonomi daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung guna memperkuat ekonomi yang telah berkembang
di
dikembangkan,
masyarakat. dimantapkan,
Ekonomi dan
kerakyatan
diperkuat
ini
melalui
terus proses
Revitalisasi Pertanian, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, sehingga membentuk ekonomi agro industri. Sementara itu, perdagangan dan jasa dikembangkan berbasis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
101
teknologi. Investasi baru di sektor riil terus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pemerataan
ekonomi
tercermin
pada
distribusi
aset
produktif seperti tanah dan pengembangan UKM yang menyerap banyak tenaga kerja. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengurangi
pengangguran,
meningkatkan
pendapatan
masyarakat, menurunkan jumlah penduduk miskin, dan meredam efek dan dampak krisis global. Pembangunan ekonomi selaras dengan pelestarian sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Misi-2: Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial Misi
ini
meningkatkan
adalah kualitas
upaya
untuk
infrastruktur
mengembangkan guna
dan
pengembangan
ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur
yang
dimaksud
juga
meliputi
pengembangan
cakupan infrastruktur (transportasi darat, air, sungai, udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
102
Misi-3: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang.
Pengembangan
SDM
berkualitas
didukung
dengan
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan keolahragaan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung dengan pelayanan kesejahteraan sosial
yang
memadai. Misi-4: Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEKS Misi mengembangkan masyarakat berbasis IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) meningkatkan
efisiensi
usaha
kesejahteraan
masyarakat.
merupakan upaya untuk
dalam
rangka
Pengembangan
dan
mewujudkan peningkatan
penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEKS dilakukan pada semua sektor, dengan demikian secara simultan dan sinergis, semua sektor bergerak secara efisien dan efektif ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi-5: Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah Misi ini adalah upaya mengembangkan masyarakat yang berbudaya. Dengan berkembangnya masyarakat berbudaya akan melahirkan manusia yang agamis, beriman, bertaqwa, serta toleran, sehingga menghasilkan manusia berbudi pekerti luhur. Selain itu, misi ini merupakan upaya untuk mengembangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
103
budaya daerah guna memperkuat jati diri masyarakat agar tidak terseret arus perubahan besar yang terjadi di dunia. Misi-6: Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global.
Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara
penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal
dasar
pembangunan.
Selain
itu
juga
diupayakan
memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman. Misi-7: Menegakkan
supremasi hukum
untuk menciptakan
masyarakat yang sejahtera dan demokratis Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan kemampuan dan peningkatan profesionalisme aparat keamanan dalam
melindungi
dan
mengayomi
masyarakat.
Juga
dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh,
memperkuat
peran
masyarakat
sipil,
menjamin
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
104
pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur
hukum,
meningkatkan
kesadaran
hukum,
dan
menegakkan hukum serta memberantas KKN. Misi-8: Mewujudkan
pemerintah yang bersih, berorientasi
kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta bertata kelola baik Misi ini adalah upaya mewujudkan pemerintahan daerah bertatakelola baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional. Dalam kaitan ini perlu diperkuat desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah serta keserasian dan keterpaduan pembagian tugas pelayanan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mewujudkan
pemerintahan
daerah
yang
berorientasi
pada
kewirausahaan (entrepreneurial government) yang mendorong inovasi dalam manajemen pemerintahan untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha.
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintahan
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah,
momentum otonomi luas tersebut memberikan diskresi yang tinggi kepada daerah untuk menentukan pengembangan otonominya, sesuai
dengan
potensi
dan
kebutuhan
lokal
dalam
batas
wilayahnya sendiri. Konsekuensi logis dari manifestasi otonomi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
105
luas tersebut adalah bahwa daerah harus mampu
membangun
kemandirian terutama dalam membiayai penyelenggaraan tugastugas
pemerintahan
pembangunan
maupun
daerah,
membiayai
dalam
rangka
program-program
penyediaan
pelayanan
publik. Mengingat salah satu tujuan dari desentralisasi itu sendiri adalah untuk memberikan kontribusi pada penyediaan pelayanan publik
lokal
yang
lebih
efisien
dengan
memungkinkan
penyelarasan yang lebih baik antara pengeluaran dengan prioritas dan preferensi lokal. Meskipun setelah 9 tahun otonomi dijalankan, masih banyak
daerah
yang
belum
mandiri,
khususnya
dari
sisi
pembiayaan pembangunan. Sebagian besar daerah masih sangat bergantung kepada transfer (selanjutnya diartikan sebagai Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat. Dalam kerangka ideal, transfer ditujukan guna membantu menutup kesenjangan fiskal sekaligus
sebagai
dasar
pertimbangan
untuk
dicapainya
keseimbangan fiskal sekaligus sebagai dasar pertimbangan untuk dicapainya keseimbangan fiskal secara vertikal yang adil ketika pengeluaran
dan
pendapatan
(termasuk
transfer)
dijadikan
penyeimbang antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sekaligus mengukur kapasitas masing-masing Pemda untuk meningkatkan sumber daya lokalnya. Hal ini perlu dikemukakan mengingat ketersediaan ”budget” menjadi asumsi utama mengapa Pemda harus merencanakan dan mengukur secara tepat skema-skema pembangunan yang akan dilakukannya.
Dalam
prinsip
perencanaan
dengan
keterbatasan/kelangkaan sumberdaya yang dimiliki, perencanaan pembangunan
dapat
diartikan
sebagai
suatu
pengarahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
106
mobilisasi kemungkinan-kemungkinan sumberdaya yang tersedia, sekaligus proyeksi terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan serta alokasi dari sumber daya tersebut terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan pembangunan dalam pengertian yang lebih luas dipahami
sebagai
kenyataan
fisik
sekaligus
tekad
suatu
masyarakat untuk berupaya melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi kehidupan yang lebih baik lagi. Berkaitan dengan hal itu pembangunan memiliki 3 (tiga) tujuan inti yaitu: 1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagi macam barang kebutuhan hidup yang pokok (seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan); 2. Peningkatan
standar
hidup
yang
tidak
hanya
berupa
peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan memperbaiki menumbuhkan
yang
kesemuanya
kesejahteraan jati
diri
tidak
materiil pribadi
hanya
untuk
melainkan
dan
bangsa
juga yang
bersangkutan; 3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu sertamasyarakat secara keseluruhan. Dengan kepada
kerangka
peraturan
dan
berpikir
tersebut
serta
perundang-undangan
berpedoman
yang
berlaku,
Bappeda sebagai ”leading sector” perencanaan pembangunan menyusun program-program pembangunan dengan perspektif ke depan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
107
(Musrenbang) Provinsi. Disisi lain, perencanaan program-program pembangunan daerah tersebut harus disusun sesuai dengan prosedur dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dan memiliki keterkaitan mulai dari perencanaan
di
tingkat
desa/kelurahan,
Kabupaten/Kota,
Provinsi, hingga Pemerintah Pusat. Penyusunan perencanaan pembangunan pada tiap tingkatan diwajibkan melibatkan pihak terkait/pelaku kepentingan pembangunan lainnya. Keterlibatan para pihak tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dimana secara legal formal dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan output dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Salah satu hasil kesepakatan musrenbang Provinsi Lampung tahun 2013 antara lain prioritas pembangunan tahun 2014 sebagai bagian dari arah pembangunan tahun 2014.
4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk
menjaga
konsistensi
pelaksanaan
prioritas
pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut Tema, Prioritas Pembangunan dalam RKP Tahun 2014 adalah: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Tema pembangunan tersebut, terjabarkan dalam prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2014, sebagai berikut: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
108
3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Bidang Perekonomian 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sejalan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional tersebut,
maka
Lampung
Tahun
Tema 2014
dan
Prioritas
adalah:
Pembangunan
“Pemantapan
Provinsi
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah yang Berkeadilan menuju Lampung Unggul dan Berdayasaing”. Implementasi Tema Pembangunan Daaerah tersebut
dilakukan
sesuai
dengan
prinsip
Mainstreaming
pelaksanaan pembangunan secara nasional, yaitu:
1. Pengarusutamaan
partisipasi
masyarakat.
Pelaksanaan
berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan
pembangunan
masyarakat.
dituntut
peka
terhadap
aspirasi
Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki
yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
109
2. Pengarusutamaan
pembangunan
berkelanjutan.
Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan generasi berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga tiang utama pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling menunjang dan terkait. Lingkungan hidup yang lestari merupakan modal dasar pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi
masyarakat.
Pelaksanaan
pembangunan
dan
pemanfaatan sumber daya alam yang berlanjut mutlak harus mempertimbangkan upaya pelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan yang tidak
sesuai
dengan
memperhitungkan
rencana
dampak
tata
terhadap
ruang
dan
lingkungan,
tidak serta
eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan
akan
menurunkan
tingkat
kesejahteraan
masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada kegiatankegiatan pembangunan, termasuk upaya yang mendukung terhadap antisipasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan kedalam kegiatan prioritas pembangunan nasional terutama pada sektor-sektor pembangunan yang langsung terkait. 3. Pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
110
mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang.
Penerapan
pengarusutamaan
gender
akan
menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh
penduduk
Indonesia,
baik
laki-laki
maupun
perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender adalah ‘Alur Kerja Analisis Gender’ (Gender Analysis Pathway – GAP). Hasil analisis gender
ini
kemudian
digunakan
untuk
melakukan
perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah
akan
membuat
pengalokasian
sumber
daya
pembangunan menjadi lebih efektif dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki. 4. Pengarusutamaan
tata
pengelolaan
yang
baik
(good
governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha,
dan
masyarakat.
Ketiga
unsur
tersebut
harus
bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di
lembaga-lembaga
penyelenggara
negara
(good
public
governance), dunia usaha (good corporate governance) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif
serta
mendorong
percepatan
keberhasilan
pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
111
baik
dalam
eksekutif,
penyelenggaraan
legislatif
kepemerintahan
dan
yang
negara
mencakup
yudikatif.
baik
lembaga
Terbangunnya
tercermin
dari
tata
berkurangnya
tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang
professional
dan
berkinerja
tinggi.
Pemberantasan
korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten. 5. Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan
percepatan
pembangunan
daerah
tertinggal.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
Oleh
karena
masih
signifikannya
perbedaan
pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal termasuk kawasan perbatasan, yang sekaligus
dalam
rangka
mengurangi
kesenjangan
pembangunan antarwilayah. 6. Pengarusutamaan
desentralisasi
dan
otonomi
daerah.
Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan. Sejalan
dengan itu, maka kegiatan
pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui termasuk
pelaksanaan
desentralisasi
pendesentralisasian
dan
otonomi
daerah
pelayanan-pelayanan
kementerian/ lembaga yang sebenarnya sudah dapat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
112
layak dikelola oleh daerah, guna lebih mendekatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2014 adalah: 1. Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan koneksivitas wilayah; 2. Revitalisasi Pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah
untuk
peningkatan
kesejahteraan
rakyat
yang
berkeadilan; 3. Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pelayanan Pendidikan serta Kesehatan; 4. Pengembangan inovasi teknologi, pemanfaatan IPTEK dan Energi Terbarukan; 5. Peningkatan Pariwisata dan Kebudayaan daerah melalui Sinergi antar Pemangku Kepentingan; 6. Pemantapan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana; 7. Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pembangunan
daerah
sebagai
bagian
integral
dari
pembangunan nasional perlu diselaraskan dan dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan sektor-sektor nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang disusun sesuai dengan karakteristik, potensi, aspirasi dan permasalahan yang ada ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai upaya terus-menerus dilakukan termasuk melakukan terobosan-terobosan baru melalui program-program unggulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
113
daerah. Secara garis besar beberapa program prioritas yang akan dilakukan pada Tahun 2014 antara lain adalah: Program Bidang Prasarana Wilayah (Infrastruktur): 1.
Peningkatan Bandara Raden Inten II menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi/Debarkasi Haji Penuh
2.
Peningkatan dan Penataan Jalan Nasional dan Jalan Strategis Provinsi
3.
Pembangunan Jalan Tol Provinsi Lampung
4.
Integrasi
moda
angkutan
KA
dari
sentra
produksi
ke
pelabuhan ekspor 5.
Pembangunan Fisik Terminal Agribisnis
6.
Percepatan Pembangunan Kota Baru Lampung dan dukungan percepatan Pembangunan Jembatan Selat Sunda
7.
Peningkatan Ruas Jalan Provinsi
8.
Peningkatan
pengelolaan
Daerah
Aliran
Sungai
dan
peningkatan pengelolaan persampahan 9.
Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
10. Gerakan Lampung Menghijau 11. Pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Tahura Wan Abdul Rahman 12. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu
Khusus;
Guard
Rail,
Marka
Jalan,
Warning
LightTenaga Surya Untuk Daerah rawan kecelakaan, Lampu Penerang Jalan Umum, Paku Marka, Delineator, Cermin Tikungan) 13. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Simpang Lintas Timur Menggala),Penyelenggaraan Bus Perintis, Pengadaan Alat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
114
Pengujian
Kendaraan
Timbangdan
Bermotor,
Sosialisasi
dan
Peningkatan
Promosi
Jembatan
Bidang
Lalulintas
Angkutan Jalan) 14. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 15. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 16. Program Perencanaan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 17. Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas Lalulintas Angkutan Jalan 18. Program Pengembangan Lalulintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan 19. Program Sarana dan Prasarana Perkeretaapian 20. Program Pembangunan Lanjutan Bandara Pekon Serai 21. Program Pengembangan Pelabuhan Laut 22. Konservasi Sumber Daya Air, pengelolaan jaringan irigasi dan rawa penyediaan air baku. 23. Penanggulangan kemiskinan kawasan kumuh dan kawasan nelayan. 24. Pembangunan pusat pariwisata. Program Pencapaian Target MDG’s 1.
Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan SPAM Regional Provinsi Lampung
2.
Dukungan penyediaan air minum perdesaan
3.
Dukungan
Pembangunan
Penyehatan
Lingkungan
Permukiman Provinsi Lampung (Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan Lingkungan) 4.
Peningkatan
Balai
Latihan
Kerja
(BLK)
sebagai
upaya
mempersiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai pasar kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
115
5.
PembangunanRumah Sakit Tanpa Kelas dan Pelayanan Kesehatan
6.
Percepatan pencapaian pendidikan 12 tahun
7.
Perluasan
akses
pendidikan
dan
peningkatan
mutu
pendidikan yang meliputi: percepatan rehabilitasi gedung sekolah; pembangunan sekolah pada daerah terpencil dan perbatasan; dukungan program pendidikan unggulan pada setiap Kabupaten/kota; pengembangan program RSBI pada Kabupaten/kota 8.
Percepatan pembangunan pendidikan unggulan terpadu di Negara Bumi Ilir Kabupaten Lampung Tengah melalui Sharing Pembangunan dengan Kabupaten/Kota dan CSR Perusahaan
9.
Percepatan program kualifikasi guru setara S1 dan Program S2 Linear pada RSBI
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD 11. Sharing
JAMKESTA
Provinsi
dengan
JAMKESTA
Kabupaten/Kota 12. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil dan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan Rumah Sakit bergerak (mobile) 13. Peningkatan Puskesmas Plus dan Jampersal 14. Penanganan HIV/AIDS di kabupaten/Kota 15. Revitalisasi Balai Latihan Kerja 16. Pelatihan Keterampilan bagi pemuda 17. Revitalisasi Pelatihan Calon Tenaga kerja perempuan sektor informal 18. Peningkatan pemagangan bagi calon tenaga kerja ke Luar Negeri 19. Pembinaan Olahraga prestasi dan prestasi olahraga Lampung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
116
20. Pembibitan Atlet pada setiap Kabupaten/Kota 21. Revitalisasi program Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar 22. Percepatan Program Penyelesaian Batas Wilayah 23. Koordinasi dan fasilitasi program administrasi kependudukan (NIK dan E-KTP) 24. Implementasi program E-Government, koneksitas WEB portal Provinsi dengan Kabupaten/Kota 25. Pengembangan
Informasi
Teknologi
perdesaan
untuk
meningkatkan informasi kepada masyarakat pedesaan 26. Pembangunan Panti untuk menampung anak jalanan di setiap Kabupaten/Kota 27. Peningkatan biaya operasional panti dan pemeliharaan rutin panti 28. Remunerasi PNS untuk peningkatan kinerja Program Pengembangan Ekonomi Wilayah Terpadu 1.
Peningkatan Produksi Padi dan Revitalisasi Perkebunan Rakyat
untuk
mempertahankan
swasembada
yang
berkelanjutan 2.
Pencapaian
Swasembada
Daging
Sapi
dan
Peningkatan
Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 3.
Pengembangan Industri pengolahan Produk Pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertanian
4.
Peningkatan Produksi kelautan dan Perikanan Tangkap dan Budidaya (ikan dan rumput laut)
5.
Pengembangan potensi panas bumi dan mikrohidro untuk pembangkit listrik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
117
6.
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan khususnya padi, jagung dan kedelai.
7.
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Produk
dan
Sarana
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 8.
Penyediaan
dan
Pengembangan
Prasarana
Pertanian melalui Pengelolaan Lahan dan Air (Perluasan Areal, Optimalisasi Lahan, dan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur di bidang pertanian; Jides, Jitut, JUT dan TAM) 9.
Peningkatan
Nilai
Tambah,
Pemasaran
dan
Ekspor
Daya Hasil
Saing,
Industri
Pertanian
Hilir,
Melalui
Pengembangan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan Hasil Pertanian, Mutu Dan Standarisasi Pertanian Pemasaran dan Kemitraan 10. Pengembangan Hortikultura yang Ramah Lingkungan dan Memiliki Nilai Ekonomi Tinggi 11. Penanganan Panen dan Pasca dan Pasca Panen Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 12. Pengembangan perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura 13. Peningkatan Daya Saing, kualitas dan Nilai Tambah Produk Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 14. Perlidungan komoditas tanaman pangan dan hortikultura dari gangguan OPT dan DPI 15. Penumbuhan/pengembangan fasilitasi akses skim pelayanan pembiayaan/permodalan pertanian 16. Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Padi, Jagung, Ubikayu dan Kedelai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
118
17. Pengembangan komoditas hortikultura cabe, pisang, nenas, durian,
manggis,
salak,
rambutan,
tanaman
hias
dan
biofarmaka 18. Pengembangan
hortikultura yang ramah lingkungan dan
memiliki nilai ekonomi tinggi (cabe, semangka dan jejamuran) 19. Pengembangan infrastruktur dibidang pertanian 20. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani 21. Program Peningkatan Populasi Ternak Melalui Intensifikasi Inseminasi Buatan (untuk penambahan pejantan bull) 22. Pengembangan
Kambing
Saburai
(untuk
penambahan
pejantan dan betina boer). 23. Pengembangan Kawasan Agropolitan 24. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam rangka
penguatan
perekonomian
dan
penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran 25. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan 26. Peningkatan
nilai
tambah,
daya
saing,
industri
prasarana
dan
hilir,
pemasaran dan ekspor hasil pertanian 27. Penyediaan
dan
pengembangan
sarana
pertanian 28. Program Peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan 29. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 30. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan 31. Pemberdayaan Kelembagaan Petani 32. Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 33. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 34. Peningkatan Dukungan Sarana-Prasarana Dan Pembiayaan Penyuluhan Pertanian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
119
35. Revitalisasi Koperasi 36. Pengembangan kompetensi inti daerah 37. Pengembangan industri kreatif 38. Pengembangan klaster industri dan one village one product (OVOP) 39. Fasilitasi Pengembangan kawasan ekonomi khusus 40. Pengembangan Ekspor Daerah 41. Peningkatan Perlindungan Konsumen melalui Pembentukan BPSK dan Pengembangan Laboratorium Kemetrologian 42. Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Daerah 43. Pengembangan
Perdagangan
yang
bernilai
tambah
dan
berkelanjutan serta peningkatan daya saing 44. Penguatan kelembagaan, Peningkatan SDM dan penguatan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM 45. Pengembangan
Pasar
Lelang
daerah
bersinergi
dengan
kawasan terminal agrobisnis. 46. Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan 47. Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM 48. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM 49. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM 50. Perlindungan konsumen, tertib niaga dan kemetrologian 51. Peningkatan dan Penggunaan Produk dalam Negeri 52. Peningkatan
daya
saing
melalui
diversifikasi
dan
peningkatan mutu produk dan Pengembangan sentra industri potensial 53. Pembuatan Feasibility Study Industry Hilir berbasis bahan mentah Singkong Lampung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
120
54. Penyusunan Feasibility Study Industry Pariwisata Bahari dan Kuliner di Kota Bandar Lampung 55. Pembuatan Buku Profil dan Produk Unggulan Lampung 56. Pembuatan Sistem Informasi dan Warta Penanaman Modal 57. Pembuatan
Peta
Sebagai
Media
Informasi
Investasi
Terpercaya. 58. Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah 59. Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 60. Promosi Pariwisata dalam dan luar negeri 61. Pengembangan Obyek Wisata Teluk Kiluan, Pengembangan Pulau
Sebesi,
Pengembangan
Pantai
Tanjung
Setia,
Pengembangan Taman Nasional Way Kambas, Pengembangan Kawasan Wisata Menara Siger, Pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai Etalase Budaya Lampung 62. Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Berbasis Masyarakat 63. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 64. Program
pembinaan
dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan 65. Program penelitian dan pengembangan sumber potensi dan pemanfaatan energi terbarukan dan energi alternatif 66. Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Hasil Pertambangan dan Energi Pengembangan Wilayah/Kawasan, Tata Ruang, dan Konservasi 1. Penataan dan pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
121
2. Penataan dan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda (terintegrasi dengan Jembatan Selat Sunda) 3. Perencanaan dan penataan kawasan pesisir 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Lampung 5. Mitigasi dampak perubahan iklim global 6. Pengembangan agropolitan dan Minapolitan Pengembangan Lampung sebagai Centre of Excellence di Bidang Pendidikan dan Riset 1. Pembangunan
Institut
Teknologi
Sumatera
di
Provinsi
Lampung 2. Dukungan Kebijakan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Rencana Pengembangan Kawasan Teknopolitan 3. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Unggul Terpadu Bertaraf Internasional di Anak Tuha Lampung Tengah 4. Pengembangan pusat riset bidang agroindustri 5. Pengembangan pusat riset bidang energi baru terbarukan 6. Dukungan
pengembangan
sekolah-sekolah
unggulan
(SMK/SMA unggulan). Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Lampung 2. Dukungan terhadap pelaksanaan Kegiatan Proses Demokrasi di Provinsi Lampung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
122
