BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

KABUPATEN TEBO TAHUN 2005–2025

4.1

Visi Pembangunan Visi Pembangunan Kabupaten Tebo pada dasarnya merupakan

kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Tebo pada tahun 2025 mendatang. Visi yang disusun harus mengacu pada visi misi Pemerintah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005-2025. Disamping itu, penetapan

visi

memperhatikan

kondisi

dan

capaian

pembangunan

Kabupaten Tebo di seluruh bidang pembangunan, isu-isu strategis pembangunan di masa mendatang mendatang, serta aspirasi dan cita-cita masyarakat secara keseluruhan. Visi merupakan kondisi realistis yang diharapkan dan dapat dicapai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tebo.

Visi yang baik adalah visi yang dinyatakan secara ringkas, singkat tapi padat. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memudahkan terjadinya proses internalisasi yang menjadi pedoman dan semangat dalam setiap proses pembangunan yang saling terpadu dan menunjang antara kontribusi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan kondisi pembangunan Kabupaten Tebo di seluruh bidang beserta capaian dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tebo hingga tahun 2025 mendatang, mengacu kepada visi pembangunan nasional dan provinsi

Jambi, serta sejumlah isu strategis,

maka visi pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2005-2025 adalah :

KABUPATEN TEBO YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL DAN AMAN BERBASIS AGRIBISNIS (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)

Kata maju dalam pernyataan visi didefinisikan dalam maknanya yang luas. Kemajuan

tercipta pada berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi,

sosial, politik dan kelembagaan. Kemajuan tidak hanya bersifat fisik namun juga non-fisik, serta kuantitatif maupun kualitatif. Maju secara ekonomi BAB IV

1

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Mengingat sebagian besar masyarakat berlokasi di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian, pembangunan pedesaan dan sektor pertanian menjadi strategi dan prioritas kebijakan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai oleh struktur pasar yang sehat dan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatnya keberdayaan dan kontribusi ekonomi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Meningkatnya aksesibilitas UMKM pada kredit investasi dari lembaga keuangan formal dan bertumbuhnya lembaga keuangan mikro dan bank perkreditan rakyat.

Kemajuan ekonomi ditandai pula oleh proses transformasi struktural bertahap, terarah dan mantap. Hal ini tercapai dengan pertumbuhan yang terjadi pada berbagai sektor terutama pada kegiatan multisektoral yang keterkaitannya terkuat. Suatu pertumbuhan yang berbasis luas, terjadi pada sektor-sektor ekonomi unggulan, baik pada pertanian, industri maupun jasa, serta pada setiap sub-sub sektor. Transformasi struktural berlangsung melalui modernisasi dan adopsi teknologi, diversifikasi dan pendalaman sektoral yang menciptakan modernisasi pertanian, transformasi industri dan percepatan sektor utilitas dan jasa.

Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal, tidak hanya potensi daratan, namun sesuai dengan kondisi Kabupaten Tebo, yaitu potensi perairan atau hidrologi seperti sungai, danau, air terjun dan sebagainya. Kemajuan

ekonomi

sebagai daerah

berbasis pertanian

diindikasikan dengan penciptaan diversifikasi pada berbagai kegiatan dan hasil pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah dari guncangan eksternal, baik ketidakstabilan harga maupun gejolak penawaran.

Pertumbuhan yang berkualitas mengandung arti bahwa pembangunan berlangsung

secara berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan

memiliki perspektif jangka panjang yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan BAB IV

2

RPJPD 2005-2025


diarahkan pada peningkatan cadangan sumber daya alam dengan melakukan kegiatan yang ramah lingkungan, memperhatikan kelestariannya, serta upaya-upaya pemulihan dan perbaikan kualitas lingkungan yang telah rusak.

Pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau atau berwawasan lingkungan. Prinsip keberlanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang ditandai oleh meningkatnya kesadaran dan tindakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan upaya pelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan berkembanganya pemanfaatan sumberdaya terbarukan. keberlanjutan dilakukan pula dengan kemitraan berbagai pihak, masyarakat daerah, nasional dan internasional serta dunia usaha baik domestik maupun internasional dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, pengurangan efek rumah kaca, meningkatkan fungsi dan melestarikan kawasan hutan lindung dan menjaga keanakeragaman hayati.

Kemajuan secara sosial diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia secara fisik diindikasikan oleh meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tujuannya untuk membentuk manusia yang berpengetahuan, cerdas dan sehat. Secara non-fisik, kualitas sumber daya manusia ditandai dengan sikap mentalnya yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, karakter, kepribadian dan berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang melingkupi ranah kognisi, afeksi dan psikomotorik yang menciptakan satu kesatuan antara keyakinan agama, pengetahuan, pemahaman dan tindakan.

Peningkatan kesehatan diartikan tidak hanya sekedar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik, namun kesehatan yang diartikan sebagai kesatuan antara kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Kemajuan kesehatan ditandai dengan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan paradigma sehat yang lebih mengutamakan pendekatan promotif dan preventif (pencegahan) daripada kuratif (pengobatan).

Kemajuan pada bidang kesehatan terkait pula dengan aspek kependudukan yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran tentang keluarga berencana, usia harapan hidup yang lebih tinggi dan pelayanan kesehatan BAB IV

3

RPJPD 2005-2025


dasar yang lebih baik bagi semua penduduk termasuk bagi bayi, anak balita, penyandang kecacatan, serta penduduk lanjut usia.

Pada aspek non-fisik, kemajuan sosial dari kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya harkat dan martabat manusia melalui pengurangan tingkat pengangguran atau meluasnya kesempatan kerja. Diikuti oleh meningkatnya keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang diindikasikan oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Kemajuan

daerah ditunjukkan pula oleh sistem dan kelembagaan

politik dan hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berjalan secara baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan hukum, baik formal maupun non-formal, yang disepakati dan dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan. Kelembagaan politik dan kemasyarakatan yang maju ditandai oleh berjalannya demokrasi yang sesuai dengan budaya dan latarbelakang sejarah masyarakat Kabupaten Tebo. Masyarakat demokratis lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat

bersamaan

dengan

berjalannya

mekanisme

koreksi

dan

penyeimbang (check and balances) diantara kelembagaan politik, serta sikap terbuka, toleran, santun dalam menyampaikan pendapat maupun terhadap perbedaan pendapat. Masyarakat yang maju secara politik ditandai oleh partisipasi politik yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan bersama dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan.

Kata “Berbudaya” pada visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo didasari pada falsafah dasar yang menjadi tujuan inti pembangunan. Diantara tiga nilai inti pembangunan yaitu jati diri atau menjadi diri sendiri. Proses pembangunan yang dijalankan sesuai dengan jati diri, identitas dan budaya

masyarakat

setempat

telah

diyakini

mampu

menciptakan

pembangunan yang kokoh. Berbudaya bermakna menjadikan proses pembangunan di Kabupaten Tebo sesuai dengan budaya masyarakatnya (pembangunan berkarakter). Pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal menjadikan masyarakat sebagai faktor utama pembangunan, sehingga tidak mengalami keterasingan dalam proses pembangunan mereka sendiri.

BAB IV

4

RPJPD 2005-2025


Penggunaan kata berbudaya menjadikan proses pembangunan di Kabupaten Tebo sangat memperhatikan pengayaan nilai budaya sebagai bagian dari tujuan inti pembangunan. Proses pembangunan menjadi satupadu dengan sistem sosial budaya masyarakat tersebut. Berkaitan dengan kemajuan yang berbudaya, kemajuan dicapai dengan berlandaskan dan semakin memperkuat dan mengakui nilai budaya yang dijalani oleh masyarakat Kabupaten Tebo.

Alasan historis semakin mendukung untuk memperkuat Kabupaten Tebo sebagai daerah yang berbudaya. Kabupaten Tebo meskipun memiliki usia administratif tergolong muda, sejak 1999. Namun sesungguhnya memiliki umur sejarah yang sangat tua. Sejarah dan budaya Kabupaten Tebo tergolong kaya. Kabupaten Tebo merupakan tempat Sultan Thaha Syaifuddin menjejakkan kakinya pertama kali di tanah Jambi. Di Kabupaten Tebo ini pula pahlawan nasional tersebut dikebumikan. Kekayaan historis kebudayaan Tebo beiririsan pula dengan keberadaan Sungai Batanghari sebagai jalur transportasi utama dan pusat kegiatan sosial ekonomi pada masa lalu. Kabupaten

Tebo merupakan perlintasan utama sehingga

diperkaya oleh budaya dari Kerajaan Melayu Jambi, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Dharmasraya, dan Kerajaan Minangkabau. Akar sejarah yang kaya dan keunggulan kebudayaan pada masa lampau ini dapat menjadi sumber motivasi untuk membangkitkan kejayaan dan mencapai keunggulan Kabupaten Tebo di masa mendatang.

Kata Berbudaya memuat pula perspektif masa mendatang. Era globalisasi

tidak

hanya

dicirikan

oleh

perdagangan

bebas,

namun

berkonsekuensi pula pada pertukaran bebas nilai-nilai budaya antar masyarakat yang berlangsung secara internasional. Pertukaran budaya ini tidak sepenuhnya cocok. Bahkan kerapkali yang terjadi adalah benturan budaya antara budaya asing dan budaya lokal yang dapat mengganggu harmonisasi sosial. Penguatan budaya lokal menjadi penting agar tidak terkikis oleh budaya asing yang menjadikan pembangunan daerah kehilangan jati dirinya sendiri dan generasi sekarang dan mendatang tercerabut dari identitas budayanya (lost generation). Dengan demikian diharapkan terjadi interaksi dan integrasi

budaya daripada saling

meniadakan antara budaya lokal dan budaya asing guna pengayaan budaya yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan bangsa. BAB IV

5

RPJPD 2005-2025


Pembangunan yang berbudaya dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal baik secara simbolik maupun substantif. Pengakuan simbolis tampak dalam tata ruang dan arsitektur bangunan, seremonial pemerintahan, dan apresiasi seni budaya daerah. Pengakuan

atas

budaya

lokal

dilakukan

secara

menerapkan semangat kerjasama, musyawarah,

substantif dengan

persaudaraan, dan nilai

budaya lainnya sebagaimana diantaranya tercermin dari seloko bahkan menjadi semboyan dalam logo daerah: “seentak galah, serengkuh dayung”. Penguatan budaya ditandai oleh meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguatan budaya ini dilakukan melalui pendidikan jalur pendidikan formal maupun

pendidikan

non-formal

dengan

memperkenalkan

dan

menyebarluaskan nilai-nilai budaya kepada orangtua, tokoh masyarakat, pemuka adat sehingga terjadi penanaman nilai-nilai budaya oleh keluarga, masyarakat dan lembaga adat.

Berbudaya bermakna bahwa proses pembangunan mengakui peran penting dari stok modal sosial bersamaan dengan modal uang, modal manusia maupun modal alam. Masyarakat yang berbudaya ditandai oleh terciptanya kerukunan dengan tumbuhnya sikap toleransi dan saling menghargai atas perbedaan suku, agama maupun ras. Perbedaan tersebut justru lebih dipandang sebagai kekayaaan daripada sumber pertentangan.

Berbudaya ditandai pula oleh meningkatnya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Institusi formal dan formal menjadi wadah bagi terjadinya tumbuhnya modal sosial. Meningkatnya rasa saling mempercayai diantara warga

(trust)

mampu

meminimalisir

konflik

horizontal

dan

vertikal.

Pembangunan dapat semakin efektif bila berkembang budaya saling membantu

diantara

masyarakat

yang

diindikasikan

oleh

tingkat

kedermawanan (filantropi) untuk mengatasi masalah-masalah sosial melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, jaminan kematian, dan instrumen sosial-agama lainnya.

Kata “sejahtera” merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan dasar manusia atau terhindar dari masalah kemiskinan dalam maknanya yang luas. Kesejahteraan ekonomi ditandai oleh menurunnya tingkat kemiskinan BAB IV

6

RPJPD 2005-2025


absolut yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi ditunjukkan pula oleh tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber penghidupan bagi penduduk yang bekerja. Perluasan kesempatan kerja dan kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai produsen merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam proses pembangunan. Kesejahteraan ekonomi ditandai pula oleh ketersediaan pilihan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Frasa kesejahteraan mencakupi pula terpenuhinya kebutuhan papan atau perumahan yang layak bagi semua masyarakat. Kepemilikan rumah yang layak ditandai oleh berfungsinya rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan tenteram bagi setiap anggota keluarga. Hal ini tercapai dengan kualitas bangunan berupa lantai, dinding, atap, sanitasi yang memadai. Diikuti pula dengan kondisi rumah yang memungkinkan bagi tumbuhnya perilaku dan hubungan antar anggota rumah tangga yang harmonis dan rukun serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

Pemerintah daerah turut berperan dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Peran dan tanggungjawab pemerintah muncul manakala masyarakat secara alamiah belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Untuk itu pemerintah memiliki tugas dan fungsi penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah

melakukan

fungsi

pengayoman

dengan

pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar, orang jompo, penyandang masalah kecacatan. Sebagaimana peran dan fungsi ini menjadi bagian dari amanat konstitusi.

Fungsi pemerintah daerah bagi kesejahteraan sosial ditunjukkan dengan penyediaan jaminan sosial dan penyediaan layanan publik khusus melalui

jaminan

kesehatan

daerah maupun

pendidikan, penyediaan

perumahan yang layak dan terjangkau, perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan layanan terpadu bagi kesehatan ibu, bayi, balita serta orang jompo, termasuk bagi komunitas masyarakat terpencil.

Kata adil mencerminkan keinginan yang kuat terhadap pengetahuan, ketaatan dan kesadaran hukum yang tinggi oleh masyarakat, pengusaha, BAB IV

7

RPJPD 2005-2025


pemerintah pada seluruh sektor kehidupan. Proses pembangunan yang adil menempatkan secara tepat dan seimbang tuntutan pemenuhan hak dengan pelaksanaan kewajiban. Rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan memiliki hak dalam proses pembangunan, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada saat bersamaan, pembangunan berlangsung atas supremasi hukum untuk mendasarkan tindakan dan sikap yang sesuai dengan hukum dan aturan serta mematuhi dan taat kepada hukum yang berlaku.

Proses pembangunan ditandai dengan meningkatnya hukum

dan

perlindungan

terhadap

hak

azasi

kepastian

manusia,

termasuk

perlindungan atas agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Supremasi hukum menjadi prasyarat bagi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan ketentraman sosial yang ditandai oleh menurunnya tindak kriminalitas, pelanggaran, dan segala bentuk tindakan melawan hukum. Aspek non-fisik dan

kualitatif

dari

kemajuan

ditunjukkan

oleh

adanya

perubahan

kelembagaan yaitu menyangkut tata nilai, aturan, norma, baik yang formal maun non-formal sebagai kesepakatan sosial yang dipedomani dalam mengatur interaksi sosial ekonomi antarpelaku pembangunan.

Pemenuhan rasa keadilan secara hukum beriringan dengan keadilan secara ekonomi. Rakyat mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi

sosial,

ekonomi

dan

politik.

Keadilan

secara

ekonomi

menunjukkan kesempatan dalam pemenuhan hak ekonomi meningkatkan taraf kehidupannya

melalui

kesempatan berusaha

dan

memperoleh

pekerjaan. Hak sosial masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan sosial, berupa pendidikan dan kesehatan dan perlindungan keamanan. Hak politik masyarakat sebagai warganegara yaitu adanya kesempatan mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan dan mempertahankan negara, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Pembangunan untuk membentuk masyarakat yang adil berarti mengurangi bahkan menghapuskan segala bentuk diskriminasi, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Keadilan terjadi pula antargenerasi. Keadilan dengan perspektif jangka panjang ini bermakna pembangunan dipahami sebagai kesetaraan BAB IV

8

RPJPD 2005-2025


antar generasi yang hanya mungkin dicapai dengan menghadirkan kesetaraan sosial pada saat ini. Aktivitas pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sosial oleh satu atau beberapa kelompok tidak mengorbankan harkat dan martabat yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lainnya yang hidup dan tinggal di wilayah lainnya. Pelaksanaan dan hasil pembangunan kemampuannya

berlanjut

tanpa

batas

menyeimbangkan

dalam

dimensi

kepentingan

waktu

berbagai

karena

kelompok

masyarakat, baik pada generasi pada suatu kurun waktu yang sama maupun diantara generasi lintas waktu.

Rasa aman telah menjadi tujuan dasar pembangunan dan menjadi kebutuhan dasar setiap rakyat. Aman berarti adanya perlindungan dan jaminan yang memberikan kebebasan dari ketakutan dan kegelisahan. Aman adalah ketenangan dan ketentraman tanpa merasakan adanya ancaman terhadap timbulnya situasi yang tidak stabil dan kacau. Keamanan dalam artinya yang luas berupa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia secara materi dalam bidang ekonomi. Pengentasan kemiskinan,

dan

pemerataan pembangunan dan keadilan hukum adalah pilar penting untuk menciptakan keamanan. Dalam hal ini, keamanan mencakup aspek-aspek materi, kejiwaan dan rohani berupa perlindungan atas jiwa, harta, akal dan keturunan dari berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Kemananan dicapai dengan memperkuat tugas dan fungsi dasar pemerintah untuk memberikan perlindungan, pencegahan, penyelesaian dan penindakan atas berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum. Keamanan sebagai kebutuhan mendesak setiap rakyat menghendaki terbentuknya dan berlangsung sistem keamanan yang dilaksanakan terpadu dengan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Menjadi Daerah agribisnis didasarkan atas kondisi faktual Kabupaten Tebo yang memiliki struktur ekonomi agraris yang kuat. Karena itu, penguatan basis ekonomi agraris perlu terus dilakukan dengan melakukan modernisasi melalui adopsi teknologi pertanian tepat guna dan melakukan diversifikasi kegiatan pertanian. Pengembangan kegiatan dan produksi pertanian diartikan dalam definisi yang luas, mencakup perkebunan, tanaman pangan, holtikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan sesuai potensi dan keunggulan setiap wilayah hingga unit pemerintahan terkecil dan prospek sosial-ekonomi dengan mewujudkan desa atau sentra produksi maupun industri pertanian yang membentuk kawasan agropolitan. BAB IV

9

RPJPD 2005-2025


Pondasi struktur ekonomi agraris yang kuat dan berbasis luas tersebut menjadi pijakan bagi perluasan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya meliputi industri, utilitas, perdagangan dan jasa-jasa. Makna menjadi daerah agrobnisnis memuat upaya untuk membangun keterkaitan ke depan (forward linkages) antara kegiatan dan produksi pertanian dengan pengembangan jasa-jasa

pendukung

bagi

sektor

pertanian

meliputi

perdagangan,

transportasi, jasa keuangan, jasa pemerintahan. Dalam makna agribisnis tercakup pula didalamnya sub sistem agroindustri berupa proses produksi dan kegiatan industri yang mengolah hasil pertanian dan mengembangkan industri dengan input yang lebih banyak berasal dari output pertanian. Pada saat bersamaan, modernisasi pertanian menciptakan keterkaitan ke belakang (backward linkage) dengan sektor perdagangan dan indutri yang menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana produksi pertanian.

Visi menjadi daerah agribisnis menegaskan komitmen berbagai pemangku kepentingan untuk berperan serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan memperluas kesempatan kerja. Peningkatan nilai tambah adalah sarana untuk mencapai tujuan utama berupa kesejahteraan masyarakat, baik petani, pengusaha dan pengolah hasil pertanian, dan penyedia jasa pendukung bagi kegiatan pertanian. Visi untuk menjadi daerah agribisnis menghendaki daya dukung infrastruktur sosial dan ekonomi. Peningkatan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi, mulai dari jalan, jembatan, dan terminal sebagai infrastruktur yang telah ada maupun rel kereta api, pelabuhan udara, hingga dermaga sungai (water ways) yang sangat potensial berkembang dimasa mendatang. Tak kalah pentingnya, penyediaan infrastrutkur ekonomi diantaranya pasar dan toko maupun infrastrukutur sosial berupa jaringan listrik,

telekomunikasi dan

informasi, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan persampahan.

3.2. Misi Pembangunan Visi pembangunan dicapai dengan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Tebo, yaitu: 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas, BAB IV

10

RPJPD 2005-2025


sehat, dan terampil. Misi ini dicapai melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara

kerukunan

internal

dan

antarumat

beragama,

mengembangkan modal sosial melalui peningkatan interaksi lintas budaya yang meningkatkan sikap toleransi dan saling memahami, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal bagi tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan kebanggaan terhadap jati diri budaya sebagai masyarakat Kabupaten Tebo. Sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan cerdas dicapai dengan memperluas akses, meningkatkan kualitas serta tata kelola sistem pendidikan di daerah; mengembangkan dan memperluas pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi dan merata di berbagai daerah dan masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis yang memadai, dan tata kelola kebijakan kesehatan yang baik. Kualitas sumber daya manusia mencakup pula perubahan sikap mental, keahlian dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan.

2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Misi ini dicapai dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komparatif masing-masing wilayah pada sektor pertanian;

meningkatkan

penguasaan

dan

pemanfaatan

ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan modernisasi pertanian dan agroindustri

yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;

mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis; mengarahkan proses transformasi struktural secara bertahap, terarah dan mantap pada berbagai sektor ekonomi dan diantara sub sektor ekonomi; memberdayakan dan memperkuat kelembagaan UMKM dan koperasi

serta

pembangunan

daerah

pedesaan;

mendorong

kewirausahaan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan menciptakan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam perizinan dan investasi; mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

yang

berwawasan

lingkungan

dengan

menjaga

BAB IV

11

RPJPD 2005-2025


keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi;

mendorong tumbuhnya

konservasi dan pemulihan lingkungan untuk menciptakan keindahan dan mendukung kualitas dan kenyamanan kehidupan.

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur untuk meningkat kualitas kehidupan masyarakat dan menunjang aktifitas sosial ekonomi; mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan infrastruktur antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; mempertimbangkan prioritas penyediaan infrastruktur bagi pusat pertumbuhan dan daerah terpencil; serta menyediakan berbagai infrastruktur ekonomi dan sosial berupa transportasi, energi dan listrik, perdagangan, air bersih, pemukiman dan perumahan.

4. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram dengan memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; melakukan reformasi struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; meningkatkan dan mengembangkan sistem keamanan berbasis partisipasi masyarakat. 5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender.

BAB IV

12

RPJPD 2005-2025 6.

Mewujudkan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO tata

kelola

meningkatkan profesionalisme

pemerintahan

yang

baik

dengan

penyelenggara pemerintahan melalui

pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur; mengembangkan sistem manajemen pelayanan kepada masyarakat yang terbuka, bertanggungjawab, dan efisien dan efektif; meningkatkan kapasitas aparatur untuk menjalankan fungsi berdasarkan kepastian hukum diikuti oleh pengawasan dan penindakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan penyalahgunaan wewenang; tumbuhnya

partisipasi

masyarakat

untuk

terlibat

mendorong

dalam

proses

perumusan kebijakan publik; menjaga dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah; mengembangkan sistem informasi keuangan publik yang terbuka dan bertanggungjawab; berkembangnya sistem manajemen sumber daya aparatur yang sesuai dengan dinamika, keahlian dan kebutuhan

serta berkembangnya sistem reward and

punishment.

BAB IV

13

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN

Recommend Documents