VISI – MISI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 – 2018
Visi “Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera” Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut: Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya kebutuhan secara utuh dan menyeluruh/merata dalam arti adil, baik secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman tentram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya,
ancaman
dan
gangguan,
baik
lokal,
regional,
nasional
maupun
internasional. Tentram mengandung makna tidak ada rasa takut dan khawatir. Damai mengandung makna tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum. Selain itu, sejahtera lahir dan batin juga dapat dijabarkan mengandung unsur-unsur religius, maju dan adil. Religius mengandung makna bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan beribadah sesuai agamnya dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang. Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujdukan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Adil mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan.
Pembangunan haruslah
dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan
pembangunan di daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman. Keseluruhan aspek tersebut di atas saling memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam rangka perwujudan Kudus yang semakin sejahtera. Dengan demikian, keberhasilan mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera dapat diukur dengan berbagai indikator yang jelas dan terukur serta konsisten dalam rangka mempertajam visi dan misi yang telah ditetapkan.
Misi Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018:
1. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektorsektor produktif UMKM menjadi prioritas mengingat peran yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja, dengan sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan, permodalan
dan
SDM
UMKM
serta
akses
pasar
produk
UMKM.
Dengan
pemberdayaan UMKM dan koperasi, maka perekonomian akan semakin tumbuh. Berbagai
permasalahan
dalam
pemberdayaan
UMKM
adalah
terbatasnya
penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan, rendahnya kemampuan SDM, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan dari segi penguasaan teknologi dan informasi. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
2. mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi infrastruktur dan fasilitas
pendidikan
sehingga
lebih
meningkatkan
kapasitas
daya
tampung
pendidikan (formal dan non formal), dengan sasaran peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan, penataan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di samping itu, juga diupayakan terus-menerus perbaikan kualitas pendidikan dengan daya jangkau yang luas, tenaga kependidikan yang berkualitas, dan penataan sistem kependidikan yang efektif serta efisien.
3. tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.
Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang murah, terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat, serta keluarga kecil, sejahtera dan berkualitas. Upaya ini ditempuh dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Dalam rangka meringankan beban masyarakat terkait pelayanan dasar di puskesmas khususnya bagi masyarakat yang tidak tercantum atau tidak memiliki jaminan kesehatan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah maupun pihak ketiga, maka dibebaskan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya. Disamping itu, peningkatan derajad kesehatan masyarakat juga memasukkan unsur pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana, sehingga generasi yang akan datang lebih meningkat kualitasnya.
4. perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan pertumbuhan sektor industri, perlindungan tenaga kerja dan investasi. Perlindungan usaha ditujukan untuk membantu unit-unit usaha, khususnya dalam mempertahankan produknya untuk lebih menjamin kepastian hukum, baik dalam berproduksi maupun dalam pemasaran. Pemodal (investor) senantiasa ingin mendapatkan kepastian dan ketepatan waktu dari berbagai proses yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintahan di daerah. Untuk itu keterbukaan, kepastian, ketepatan tindak, ketepatan waktu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah juga akan menjadi prasyarat utama akan datangnya pemodal ke daerah. Peningkatan investasi akan memperluas lapangan kerja, diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur maupun setengah penganggur, dan kesenjangan produktivitas antar sektor. Dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun informal, di pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, akan mengurangi jumlah penduduk miskin.
5. meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Berbagai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah diharapkan daerah semakin berperan dalam menciptakan iklim yang menunjang tumbuh-kembangnya kegiatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja sektor pariwisata, perdagangan, keuangan dan sektor ekonomi lainnya serta pemanfaatan potensi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Prakarsa dan kreativitas penyelenggara pemerintahan di daerah diharapkan semakin meningkat. Lebih jauh lagi, perlu reposisi penyelenggaraan pemerintah daerah dari penyedia (provider) menjadi
regulator,
fasilitator,
motivator,
dan
katalisator
segenap
kegiatan
perekonomian di daerah. Pemerintah daerah juga harus menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya jiwa wiraswasta dan wirausaha warganya. Potensi daerah
yang bersifat unggulan prioritas (pakaian, makanan, rokok, handycraft) untuk didorong pemasarannya. Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat akan terus ditingkatkan pengembangan pertanian yang berkelanjutan.
6. pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pada hakikatnya keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah bisa diukur dengan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Kudus untuk 5 (lima) tahun ke depan 2013-2018 akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan serta pengelolaan manajemen transportasi untuk membuka akses antar wilayah dan simpul-simpul perekonomian. Di samping itu pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta pengelolaan pertanahan. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang wilayah, peningkatan pelestarian lingkungan hidup, manajemen persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam.
7. perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good
and Clean Governance), maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah serta didasari rasa aman, tenteram, dan damai di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditempuh adanya langkah-langkah peningkatan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur daerah
secara berkesinambungan dan terarah, pelaksanakan pengawasan melekat dan fungsional secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel, dan pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
8. mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial Masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial merupakan syarat mutlak dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Kudus. Untuk mewujudkan masyarakat dimaksud antara lain dengan peningkatan keimanan umat
beragama,
pemenuhan
sarana
dan
prasarana
ibadah,
peningkatan
pengamalan ajaran/nilai agama, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta tolerasi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan
tercipta
ketentraman
dan
kedamaian
dalam
masyarakat
yang
akan
mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah. Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis sebagai kader penerus pemimpin bangsa dan pelaku pembangunan masa depan. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era globalisasi. Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta yang terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi
serta kearifan lokal. Di samping itu juga dilaksanakan peningkatan kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya, peran generasi muda dalam pembangunan, percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan peningkatan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak.
Sumber : BAB V RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018
