VISI DAN MISI KABUPATEN BANDUNG Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan), Berlandaskan Iman dan Taqwa serta Melestarikan Budaya Sunda; 3. Memantapkan Pembangunan Perdesaan; 4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah; 5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah; 6. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing; 7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Drs. INDRA RESPATI Pembina, IV/a NIP. 19701201 199203 1 003
KASUBAG KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
KASUBAG BINA PERANGKAT DAERAH
KASUBAG PERTANAHAN
GUGUM GUMILAR, S.STP., M.Si Penata Tk. I, III/d NIP. 19800110 199810 1 001
YESSI SAMSIAH, S.STP Penata Tk. I, III/d NIP. 19770925 199602 2 001
RAHMAT HIDAYAT, S.STP Penata III/c NIP. 19830117 200112 1 002
JABATAN FUNGSIONAL UMUM : 1. IMAS YENI HARTINI NIP. 19611231 198503 2 045, III/b 2. RUDHIAWAN, S.IP NIP. 19781225 200901 2 012, III/b 3. NENENG HERMAWATI NIP. 19730815 200701 2 012, II/b 4. DEDY ROHANDY NIP. 19730504 200701 1 007, II/b 5. WAWAN SOBARWAN NIP. 19730913 200901 1 002, I/b
JABATAN FUNGSIONAL UMUM : 1. ONI HAERONI, S,IP NIP. 19820224 200901 1 003, III/b 2. BENI BUDIMAN, BA NIP. 19640424 198503 1 005, III/a 3. REVITA ARDYANI, S.STP.,MP NIP. 19820113 2000012 2 002, III/c 4. HEGU SAEPUL HEMZAH, S.IP NIP. 19781004 201001 1 006, III/b 5. SAMSI MUSLIM NIP. 19740410 200801 1 007, II/b
JABATAN FUNGSIONAL UMUM : 1. Hj. DARYATI RATNA J, S.Sos NIP. 19750715 200701 2 013, III/c 2. AGUNG KURNIAWAN, S.STP NIP. 19891116 201010 1 003, III/a 3. ASEP HIDAYAH,S.Sos NIP. 19750216 200801 1 007, II/b 4. EUIS ISNAENI NIP. 19690224 200701 2 004, II/b
PROFIL KARYAWAN/I BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Drs. INDRA RESPATI Pembina, IV/a NIP. 19701201 199203 1 003
Kasubag Bina Perangkat Daerah
Kasubag Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
Kasubag Pertanahan
YESSI SAMSIAH, S.STP Penata Tk. I, III/d NIP. 19770925 199602 2 001
GUGUM GUMILAR, S.STP., M.Si Penata Tk. I, III/d NIP. 19800110 199810 1 001
RAHMAT HIDAYAT, S.STP Penata III/c NIP. 19830117 200112 1 002
JFU. SUBAG BINA PERANGKAT DAERAH REVITA ARDYANI, S.STP.,MP Penata, III/c NIP. 19820113 2000012 2 002
JFU. PENGELOLA DATA PENYELENGGARAAN KECAMATAN & KELURAHAN SAMSI MUSLIM Pengatur Muda Tk. I, II/c NIP. 19740410 200801 1 007
JFU. PENGELOLA PEMBINAAN PENGADMINISTRASIAN KEC/KEL ONI HAERONI, S.IP Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 19820224 200901 1 003
JFU. SUBAG BINA PERANGKAT DAERAH HEGU SAEFUL HEMZAH, S.IP Penata Muda Tk. I, III/b NIP. NIP. 19781004 201001 1 006
JFU. MONITORING & EVALUASI BENI BUDIMAN, BA Penata Muda, III/a NIP. 19640424 198503 1 005
JFU. PENGELOLA PERMASALAHAN PERTANAHAN Hj. DARYATI RATNA J, S.Sos Penata, III/c NIP. NIP. 19750715 200701 2 013
JFU. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ASEP HIDAYAH,S.Sos Pengatur, II/c NIP. 19750216 200801 1 007
JFU. ANALIS KEBIJAKAN AGUNG KURNIAWAN, S.STP Penata Muda, III/a NIP. 19891116 201010 1 003
JFU. PENGADMINISTRASI PERTANAHAN EUIS ISNAENI Pengatur Muda Tk. I, II/b NIP. 19690224 200701 2 004
JFU. PENGELOLA IT/ DOKUMENTASI PUBLIK RUDHIAWAN, S.IP Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 19781225 200901 2 012
JFU. PENGADMINISTRASI UMUM IMAS YENI HARTINI Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 19611231 198503 2 045
JFU. PENGADMINISTRASI SURAT & ARSIP DEDY ROHANDI Pengatur, II/c NIP. 19730504 200701 1 013
JFU. PENDISTRIBUSI SURAT WAWAN SOBARWAN Juru Muda Tk. I, I/b NIP. 19730913 200901 1 002
JFU. PENGURUS BARANG NENENG HERMAWATI Pengatur. I, III/c NIP. 19730815 200701 2 012
Kepala Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :
penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan
pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan
pengkoordinasian dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan
pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan
Kepala Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :
penyelenggaraan pembinaan administratif fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan
penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan
TUGAS DAN FUNGSI 1.Sub Bagian Bina Perangkat Darah Sub Bagian Bina Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang faslitasi dan pembinaan perangkat daerah. penyusunan perencanaan teknis operasional faslitasi dan pembinaan perangkat daerah; Penyusunan rumusan kebijakan teknis failitasi dan pembinaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyakatan ; Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah; Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan kecamatan dan kelurahan; Pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan dengan perangkat daerah; Pengkoordinasian pelayanan umum lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; Pengkoordinasian penyusunan LPPD Pemerintah Daerah; Pelaksanaan penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; Pelaksanaan publikasi LPPD kepada masyarakat; Pelaksanaan pengolahan data base LPPD pemerintah daerah; Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan umum Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan yang meliputi pembinaan teknis fungsional aparatur dan fasilitasi dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan/kelurahan;
TUGAS DAN FUNGSI 2.Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga. Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembentukan dan keikutsertaan dalam asosiasi daerah/ badan kerjasama daerah ; Pelaksanaan fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Pelaksanaan fasilitasi penyusunan LKPJ Bupati; Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota; Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi;penyusunan perumusan kebijakan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi; Pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi bagian; Pelaksanaan tugas kedinasan lain lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga.
TUGAS DAN FUNGSI 3.Sub Bagian Pertanahan Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah. . Penyusunan perencanaan teknis operasional fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah; Pengkoordinasian pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Pasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sesuai denga ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Pengkoordinasian penetapan subjek dan obyek tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Fasilitasi penetapan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas daerah kabupaten;
TUGAS DAN FUNGSI 3.Sub Bagian Pertanahan Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah. . Penyusunan perencanaan teknis operasional fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah; Pengkoordinasian pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Pasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sesuai denga ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Pengkoordinasian penetapan subjek dan obyek tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Fasilitasi penetapan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas daerah kabupaten;
3.Sub Bagian Pertanahan .
Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah; Pelaksanaan perubahan batas nama dan pemindahan ibukota daerah ; Perumusan kebijakan penetapan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan; Perumusan kebijakan penetapan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai topomini dan pemetaan wilayah; Pengelolaan topomini dan pemetaan skala kabupaten; Inventarisasi dan laporan topomini dan pemetaan skala kabupaten; Perumusan kebijakan penetapan pengembangan wilayah perbatasan; Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan; Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan; Inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta; Pelaksanaan pemetaan luas wilayah sesuai pembentukanya; Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah
