VISI, MISI DAN TUJUAN VISI Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP No. 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder/stakeholdernya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi BPKP sebagai berikut:
VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu: 1. Auditor Presiden 2. Responsif 3. Interaktif 4. Terpercaya 5. Akuntabilitas Keuangan Negara 6. Berkualitas
MISI Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup
penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:
MISI 1. Meningkatkan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung Tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Nusa Tenggara Timur. 2. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah di Nusa Tenggara Timur. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Nusa Tenggara Timur. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah di Nusa Tenggara Timur
TUJUAN Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Keterkaitan antara tujuan-tujuan strategis tersebut digambarkan dalam peta strategi. Peta strategi berisi sekumpulan tujuan strategis yang saling terkait dan koheren serta mempunyai hubungan sebab – akibat (causal relationship) antar tujuan strategis tersebut. Peta strategi tersebut merupakan penjabaran hal-hal yang sifatnya strategis dan menjadi roadmap bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya. Peta strategi BPKP menggunakan empat perspektif yaitu: Manfaat bagi Stakeholder, Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa, Proses Internal, dan Pertumbuhan dan Pembelajaran.
Perspektif Manfaat bagi Stakeholder menjelaskan manfaat/nilai tambah yang dapat diberikan kepada stakeholder dari penugasan-penugasan yang dilakukan oleh BPKP. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis yang terdapat pada perspektif Manfaat bagi Stakeholder yaitu:
TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Tata pemerintahan yang baik yang Mencegah Fraud dan memudahkan pengungkapan Kasus Kerugian Keuangan Negara 2. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 3. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 4. Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/ pemerintah
STRATEGI DAN KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJ PROGRAM DA
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program yang dirancang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Program dan kegiatan yang disusun, juga menggambarkan pada domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building, Current Issues, Clearing House, dan Check and Balance.
INDIKATOR KINERJA Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama BPKP adalah sebagai berikut: TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKP NO
1
2
3
TARGET
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR HASIL
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan
2010
2014
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
70%
80%
Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan Menkeu
50%
70%
Persentase masukan yang direspon Presiden/ Pimpinan Kementerian/Lembaga
75%
80%
Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
75%
80%
Tingkat opini BPK terhadap LKPP
100%
100%
Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
70%
80%
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
50%
80%
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
50 IPD
70 IPD
KPI
35%
50%
BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
30%
50%
BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
40%
50%
Persentase penghematan biaya (cost dibandingkan dengan nilai yang diaudit
saving)
5%
10%
Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi
70%
80%
10
10
BUMN/BUMD/BUL/BLUD mendapat skor baik
IPP/IPD/BUMN/BUMD
yang
berisiko
GCG
atau
fraud
yang
NO
SASARAN STRATEGIS memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara
TARGET INDIKATOR HASIL 2010
2014
mengimplementasikan FCP
instansi
instansi
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan
10 instansi
10 instansi
Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi
80%
85%
Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
85%
85%
Hasil LHAI yang ditindaklanjuti oleh Instansi berwenang
20%
50%
Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar
80%
90%
Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
10%
10%
4
Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
20%
50%
5
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya-BPKP
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
70%
90%
Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi
7,2
7,5
Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA
85%
90%
Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
7,5
8,0
Persepsi publik yang positif terhadap BPKP
75%
80%
Indeks efektivitas pengelolaan aset
100%
100%
7,5
8,0
Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola sarpras
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET INDIKATOR HASIL 2010
2014
70%
80%
Pencapaian tata kelola APIP yang baik
20%
25%
Tingkat persepsi kepuasan Instansi Pemerintah atas auditor bersertifikat
7,0
8,0
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/ pemerintah
Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)
46%
70%
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)
49%
80%
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten
Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
70%
90%
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
82%
90%
Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor
60%
80%
Tingkat kepuasan penerima layanan
7,5
8,0
Persentase tindak Inspektorat BPKP
6
7
8
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
lanjut
hasil
pengawasan
Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang menggambarkan kaitan sebabakibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal dengan aspek ’pemasaran’ yang akan meningkatkan penerimaan (akseptansi) pihak eksternal atas peran dan fungsi BPKP. Seluruh indikator kinerja kegiatan-kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Perimbangan ini digambarkan dalam Peta Strategi. Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab-akibat antar indikator kinerja ini sama dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program
sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi, seluruh indikator kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada tiga perspektif di atasnya. Indikator kegiatan pada perspektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada dua perspektif di atasnya.
Lampiran Renstra /1 - 10
RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2014 TARGET INDIKATOR OUTCOME NO
PROGRAM
OUTCOME
URAIAN
TARGET INDIKATOR OUTPUT
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
KEGIATAN
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Pengawasan Intern akuntabilitas Keuangan Negara dan dan Pembinaan Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan
%
70
72
75
78
80
Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Perekonomian
LAP
6
7
8
9
10
%
50
55
60
65
70
Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
LAP
1
2
3
4
5
%
50
60
70
80
80
Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian
LAP
7
10
15
20
30
Pengawasan Proyek PHLN
atas
LAP
83
85
90
95
100
Pengawasan atas Penerimaan Negara - Bidang Perekonomian
LAP
1
2
3
4
5
%
70
74
76
78
80
Lampiran Renstra /2 - 10
TARGET INDIKATOR OUTCOME
TARGET INDIKATOR OUTPUT
NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
kualitas Meningkatnya K/L & penyelenggaraan yang Pemda pengawasan intern menyelenggarakan akuntabilitas SPIP sesuai keuangan ketentuan negara dan pembinaan yang berlaku penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
%
20
30
40
50
50
LAP
1
2
3
4
5
LAP
1
2
3
4
5
LAP
4
15
25
35
50
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam
Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders
%
50
60
70
80
80
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Pengawasan Lintas Sektoral - Bidang Polsoskam
LAP
20
40
60
80
100
Persentase masukan yang dimanfaatkan presiden
%
75
76
77
78
80
Pengawasan atas Permintaan Presiden - Bidang Polsoskam
LAP
1
5
10
15
20
Persentase Pengawasan Permintaan Stakeholders dijadikan Pengambilan Keputusan Stakeholders
%
50
60
70
80
80
Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
LAP
5
10
15
20
30
Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam Pengawasan atas Penerimaan Negara - Bidang Polsoskam
LAP
1
2
3
4
5
LAP
1
2
3
4
5
URAIAN
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
Hasil atas yang Bahan oleh
Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan
%
70
74
76
78
80
KEGIATAN
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
Lampiran Renstra /3 - 10
TARGET INDIKATOR OUTCOME
TARGET INDIKATOR OUTPUT
NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Akuntabilitas Keuangan negara dan pembinaan Negara pada Instansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
%
50
60
70
80
%
50
55
60
Persentase masukan yang dimanfaatkan presiden
%
75
76
Persentase IPP/IPD yang dilaporkan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
%
75
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
%
IPD
URAIAN
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
KEGIATAN 11
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 12
13
14
15
16
17
80 Pengawasan Lintas Sektoral - Bidang Keuangan Daerah
LAP
2
2
2
2
2
65
70 pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
LAP
32
45
60
80
100
77
78
LAP
1
1
1
1
1
76
77
78
80 Pengawasan atas permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah 80 Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Keuangan Daerah
LAP
18
18
19
19
20
50
60
70
80
80 Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah
LAP
2
2
2
2
2
50
55
60
65
70 Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik - Bidang Keuangan Daerah
LAP
4
15
25
35
50
Lampiran Renstra /4 - 10
TARGET INDIKATOR OUTCOME
TARGET INDIKATOR OUTPUT
NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan intern pengawasan pengawasan keuangan intern akuntabilitas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI penyelenggaraan pada Badan Usaha SPIP Milik pada Negara/Pemerintah Kementerian/Lembaga Daerah Bidang Perekonomian
BUMN/BUMD/BUL/BL UD yang GCG atau KPI mendapat skor baik
%
35
35
40
40
BUMD yang kinerja memperoleh minimal predikat baik
%
30
35
40
BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opnini minimal WDP Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi
%
40
40
%
70
IP
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan Persentase terselesaikannya kasus HKP, Klaim dan Eskalasi
URAIAN
Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Jumlah investigasi IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
KEGIATAN 11
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 12
13
14
15
16
17
50 Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
LAP
6
6
6
6
6
45
50 Pengawasan atas Kinerja BUMD
LAP
7
8
10
12
13
45
45
LAP
4
4
5
5
6
74
74
76
50 Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD 80 Sosialisasi Masalah Korupsi
LAP
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10 Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP
LAP
2
2
2
3
3
IP
10
10
10
10
10 Kajian Pengawasan
LAP
1
1
1
2
2
%
80
80
82
82
85 Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim
LAP
2
2
4
4
6
Lampiran Renstra /5 - 10
TARGET INDIKATOR OUTCOME
TARGET INDIKATOR OUTPUT
NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Persentase penyerahan kasus kepada Instansi penegak hukum
%
85
85
85
85
Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang
%
20
20
30
Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
%
10
10
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
%
70
75
2
Dukungan manajemen Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan tugas dukungan manajemen teknis lainnya-BPKP. dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
URAIAN
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
KEGIATAN 11
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 12
13
14
15
16
17
85 Audit Investigatif, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
LAP
42
44
46
48
50
40
50 Audit Investigatif Yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang
LAP
4
4
4
4
4
10
10
10 Audit Investigatif atas Permintaan Instansi Lainnya
LAP
2
2
2
2
2
80
85
90 Raker BPKP Penyusunan Revisi Renstra Forum Penyesuaian RKT Penyusunan Revisi RKT Forum Perencanaan Penyusunan RKT Penyusunan LAKIP Perwakilan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang
LAP LAP
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
LAP LAP
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
LAP
1
1
1
1
1
penyelenggaraan terealisasi pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Lampiran Renstra /6 - 10
TARGET INDIKATOR OUTCOME NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3
URAIAN 4
TARGET INDIKATOR OUTPUT
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 5
6
7
8
9
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Persentase jumlah % pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan. Persepsi kepuasan skala terhadap pelayanan likert 1pengelola 10 kepegawaian dan organisasi
70
7,2
75
7,3
80
7,4
85
7,5
10
KEGIATAN
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
11
12
13
14
15
16
17
Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Polsoskam
LAP
1
1
1
1
1
Updating Profil pemda se Provinsi NTT
LAP
1
1
1
1
1
Peer Reviu Audit Keuangan dan Audit Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Keuangan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Akuntan Negara Forum Investigasi Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Investigasi
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
5
5
5
5
5
LAP LAP
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
90 Update Data Pegawai dalam SIMPEG per Semester Pelatihan di Kantor Sendiri 8 Pemrosesan SK Kenaikan Pangkat Terpadu Penilaian Angka Kredit PFA per semester
LAP
2
2
2
2
2
LAP
1
1
1
1
1
LAP
4
4
4
4
4
LAP
2
2
2
2
2
LAP
1
1
1
1
1
Penyelesaian Inpassing
SK
Lampiran Renstra /7 - 10 Persepsi kepuasan skala 7,2 7,3 7,4 terhadap pelayanan likert 1pengelola 10 kepegawaian dan TARGET INDIKATOR OUTCOME organisasi NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3
URAIAN 4
7,5
8
TARGET INDIKATOR OUTPUT
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 5
6
7
8
9
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Persentase pagu dana % yang tidak diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan skala pengguna atas likert 1pencairan anggaran 10 yang diajukan sesuai prosedur
85
86
87
88
7,5
7,6
7,7
7,8
10
KEGIATAN
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
11
12
13
14
15
16
17
Penyusunan DSP dan DUK Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai Koordinasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
12
12
12
12
12
LAP
1
1
1
1
1
Persiapan Penyusunan DUPAK Penyusunan SPMT/SPMMJ,KP4 dan DP3 90 Pembayaran Gaji,Lembur,Honor arium Dan Vakasi 8,0 Penyusunan Laporan SPT Tahunan Penyusunan RKAKL 2011 Pemrosesan Gaji dan TKPKN ke 13 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
LAP
2
2
2
2
2
LAP
1
1
1
1
1
LAP
12
12
12
12
12
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
12
12
12
12
12
Penyelesaian SPP Gaji kenaikan pangkat dan gaji berkala
LAP
1
1
1
1
1
Penyusunan Revisi RKAKL
LAP
1
1
1
1
1
dan
Lampiran Renstra /8 - 10
TARGET INDIKATOR OUTCOME
TARGET INDIKATOR OUTPUT
NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan BPKP
%
100
100
100
100
URAIAN
Persepsi publik yang positif terhadap BPKP
Indeks efektivitas pengelolaan aset
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
%
%
Persepsi kepuasan skala terhadap pelayanan likert 1pengelola sarpras 10
75
100
7,5
76
100
7,6
77
100
7,7
78
100
7,8
10
KEGIATAN 11
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 12
13
14
15
16
17
100 Penyusunan Laporan Keuangan per Semester Validasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Monitoring SPPD Perorangan 80 Forum Kehumasan dan Website Penyusunan Laporan Budaya Kerja per Semester
LAP
2
2
2
2
2
LAP
2
2
2
2
2
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
2
2
2
2
2
Penyusunan Profil Budaya Kerja Forum Budaya Kerja 100 Penyusunan Laporan Berkala BMN (CALK) Konsultasi Optimalisasi BMN Inventarisasi BMN 8,0 Perawatan Gedung Kantor Perbaikan Peralatan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda per Triwulan
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
2
2
2
2
2
LAP
1
1
1
1
1
LAP LAP
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
LAP
1
1
1
1
1
LAP
4
4
4
4
4
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 per Triwulan Forum Arsiparis Langganan Daya Dan Jasa
LAP
4
4
4
4
4
LAP LAP
1 12
1 12
1 12
1 12
1 12
Lampiran Renstra /9 - 10
TARGET INDIKATOR OUTCOME NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
URAIAN 4
TARGET INDIKATOR OUTPUT
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 5
6
7
8
9
10
KEGIATAN 11
12
13
14
15
16
17
LAP
1
1
1
1
1
80 Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
LAP
12
12
12
12
12
Pemuktahiran Data Intern dan Pembahasan Percepatan Tindak Lanjut Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Triwulanan
LAP
1
1
1
1
1
LAP
4
4
4
4
4
90 Mengikuti Diklat Kedinasan dan Kepemimpinan
LAP
1
1
1
1
1
Mengikuti Diklat Teknis Substantif Mengikuti Diklat Sertifikasi JFA Pelaksanaan Diklat JFA Penyelenggaraan UD/UPI/Sertifikasi JFA
LAP
6
6
6
6
6
LAP
3
3
3
3
3
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
Pengelolaan Kearsipan Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat BPKP
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor Pencapaian tata kelola APIP yang baik
%
%
70
82
72
84
75
86
78
88
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
%
60
65
70
75
80 Forum Komunikasi JFA
LAP
1
1
1
1
1
%
20
20
23
23
25 Penyelenggaraan SPIP Pada Perwakilan BPKP Prov. NTT
LAP
1
1
1
1
1
7,0
7,2
7,5
7,8
8,0 Kerjasama Pengawasan dengan APIP dan Mitra Kerja Lainnya
LAP
2
2
2
2
2
Tingkat persepsi skala kepuasan Instansi likert 1Pemerintah atas 10 auditor bersertifikat
Lampiran Renstra /10 - 10
TARGET INDIKATOR OUTCOME
TARGET INDIKATOR OUTPUT
NO
PROGRAM
OUTCOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian
Terimplemetasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)
%
46
50
55
60
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntablitas Presiden (PASs) (3.17.5.1)
%
URAIAN
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014
Terpenuhinya Tingkat kepuasan skala kebutuhan sarana dan penerima layanan likert 1prasarana aparatur 10 BPKP
10
KEGIATAN 11
SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 12
13
14
15
16
17
70 Forum Manajemen Data
LAP
1
1
1
1
1
Forum JF Pranata Komputer
LAP
1
1
1
1
1
LAP
1
1
1
1
1
Paket
1
1
1
1
1
49
60
70
75
80 Forum PASs
7,5
7,5
7,8
7,8
8,0 Pengadaan Sarana dan Prasarana
