167
Bab
5
Visi, Misi Dan Tujuan 5.1. Visi
Pembangunan di Kabupaten Cianjur selama ini telah meningkatkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Walaupun demikian, peningkatan kesejahteraan yang dimaksud belum sampai pada tingkat yang memadai. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi secara nasional yang belum sepenuhnya stabil, ditambah dengan kondisi alam yang berubah-ubah dan tidak mudah diprediksi. Kedua hal terakhir, makin mempersulit masyarakat Cianjur menjalankan mata pencaharian yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Masyarakat sejahtera dapat dimaknai sebagai kondisi di mana masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hakhak dasarnya. Beberapa hak-hak dasar dimaksud adalah di bidang sosial, budaya, dan ekonomi terutama pangan, sandang dan papan yang selayaknya terpenuhi secara merata di samping rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Hal tersebut merupakan hal esensi dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
168 Kesejahteraan masyarakat Cianjur pada tahap kedua pembangunan jangka menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025 menjadi suatu hal yang masih harus terus digapai. Sementara itu, kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat tidak akan mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki jika tidak disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya diaktualisasikan oleh kemuliaan akhlak masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan hal di atas, maka visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 adalah “Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Memperhatikan visi tersebut di atas, kata kunci pertama yang termuat dalam visi adalah sejahtera. Kalimat sejahtera merefleksikan meningkatnya kehidupan masyarat Cianjur yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, pendapatan, pangan, dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemapanan perekonomian daerah. Kata kunci lainnya adalah akhlakul karimah yang dapat dimaknai sebagai akhlak yang mulia yang merupakan suatu perilaku yang mencerminkan etika berketuhanan, berkehidupan sosial, dan bersinergi dengan alam. Sebagaimana layaknya, akhlakul karimah meliputi seluruh kehidupan seseorang, baik ketika beribadah secara khusus kepada Tuhannya maupun dalam hubungannya dengan sesama makhluk seperti dalam menata ekonomi, menata politik, kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, serta dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan secara bijak kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya. 5.2. Misi
Kesejahteraan yang ingin digapai melalui proses pembangunan secara konseptual merupakan suatu ukuran yang mungkin berbeda antara satu komunitas masyarakat yang satu dengan komunitas masyarakat lainnya. Namun demikian, pendekatan yang menggunakan ukuran kuantitatif
169 meliputi rata-rata tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli dan dirangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara universal dapat diterima sebagai ukuran kesejahteraan. Kondisi kinerja penyelenggaraan pendidikan yang diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur pada tahun 2009 telah mencapai AMH 98,65 yang lebih tinggi dibandingkan dengan AMH Jawa Barat yang mencapai 95,88, tetapi capaian RLS Kabupaten Cianjur sebesar 7,33 lebih rendah dari capaian RLS Jawa Barat, yaitu 7,72. Sementara, kondisi kinerja pembangunan bidang kesehatan yang diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (AHH) menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur pada tahun 2009 mencapai AHH 66,71 yang masih lebih rendah dibandingkan dengan AHH Jawa Barat yang mencapai 71,67 poin. Kondisi terburuk berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk dapat hidup layak yang dilihat dari indikator Paritas Daya Beli/Purchasing Power Parity (PPP) menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur pada tahun 2009 baru mencapai PPP Rp 543,21 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan PPP Jawa Barat yang mencapai Rp 630,77. Untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada khususnya, dan untukmendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya memerlukan prasyarat yang harus dilakukan, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten melalui pelaksanaan dan pemantapan reformasi birokrasi. Selanjutnya, tercapainya keberhasilan pembangunan secara fisik dan ekonomi cenderung menimbulkan gaya hidup yang lebih memuja keberhasilan dan kesenangan bersifat keduniaan. Hal ini telah merasuki sisi-sisi kehidupan umat beragama. Akibatnya banyak diantaranya tidak lagi menghiraukan nilai-nilai agama yang mengajarkan kebaikan dan kemuliaan. Seluruh waktu hanyalah dihabiskan unntuk
170 mencari harta kekayaan untuk kepuasan nafsunya, bahkan hartanya menjadi ukuran segala-galanya. Menghadapi tantangan kehidupan yang kian kompleks tersebut, rakyat dan pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mewujudkan keseimbangan antara keberhasilan fisik dan ekonomi hasil pembangunan dengan nilai-nilai kemuliaan yang merupakan penjelmaan keimanan seseorang, yaitu akhlak yang baik. Akhlak memiliki peranan penting dan vital karena memiliki kedudukan yang strategis kini dan di masa depan. Akhlak yang baik merupakan dorongan keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Dari semua uraian di atas, maka untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, perlu dibangun komitmen yang menggambarkan upaya-upaya yang harus diselenggarakan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu. Data menyangkut Angka Kelulusan dan Peringkat Kelulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/Ma, SMK menunjukan bahwa kelulusan peserta didik Kabupaten Cianjur masih pada peringkat menengah ke bawah. Komitmen yang dijabarkan dalam misi pertama ini adalah harapan ingin mewujudkan peningkatan mutu yang diberikan pada peserta didik melalui peningkatan capaian angka kelulusan dan peringkat kelulusan semua jenjang pendidikan. 2. Meningkatkan ketersediaan dan leterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan. 3. Meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini merupakan upaya meningkatkan standar hidup masyarakat yang didekati dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Tingkat kehidupan yang layak dimaksud diukur dengan
171 pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli/ Pwer Parity Purchase, dalam rupiah) 4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dimaksudkan untu mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, keraralaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan public. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan budaya kerja.Reformasi diarahkan pada upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), dan pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN. 5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang dijunjung dan menjadi atribut setiap tindakan dalam rencana strategis maupun rencana kegiatan terkecil sekalipun akan memberi energi pada rencana itu sendiri. Nilai-nilai dimaksud membantu mengubah kekuatan energi dalam tujuan menjadi kekuatan yang lebih besar yang dapat dicapai melalui organisasi, usaha, maupun keterampilan. Nilai melipatgandakan kekuatan tindakan dan hasilnya. Nilai yang dianut akan terekspresi dalam tindakan fisik, sikap, dan dalam pikiran. Masing-masing memiliki kekuatan sendiri.Nilai-nilai mental misalnya terekspresikan melalui kejujuran, kebenaran, kepercayaan dan idealisme.Nilai-nilai spriritual mengkespresikan iman kita, ketulusan, kesabaran, ketekunan, niat baik, dan penyerahan diri pada Tuhan. Maka, dapat dipahami bahwa setiap tindakan adalah sesuatu yang luas dan dapat mengekspresikan banyak nilai. Semakin terekspresikan, semakin besar kekuatan dan efektivitasnya.
172 5.3.
Tujuan dan Sasaran
Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan terhadap misi kepala daerah dan sasaran pokok RPJPD dapat dilihat pada tabel berikut. Table 5.1 Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator target
Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu 1. Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
1.1.1. Meningkat kan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
a. Rasio JumlahSekolah PAUD Terhadap Penduduk Usia Sekolah PAUD (4-6 tahun) baik Formal maupun Non Formal b. Jumlah Daya Tampung Pendidikan Dini (ruang kelas) c. Rasio Jumlah Sekolah SD dan SMP Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP (7-15 tahun) baik Formal maupun Non Formal d. Rasio Sekolah
Jumlah SMA/SMK
173 TErhadap Penduduk Usia SEkolah SMA/SMK-SMK PP ( 16-18 tahun) baik Formal maupun Non Formal e. Jumlah Daya Tampung SMA/SMK f. Rasio jumlah mahasiswa perguruan tinggi likal tidak mampu penerima beasiswa/tahun terhadap jumlah mahasisea perguruan tinggi local g. Prosentase jalan desa manta pang dibangun menuju saran perndidikan h. Prosentase jumlah guru yg memenuhi kualifikasi S-1/DIV 1.2 Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas
1.2.1. Meningkat kan angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan 1.2.2. Terkendali nya angka mengulang dan droup out di setiap tingkatan dan jenjang
a. Angka SD/MI
kelulusan
b. Angka kelulusan SMP/MTS c. Angka kelulusan SMA/MA/SMK a. Prosentase siswa yang naik kelas b. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI c. Angka Putus Sekolah
174 (APS) SMP/MTS d. Angka Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK e. Prosentase melanjurkan 1.2.3. Meningkat nya mutu kululusan sisea dari setiap jenjag pendidikan
siswa
a. Porsentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI b. Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTS c. Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/MTS
1.2.4. Meningkat nya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
-
Prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja pada tahun kelulusan
1.2.5. Tertanamk annya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik
-
Sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter
1.2.6. Meningkat nya keadilan dan keseraraan jender dalam layanan pendidikan 1.2.7. Meningkat nya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan
- Rasio jumlah siswa perempuan dan lakilaki
- Sekolah yang melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana
175 bencana 1.2.8. Meningkat nya kualitas pendidikan tinggi local 1.2.9. Meningkat nya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan 1.3 Meningkatkan mintat dan kebiasaan membaca masyarakat
1.3.1 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
- Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah - Prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah
a. Kendaraan perpustakaan keliling b. Perpustakaan desa c. Perpustakaan mesjid besar kecamatan d. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah e. Pengunjung perpustakaan
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.1 Menyelenggaraka n pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis
2.1.1. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningktakan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup
a.
Persentase rumah tinggal bersanitasi
b. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas c.
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan
176 bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat
administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air d. Persentase usaha/kegiatan uang memenuhi persyaratan adnimistrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
2.1.2. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
2.1.3. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
a.
Prosentase jalan desa mantap menuju saran kesehatan
b. Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik c.
Rasio rumah sakit persatuan penduduk
a.
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
b. Prevalensi gizi buruk
2.1.4. Peningkatan ketersediaan pembiayaan
c.
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
a.
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
177 kesehatan masyarakat
2.2. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran
b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
2.1.5. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat.
a.
Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin
2.2.1. Terpernuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas
a.
Rata-rata jumlah anak perkeluarga
c.
Cakupan perserta KB aktif
2.2.2. Meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
a.
%tase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun
b. Rasio akseptor KB
b. %tase keluarga yang mengetahui
2.2.3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam
c.
%tase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja pr kecamatan
a.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
178 berbagai bidang pembangunan
b. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta c.
Penanganan korban trafficking
d. Rasio KDRT 2.2.4. Meningkatkan kualits tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
a.
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan
b.
Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan (org)
c.
Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Misi 3 : Meningkatkan daya beli masyarakat 3.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan usaha dan peningkatan produktivitas usah di bidang perekonomian
3.1.1. Berkembangnya a. agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan b. industry pertanian yang berdaya saing
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
c.
Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian pertahun (padi, palawija, sauuran, buahbuahan)
Kontribusi sektor pertanian/perkebun an terhadap pdrb
179
3.1.2. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksebilitas pangan
d.
Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun (produk perkebunan, produktivitas tanaman perkebunan, produk hhbk, produksi perikanan budidaya)
e.
Produksi daging
f.
Produksi telur
g.
Produksi susu
h.
Prosentase terairi
i.
Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap unutk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan afribisnis
j.
Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya (pertanian, peternakan/perikan an, kehutanan & perkebunan)
a.
Regulasi ketahanan pangan
sawah
b. Ketersediaan pangan utama
180 3.1.3. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan
a.
Jumlah obyek dan daya tarik wisata prtahun
b. Jumlah wisata c.
kunjungan
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan
d. Kondisi infrastruktur jalan mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata e.
Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) pendukung pariwisata
f.
Kondisi system drainase jalan yang lancer di wilayah perkotaan untuk mendukung pengembangan pariwisata
3.1.4. Meningkatkan aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi, dan pasar
a.
Persentase koperasi aktif
c.
Prosentase usaha mikro dan kecil
3.1.5. Terwujudnya pengelolaan industry dan perdagangan yang
a.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
b. Jumlah KUKM non BPR/LKM aktif
b. Cakupan
bina
181 berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana da prasarana serta teknologi tepat guna
3.1.6. Meningkatkan promosi dan kerja sama investasi
kelompok pedagang c.
Kontribusi sektor industry terhadap PDRB
d. Cakupan bina kelompok pengrajin e.
Jumlah produk unggulan yang berstandar mutu
a.
Jumlah peningkatan investasi
angka
b. Peningkatan transmigrasi swakarsa 3.1.7. Terwujudnya iklim investasi yang sehat
a.
Lama proses perijinan (rata-rata)
b. Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha c.
Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja
d. Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek 3.1.8. Berkembangnya pemanfaatan dan pnegelolaan potensi pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
a.
Cakupan bina kelompok nelayan
b. Produksi perikanan kelompok nelayan c.
Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk
182 pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan 3.1.9. Menguatkan a. implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemangaatan ruang untuk pengembangan b. wilayah Kabupaten Cianjur
c. 3.1.10. Terwujudn a. ya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan b. berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan c.
Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diperdakan. Terssedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur / kota Ketaatan RTRW
terhadap
Persentase berkurangnya penambang liar Persentase pengambilan air sesuai dengan perjinan yng berlaku Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH ( AMDAL/UKL/UPL/ SPPL)
d. RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) e.
Persentase penanganan sampah
183 f.
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
g.
Terpeliharanya konservasi kawasan lindung
h. Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijikan di bidnag kehutanan dan perkebunan. 3.1.11. Berkemban a. gnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang b. handal.
Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan
c.
Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan
d.
Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan stratedis
e.
Persentase rumah tangga yang menggunakan
Tersusunnya informasi teknis jalan jembatan
data dan
184 listrik f.
Luas kumuh
kawasan
g.
Rumah layak huni
h. Tersedianya base lingkungan jalan setapak
data jalan dan
i.
Persentase terselengaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan
j.
Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan
k.
Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informatika
l.
Persentase cakupan ketersediaan dikumen acuan dan database bahan kebijakan
m. Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan n. Persentse cakupan ketersediaan fasilitas o.
Efektivitas
185 pelayanan angkutan p.
Persentase perwujudan ketertiban lintas
upaya lalu
q.
Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan
r.
Persentase cakupan keandalan prasaran dan fasilitas
s.
Penataan pemakaman muslin dan non muslim
t. Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingna sosial. 3.1.12. Terwujudn a. ya keseimbangan fungsi lahan untuk b. menjaga kelestarian lingkungan hidup
Berkurangnya lahan kritis Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan
Misi 4. Menantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi 4.1. Mentransformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan public ke seluruh unit kerja pemerintah kabupaten
5.1.1. Terwujudnya dan terimplementasika nnya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mamu menciptakan sumberday aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan
a.
Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS
b.
Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan
c.
Persentase pegawai yang mengikuti dilat prajabatn tepat
186 cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplim, berorientasi pada pembangunan dan masa depan, serta berkhlak mulia 5.1.2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintah secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal
waktu d.
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis
a.
Ketersediaan laporan pertanggungjawaba n yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke public
b.
Perda pertanggungjawaba n APBD tepat waktu
c.
Peningkatan pernyataan BPK
opini
d.
Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah
e.
Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah
f.
Sertifikasi asset (tanah) milik daerah
g.
Tersedainya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
h. Tersedianya dokumen RPJMD
187 yang telah ditetapka dengan PERDA
5.1.3. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
i.
Tersedainya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
j.
Penjabaran program RPJMD ke dalam rkpd
k.
Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
a.
Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturasai organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat
b.
Kepemilikan KTP
c.
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
d.
Kepemilikan keluarga
e.
Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah
kartu
188 daerah f.
Prosentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target lima tahun ke depan
g.
Prosentase pemangaatan teknologi tepat guna
h. Ketersediaan profil desa yang valid i.
Kebijakan penataan wilayah
j.
Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan
k.
Kebijakan tentang pemerintahan daerah
l.
Persentase jumlah rukun tentagga (RT) kreatif
m. Kebijakan penyelesaian kasus hokum n. Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah o.
Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata
189 p.
Kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis
q.
Kebijakan di bidang ketahanan pangan
r.
Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan
s.
Kebijakan di bidakng pengembangan perikanan dan peternakan
t.
Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan
u. Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan v.
Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya dan pertambangan
w. Kebijakan pembangunan daerah x.
Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
y.
Kebijakan di bidang pemuda dan olahraga
z.
Kebijakan di bidang
190 kependudukan dan catatan sipil aa. Kebijakan di bidang keluarga berencana bb. Kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindunga anak cc. Kebijakan dibidang kesehatan dd. Kebijakan dibidakng ketenagakerjaan ee. Kebijakan dibidang sosial ff.
Kebijakan dibinda pengelolaan keuangan daerah
gg. Kebijakan dibidnag pengelolaan barang / asset daerah hh. Kebijakan dibidang kepemerintahan yang baik ii.
Kebijakan dibidang pelayanan public
jj.
Kebijakan penyusunan SOP
kk. Kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas ll.
Jumlah OPD yang merapkan pengelolaan arsip secara baku
mm. Ketersediaan prasarana
191 pengelolaan arsip nn. Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip oo. Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip pp. Ketersediaan system penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif 5.1.4. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supermasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat duna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif
a.
Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketentraman keindahan)
b.
Rasio personil satpol PP terhadap jumlah penduduk
5.1.5. Terwujudnya sinerfi antar kelembagaan berkaitan dengan sumberdaya serta jaringan terknologi informatika dan komunikasi
a.
Cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi
b.
Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi
c.
Keterdediaan data base untuk analisi perencanaan pembangunan
d.
Integrasi
K3 dan
system
192 informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) kebupaten cianjur e.
Persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi
f.
Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah
g.
Persentase cakupan keterdediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi
h. Tingkat upaya sisnergitas distribusi informasi i.
Misi 5 : Aktualisasi nilai-nilai akhlakul bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 5.1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Jumlah kerjasama di bidang HAKI yang dilegislasi
karimah
6.1.1. terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten cianjur pada nolai-nilai akhlakul karimah.
dalm
kehidupan
a.
Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD
b.
Menurunnya angka perceraian
c.
Menurunnya jumlah pelanggaran perda
d.
Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh
193
Mengatasi permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat dengfan terdiptanya kesejahteraan masyarakat
e.
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada
5.1.2. pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
a.
ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah
b.
cakupan linmas
c.
rasio personil linmas dibandingkan jumalh penduduk
Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapai permasalah sosia;
a.
terjaganya keterntraman masyarakt, ketertivan umum (terhadap pelanggaraan perda dan kondisi trantibum)
b.
persentase yang dibina
c.
jumlah asuhan dan sosial pemerintah
d.
jumalh kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, peng=anganan dan pencegahan penularan
petugas
PMKS panti panti non
194 HIV/AIDS e.
Jumalh lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalh sosial pada lingkungannya
