BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.

Berdasarkan pelaksanaan,

pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan

untuk

merealisasikan

visi

dan

misi

pembangunan

daerah

melalui

pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. 5.1.

Visi Dengan mempertimbangkan

arah dan tahapan pembangunan jangka panjang

daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah : 1. Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 2. Termaju adalah

bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada

tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar. 3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . 5.2.

Misi Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018

V-1


1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keseselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: 1. Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk

menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi ini

terkait dengan Misi

Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. 2. Misi Kedua, yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. merupakan

upaya

Pemerintah

Kabupaten

Bogor

dalam

Misi ini

menciptakan

kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan

kemandirian

yang

berlandaskan

persaingan

sehat

serta

memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. 3. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuatitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah


V-2


Provinsi Jawa Barat, yaitu

Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan

Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. 4. Misi Keempat yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. 5. Misi Kelima, yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita

dalam

pelaksanaan

pemerintahan

dan

pembangunan

yang

mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi ini terkait dengan Misi Ketiga

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. 5.3.

Tujuan dan Sasaran Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut

di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud, uraian tujuan dan sasaran pada setiap misi sebagai berikut : 5.3.1. Misi Pertama : Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.  Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan

ukhuwah serta toleransi antar umat

beragama. 2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. 3. Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan. 5. Terwujudnya pemuda yang tangguh dan berdaya saing. 6. Berkembangnya seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal. RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018

V-3


7. Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga Kabupaten Bogor. 8. Terwujudnya manajemen pengelolaan bencana.  Sasaran: 1. Meningkatnya pelayanan

dan

kemudahan

bagi umat

beragama

dalam

menjalankan ibadahnya. 2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. 3. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak. 4. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami. 5. Meningkatnya keluarga sejahtera. 6. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 7. Menurunnya angka kemiskinan. 8. Terselenggaranya pentas seni budaya daerah. 9. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. 10. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. 11. Terbangunnya pusat olahraga terpadu. 12. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor. 13. Meningkatnya cakupan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana. 5.3.2. Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata  Tujuan : 1. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. 2. Terwujudnya produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang berdaya saing 3. Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah dan produk-produk KUMKM 4. Meningkatnya penanaman modal

di Kabupaten Bogor

yang mendorong

enciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal. 5. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. 6. Berkembangnya pariwisata daerah yang berbasis pada

keindahan alam dan

lingkungan serta budaya lokal 7. Terwujudnya pertambangan,

pariwisata

serta pertanian, perikanan

dan

kehutanan sebagai pengungkit perekonomian daerah. 8. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah 9. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran.


V-4


 Sasaran: 1. Meningkatnya ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan daerah serta penanganan daerah rawan pangan 2. Meningkatnya

nilai

tambah

produk

dan

pengelolaan

usaha

pertanian,

perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan 3. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal 4. Majunya sentra agribisnis dan aquabisnis komoditi unggulan 5. Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi 6. Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan 7. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik 8. Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan meningkatnya kunjungan wisata 9. Terwujudnya BUMD Pertambangan yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah 10. Terbentuknya BUMD Pariwisata sebagai pengungkit perekonomian daerah 11. Terbentuknya

BUMD

pertanian

dan

perikanan

sebagai

pengungkit

perekonomian daerah 12. Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal 13. Meningkatnya nilai dan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor 14. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja 15. Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi. 5.3.3. Misi ketiga : Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan  Tujuan : 1. Meningkatnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan tertib pertanahan. 2. Terwujudnya infrastruktur jalan/jembatan dan sumberdaya air yang terintegrasi 3. Tersedianya sarana prasarana pemukiman yang layak (rutilahu, jalan setapak, kawasan prioritas pembangunan pemukiman dan sanitasi) 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya dampak pencemaran lingkungan.


V-5


 Sasaran: 1. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat 3. Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa 4. Meningkatnya

infrastuktur

perhubungan

yang

mendukung

aksesibilitas,

pergerakan orang, barang dan jasa 5. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi untuk mendukung terpeliharnya hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air 6. Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman kumuh 7. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas 8. Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah 9. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 10. Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim 5.3.4.

Misi

keempat

:

Meningkatnya

aksesibilitas

dan

kualitas

pendidikan

termasuk

penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan  Tujuan : 1. Meningkatnya

pemenuhan

sarana

dan

prasarana

peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; 2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan terwujudnya wajib sekolah 12 tahun yang berkualitas; 3. Tuntasnya buta aksara; 4. Terwujudnya

pelayanan

kesehatan

yang

mudah,

murah,

merata

dan

berkualitas; 5. Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk JAMPESEHAT yang terintegrasi dengan layanan BPJS; 6. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan.  Sasaran: 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan RPJMD Kabupaten Bogor 2013 - 2018

V-6


3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan partisipasi pendidikan masyarakat 4. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan 5. Meningkatnya angka melek huruf (AMH) masyarakat 6. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat; 7. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 8. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat; 9. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat 10. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui JAMPESEHAT yang terintegrasi dengan layanan BPJS 11. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis. 12. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan 5.3.5. Misi kelima : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik.  Tujuan : 1. Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan

di

semua

tingkatan

yang

transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi; 2. Terciptanya aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan produktif serta berorientasi pada kualitas pelayanan; 3. Terciptanya sinergitas dan kerjasama pembangunan antar daerah; 4. Terfasilitasinya pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat; 5. Terwujudnya stabilitas sosial, politik dan keamanan di Kabupaten Bogor.  Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif; 2. Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan; 3. Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan; 4. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan; 5. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan; 6. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat; 7. Meningkatnya kualitas penataan organisasi dan kelancaran tugas Kepala Daerah;


V-7


8. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD; 9. Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE; 10. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 11. Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat, mudah dan terjangkau berstandar ISO; 12. Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana; 13. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan; 14. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa; 15. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian; 16. Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan; 17. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor; 18. Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat; 19. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur; 20. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian; 21. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga; 22. Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat; 23. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat; 24. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis; 25. Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut :


V-8


TABEL 5.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 MISI 1 Misi 1 Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

1.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

2

3

4

Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan ukhuwah serta toleransi antar umat beragama

1.1.

Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;

-

2.

Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.1.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;

-

2.2.

Meningkatnya pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak

-


CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun (Indikator Termaju) Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan bantuan (Indikator Termaju) Jumlah pondok pesantren salafiyah yang mendapatkan bantuan operasional (Indikator Termaju) Jumlah produk hukum daerah - Perda - Perbup - Kepbup - Kesepakatan/Perjanjian - Kajian Hukum Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rasio KDRT

V-9

3.65% 14 17,003 12,532 6,200 633 Dokumen 50 Perda 175 Perbup 2750 Kepbup 150 Naskah 40 Kajian 3,600 0.41 266.2 89.15 236.49 43 0.000035


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


-

4 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak Cakupan peserta KB Aktif (CPR) Rasio Akseptor KB Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra KS dan KS I Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja Jumlah Kelompok UPPKS

-

3.

Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial

3.1.

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami

-

Jumlah penduduk (jiwa) Laju pertumbuhan penduduk (%) Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase Penduduk Miskin

4.

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan.

4.1.

Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

-

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial Panti yang memperoleh bantuan UEP Kemiskinan Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial

-


CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 89.15 236 20 73.63 0.7363 42.02 1.84 81 45,002 19,091 17,488 109 442 6384152 3.17 360,040 6.97

V - 10

164

3,728 100 5.00 15 Rumusan Kebijakan


MISI

TUJUAN

1 5.

6.

7.

2 Berkembangnya seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal

Terwujudnya pemuda yang tangguh dan berdaya saing

Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga Kabupaten Bogor

SASARAN 5.1.

6.1.

3 Terselenggaranya pentas seni budaya daerah

Meningkatnya kemandirian dan


-

4 Cakupan fasilitasi seni Cakupan sumber daya manusia kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Cakupan gelar seni Misi kesenian Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah grup kesenian Capaian Kajian Seni Revitalisasi nilai-nilai budaya

-

Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari

9 PHB

-

Besar Bersejarah (belum masuk di format awal tapi rutin dianggarkan di Setda) Terselenggaranya kesegaran jasmani aparatur (belum masuk di format awal tapi rutin dianggarkan di Setda)

40 Kali

-

partisipasi pemuda dalam pembangunan;

7.1.

Meningkatnya pemasyarakatan olahraga

-

Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga)

7.2.

Terbangunnya pusat olahraga terpadu

-

Jumlah Gedung Pusat Olahraga terpadu

7.3.

Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor

-

Jumlah Kegiatan Olahraga Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan kata lain milik Pemerintah) Jumlah Lapangan Olahraga

-


CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 4 275 1 9 100 6 45 250 4 11

67 19 70 1

V - 11

16 16 8


MISI

TUJUAN

1 8.

2 Terwujudnya manajemen pengelolaan bencana

SASARAN 8.1.

3 Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana

INDIKATOR KINERJA OUTCOME -

Misi 2 Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata

1.

Terjaminnya ketahanan pangan Masyarakat

1.1.

Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi, dan konsumsi pangan daerah

-

-

-

-

-


4 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Terbantunya korban bencana alam

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan Pangan Utama Produksi tanaman pangan Ubi jalar Talas Ubi Kayu (ton) Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : - padi sawah - padi gogo Persentase peningkatan provitas padi sawah Persentase peningkatan provitas sayuran * Cabe * Wortel Produksi komoditas unggulan Pala (ton bahan mentah) Kopi (ton bahan mentah) Karet (ton bahan mentah) Cengkeh (ton bahan mentah) Kelapa Aren Kumis Kucing Persentase peningkatan produksi padi Persentase peningkatan produksi sayuran * Cabe * Wortel

V - 12

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 88 40

19,200

4

9 9 9

67.80 35.60 5 13 13 13 19 19 19 19 19 19 19 10 13 13


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


-

-

-

-


4 Persentase Peningkatan produksi buah-buahan * Manggis * Pepaya * Jambu * Durian Persentase peningkatan produksi tanaman hias bunga * Anggrek Persentase peningkatan produksi tanaman hias berdaun indah * Tanaman lanskap Persentase peningkatan produksi tanaman obat * Kapolaga Jumlah komoditas unggulan Jumlah lokasi NTP Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras (%) Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung (%) Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung (%) Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri (%) Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah mejadi sheet kering (%) Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan (%) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Persentase penurunan luas lahan kritis (%) Kerusakan Kawasan hutan

V - 13

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5

13 13 13 13 15 15 15 15 10 10 17 20 40 10 15 50 27 25.6 32.85 13.35


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


-

-

-

-

-

-


4 Cakupan legalitas usaha kehutanan (%) Cakupan usaha kayu rakyat (%) Cakupan usaha non kayu (%) * Usah jamur tiram * Usaha lebah madu * Usaha bambu Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Kelompok Pemula - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan Kelompok Madya - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Utama - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 50 65 24 25 20

92.86 48.75 66.25

10.475 115.49 54.36 6.16 8.06 12.96 31.25 95.00 40.00 100.00 75.00

12.22 23.88 45.53

V - 14


MISI

TUJUAN

1 2.

2 Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan agribisnis

SASARAN 2.1.

2.2.

3 Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal

Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan


-


4 Usaha Mikro dan Kecil Jumlah UKM Mandiri Jumlah pertumbuhan UKM Mandiri Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah pertumbuhan UKM nonBPR/LKM % Pertumbuhan UKM Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah Persentase koperasi aktif Jumlah Koperasi se Kab. Bogor Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Tidak Aktif Cakupan pengendalian wabah penyakit ternak/ikan dan zoonosis - Rabies (dosis) - Anthrax (dosis) - Brucellosis (dosis) - SE (dosis) - AI (dosis) - Aeromonas (dosis) Cakupan pengendalian keamanan PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi) Produksi Daging (kg) Produksi Telur (kg) Produksi Susu (liter) Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr) Sentra agribisnis peternakan (lokasi) Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) Produksi ikan konsumsi (ton)

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 100 125 35 17,416 1,300 100 19 69.44 1,767 1,227 540

40 40 40 40 40 40 40 134,177,923 53,929,083 13,567,384 6.25 2 100 100 121,731

V - 15


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


3.

Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Bogor yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal

3.1.

Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi

-

4 Konsumsi ikan (kg/kap/th) Produksi Ikan Hias (RE) Produksi Benih Ikan (RE) Sentra agribisnis perikanan (lokasi) Produksi olahan produk perikanan (ton) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah PMA

115.7221227 519 428 311 183 215 42061.186

- Jumlah PMDN -

4.

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan

4.1.

4.2.


Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) - Nilai realisasi investasi PMA - Nilai realisasi investasi PMDN

28261.17 13800.016

Meningkatnya pengendalian

-

Reklamasi luas lahan bekas tambang

pemanfatan sumber daya alam dan

-

Cakupan penanganan pertambangan tanpa ijin

berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan

-

Perubahan elevasi muka air tanah Perubahan elevasi muka air tanah Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor Peningkatan cakupan layanan PJU Rumah tangga pengguna listrik Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS

Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik

-

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 29.46 262,035 3,347,611 2 15,302

812,90

V - 16

100 ≤ 15 ≤ 15 44 100 95.12 5.000 0,5 85,38 130


MISI

TUJUAN

SASARAN


1

2

3

4

5.

6.

7.

Berkembangnya pariwisata daerah yang berbasis pada keindahan alam dan lingkungan serta budaya lokal

5.1.

Terwujudnya pertambangan, pariwisata serta pertanian dan perikanan sebagai pengungkit perekonomian daerah

Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah


Berkembangnya pariwisata andalan

-

Kunjungan wisata

disertai dengan meningkatnya

-

Jumlah paket wisata

kunjungan wisata

-

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan Jumlah gedung kesenian Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) Cakupan organisasi Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional Tingkat hunian hotel Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata Jumlah kerjasama pariwisata Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

6.1.

Terwujudnya BUMD Pertambangan yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah

-

Pertumbuhan ekonomi (Bappeda) Pembinaan BUMD

6.2.

Terwujudnya BUMD Pariwisata yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah

6.3.

Terwujudnya BUMD Pertanian yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah

-

Produktivitas total daerah Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian

Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal

-

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan

7.1.

-

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 4,500,000 45 2.87 3.03 1 18.00 21 180 2.50 1,526,276,400 7 340 225 6.21 9 BUMD

10 Rumusan Kebijakan

106,342,670.00 30,480,770.00

V - 17


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


7.2.

Meningkatnya nilai dan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor

-

8.

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran


8.1.

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja

-

4 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga berlaku (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri terhadap harga berlaku) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga konstan (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri terhadap harga berlaku) Pertumbuhan Industri Jumlah Industri se Kab. Bogor Cakupan bina kelompok pengrajin

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 21,268,534.00

6,096,154.00

0.04 8,145

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan Ekspor bersih perdagangan Jumlah SKA yang diterbitkan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Jumlah pedagang di pasar tradisional yang dibina Jumlah Kenaikan Pedagang Estimasi pedagang se Kab. Bogor Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Jumlah pencari kerja yang terampil Pencari kerja yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya

41,003,280.00 10,175,990.00 897,700,000.00 897,700,000.00 12,969 11,440 1,500

66.00 66.00 2,880 5270 92.19 600

V - 18


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


-

4 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan - Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek - Perlindungan pekerja anak - Perlindungan pekerja malam wanita - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekeja Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Sertifikasi tenaga operator di perusahaan

-

-

Misi 3 Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

1.

Meningkatnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan tertib pertanahan


CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 865 145 1,000 400 300 2,250 0 5 20 125

8.2.

Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi

-

Transmigran regional Transmigran swakarsa

125 N/A

1.1.

Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang

-

Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Cakupan luasan kawasan lindung Luas Wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Ruang publik yang berubah peruntukannya Ketaatan terhadap RTRW

0%

-

V - 19

31.89 45.00% 87 0.75 2 8 46.45 0.5 88


MISI

TUJUAN

SASARAN


1

2

3

4

1.2.

Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat

-

2.

Terwujudnya infrastruktur jalan/jembatan dan sumberdaya air yang terintegrasi

2.1

Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

-

-

-


Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Persentase penduduk yang memiliki lahan Up Dating Data Base Pertanahan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan Penelusuran Alas Hak Aset Pemda Peta Bidang Tanah Aset Pemda Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah-Timur Kajian BUMD Pertanahan Proda APBD Kabupaten Bogor Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Workshop Pertanahan Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui roda 4 Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

V - 20

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 208.40% 0.01% 34.00 3 Kecamatan 30 bidang 100 bidang 175 bidang 12 Km 1 Dokumen 1000 100 40 orang 84.22% 0.8422 0.00024 2.13% 0%

34.65

38.99% 0.937


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


2.2.

Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa

-


4 Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui roda 4 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Angkutan darat Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui demaga/ bandara/terminal pertahun Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Realisasi Laik Jalan Kendaraan Integrasi Moda Angkutan Umum Pemasangan Rambu-rambu

V - 21

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 84.22% 0.8422 0.00024 0.8422 0.8422 0.8422

0.705 9 0.705 9 59,549,461 0.002375 0.07% 0.00112 17,864,838 586,937 19,956 15.08% 10 - 20 35.000 - 75.000 96.89% 1 20.00%


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


3.

Tersedianya sarana prasarana pemukiman yang layak (rutilahu, jalan setapak, kawasan prioritas pembangunan pemukiman dan sanitasi)

2.3.

Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi untuk mendukung terpeliharanya hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian dan pendayagunaan

-

Rasio Jaringan irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

4.895 61.35% 2.89%

3.1.

sumber daya air dan irigasi

-

Persentase Luas pemukiman yang tertata Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK Persentase Luas pemukiman yang tertata Lingkungan Permukiman Kumuh Betonisasi jalan lingkungan Rasio rumah layak huni Rumah Layak Huni Rasio permukiman layak huni Lingkungan Pemukiman Lingkungan Permukiman Kumuh Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi

19.06% 0.0632

-

3.2.

Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik secara optimal

-

3.3.


4 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 14,167 0.705

Meningkatnya pengelolaan sampah lingkungan pada tingkat kabupaten

-

53.56% 19.06 5.32% 164,250 0.233 99.62% 0.09015 35.00% 0.43% 100 orang

Rumah tangga pengguna air bersih Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

47.60% 60.00%

Persentase penanganan sampah Cakupan pelayanan air limbah

60.00% 59.00%

V - 22

5.86%


MISI

TUJUAN

1

2

SASARAN 3 dan kawasan permukiman


4.

Misi 4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan

1.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya dampak pencemaran lingkungan

Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan terwujudnya wajib sekolah 12 tahun yang berkualitas


4.1.

4 Jumlah pelayanan air limbah Rumah tangga ber-Sanitasi Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase penduduk berakses air minum Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk Rasio titik reklame di lokasi strategis Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur

Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah

-

4.2.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

-

Pencemaran Status Mutu Air Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara

4.3

Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim

-

Penurunan emisi GRK

1.1.

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan

-

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.2.

Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat

-

Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

-

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL Penegakan hukum lingkungan Jumlah satgas pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran Status Mutu Air

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 14500 Ritase 686,500 68,65% 4.76% 19,61% 15 Titik 42 Lokasi

73% 100% 40 93% 93.00% 91.00%

4-5%

43.6

V - 23

100 100 100 109.71


MISI

TUJUAN

SASARAN


1

2

3

4

1.3.

Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan

-


Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI Rasio guru sekolah dasar/murid SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia pendidikan dasar 7 - 15 Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun Rasio Rombel/Guru SD-MI Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik % Kepala Sekolah Berijasah S1 % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1 % SD-MI dengan 2 Guru S1 % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) Sesuai Kebutuhan % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1 % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SD/MI Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMP/MTs Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/ Paket C

V - 24

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 386.65 380.7 34.94 29.54 1 67.05 73.98 100 91.67 100 100 100 100 386.65

62.31 531.69 67.55


MISI

TUJUAN

SASARAN


1

2

3

4 -

1.4.

Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik maupun non kependidikan

-

-

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/ Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/ Paket B Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

-

2.

Meningkatnya angka melek huruf (AMH)


Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/ penduduk usia sekolah 16-18 Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke SMA-SMK-MA Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK RLS Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun

2.1.

Tuntasnya masyarakat tuna aksara

-

Angka Melek Huruf

2.2.

Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat

-

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 21.84 372.51 81.12 0.25 100 89.44 100 8.89 90.12 894.00 531.95 34.94 100 100 100 943,39 1.027,19 0.05 0.5 97.1

V - 25

26.34%


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

3.

4.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas

3.1.

Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

4.1.

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis.


4 Pengunjung Perpustakaan Jumlah Perpustakaan

-

Prosentase Pengadaan Obat essensial Pemanfaatan puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

-

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD; Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

-

4.2.

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan

-


Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Prosentase sarana kesehatan yang berijin Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan bayi Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prosentase sarana kesehatan yang berijin Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Cakupan pengawasan terhadap obat Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit

V - 26

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 1.12% 223 100% 70.00% 82% 100.00% 100.00%

1:8,982 252.2% 32.49%

93.75% 95% 71.7% 1:3,690 1:2,508 100.00% 1:178,526 100% 70%


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3



4 Peningkatan layanan Spesialis Peningkatan jumlah instalasi Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional Rasio Perawat per Tempat Tidur Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) Cakupan tingkat hunian Rumah Sakit Bed Occupation Rate(BOR) 75% - 85 % Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO (40 - 50 kali) Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita keluar NDR (tidak>25) Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS JAMPESEHAT) Peningkatan layanan Spesialis Peningkatan jumlah instalasi Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Terpenuhinya pelayanan spesialis dan sub spesialis (jenis) - 4 spesialis dasar - 4 spesialis penunjang - 8 spesialis lain

V - 27

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 23 22 100% 1:4 1 : 1,3 80% 80% 80 4.0 45 1 24 44 50 50000 org 23 22 100%

100.00%


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


-

4 Rasio Perawat per Tempat Tidur Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional (Staf Medik Fungsional/ 5 spesialis Dasar/ Anak Sp. Dalam, Sp Bedah, Sp Kebidanan, Sp Anastesi) Rasio Perawat per Tempat Tidur Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) Peningkatan layanan Spesialis Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit Peningkatan jumlah instalasi Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional Rasio Perawat per Tempat Tidur

-

-

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 1:1 80.00% 1:4

1:1 75% 17 77% 18 100% 3:4 1:5

5.

Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

5.1.

Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh pemda

-

Rasio posyandu per satuan balita Persentase balita gizi buruk Cakupan Rumah dengan bebas jentik

12.03% 0.02% 95.00%

6.

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

6.1.

Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat

-

Prosentase TTU yg memenuhi syarat Prosentase TPM yg memenuhi syarat Cakupan JAGA memenuhi syarat Cakupan SAB memenuhi syarat Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

79.72% 90.96% 72.63% 72.57% 100% 100%


V - 28


MISI

TUJUAN

SASARAN


1 Misi 5 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik

2

3

4

1.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

1.1.

Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif;

-

-

-

-

-


Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu Persentase kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang dianggarkan Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Ekonomi yang berkualitas Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) Buku "Kabupaten Dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten" Nilai PDRB (Rp. Juta) - Berdasarkan Harga Berlaku - Berdasarkan Harga Konstan Laju Pertumbuhan ekonomi (%)

V - 29

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 1 1 5 100 5

100 10 10

10

10 40 76.37 5 5 193,683,000 52,191,120 6.21


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


1.2.

Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan;

-

1.3.

Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;

-

1.4.

Meningkatnya kualitas kebijakan daerah

-


4 Inflasi (%) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) Pertumbuhan PDRB Laju inflasi provinsi Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 3,5 - 5,5 33,900,000 9,140,000 639170.00 6.21 3,5 - 5,5 6.21 8.60 2,349,272,823,337 10 pajak daerah 16 retribusi daerah

Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah Tertib Penataan dan pendayagunaan Aset daerah

100% 100% 100%

Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa Terbentuknya Daerah Otonom Baru Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya)

5 Rumusan Kebijakan

1 DOB 775 Perkara/Masalah

V - 30


MISI

TUJUAN

1

2

SASARAN 1.5.

3 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi


-

1.6.

1.7.

1.8.

Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD;

1 Rumusan Kebijakan 120 Kali

8 Kali 11 Rumusan

-

Perda Inisiatif Sosialisasi produk hukum DPRD Produk Hukum yang diselesaikan oleh DPRD

11

Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE

-

Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan

100%

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

-

Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kepemilikan KK Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Ketersediaan database kependudukan skala propinsi

72.57 260.99

-

-


4 Tersusunnya rumusan kebijakan Standar Harga Konstruksi dan Non Konstruksi Daerah Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan; Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 10 Dokumen

70

0%

80.48 0.7257 0.062 1

V - 31


MISI

TUJUAN

1

2

SASARAN 1.9.


3 Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;


4 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (4 Perda) 2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda) 3) Izin HO/Gangguan (1 Perda) 4) Izin SITU (1 Perda) 5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda) 6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda) 7) Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda) 8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda) 9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (2 Perda) 10) Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda) 11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda) 12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (2 Perda) 13) Izin TDG (2 Perda) 14) Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda) 15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (2 Perda) 16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda) 17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda) 18) Izin IUPPABT (2 Perda) 19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (2 Perda) 20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (2 Perda) 21) Izin SIUP (2 Perda) 22) Izin IMTA (1 Perda) 23) Izin Salon Type C dan D (3 Perda) 24) Izin Usaha RPH (1 Perda) 25) Izin Usaha Peternakan (1 Perda) 26) Izin Usaha Perikanan (1 Perda)

V - 32

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 2 3 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 8 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 1 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 2 PERDA 1 PERDA 3 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 1 PERDA 3 PERDA


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


-

-


4 27) Izin DAMIJA (3 Perda) 28) Izin DAMAJA (3 Perda) 29) Izin DAWASJA (3 Perda) Rasio daya serap tenaga kerja

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah Lama proses perijinan 1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 hari kerja) 2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan (14 hari kerja) 3) Izin HO/Gangguan (12 hari kerja) 4) Izin SITU (3 hari kerja) 5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (12 hari kerja) 6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (12 hari kerja) 7) Izin IPR/Pemasangan Reklame (10 hari kerja) 8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (10 hari kerja) 9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (5 hari kerja) 10) Izin IUI/Usaha Industri (10 hari kerja) 11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri (10 hari kerja) 12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (3 hari kerja) 13) Izin TDG (5 hari kerja) 14) Izin IPPI/Perluasan Industri (10 hari kerja)

V - 33

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 3 PERDA 3 PERDA 3 PERDA 333.79 175,573 526 1 website 14 hari kerja

12 hari kerja 10 hari kerja 3 hari kerja 10 hari kerja 10 hari kerja 8 hari kerja 10 Hari Kerja 5 hari kerja 8 hari kerja 8 hari kerja 3 Hari Kerja 5 hari kerja 9 hari kerja


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


1.10.

Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan

-

Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

1.11.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;

-

Tertatanya administrasi pemerintahan desa Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

-


4 15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (14 hari kerja) 16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 hari kerja) 17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (12 hari kerja) 18) Izin IUPPABT (14 hari kerja ) 19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (14 hari kerja) 20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (14 hari kerja) 21) Izin SIUP ( 3 hari kerja ) 22) Izin IMTA (10 hari kerja ) 23) Izin Salon Type C dan D (14 hari kerja ) 24) Izin Usaha RPH (14 hari kerja ) 25) Izin Usaha Peternakan ( 14 hari kerja ) 26) Izin Usaha Perikanan( 14 hari kerja ) 27) Izin DAMIJA( 14 hari kerja ) 28) Izin DAMAJA( 14 hari kerja ) 29) Izin DAWASJA( 14 hari kerja ) Tingkat Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Penyelesaian izin lokasi Seluruh perijinan berstandar ISO

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 14 hari kerja 14 hari kerja 12 hari kerja 14 hari kerja 14 hari kerja 14 hari kerja 3 hari kerja 8 hari kerja 10 hari kerja 10 hari kerja 10 hari kerja 12 hari kerja 12 hari kerja 12 hari kerja 12 hari kerja 45,039 Ada 75.00 45.00 417 orang

V - 34

14 desa 1.38% 100.00% 96.75


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


-

112.47 100.00% 10.065 orang 184 Lembaga 19818 orang

8 kelompok

1.12.

Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian;

-

Laporan Hasil Pengawasan Tindaklanjut Hasil Audit (%) Jumlah Auditor Jumlah P2UPD Jumlah Auditor Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB

1.13.

Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan

-

Penerapan Pengelolaan arsip secara baku Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan

98.72% 403.200 Berkas

Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD

100

1.14.


4 LPM Berprestasi Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK PKK aktif Jumlah kader posyandu yang mendapatkan insentif Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah RT/RW yang mendapatkan insentif Jumlah LSM Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 6 Lembaga 100.00%

Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor

-

V - 35

490 100% 50 33 50 3 1

21.000 Boks 6 kegiatan


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


1.15.

Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat;

-

2.

Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional dan produktif Serta berorientasi pada kualitas pelayanan

2.1.

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur

-


4 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah di SKPD Website milik Pemerintah Daerah Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah Wartel/Warnet Jaringan Komunikasi Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Sertifikasi ISO 9001.2.2008 Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (media center dan DSP) - Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di seluruh Kecamatan - Media Baru LPSE b. Media Massa: - Media Massa Radio - Media Massa Televisi - Media Massa Majalah c. Media Luar Ruang d. Media Tradisional Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama Media Interpersonal Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi Persentase kebutuhan pegawai melalui seleksi penerimaan Pemrosesan kenaikan pangkat

V - 36

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 100

243 30 0.18 0.01 48.88 3

80 243 13250 13250 60 43 10 760 42 52 160 80 15000 1750 17500


MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3


2.2.

Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian

-

-

3.

Terciptanya sinergitas dan kerjasama pembangunan antar daerah

3.1.

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga;

-

-

4.

Terfasilitasinya pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat

4.1.

Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat

5.

Terwujudnya stabilitas sosial, politik dan keamanan di Kabupaten Bogor.

5.1.

Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat


-

4 Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bintek dan tugas belajar; Terlaksananya peningkatan mental dan motivasi bagi PNS yang memasuk masa pensiun Penyelenggaraan HUT Korpri Penyelenggaraan Rakercab Korpri Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yangkuat, profesional, membangun jiwa korps (korsa) KORPRI dan mensejahterakan anggota dan keluarganya Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yang profesional Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan; Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah perbatasan dan Jabodetabekjur Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah Daerah di luar perbatasan dan Jabodetabekjur Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi Vertikal dan Swasta

Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat

V - 37

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 5450 12706

500 1 1 15,152

200

215 Dokumen

30 Dokumen 30 Dokumen 5 Dokumen 150 Dokumen

1000


MISI

TUJUAN

SASARAN


1

2

3

4

5.2.

Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis

-

Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

5.3.

Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban

-

Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama Penegakan PERDA Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Cakupan patroli petugas Satpol PP Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Angka kriminalitas yang tertangani Angka kriminalitas Jumlah demo Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

-

-


V - 38

CAPAIAN KINERJA KONDISI AKHIR 5 25 10 2720

1440

93.13 97.73 7300 26 0.89 7.44 3.56 70.00 25.64 0.26

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Recommend Documents