1
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2015-2020
I. PENDAHULUAN Pada era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini, pola hubungan pusat-daerah yang bersifat paternalistik dan sentralistrik telah diubah pemerintah menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik. Perubahan pola hubungan antartingkat pemerintahan tersebut bertujuan agar : Pertama, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Sementara pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Kedua, dengan kebijakan mengimplementasikan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka pemerintah daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, karena kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya alam (natural resources) menjadi unggulan daerah guna meningkatkan daya saing daerah dalam persaingan di tingkat lokal, regional, nasional maupun global. Tuntutan perubahan pola hubungan pemerintahan pusat-daerah yang demikian membawa konsekuensi pada pergeseran paradigma pembangunan dari yang semula pembangunan dengan paradigma manajemen birokrat berpola pendekatan biaya (cost approach) ke paradigma pembangunan yang berpola manajemen korporat dengan pendekatan pendapatan (revenue approach). Upaya mewujudkan paradigma pemerintahan dan pembangunan daerah yang semakin baik di era otonomi daerah dewasa ini, memerlukan penyesuaian dan perbaikan yang signifikan pada berbagai aspek, terutama pada aspek politik, ekonomi dan demokratisasi. Pada aspek politik, karena otonomi daerah dilahirkan dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka otonomi daerah harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, yang memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan mampu memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Sementara itu, pada aspek ekonomi, penerapan otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan makro ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan kebijakan regional dan lokal guna mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, kepala pemerintahan daerah dengan kemampuan dan prakarsanya harus dapat mengakulturasikan berbagai
2
kebijakan ekonomi dengan melihat kepentingan pusat-daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, serta dapat membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan begitu, penerapan kebijakan otonomi daerah dengan dukungan kepala pemerintahan daerah yang demikian akan lebih cepat membawa masyarakat ke taraf hidup dan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Selanjutnya pada aspek demokratisasi pemerintahan, praktek penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan kehadiran kepala pemerintahan daerah yang dapat menyatukan berbagai potensi keanekaragaman suku, budaya, agama, dan golongan menjadi sebuah kekuatan besar yang mampu mempercepat proses akselerasi pembangunan menuju pada tujuan yang diharapkan. Esensinya, pada aspek ini, kepala pemerintahan daerah yang diidamkan adalah mereka yang mampu berdiri di atas kemajemukan atau pluralitas sebagai figur pemersatu. Dalam konteks akselerasi dan kemajuan pembangunan daerah, Halmahera Timur saat ini membutuhkan figur pemimpin transformtif yang tidak hanya handal dalam menyatukan kemajemukan atau pluralitas suku, budaya, agama, dan antargolongan menjadi sebuah kekuatan besar pembangunan daerah, akan tetapi juga harus unggul dalam menggerakan perubahan pembangunan dari keadaan yang belum baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Sejalan dengan itu, maka Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur periode 2015-2020 mendatang bukan hanya sekedar terpilih, tetapi harus memiliki visi dan misi pembangunan yang mampu mempercepat proses pembangunan di daerah ini melalui pemberdayaan potensi sumberdaya yang dimilikinya, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan menuju pada tujuan yang diharapkannya, yaitu Halmahera Timur Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kabupaten Halmahera Timur dimekarkan Pemerintah Indonesia menjadi sebuah daerah otonom di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Secara politis dan administratif, pembentukan kabupaten ini selain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Di samping itu juga, untuk mendorong proses akselerasi pembangunan daerah guna mempercepat peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun sesuai kondisi daerah dan berdasarkan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal di Indonesia, kabupaten ini masih tergolong ke dalam kategori Daerah Sangat Tertinggal. Oleh karena itu, implementasi pembangunan dengan tujuan mempercepat kemajuan daerah pada berbagai sektor, mutlak harus dilakukan secara berkesinambungan melalui kebijakan yang efektif dan terarah, sehingga daerah ini dapat cepat berkembang dan segera keluar dari klasifikasinya sebagai daerah sangat tertinggal. Sebagai sebuah daerah otonom yang masih tergolong baru, Kabupaten Halmahera Timur memang masih relatif tertinggal dalam berbagai
3
aspek pembangunan dibanding kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Kondisi ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan ini disebabkan oleh beragam hal di antaranya adalah masih terbatasnya infrastruktur wilayah yang dapat mengakses kelancaran hubungan antardesa serta antara desa dan ibukota kecamatan di beberapa kecamatan tertentu, demikian pula hubungan kecamatan ke ibukota kabupaten, akses dari dan keluar Halmahera Timur, keterbatasan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, serta masih rendahnya investasi swasta yang ditanamkan para investor pada berbagai sektor kegatan ekonomi. Fenomena ini menimbulkan implikasi yang luas tidak hanya terhadap upaya mempercepat peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah tertinggal/terisolasi karena kurang adanya sentuhan pembangunan, akan tetapi juga pada aspek pembangunan sosialbudaya, infrastruktur, keuangan, dan aksesibilitas antarwilayah. Pada hal, Kabupaten Halmahera Timur tergolong salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang memiliki kekayaan potensi sumberdaya alam yang melimpah baik di sektor perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Berbagai kondisi empiris yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa, meskipun selama ini kebijakan dan strategi pembangunan telah dilaksanakan pemerintah daerah pada berbagai sektor kegiatan ekonomi, akan tetapi hal tersebut belum dengan serta merta dapat menyelesaiakn seluruh permasalahan yang dihadapi secara tuntas. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal demikian terjadi. Selain karena keterbatasan kemampuan dana, masih relatif minimnya investasi swasta yang ditanamkan di daerah ini, rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, serta masih rendahnya tingkat kemampuan penguasaan teknologi produksi. Di samping itu juga, lambatnya perubahan pada faktor-faktor sosial budaya dalam hal transfer teknologi mengakibatkan pengelolaan potensi kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki belum dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan kondisi obyektif daerah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pembangunan guna mengembangkan dan melakukan perubahan terhadap berbagai kondisi tersebut secara lebih baik di masa mendatang, sebagai salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015-2020, untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Kami mencoba menjawab berbagai permasalahan tersebut melalui suatu visi dan misi yang Kami namakan : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2015-2020”. Suatu visi dan misi pembangunan daerah yang bersifat komprehensif dan terarah, pada dasarnya merupakan wujud kesepakatan moral dan politik yang harus dapat dipahami dan diterjemahkan secara efektif ke dalam kerangka makro pembangunan daerah. Visi dan misi yang berisi programprogram pembangunan daerah tersebut harus bersifat rasional dan terukur, dalam arti sesuai dengan kemampuan dan daya dukung daerah, karena ia berfungsi sebagai indikator penunjuk atau pedoman dalam menentukan arah,
4
posisi dan tujuan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dicapai. Pemahaman terhadap eksistensi posisi ini bersifat sangat esensial, karena dengan itu dapat ditentukan secara tepat arah, tujuan dan orientasi perubahan pembangunan yang hendak dituju. Sementara pemahaman terhadap langkah-langkah kebijakan menuju pada tujuan pembangunan yang ditetapkan, memerlukan pengkajian-pengkajian yang mendalam terhadap berbagai aspek dan dimensi pembangunan daerah yang bersifat strategis, guna menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Dengan berpedoman pada prinsip dasar itulah kemudian diformulasikan program-program prioritas, arah dan strategi kebijakan yang ditempuh, serta sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Periode 2015-2020 ini disusun berdasarkan kondisi obyektif saat ini, berikut berbagai permasalahan yang dihadapi serta tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai. II. KONDISI OBYEKTIF KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Kondisi obyektif Kabupaten Halmahera Timur yang dituangkan dalam visi dan misi ini selain terkait keadaan internal, juga menyangkut kondisi eksternal. Keadaan internal merefleksikan fakta-fakta empiris terkait kondisi daerah yang terjadi saat ini, baik yang berbentuk kekuatan (strength) yang memberi daya dorong maupun kelemahan-kelemahan (weakness) yang dapat menjadi kendala. Sementara kondisi eksternal mendeskripsikan perkembangan keadaan lain di luar daerah, baik berupa peluang-peluang (opportunity) yang diharapkan maupun tantangan/ancaman (Threats) yang dapat menjadi penghambat. Sebagai suatu daerah yang sedang berbenah diri dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, Kabupaten Halmahera Timur juga tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal yang demikian. Berbagai isu strategik yang menandai kondisi internal dan eksternal Kabupaten Halmahera Timur dewasa ini, pada dasarnya dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Kondisi Internal (Kekuatan dan Kelemahan) a. Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Halmahera Timur sesungguhnya memiliki kekayaan potensi sumber-sumberdaya ekonomi (economic resources) yang relatif banyak yang terkandung di kawasan perairan laut dan daratan kabupaten ini. Kekayaan sumber-sumberdaya ekonomi tersebut selain sangat potensial dari segi jumlahnya, juga tersebar pada berbagai sektor kegiatan ekonomi, seperti di sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan dan perkebunan, maupun di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai daerah dengan kekayaan potensi sumberdaya ekonomi yang relatif melimpah, maka kekayaan potensi sumber-sumberdaya ekonomi dimaksud dapat dijadikan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan yang penting dalam mendukung dan memperkuat pertumbuhan kegiatan produksi di sektor riel guna menunjang proses
5
akselerasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Keadaan tersebut terrefleksi secara jelas pada kondisi makro ekonomi regional yang tergambar pada penguatan struktur perekonomian daerah (economic structure) dan tingkat laju pertumbuhan ekonomi (rate of economic growth). Meskipun sampai dengan tahun 2013, perekonomian Kabupaten Halmahera Timur masih bercorak agraris dengan kontribusi sektor pertanian sebesar 40,48 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku. Akan tetapi, telah mulai terjadi fenomena transformasi struktural dalam struktur perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor-sektor ekonomi lain, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya konribusi (share) sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan produksi daerah dari 20,37 persen pada tahun 2010 menjadi 22,32 persen pada tahun 2013, yang diikuti oleh peningkatan peran sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 13,60 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 16,82 % pada tahun 2013. Selain telah mulai menampakan fenomena pergeseran struktural dalam perekonomian daerah, pembangunan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur periode 2010-2013 juga menghasilkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi kabupaten ini yang terdeskripsi pada perkembangan produksi riel periode 2010-2013, tumbuh rata-rata 7,04 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi tersebut didominasi oleh kontribusi tiga (3) dari sembilan (9) sektor ekonomi yang ada, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2,61 persen per tahun, kemudian disusul berturut-turut oleh sektor pertanian 2,08 persen per tahun, serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,92 persen per tahun. Sementara kontribusi atau sumbangsih sektorsektor ekonomi lain di luar ketiga sektor tersebut masih terbilang rendah, rata-rata di bawah 0,90 persen per tahun. Secara kumulatif, selama periode 2010-2013, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalian mampu memberikan kontribusi sebesar 5,61 persen per tahun terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur. Sementara kontribusi kumulatif ketiga sektor dimaksud dalam pembentukan produksi riel pada tahun 2013 mencapai 82,00 persen. Dilihat dari aspek kontribusi sektoral, maka dapat dikatakan bahwa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor-sektor ekonomi yang bukan hanya menjadi sektor penentu utama tingkat laju pembangunan ekonomi daerah, akan tetapi juga menjadi sektor-sektor ekonomi yang paling dominan dalam pembentukan produksi daerah. Di samping memiliki kekayaan potensi sumberdaya ekonomi yang menjadi kekuatan pendukung pembangunan daerah, hingga saat ini Kabupaten Halmahera Timur juga masih memiliki beragam faktor yang menjadi penyebab timbulnya kelemahan dalam mendorong laju pertumbuhan kondisi sektor riel bagi kemajuan pembangunan ekonomi
6
daerah. Beberapa di antaranya terlihat dengan jelas di sektor pertanian pangan dan perkebunan seperti sarana dan prasarana transportasi untuk memasarkan hasil produksi yang minim, kualitas sumberdaya manusia bidang pertanian yang rmasih rendah, lahan pertanian rentan terhadap bencana alam seperti banjir. Di sektor kehutanan dan pertambangan, adanya konflik kepentingan antara sektor kehutanan dengan sektor pertambangan karena terdapat kegiatan pertambangan nikel di kawasan hutan lindung. Di sektor industri pengolahan, kendala utama yang dihadapi meliputi pola pembinaan dan kemitraan usaha yang kurang jelas, inovasi hasil produksi belum ada, industri kecil belum siap menghadapi pasar bebas, sarana dan prasarana pengembangan industri kecil dan menengah masih terbatas, serta pertumbuhan dan persebaran sentra industri di perdesaan masih rendah. Pada sektor kelautan dan perikanan kelemahan yang dihadapi adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi komoditas perikanan dan hasil laut yang relatif terbatas, minimnya kualitas dan kuantitas yang dimiliki sumberdaya nelayan, masih terbatasnya upaya-upaya besar yang dilakukan untuk menghadirkan investor dalam pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan, penegakan hukum yang masih lemah terkait pelanggaran aturan dalam produksi komoditas perikanan dan kelautan, belum terbangunnya pola kemitraan usaha yang baik dan jelas di bidang perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan pengusaha dan industri perikanan termasuk belum adanya upaya rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kurangnya pembinaan usaha perikanan, informasi pasar dan diversifikasi usaha. Kendala mendasar yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah jumlah pasar yang masih kurang, prasarana jalan dari pusat produksi ke daerah-daerah pemasaran masih belum memadai, sarana pengangkutan hasil bumi masih belum mencukupi, jumlah penduduk yang mencerminkan kondisi pasar potensial relatif sedikit, serta mobilitas manusia, barang dan jasa masih rendah dengan pertumbuhan yang merangkak lambat. Implikasi dari berbagai kendala dalam pengembangan sektor riel di atas mengakibatkan terjadinya perlambatan dalam laju pembangunan ekonomi daerah, terciptanya polarisasi atau kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan kawasan perdesaan serta antara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Fakta-fakta empiris memperlihatkan bahwa, perekonomian Kabupaten Halmahera Timur memiliki peluang yang relatif cukup besar dan cepat untuk dikembangkan karena didukung ketersediaan kekayaan potensi sumber-sumberdaya ekonomi yang tergolong banyak. Namun tidak dapat dipungkiri dan harus diakui bahwa, sebagai daerah yang terbilang baru berkembang, masih banyak upaya-upaya intensif dan ekstensif yang perlu dilakukan untuk menggarap kandungan potensi kekayaan sumber-sumberdaya ekonomi tersebut secara maksimal
7
agar kekayaan potensi dimaksud dapat digunakan sebagai suatu kekuatan yang memberi daya dorong dalam peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan kekayaan potensi sumber-sumberdaya ekonomi tersebut selain bertujuan mendorong peningkatan tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses akselerasi pembangunan daerah sekaligus mengatasi berbagai permasalahan mendasar yang berkembang dalam perekonomian kabupaten ini, baik berupa ketimpangan ekonomi antarkawasan perkotaan dan perdesaan maupun antara berbagai kelompok di dalam masyarakat, penguatan fundamental ekonomi daerah, serta percepatan perubahan struktur perekonomian daerah dari kondisi ekonomi yang bercorak pertanian menjadi perekonomian berbasis pertambangan atau industri-jasa. Di samping itu juga, untuk memberikan akses kepada mayoritas rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui pemerataan penguasaan sumberdaya ekonomi baik sumberdaya alam, sumberdaya modal, teknologi dan pasar yang bermuara pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan daerah sendiri (PDS) serta pemerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat, guna mendukung pembentukan fundamental ekonomi daerah yang kuat. b. Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Reformasi total pada berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di Indonesia sejak 1999 menimbulkan dampak positif yang luas tidak saja terhadap penampilan pemerintahan yang semakin demokratis, efektif, transparan, bermoral dan berwibawa di mata masyarakat, akan tetapi juga terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Tuntutan terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan negara yang demokratis ini bertujuan mengubah paradigma lama model pemerintahan negara dari tatanan yang bersifat representatif elitis ke arah partisipatif populis. Esensi pokok demokratisasi sistem pemerintahan adalah perubahan, yaitu berubahnya tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dari sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan golongan atau elit politik tertentu (representative elitis) ke sistem pemerintahan yang mengutamakan aspirasi dan partisipasi masyarakat (partisipasi populis). Perubahan terhadap sistem pemerintahan ini selain akan memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk mewujudkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat secara musyawarah mufakat, transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya. Di samping itu, proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah akan dapat dilakukan dengan mengutamakan partispasi masyarakat, sehingga
8
mendorong pengembangan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, berkualitas dan bermartabat. Di bidang otonomi daerah, pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah melalui kebijakan desentralisasi selain akan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, sehingga tercipta kemampuan yang tinggi dan profesional dalam menjalankan pemerintahan guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di samping itu, mempercepat terwujudnya peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berikut mendorong peningkatan daya saing daerah dan memperkecil disparitas ketimpangan ekonomi antardaerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Esensi pokok dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah ini tidak hanya memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam penyelengaraan berbagai aktivitas rutin pemerintahan dan pembangunan serta memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, akan tetapi juga dalam pengelolaan sumber-sumberdaya alam yang dimiliki. Kebijakan tersebut akan menempatkan pemerintah daerah beserta jajarannya pada posisi yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Namun perlu disadari bahwa, keberhasilan yang dicapai pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedisiplinan dan ketekunan dalam menjalankan tugas, kecakapan dan kemampuan profesional yang dimiliki serta harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai. Kondisi empiris memperlihatkan bahwa berbagai faktor penentu dan penunjang seperti dikemukakan di atas telah dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Akan tetapi, agar dapat memberikan kemanfaatan yang optimal, maka berbagai faktor tersebut harus terus dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang besar guna lebih memperlancar dan mengembangkan pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat. Namun harus diakui bahwa, sebagai kabupaten pemekaran yang tergolong baru, Halmahera Timur masih memiliki berbagai kelemahan di bidang pemerintahan. Di antaranya yang terbilang esensial adalah perangkat sistem dan pranata kelembagaan pemerintah dalam menunjang tugastugas pemerintahan di daerah yang masih belum memadai seperti kualitas aparatur yang masih rendah dan belum sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dukungan dana (anggaran) yang terbatas, yang menyebabkan ruang gerak pemerintah dalam meningkatkan kualitas
9
dan profesionalisme aparatnya menjadi terkendala. Kondisi yang demikian memberikan implikasi yang luas terhadap keterbatasan kemampuan aparat pemerintah dalam pemberian tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang cenderung mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan akuntabilitas aparat pemerintah di mata rakyat, yang untuk selanjutnya berimplikasi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Di lain pihak, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi baik transportasi darat maupun laut dan udara, telekomunikasi, kesehatan, penerangan dan lain-lain menyebabkan pergerakan penduduk dan aksesibilitas terhadap berbagai kebutuhan dasar cenderung rendah dan mahal. Dalam dinamika perkembangan pembangunan yang terus bergerak maju, tuntutan desentralisasi kebijakan dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, akan menambah banyak pengelolaan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Konsekuensi logis dari keadaan ini tentu bukan hanya meminta tanggung jawab terhadap intensitas dan frekuensi kerja aparatur yang semakin sinergis, yang dibekali dengan tingkat kemampuan yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Akan tetapi juga, perbaikan pranata, sistem dan mekanisme kelembagaan yang semakin transparan dan partisipatif dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan yang bermuara kepada pembentukan pemerintahan daerah yang demokratis dan bernuansa keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. c. Keadaan Sarana dan Prasarana Wilayah Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, sehingga tercipta kemampuan yang tinggi dan profesional dalam menjalankan pemerintahan guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, diperlukan banyak sekali faktor dan syarat sebagai pendukungnya. Salah satu di antaranya yang sangat esensial adalah ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang cukup dan memadai. Sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Timur sebagai sebuah daerah otonom baru di Provinsi Maluku Utara, maka berbagai aktivitas yang dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah berkembang dengan pesat. Kondisi yang demikian terus berlangsung hingga sekarang. Selain karena tuntutan kebutuhan daerah yang terus berkembang yang diperhadapkan dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus terjadi. Di samping itu juga, karena didukung oleh kebijakan pemekaran wilayah di mana jumlah kecamatan dan desa yang semakin bertambah banyak. Upaya pemerintah dalam
10
pengembangan pembangunan sarana dan prasarana wilayah ini, di satu sisi dimaksudkan untuk dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sementara di sisi lain ditujukan untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Hingga saat ini, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Halmahera Timur telah menunjukkan berbagai kemajuan yang cukup signifikan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari perkembangan di berbagai sektor seperti pada sektor transportasi baik transportasi darat, laut dan udara, sektor pertanian, sektor kelistrikan dan air bersih, sektor informasi dan telekomunikasi, permukiman penduduk, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Berbagai prestasi yang telah dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam pengembangan pembangunan sarana dan prasarana wilayah ini sesungguhnya apabila terus ditingkatkan akan menjadi suatu kekuatan pendorong yang besar dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Meskipun telah menunjukkan berbagai aspek keberhasilan dalam penyediaannya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan sarana dan prasarana wilayah yang dibangun di Kabupaten Halmahera Timur masih menghadapi berbagai kelemahan dan kendala, baik pada aspek kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karenanya, dengan berpedoman pada indikator tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Halmahera Timur merupakan kabupaten yang masih relatif tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Halmahera Timur dapat dijelaskan antara lain, pada : (1) subsektor transprotasi darat, yaitu sebagian besar jalan kolektor (jalan utama), jalan lingkungan dan kolektor sekunder mengalami kerusakan, lebar badan jalan yang lama rata-rata tidak sama, serta kapasitas badan jalan semakin terbatas terutama di daerah perdesaan. (2) subsektor transportasi laut berupa aktivitas bongkar muat barang dan penumpang di pelabuhan masih relatif sedikit, fasilitas transportasi laut belum tersedia memadai dan peran swasta dalam pembangunan pelabuhan masih kurang. (3) subsektor transportasi udara adalah rute penerbangan dan frekuensi penerbangan pesawat masih relatif sedikit, biaya penerbangan cukup mahal, serta fasilitas bandara belum memadai, sehingga belum dapat didarati pesawat berbadan lebar. Sementara kendala yang dihadapi dalam pembangunan sarana dan prasarana irigasi di sektor pertanian terletak pada ketidakseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan air, sebagian besar jaringan irigasi sudah tidak berfungsi dan sistem pengaturan air tidak berjalan dengan baik. Kemudian berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah di sektor kelistrikan dan air bersih
11
adalah kapasitas pembangkit energi listrik yang tersedia terbatas, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang masih tinggi, infrastruktur kelistrikan yang dibangun masih minim, sumberdaya air yang berlimpah untuk pemanfaatan energi alternatif belum dapat dimanfaatkan, infrastruktur jaringan penyediaan air bersih yang belum tersedia, serta belum terbentuk lembaga pengelola air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, sementara sumber mata air yang tersedia cukup banyak. Selanjutnya di bidang informasi dan telekomunikasi, kendala yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah di sektor ini antara lain berupa ketersediaan dan penyebaran infrastruktur informasi dan telekomunkasi masih terbatas dan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi masih kurang. Yang terakhir kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di bidang permukiman, pendidikan dan kesehatan meliputi kemampuan penyediaan sarana dan prasarana perumahan penduduk yang masih kurang, sebagian besar penduduk belum memiliki tempat tinggal yang layak huni, sistem perumahan dan lingkungan belum tertata dengan baik terutama di daerah permukiman nelayan, pelabuhan dan daerah permukiman sekitar pasar, kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni masih rendah, serta masih relatif terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang tersedia untuk memberikan pelayanan dalam upaya memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap jasa kesehatan dan pendidikan. d. Kependudukan, Pendidikan dan Sumberdaya Manusia Penduduk, pendidikan dan sumberdaya manusia memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam proses pembangunan. Kaitan antara ketiga faktor tersebut sangat erat dan sulit dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi, penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga-tenaga usahawan serta berfungsi mengorganisasikan dan menggerakan berbagai faktor produksi lain dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Sementara pada sisi yang lain, pendidikan memproses penduduk menjadi sumberdaya manusia yang handal dan berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Akan tetapi, peranan penting dan strategis dari aspek penduduk sebagai sumber penyedia faktor produksi, serta pendidikan sebagai media pemroses output sumberdaya manusia menjadi handal dan berkualitas dalam pembangunan ini, akan semakin berarti apabila dihubungkan dengan perilaku, sikap hidup dan peradaban masyarakat itu sendiri. Bila menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) untuk memberikan deskripsi terhadap perkembangan perilaku, sikap hidup dan peradaban komunitas penduduk Halmahera Timur di masa lalu, maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa, sesungguhnya perilaku, sikap hidup dan peradaban penduduk Halmahera Timur itu telah terproses serta berkembang dan terpelihara relatif cukup lama dalam
12
interaksi sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai positif yang terrefleksi dalam perilaku, sikap hidup dan peradaban penduduk yang selalu menjunjung tinggi hakikat hidup kebersatuan dan kebersamaan serta menerima keterbukaan dan kemajuan sejak masa Kesultanan Tidore, melahirkan kemampuan untuk secara cepat beradaptasi dengan perubahan yang ditandai oleh tertanamnya dasar-dasar inovasi dan etos kerja yang relatif baik. Perilaku dan sikap hidup yang demikian merupakan suatu modal yang sangat berharga dan jika terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan perubahan dan kemajuan peradaban manusia dewasa ini, akan menjadi suatu kekuatan pendorong yang besar dalam mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Namun demikian, kondisi obyektif memperlihatkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan mendasar yang bersifat fenomenal dalam karakteristik kependudukan, pendidikan dan sumberdaya manusia di Kabupaten Halmahera Timur. Karakteristik demografis kabupaten ini yang ditandai dengan distribusi penduduk yang timpang antarkecamatan, kualitas dan tingkat kehidupan ekonomi penduduk yang masih rendah serta ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pun menjadi relatif cukup sulit untuk dilakukan. Kenyataan di atas diperparah pula oleh keterbatasan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas di bidang pendidikan serta sarana perpustakaan dan laboratorium sekolah yang masih sangat kurang. Di samping itu, minat lulusan pendidikan menengah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang masih rendah mengakibatkan kualitas output pendidikan dalam pembentukan sumberdaya manusia di daerah ini cenderung rendah. Eksistensi sumberdaya manusia yang berkualitas memiliki peranan yang sangat esensial dalam implementasi pembangunan daerah. Sebab di satu sisi, dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi akan mempermudah pemerintah daerah dalam memobilisasi gerak laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur. Sementara pada sisi yang lain, sumberdaya manusia yang berkualitas akan memberikan andil yang besar terhadap proses akselerasi peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, berbagai ketimpangan pada aspek kependudukan serta kendala-kendala yang dihadapi di bidang pendidikan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten ini untuk pastinya akan memberikan akses yang luas terhadap rendahnya kualitas hidup penduduk, produktivitas kerja dan daya saing yang dihasilkan serta sikap kemandirian dalam berusaha, yang pada akhirnya akan menimbulkan kecenderungan memperbesar barisan pengangguran penduduk usia kerja dan tingkat ketergantungan hidup penduduk yang tinggi.
13
e. Pertahanan Keamanan dan Hukum Aspek pertahanan keamanan dan hukum merupakan dua aspek penting dan menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Di satu sisi, aspek pertahanan keamanan yang terrefleksi pada dukungan stabilitas keamanan yang mantap, berfungsi untuk menjaga, melindungi, memelihara dan menjamin kontinuitas keberlangsungan pembangunan daerah yang tercipta melalui pengembangan sistem pertahanan keamanan yang kuat. Sementara pada sisi yang lain, penegakan supremasi hukum yang semakin baik dan adil bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui penataan fungsi dan sistem hukum yang mendukung penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab serta peningkatan penerapan dan penegakan hukum yang memberi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah, merupakan syarat mutlak yang diperlukan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat hukum, teratur, aman dan damai. Berangkat dari pengalaman sejarah, sebenarnya sikap dan perilaku hidup serta peradaban komunitas masyarakat Halmahera Timur telah terbentuk dan dipayungi oleh nilai-nilai keagamaan yang mendalam dalam kurun waktu yang relatif lama. Sikap dan perilaku hidup serta peradaban masyarakat yang demikian, sesungguhnya merupakan kekuatan potensial yang strategis dalam menjamin pembentukan sistem pertahanan keamanan yang kuat dan handal serta penegakan supremasi hukum sebagai pilar pendukung utama keberlangsungan pembangunan daerah yang aman dan berkeadilan. Meskipun demikian, kondisi obyektif memperlihatkan bahwa, sebagai sebuah kabupaten yang tergolong relatif baru berkembang dalam berbagai aspek pembangunan, dukungan pranata dan sistem kelembagaan di tingkat infra dan suprastruktur pertahanan keamanan dan hukum di Kabupaten Halmahera Timur masih sangat terasa belum memadai. Kelemahan ini terlihat dengan jelas terutama pada aspek jumlah dan kualitas aparat keamanan dan hukum yang masih sangat terbatas adanya, serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum termasuk kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang masih relatif rendah. f. Agama dan Kebudayaan Agama dan kebudayaan merupakan dua faktor esensial yang memiliki peranan sangat besar dan tidak kalah pentingnya dalam mendeterminasi arah, gerak laju pertumbuhan dan kemajuan pembangunan daerah. Melalui doktrin pendidikan dan ajaran agama, masyarakat dituntut untuk selalu hidup dengan sikap dan perilaku yang terpuji bukan hanya terhadap Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, tetapi juga antara sesama manusia di dalam masyarakat dan terhadap alam lingkungan di mana masyarakat itu hidup. Selain itu, dengan berpedoman kepada ajaran agama, setiap individu manusia dianjurkan untuk membangun dan mengembangkan diri dan masyarakatnya agar
14
dapat memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Sementara itu, pada sisi yang lain, kebudayaan berperan sebagai piranti pembina dalam mengajari dan mengarahkan manusia dan masyarakat untuk senantiasa hidup berbudaya yang baik. Proses interaksi menjadikan manusia dan masyarakat untuk hidup berbudaya yang baik ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Masyarakat Halmahera Timur merupakan komunitas masyarakat yang telah berabad-abad lamanya mengalami proses dalam interaksi agama dan kebudayaan. Proses pendalaman nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan tersebut terus berkembang secara dinamis yang menjadikan masyarakat kabupaten ini sangat terbuka serta memiliki perilaku dan sikap hidup kekeluargaan yang tinggi. Perilaku dan sikap hidup yang dipedomani oleh nilai-nilai religius dan budaya yang demikian, sesungguhnya merupakan satu kekuatan potensial pembangunan jika terus dibina dan dikembangkan. Sungguhpun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai hidup religius dan budaya yang tinggi itu, ternyata belum terlalu mendapat perhatian yang besar di dalam pelaksanaan pembangunan. Penyebab kondisi ini cukup beragam. Salah satu di antaranya adalah sistem dan praktek penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang terlalu bersifat sentralistik, yang menyebabkan nilai-nilai religius dan adat-istiadat masyarakat lokal kurang mendapat perhatian dalam pembangunan. Kondisi seperti ini cenderung melemahkan semangat dan sikap partisipatif masyarakat lokal dalam pembangunan, bahkan dapat terjadi ketidakpuasan terhadap sistem ini yang pada gilirannya akan mengubah perilaku dan sikap hidup masyarakat menjadi anarkis. Makanya, tidaklah mengherankan jika seringkali agama dan budaya kemudian dipakai untuk melegitimasi dan mempolitisasi berbagai bentuk tindakan yang bersifat anarkis. 2. Kondisi Eksternal Berbagai aspek yang hidup dan berkembang terkait dengan kondisi eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional yang mempengaruhi dinamika pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur pada masa-masa mendatang, perlu diperhatikan dan dianalisis secara cermat, terutama isu yang terkait dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan kenegaraan, otonomi daerah serta globalisasi dan regionalisasi ekonomi. Reformasi total yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam berbagai aspek praktek penyelenggaraan pemerintahan dan dimensi kehidupan kenegaraan di Indonesia sejak 1999, menimbulkan dampak positif yang luas terhadap penampilan pemerintahan yang semakin efektif, transparan, bermoral dan berwibawa di mata masyarakat. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat agar supaya diimplementasikannya model otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diwujudkan dengan diundangkannya dua Undang-undang Otonomi Daerah yang
15
Baru, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2004. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap perbaikan praktek penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun lokal harus dilakukan seperti pemberantasan KKN, penegakan supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia, pemulihan kondisi ekonomi serta perbaikan sistem pemerintahan dan kehidupan kenegaraan yang lebih terbuka dan demokratis. Akan tetapi, perlu disadari dan harus diakui bahwa, upaya perbaikan melalui model pendekatan reformasi total terhadap berbagai dimensi kehidupan kenegaraan yang terpuruk itu, tidaklah semudah seperti membalik telapak tangan. Reformasi total yang sangat kuat didengungkan masyarakat itu diikuti dengan pengorbanan yang sangat besar baik harta maupun jiwa karena munculnya eskalasi konflik berdimensi etnis, agama dan golongan yang kian meluas serta terdapat kecenderungan munculnya disintegrasi bangsa. Perkembangan di bidang pemerintahan dengan diundangkannya dua Undang-undang Otonomi Daerah yang Baru, di mana pola hubungan pusat-daerah yang semula bersifat paternalistik dan sentralistrik diubah pemerintah menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik, yang bertujuan menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri merupakan suatu langkah maju untuk mengukur prestasi dan kemampuan daerah dalam membangun dirinya. Perkembangan yang demikian, sesungguhnya merupakan suatu langkah maju dan peluang yang baik bagi Pemerintah Daerah, karena daerah dapat secara lebih optimal dan leluasa mengerahkan semua kemampuan yang dimilikinya melalui penggalian potensi sumberdaya ekonomi untuk menggerakan proses akselerasi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain perkembangan di bidang otonomi daerah, maka isu penting lainnya yang perlu dicermati secara seksama adalah trend perkembangan globalisasi dan regionalisasi ekonomi. Globalisasi yang menampilkan potret kekuatan dan kekuasaan ekonomi dan teknologi yang mengabaikan batas-batas kedaulatan yurisdiksi suatu negara, menjadikan dunia semakin terbuka seperti tanpa batas. Arus perdagangan serta mobilisasi kapital dan tenaga kerja dengan dukungan kekuatan teknologi komunikasi dan informasi bergerak secara bebas. Implikasinya, proses pelaksanaan pembangunan menghadapi permasalahan yang kompleks, karena di satu sisi peluang-peluang untuk meraih keuntungan dari pergerakan sumber-sumber ekonomi terbuka lebar, akan tetapi pada sisi lain peluang tersebut dihadapkan pada kondisi ketat serta sangat kuatnya kompetisi antara para pelaku ekonomi di berbagai negara dan daerah berikut ancaman terhadap keutuhan eksistensi negara. Menghadapi kondisi yang demikian sangat diperlukan berbagai pemikiran baru dan kajian yang mendalam terhadap reorientasi model dan pendekatan pembangunan daerah. Dalam hal ini, model manajemen pembangunan
16
daerah harus lebih didekati dari sisi masyarakat sebagai pelakunya dengan tetap memegang teguh prinsip mempertahankan keutuhan dan wawasan negara kesatuan. Manajemen pembangunan daerah yang demikian, jika ditata dengan baik serta diikuti dengan perbaikan dalam struktur organisasi pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan paradigma pembangunan di mana pemerintah hanya tampil sebagai fasilitator dan motivator pembangunan, maka dipastikan kinerja, kesiapan serta peran pemerintah daerah dan masyarakat akan lebih kuat dan berarti dalam pembangunan guna mengantisipasi trend perkembangan globalisasi dan regionalisasi ekonomi. Selain itu, diperlukan peningkatan model pendekatan manajemen kemitraan baru yang melibatkan peran serta semua pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi melalui pola kerjasama yang saling menguntungkan. III. PERMASALAHAN Suatu Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa, implementasi pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur selama ini telah menghasilkan berbagai keberhasilan. Walaupun demikian, harus sadari bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai itu, tidak berarti tanpa permasalahan. Kondisi obyektif memperlihatkan bahwa, meskipun selama ini pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur telah menghasilkan berbagai keberhasilan, akan tetapi masih terdapat banyak permasalahan yang harus diselesaikan sehubungan dengan tuntutan kemajuan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Dari hasil kajian terhadap berbagai aspek internal dan eksternal, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi kabupaten ini dalam tahapan pelaksanaan pembangunan berikutnya sebagai berikut : 1. Pemanfaatan sumberdaya ekonomi baik di kawasan perairan maupun di kawasan daratan khususnya komoditas ikan dan hasil perikanan lainnya, hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan, selain belum dilakukan secara maksimal juga cenderung eksploitatif serta terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi di sektor modern perekonomian. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kesenjangan ekonomi antar masyarakat di kawasan perkotaan dan perdesaan atau antarkelompok dalam masyarakat. Dampak lain yang timbul adalah kerusakan lingkungan dan perlambatan pengembangan aktivitas ekonomi rakyat terutama di sektor tradisional perekonomian. 2. Keterbatasan dana, jumlah dan jenis fasilitas pendidikan serta belum meratanya distribusi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan rendahnya minat lulusan pendidikan menengah ke jenjang pendidikan tinggi, menyebabkan rendahnya potensi kualitas sumberdaya manusia yang memberi akses pada peningkatan barisan pengangguran penduduk usia kerja dan ketergantungan penduduk yang tinggi.
17
3. Masih belum memadainya ketersediaan jumlah berbagai fasilitas dasar penunjang kehidupan masyarakat yang diikuti dengan tingkat sebaran yang belum merata di semua wilayah kecamatan, seperti sarana dan prasarana transportasi, baik transportasi darat dan laut, informasi dan telekomunikasi, penerangan/kelistrikan dan air bersih, kesehatan dan lain-lain serta belum efektifnya sistem dan pranata kelembagaan birokrasi, menyebabkan belum optimalnya kemampuan aparat dalam penyelenggaraan tugas-tugas rutin pemerintahan, pembinaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, 5. Masih relatif rendahnya pembinaan di bidang hukum serta belum memadainya penyediaan jumlah fasilitas dan belum maksimalnya peran berbagai lembaga di bidang tersebut, menyebabkan penegakan supremasi hukum belum terwujud dengan baik. Selain itu, masih terbatasnya jumlah aparat keamanan serta belum memadai sistem kelembagaan di tingkat infra dan suprastruktur pertahanan keamanan menyebabkan masih rendahnya kemampuan aparat dalam penciptaan kondisi keamanan yang kondusif dan stabil. 6. Nilai-nilai agama serta budaya yang kurang mendapat perhatian dan tempat yang layak dan proporsional dalam program dan perencanaan pembangunan daerah. Di samping itu juga, rendahnya tingkat pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dan kebudayaan mengakibatkan peran agama dan budaya kurang dipraktekan dalam kehidupan masyarakat. IV. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2015-2020 1. Visi Pembangunan Daerah Dengan berpedoman pada kondisi obyektif daerah, maka sasaran pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima (5) tahun mendatang diarahkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai melalui percepatan pertumbuhan pembangunan dan pemerataan perekonomian daerah. Masyarakat yang sejahtera tersebut pada dasarnya harus memiliki karakteristik kepribadian yang tinggi, yaitu memiliki etos kerja, sikap mental, disiplin dan moral yang didukung oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat dan dipayungi oleh kondisi budaya yang baik, yang tercermin dalam perilaku hidup seharihari baik di lingkungan keluarga, sekolah, lembaga pemerintahan, maupun dalam pergaulan hidup di masyarakat, serta memiliki pola pikir, tindakan, sikap dan perilaku hidup yang maju dan mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang diidamkan ini hanya akan tercapai apabila tercipta rasa aman bagi semua lapisan masyarakat. Dan pada akhirnya, masyarakat yang sejahtera mampu menciptakan suasana kehidupan yang adil dan demokratis, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang seperti
18
yang telah diuraikan di atas, maka Visi Pembangunan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010-2015 adalah : ”Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Visi ini diangkat dari pemikiran bahwa, tujuan mewujudkan masyarakat Halmahera Timur yang maju, mandiri dan sejahtera, merupakan suatu cita-cita dan keinginan luhur masyarakat itu sendiri. Karena itu, implementasi pembangunan untuk mewujudkan cita-cita itu harus melibatkan peran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Memang bukan merupakan suatu keniscayaan, akan tetapi adalah sangat mungkin bagi masyarakat Halmahera Timur untuk mewujudkan visi ini dalam pelaksanaan pembangunan, jika upaya ke arah itu tetap disandarkan pada nilai-nilai ajaran agama dan budaya, Pancasila dan UUD 1945 serta rasa kebangsaan dan semangat nasionalisme yang tinggi dengan menghilangkan sama sekali penonjolan etnis, suku dan kelompok atau golongan. Sementara sikap menciptakan kerukunan hidup dalam pergaulan bermasyarakat dan toleransi antar umat beragama yang tinggi harus dikedepankan dan menjadi prasyarat utama pencapaian visi tersebut, apalagi jika dipayungi oleh penampilan pemerintahan yang berwibawa, terbuka dan demokratis. Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang maju, mandiri dan sejahtera, sesungguhnya merupakan pencerminan dari harapan masyarakat di kabupaten ini terhadap terbentuknya suatu suasana kehidupan pembangunan daerah yang relatif cepat berkembang dengan tingkat kemandirian serta taraf hidup dan kesejahteraan penduduk yang tinggi. Substansi “maju” mengandung pengertian sebagai suatu kondisi yang lebih baik atau meningkat dari kondisi masa lalu dan sekarang yang dinilai dari berbagai indikator. Kemajuan juga mengandung konotasi bahwa pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai. Sementara “mandiri” berarti memiliki kapasitas dan kemampuan yang tinggi dalam menggerakan dan mengelola secara swadaya segala potensi dan sumberdaya yang ada untuk mendukung pembangunan daerah. Di lain pihak, “Sejahtera” mengandung pengertian semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat Halmahera Timur yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan yang ditunjukkan oleh terbebasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan dan ketidakmampuan serta terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram yang dilakukan melalui tahapan maju dan mandiri. 2. Misi Pembangunan Daerah Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Halmahera Timur seperti dikemukakan di atas, maka misi yang merupakan tugas-tugas pokok pembangunan yang akan dilaksanakan di kabupaten ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing, yaitu masyarakat dengan tingkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi
19
melalui proses pendidikan dan ketrampilan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta, agar tercipta tingkat pendidikan dan penalaran masyarakat yang tinggi dan berjiwa wirausaha serta pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, sehingga masyarakat Halmahera Timur dapat berdiri sejajar dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya. (2) Mewujudkan masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu menunjukkan tingkat kehidupan yang sama dengan masyarakat yang lain dengan mengandalkan pada pola pikir, ketrampilan dan prakarsa serta kekuatan sendiri. Namun, kemandirian ini tidak berarti tidak membutuhkan bantuan daerah lain, tetapi lebih kepada dapat memanfaatkan potensi unggulan di daerahnya yang lebih baik dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah lain. (3) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan standar kehidupan yang layak melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan dengan prinsipprinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). (4) Mewujudkan pemerintahan yang baik adalah meningkatkan peran pemerintah daerah untuk menjawab tuntutan reformasi pemerintahan dan pembangunan serta memperkuat proses otonomi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Mewujudkan masyarakat yang harmonis adalah meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan, saling menghormati dan menghargai melalui pengembangan peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan seperti penyediaan fasilitas kelembagaan agama, adat dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. V. IMPLEMENTASI PROGRAM Implementasi program kerja dalam Visi dan Misi ini, mengacu pada program dan langkah-langkah kebijakan yang belum dapat direalisasikan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya serta permasalahan-permasalahan umum yang menonjol saat ini. Berdasarkan kondisi ideal yang ada, maka program strategis yang dikemukakan meliputi : 1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat a. Pemulihan kondisi makro ekonomi daerah secara signifikan melalui peningkatan investasi di berbagai sektor ekonomi produktif dengan jalan menciptakan kondisi daerah ang kondusif untuk menjamin keamanan dan kelangsungan berusaha. b. Pemerataan pembangunan dan pelayanan infrastruktur ekonomi, distribusi pemilikan aset ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesempatan berusaha pada semua sektor kegiatan ekonomi guna mempercepat peningkatan pendapatan, taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. c. Sektor-sektor pendukung utama pembanguan daerah Halmahera Timur utamanya sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan,
20
d.
e.
f.
g.
kehutanan, perikanan dan kelautan) serta sektor pertambangan harus dikembangkan pengelolaannya serta berdayaguna dan berhasilguna dengan mengikutsertakan peran serta usaha kecil, menengah dan koperasi. Menggalakan upaya-upaya menghadirkan investor besar baik nasional maupun internasional, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, untuk bermitra dengan usaha kecil, menengah dan koperasi. Mendorong peran sektor industri dan perdagangan melalui pola dan strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang didukung oleh pengembangan usaha di sektor pertanian untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riel terutama pada sektor-sektor tertentu yang secara kuantitatif masih relatif kecil peranannya dalam pertumbuhan ekonomi daerah, guna memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dan menciptakan keseimbangan struktural dalam perekonomian, disertai pengembangan agroindustri dan agribisnis yang mendukung kebijakan diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi sektor pertanian, industri dan jasa. Meningkatkan peranan lembaga keuangan perbankan dan lembagalembaga keuangan lain dalam perekonomian daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang luas untuk membuka peluang yang lebih besar, adil dan transparan dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, guna mempercepat upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik 1. Pemerintahan Daerah a. Meningkatkan kinerja, kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan, baik dengan jalan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun melalui pendidikan lanjutan pada jenjang Strata satu (S1), Strata dua (S2), magang serta pendidikan keahlian lainnya. b. Penataan sistem dan pranata kelembagaan pemerintahan yang lebih menjamin dan efektivitas praktek penyelenggaraan pemerintahan melalui kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan tuntutan paradigma pembangunan, di mana pembangunan dilakukan oleh masyarakat sedangkan birokrasi hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator pembangunan. c. Melakukan penataan ruang wilayah sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor dan wilayah, agar pemanfaatan ruang selain dapat dilakukan secara sinergis, serasi dan berkelanjutan, di samping itu dapat dapat mendukung dan
21
d.
e.
f.
g.
mempercepat pelaksanaan pemekaran wilayah sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan moralitas dan disiplin kerja aparat melalui peningkatan pembinaan mentalitas, perilaku, sikap dan etos kerja yang tinggi serta pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap aparat pemerintah yang tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan indisipliner dalam menjalankan tugas. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui mekanisme kontrol yang ketat dan bertanggung jawab, guna membebaskan dan membersihkan aparat dari perilaku dan praktekpraktek penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung KKN dan berperilaku tidak terpuji lainnya. Melaksanakan prinsip demokratisasi dan transparansi kebijakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan serta peningkatan motivasi dan peran serta masyarakat melalui penyelenggaraan penerangan, komunikasi dan media massa secara luas dan bertanggung jawab.
2. Pelayanan Publik Program pembangunan pelayanan publik diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan pembangunan yang semakin berkembang. Program kegiatan yang dikemukakan terutama menyangkut penyediaan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, transportasi, urusan haji serta pelayanan kegiatan generasi muda di bidang seni, budaya dan olah raga yang terdiri dari : a. Mempercepat upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan dan pelayanan kebutuhan dasar yang memadai khususnya pangan, sandang dan papan dengan harga yang terjangkau. b. Memperbaiki kualitas gizi dan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan sebaran jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Pusat-pusat pelayanan kesehatan serta tenaga medis) termasuk peningkatan kualitas pelayanan. c. Mengembangkan pelayanan jasa transportasi melalui penambahan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut dan udara, guna memperlancar mobilitas barang, jasa dan manusia yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah. d. Meningkatkan pelayanan urusan haji untuk membantu kemudahan pemberangkatan para jamaah haji ke Tanah Suci hingga kembali ke daerah agar tidak mengalami kesulitan yang berarti melalui pengurusan dan penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan. e. Membangun sarana dan prasarana kesenian, budaya dan olah raga sesuai kemampuan daerah, guna mendukung penyaluran kreasi dan
22
bakat generasi muda di bidang tersebut melalui peningkatan pembangunan sanggar-sanggar kesenian daerah, fasilitas-fasilitas olah raga, panti-panti pemuda serta pemberdayaan berbagai aktivitas perempuan melalui peningkatan kegiatan-kegiatan PKK. 3. Sarana dan Prasarana Wilayah a. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang diikuti dengan peningkatan kualitasnya untuk membuka aksesibilitas perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antarwilayah melalui penambahan ruasruas jalan baru, jembatan, dermaga, pelabuhan rakyat, dan bandar udara yang selama ini belum terjangkau, disertai peningkatan kapasitas dan pemeliharaannya untuk mendukung terintegrasinya pembangunan antarmoda. b. Memperbaiki dan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas seperti jalan kota, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, persampahan, serta jaringan pos dan telekomunikasi untuk mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana melalui pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dengan intensitas yang kuat diberikan kepada pihak swasta dan masyarakat luas dalam pembangunan wilayah dan kota. d. Mengembangkan dan memperluas pelayanan jaringan komunikasi dan informasi melalui pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan infomrasi baik telepon kabel, telepon seluler, radio, TV dan kantor pos ke seluruh wilayah kabupaten guna memudahkan akses informasi baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional serta memperlancar upaya memfasilitasi berbagai bentuk kebijakan subsidi pemerintah di bidang pelayanan sosial dan ekonomi. e. Membangun sarana dan prasarana kelistrikikan wilayah dan sumber daya air untuk mewujudkan fungsi listrik dan air sebagai sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi yang seimbang melalui pengelolaan terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga menjamin kebutuhan pokok rakyat untuk hidup, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di kawasan-kawasan rawan air bersih, serta tersedianya listrik dan sumberdaya air bagi kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata dan jasa lainnya bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di masa mendatang. f. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta penciptaan kawasan permukiman yang asri dan jauh dari kesan kumuh, sehingga menciptakan kenyamanan bagi masyarakat untuk hidup terutama fungsi permukiman dan lingkungan yang bersih dan sehat dalam memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat penggunanya. g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, kawasan tumbuh
23
cepat, pusat-pusat permukiman masyarakat, kawasan perkotaan dan sekitarnya dalam sistem pengembangan wilayah terpadu sebagai kesatuan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan, guna mempercepat proses peningkatan pertumbuhan ekonomi dan akselerasi pembangunan daerah. 4. Bidang Agama a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut melalui pembangunan sarana dan prasarana ibadah, peningkatan kualitas dan jumlah juru dakwah, serta mengembangkan kualitas pendidikan agama. b. Memperluas penerapan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat sebagai jalan menuju keselamatan hidup dunia dan akhirat melalui pemberdayaan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan. c. Mempererat hubungan, toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama melalui penciptaan kondisi dialogis yang transparan dengan mengutamakan dan meletakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, suku, golongan atau kelompok. 5. Pendidikan, Pengembangan SDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan distribusi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang dan jenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan. b. Memperluas akses dan peran pendidikan tinggi khususnya Universitas Terbuka (Unit Pembelajaran Jarak Jauh, Soasio), Universitas Nuku dan STAIN Kelas Jauh, dalam menyerap jumlah mahasiswa baru sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan pembangunan daerah. c. Mengembangkan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi baik pada jenjang S1 maupun jenjang S2 bagi Mahasiswa Halmahera Timur yang berprestasi dilakukan dengan jalan pemberian beasiswa melalui ikatan kerja sama atau bantuan-bantuan pendidikan. d. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan teknologi terapan di bidang produksi dan pengelolaan sumberdaya alam melalui peningkatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan riset. 6. Bidang Hukum a. Meningkatkan pembinaan di bidang hukum kepada masyarakat, yang menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian hukum melalui permasyarakatan perundangan-undangan baik nasional maupun daerah. b. Menciptakan pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum melalui peningkatan pendidikan dan penyuluhan hukum c. Penataan fungsi dan sistem hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam rangka penegakan supremasi hukum.
24
7. Bidang Pertahanan Keamanan a. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan malalui pembangunan sarana dan prasarana keamanan lingkungan. b. Menumbuhkembangkan semangat bela negara yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan rakyat dalam sistem pertahanan rakyat semesta. c. Meningkatkan jumlah aparat keamanan dan penataan sistem kelembagaan di tingkat infra dan suprastruktur pertahanan dalam rangka menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dan stabil sebagai prasyarat utama terselenggaranya kesinambungan pembangunan daerah. VI. TUJUAN DAN SASARAN Implementasi pembangunan pada hakekatnya mempunyai tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang dikemukakan di sini, sesungguhnya merupakan penjabaran kongkrit dari visi dan misi pembangunan dalam skala yang terukur untuk diimplementasikan. Dengan menggunakan pengertian yang demikian, maka tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Timur 2015-2020 dapat diformulasikan sebagai berikut : 1. Terwujudnya kondisi ekonomi rakyat dan fundamental makroekonomi daerah yang kuat dalam mendukung percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan proses pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia sebagai prayarat utama dalam mendorong dan mempercepat gerak laju pembangunan. 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan aktivitas rutin pemerintahan dan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. 4. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, baik bersih dan berwibawa dengan dukungan aparatur yang berperilaku terpuji, bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). 5. Terciptanya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di berbagai sektor ekonomi yang bermuara pada peningkatan pendapatan daerah dan distribusi pendapatan yang merata di dalam masyarakat. 6. Terwujudnya kepastian dan ketaatan hukum dalam masyarakat serta praktek penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab. 7. Terciptanya peningkatan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan berbagai aktivitas rutin pemerintahan dan pembangunan. 8. Tercapainya kondisi keamanan yang semakin kondusif dan stabil, sebagai syarat pendukung utama pelaksanaan pembangunan daerah. 9. Terciptanya perbaikan gizi dan derajat kesehatan masyarakat serta semakin berkualitasnya kegiatan pelayanan publik.
25
VII. P E N U T U P Demikian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur 2015-2020. Visi dan misi yang berisikan pokok-pokok program kerja pembangunan ini merupakan tanggung jawab yang harus Kami emban pada lima tahun mendatang, Insya Allah, bila Kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015-2020. Visi dan misi ini disampaikan sebagai salah satu persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur periode 2015-2020. Pokokpokok program kerja pembangunan yang ditawarkan di dalamnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Partai Pengusung, DPRD dan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur, guna mencermati dan merespon berbagai fenomena dan dinamika pembangunan yang berkembang dewasa ini. Tentunya bahwa, visi dan misi ini hanya akan dapat diwujudkan apabila di dalam pelaksanaannya didukung oleh kerja keras dan pertisipasi aktif semua komponen masyarakat Halmahera Timur dengan ridho dan pertolongan Allah SWT. Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan memberkati perjuangan kita semua. Amin Ya Rabbil Alamin.
26
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2015-2020
Visi Pembangunan Daerah Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
Oleh Rudy Erawan, SE, M.Si (Calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur) Ir. Muhdin (Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur)
