INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR BADAN PUSAT STATISTK KABUPATEN HALMAERA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH

KATALOG BPS :1164.8206

BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

2009

BADAN PUSAT STAISTIK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Jl. Hasan Rakib, Kompleks SMK Maba E-mail : [email protected]

BADAN PUSAT STATISTK KABUPATEN HALMAERA TIMUR

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2009 Katalog BPS : 1164.8206 No. Publikasi : 8206.03 Jumlah Halaman : 65 Halaman Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Halmahera Timur Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Halmahera Timur Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Halmahera Timur

“Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya”

SAMBUTAN Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur ini adalah hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2009 ini memuat berbagai berbagai indikator-indikator yang dapat

memberi

gambaran

tentang

kesehatan,

pendidikan,

dan

pendapatan. Data dan informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk penyusunan dan perencanaan pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Timur. Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini dapat memberi manfaat bagi konsumen data baik pemerintah maupun swasta dan memperkaya ragam data di Kabupaten Halmahera Timur. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu didalam penerbitan publikasi ini kami sampaikan terima kasih. Maba, …………………… 2010

IPM Kabupaten Halmahera Timur 2009

KATA PENGANTAR Konsep pembangunan manusia menurut UNDP diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dimana elemen-elemennya secara tegas mengarah pada sasaran yang ingin dicapai yaitu hidup secara sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup layak. Dalam publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2009 memuat berbagai indikator yang dapat mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia yaitu : kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi para konsumen data, utamanya pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan manusia Kabupaten Halmahera Timur. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak khususnya BAPPEDA Kabupaten Halmahera Timur serta dinas/instansi terkait yang telah memberikan kontribusi, sehingga publikasi ini dapat terbit sesuai waktu yang ditetapkan. Maba, ………………….. 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur

Drs. Ridwan T. NIP. 340006402


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..........................................................................

Hal i

DAFTAR ISI.........................................................................................

ii

DAFTAR TABEL LAMPIRAN...........................................................

iv

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang.......................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan................................................................

4

1.3. Fungsi, Lingkup, dan Keterbatasan........................................

5

1.4. Sistematika Penyajian............................................................

8

BAB II. METODOLOGI 2.1. Arti dan Kegunaan IPM.........................................................

10

2.2. Sumber Data...........................................................................

13

2.3. Metode Penghitungan IPM dan Komponennya.....................

15

2.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan..........................................

28

BAB III. GAMBARAN WILAYAH 3.1. Letak Geografis......................................................................

30

3.2. Kependudukan........................................................................

31

3.3. Produksi Pertanian.................................................................

31

3.4. Kondisi Sosial........................................................................

34

3.5. Ekonomi (PDRB)...................................................................

35


BAB IV. INDIKATOR & INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 4.1. Komponen IPM Kabupaten Halmahera Timur.....................

37

4.2. Nilai IPM Kabupaten Halmahera Timur...............................

44

BAB V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan.............................................................................

49

LAMPIRAN.......................................................................................... 51


DAFTAR LAMPIRAN Hal Tabel Lampiran 1

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi MalukuUtara Tahun 2008 – 2009..............................

52

Tabel Lampiran 2

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 – 2009.............................

53

Tabel Lampiran 3

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 – 2009.............................

54

Tabel Lampiran 4

Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 – 2009…………………………………………………………...............

55

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 – 2009............................................................................

56

Tabel Lampiran 6

Reduksi Shortfall IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 – 2009..............................

57

Tabel Lampiran 7

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009………….….

58

Tabel Lampiran 8

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 ……………………….......................................

59

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009………………………………………………………………………….

60

Tabel Lampiran 10 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 ………………………………………………………………

61

Tabel Lampiran 5

Tabel Lampiran 9


Tabel Lampiran 11 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtida’iyah (MI) di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 ………………………………………………………………

62

Tabel Lampiran 12 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009….

63

Tabel Lampiran 13 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 ………………………………………………………………

64

Tabel Lampiran 14 Jumlah Tenaga Kesehatan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2009 ........................

65

Tabel Lampiran 15 Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2009 ............................

66

Tabel Lampiran 16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2009 (juta rupiah) …………………………………………………………………….

67

Tabel Lampiran 17 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2009 (juta rupiah) …………………………………………………………………….

68


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tanpa diimbangi oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan ada artinya bagi masyarakat. PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga diasumsikan bahwa bagian pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan bertambah besar. Namun jika tidak diimbangi oleh pemerataan distribusi pendapatan maka PDRB perkapita / pendapatan perkapita tersebut akan tampak semu artinya hanya akan dinikmati oleh sekelompok atau golongan tertentu saja, disisi lain rakyat miskin justru terus bertambah jumlahnya, sehingga PDRB dan pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata hanya diukur dari keberhasilan dalam pencapaian indikator-indikator ekonomi, namun juga sangat ditentukan oleh ukuran keberhasilan dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat yang lebih tinggi. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya.


1

Ada

beberapa

model

alternatif

pembangunan

yang

diitawarkan antara lain seperti : (1) pembangunan sumber daya manusia ; (2) kebutuhan dasar; dan (3) kesejahteraan manusia. Akan tetapi ketiga model pembangunan tersebut dinilai masih bersifat parsial dan belum bersifat menyeluruh. Selama ini pembangunan

sumber

daya

manusia

(Human

Resources

Development) memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor produksi lainnya yaitu tanah, modal dan mesin. Manusia diperalat untuk mengejar tingkat output yang tinggi namun dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) hanya berorientasi

pada pemenuhan kebutuhan

dasar manusia agar dapat keluar dari kemelut kemiskinan. Model ini telah menggiring manusia terpasung hingga tidak memiliki pilihan-pilihan lain. Sedangkan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan manusia (human welfare) memandang manusia dalam proses pembangunan sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif atau dengan perkataan lain manusia

tidak

mengambil

bagian

untuk

berperan

dalam

pembangunan. Sedangkan pembangunan manusia harus menjadi semacam model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk dan


2

oleh penduduk. Dimana; tentang penduduk berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya; untuk penduduk berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri; oleh penduduk berupa upaya

(empowerment)

pemberdayaan

penduduk

dalam

menentukan harkat martabat manusia dengan berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan. Model

pembangunan

manusia

adalah

suatu

model

pembangunan yang memiliki konsep lebih luas daripada model dengan pendekatan pembangunan SDM, kebutuhan dasar dan kesejahteraan. Konsep pembangunan manusia lebih komprehensif dan

bersifat

sebelumnya.

holistic Pada

yang tahun

memperkenalkan

konsep

paradigma

model

baru

telah

mencakup

1990,

United

pembangunan pembangunan.

ketiga

model

Nations

(PBB)

manusia Dalam

sebagai

konteks

ini

pembangunan manusia diidentifikasikan sebagai suatu proses memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Berbicara mengenai pilihan-pilihan manusia adalah sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun diantara sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu , pilihan untuk hidup sehat


3

dan berumur panjang; pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan; dan pilihan untuk mempunyai akses keberbagai sumber yang sangat diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak. Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut dapat dipenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti

pilihan

untuk

berpartisipasi

dalam

bidang

politik,

kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Untuk

mengetahui

pembangunan manusia,

perkembangan pada

tahun

mengenai

kualitas

1990 United Nations

(PBB) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau

Human Development Index (HDI). IPM merupakan indeks komposit yang digunakan sebagai alat untuk mengukur atau mengontrol perkembangan pembangunan manusia. 1.2.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan permendagri No.4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM merupakan indeks

komposit

yang

diharapkan


mampu

mencerminkan

4

perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya Kabupaten Halmahera Timur. Selain itu penghitungan IPM yang termuat dalam publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2009” ini juga ditujukan sebagai bahan evaluasi serta perencanaan dimasa yang akan datang, sehingga memberikan masukan

dalam

penajaman

prioritas

pembangunan daerah

berdasarkan analisis situasional, analisis kebijakan, implikasi kebijakan di daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu juga untuk menggali potensi, peluang, tantangan dan kendala pembangunan didaerah berdasarkan kajian lokal situasional. 1.3.

Fungsi, Lingkup dan Keterbatasan

IPM digunakan sebagai ukuran pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, yang merupakan gambaran pencapaian dan tantangan dalam bidang harapan hidup, kemampuan baca tulis dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan oleh semua lapisan

dalam

masyarakat

seperti

perumus

dan

penentu

kebijakan, pengambil keputusan di kalangan pemerintah, ormas dan LSM, analisis kebijakan. Pemantauan status pembangunan manusia merupakan input dalam perumusan strategi dan program pembangunan manusia.


5

Namun

merupakan

suatu

hal

yang

mustahil

bahwa

pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan indeks komposit, tak peduli seberapa banyak komponen indikatornya.

Disamping

itu,

IPM

juga

masih

mempunyai

kelemahan, yaitu dari segi data dan arti. IPM membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktor – faktor yang menyebabkan output ketiga komponen. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki

arti

kelemahannya,

tersendiri fungsi

secara

individual.

IPM sebagai

Tetapi

sarana untuk

dibalik menarik

perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan mansuia telah diakui secara luas. Sejak diterbitkannya HDR-HDI oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena kesederhanaan metode penghitungannya,

bersifat

global

tidak

terlalu

rinci,

dan

merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi

daerah,

prioritas

pembangunan

perlu

betul-betul

diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran Laporan


6

Pembangunan Manusia menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di daerah. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi

dan distribusi

pemanfaatan

komoditas, serta peningkatan dan

kemampuan

manusia.

Pembangunan

manusia

melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi, kesehatan serta pendidikan. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, perspektif

tetapi

tidak

anti

pembangunan

terhadap

manusia,

pertumbuhan. pertumbuhan

Dalam ekonomi

bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Walaupun demikian, ntidak ada hubungan yang otomatis

antara

pertumbuhan

ekonomi

dengan

kemajuan

pembangunan manusia. Dalam jangka pendek, dengan pengeluaran publik yang teratur, suatu daerah dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam

pembangunan

manusia,

meskipun

tanpa

adanya

pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti. Meskipun demikian, adalah salah untuk menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi


7

tidak mempunyai arti penting bagi pembangunan manusia. Dalam jangka panjang tidak akan ada kemajuan yang berkelanjutan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju

pertumbuhan

(ekonomi)

tetapi

juga

pada

aspek

pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas dari pertumbuhan untuk menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat. 1.4.

Sistematika Penyajian

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), secara garis besar disajikan dalam 5 bab sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan yang menyajikan latar belakang, tujuan, fungsi lingkup dan keterbatasan serta sistematika penyajian laporan.Pada bab II. Metodologi berisi arti dan kegunaan IPM, sumber data, metode penghitungan IPM dan komponennya, serta ruang lingkup dan keterbatasan. Selanjutnya pada bab III. Mengulas gambaran umum wilayah Halmahera Timur, sementara ulasan mengenai


8

Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya disajikan pada bab IV. Akhirnya kesimpulan penyajian publikasi dirangkum dalam penutup pada bab V.


9

BAB II METODOLOGI 2.1. Arti dan Kegunaan IPM a. Arti IPM Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu proses berjenjang dalam jangka panjang dan berbagai faktor sosial ekonomi ikut memberikan andil didalamnya. Proses pembangunan SDM ini merupakan interaksi berbagai komponen lintas sektor yang terjadi secara bertahap dari masa tradisional, masa perkembangan, sampai masa modern. Setiap tahapan pembangunan ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang meliputi berbagai indikator/ komponen sumber daya manusia dan ekonomi. Untuk membandingkan tingkat perkembangan pembangunan manusia pada setiap daerah, setiap tahapan pembangunan atau setiap negara sejak lama telah diperkenalkan berbagai indikator pembanding. Indikator yang dikembangkan merupakan indikator gabungan (komposit) yang tersusun dari beberapa indikator tunggal. Pembentukan indikator komposit merupakan teknik pengukuran karakteristik sosial individu atau kelompok masyarakat yang secara teoritis telah didefinisikan tetapi sulit diukur dengan definisi operasional. Morris D. Morris (1979) mengembangkan Physical Quality Life

Index (PQLI) atau yang dikenal luas dengan Indeks Mutu Hidup (IMH). Kemudian United Nations Development Programme (UNDP)


10

juga mengembangkan Human Development Index (HDI) yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Indonesia sajak dekade 1980-an telah dikenal beberapa indikator semacam ini seperti Indeks Mutu Hidup (IMH), Indeks Kualitas Manusia Indonesia (IKMI), dan lain-lain. Sejak dikembangkan dalam suatu kesempatan bersama antara

BPS

dan

UNDP,

IPM

menjadi

salah

satu

indikator

pembangunan yang penting di Indonesia. Di tingkat internasional IPM dipakai sebagai tolok ukur kemajuan yang telah dicapai oleh suatu negara setelah dibandingkan dengan negara-negara lain. Laporan ini mengambil pola yang sama dengan publikasi UNDP yang berjudul “Human Development Report”, terutama konsep dan definisi, serta metodologi yang digunakan. Untuk tingkat nasional IPM dipergunakan sebagai tolok ukur antar Provinsi dan di tingkat Provinsi dipakai sebagai perbandingan antar kabupaten/kota. Secara konseptual IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah negara, Provinsi atau kabupaten/kota (UNDP, 1990; BPS, 1997). Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa IPM sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu tempat pada suatu waktu.


11

Walaupun

tidak

dapat

mengungkapkan

semua

dimensi

pembangunan, IPM bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat apakah arah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. b. Kegunaan IPM Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa indeks komposit digunakan sebagai cara pengukuran ciri masyarakat yang secara teoritis terdefinisi tetapi sulit diukur dengan definisi operasional. Prosedur

pembentukan

indikator

seperti

itu

merupakan

penerjemahan informasi ke dalam bentuk kuantitatif berupa angka tunggal yang terukur secara matematis. Dengan prosedur tersebut didapatkan bahwa indeks komposit akan memberikan deskripsi perbandingan antar wilayah serta perkembangan antar waktu, bukan memperlihatkan besaran yang dicapai. IPM juga bisa dipakai sebagai alat

pemantau

dan

bisa

dimanfaatkan

dalam

manajemen

pembangunan karena bisa membandingkan perkembangan antar waktu sehingga dapat memperlihatkan dampak pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Pada level daerah IPM sebagai salah satu ukuran dampak pembangunan dimanfaatkan sebagai acuan oleh pihak berwenang setempat, terutama Pemda, dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pemanfaatan ini merupakan bagian dari instrumen makro perencanaan pembangunan daerah dan untuk monitoring serta evaluasi suatu wilayah dalam lingkungan Provinsi. IPM dan


12

komponen-komponen penyusun IPM bisa dimanfaatkan sebagai penilaian lintas sektoral terhadap hasil-hasil pembangunan daerah. 2.2. Sumber Data Sumber data utama yang digunakan untuk penghitungan IPM dalam publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 dan 2009. Di samping data tersebut juga digunakan data pendukung yang berasal dari sumber data lainnya. Susenas merupakan survei tahunan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia yang mengumpulkan data pokok (kor) dan modul. Data kor adalah data pokok rumah tangga dan anggota rumah tangga seperti status perkawinan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan/kegiatan seminggu yang lalu, keikutsertaan dalam keluarga berencana, perumahan dan pengeluaran rumah tangga. Untuk data modul, pengumpulannya dilakukan secara bergiliran dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun pertama modul konsumsi dan pendapatan rumahtangga, tahun kedua modul kesejahteraan rumahtangga, sosial budaya, perjalanan dan kriminalitas dan tahun ketiga modul kesehatan, gizi, pendidikan dan perumahan. Data modul konsumsi yang dikumpulkan meliputi: Keterangan tentang konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, antara lain mencakup

data

rinci

mengenai

konsumsi

rumahtangga,

dan

pengeluaran rumah tangga yang dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang.


13

Pertanyaan-pertanyaan

yang

dimasukkan

dalam

kor

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memonitor hal-hal yang mungkin berubah tiap tahun yang berguna untuk perencanaan jangka pendek, serta pertanyaan yang dapat dikaitkan

dengan

pertanyaan

modul,

misalnya

pengeluaran.

Pertanyaan yang dimasukkan dalam modul diperlukan untuk menganalisis masalah yang tidak perlu dimonitor tiap tahun atau analisis masalah yang ingin diintervensi pemerintah, misalnya kemiskinan dan kekurangan gizi. Dengan berbagai keberhasilan tersebut data Susenas memiliki potensi

yang

kesejahteraan

cukup

besar

masyarakat.

untuk

dapat

menggambarkan

Misalnya,

untuk

menggambarkan

keadaan berbagai komponen kesejahteraan dapat disusun berbagai data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, persentase akseptor KB, rata-rata umur perkawinan pertama, ratarata jumlah anak yang dilahirkan, persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas kesehatan, persentase balita Maluku Utara yang diimunisasi dan diberi ASI, persentase rumah tangga yang memperoleh air bersih atau mempunyai jamban dengan septik tank, dan rata-rata pengeluaran per kapita. Data gabungan kor-modul dapat menghasilkan analisis untuk menjawab pertanyaan seperti, apakah kelompok miskin mendapat manfaat yang sesuai dari program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah (misal, program wajib belajar 9 tahun), siapa sajakah yang dapat memanfaatkan subsidi pemerintah di bidang pendidikan,


14

apakah ada jenis-jenis alat KB tertentu yang lebih banyak dipakai penduduk miskin ketimbang yang lain, apakah penduduk miskin mendapat manfaat yang cukup dari program Posyandu, apakah ada kaitan antara jam kerja dengan fertilitas, dan apakah ada kaitan antara sanitasi dengan status kesehatan. Dengan demikian jelas bahwa potensi yang terkandung dalam data Susenas dapat menutup sebagian besar kesenjangan ketersediaan data yang diperlukan para pembuat keputusan di berbagai

bidang.

perumusan

dalam

Sekalipun

demikian

perencanaan,

masih

pemantauan,

perlu atau

dilakukan evaluasi,

kemudian merinci jawaban atau masukan yang diperlukan melalui data Susenas 2.3. Metode Penghitungan IPM dan Komponennya a. Penghitungan IPM IPM secara matematis adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan indeks hidup layak. Dalam menyusun indeks pembangunan manusia seperti diuraikan sebelumnya perlu ditetapkan nilai minimun dan maksimum dari masing-masing komponen, yaitu seperti terlihat pada Tabel 2.1. Perlu diketahui bahwa nilai maksimum dan minimum untuk komponen harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sama seperti yang digunakan UNDP dalam menyusun IPM global sebelum tahun 1994. Batasan tersebut juga digunakan BPS


15

dan UNDP dalam penyusunan IPM tingkat Provinsi di Indonesia. Batasan selain konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dalam laporan

ini

mengikuti

batasan

yang

digunakan

BPS

untuk

penyusunan IPM tingkat Provinsi. Dengan demikian indeks angka harapan

hidup

dilakukan

dan

indeks

perbandingan

pendidikan memungkinkan

baik

tingkat

nasional

untuk

(provinsi

dan

kabupaten/kota) maupun internasional. Sementara untuk indeks konsumsi riil per kapita hanya mungkin dilakukan perbandingan antar provinsi dan kabupaten/kota saja. Tabel 2.1 : Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Komponen

Satu an

Sasaran Ideal

Nilai Minimum

Target Pencapai an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

tahun

85

25

60

%

100

0

100

tahun

15

0

15

Rp

732.720

300.000

432.720

Rp

1.332.720

900.000

432.720

Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan : 1999 2002

Penyusunan indeks untuk setiap komponen IPM dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan umum:

Indeks X 1 =

Pencapaian selama satu periode T arg et pencapaian


16

berdasarkan persamaan indeks diatas, maka persamaan IPM

Indeks X 1 =

X 1 hasil pengukuran - Nilai X 1 min imum T arg et pencapaian

dapat ditulis sebagai berikut :

Dimana : IPM =

Indeks X 1 + Indeks X 2 + Indeks X 3 3

X1 = Indeks harapan hidup X2 = Indeks pengetahuan (2/3 indeks melek huruf + 1/3 indeks lama sekolah) X3 = Indeks hidup layak b. Indeks Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator pembangunan manusia. Dalam berbagai publikasi AHH merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena bidang ini berhubungan erat dengan meningkatnya umur hidup masyarakat. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medik secara langsung bisa memperpanjang usia hidup. Peningkatan umur hidup juga terjadi seiring dengan semakin majunya tingkat sosial ekonomi penduduk.


17

Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai ratarata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya, dengan kata lain angka ini menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai akhir hidupnya. Faktorfaktor yang dapat berpengaruh pada angka harapan hidup adalah faktor lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan dan keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan faktor-faktor ini selalu dibahas kaitannya dengan sektor kesehatan. Dengan demikian angka harapan hidup mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian (life table) dengan input data orang/penduduk yang meninggal berdasarkan kelompok umur. Penggunaan life table berhubungan dengan kohort peristiwa pada suatu waktu tertentu. Selain dengan life table teknik penghitungan angka

harapan

hidup

bisa

pula

dengan

Program

Mortpak.

Penghitungan dengan program ini biasanya disebut penghitungan secara tak langsung karena menggunakan input data jumlah wanita usia 15-49 tahun per kelompok umur 5 tahunan. Selain jumlah wanita digunakan juga jumlah anak lahir hidup (ALH) dan jumlah anak masih hidup (AMH) menurut kelompok umur wanita 15-49 tahun sebagai data dasar. Oleh karena AHH ini dipakai sebagai dasar untuk menghitung indeks kesehatan yang dianggap dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan masyarakat telah menggunakan sumber daya


18

masyarakat untuk memajukan kesehatan maka perlu ditetapkan angka minimal dan maksimal. 1) Angka minimal berdasarkan standar UNDP sebesar 25 tahun. Dengan angka ini seseorang diharapkan dapat bertahan hidup sampai umur 25 tahun meskipun dengan fasilitas kesehatan yang minimal. Hal yang dipantau adalah seberapa jauh pemerintah dan masyarakat telah mengalokasikan sumber dayanya untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berdampak pada naiknya angka harapan hidup penduduk negara tersebut. 2)

Angka maksimal harapan hidup yang juga merupakan standar dari UNDP dengan pengertian jumlah umur tertinggi yang masih mempunyai makna bagi seseorang dalam menikmati sisa hidupnya, dalam situasi sosio kultural sekarang adalah 85 tahun.

Dari nilai minimal dan maksimal tersebut dibentuk indeks harapan hidup yang dirumuskan sebagai berikut:

Indeks Harapan Hidup =

AHH hasil pengukuran - Nilai min imum T arg et pencapaian

c. Indeks Pengetahuan Salah satu komponen IPM yang dipakai sebagai dasar penghitungan adalah pengetahuan (knowledge). Komponen ini


19

diwakili oleh sektor pendidikan (educational attainment) dan merupakan

salah

satu

komponen

untuk

mengindikasikan

pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan merupakan manifestasi yang sangat jelas dari perbaikan kondisi hidup (living

standard) suatu masyarakat pada suatu daerah, sehingga tingkat pendidikan yang lebih baik akan mendorong perbaikan kondisi sektor-sektor lain. Dalam IPM indeks pengetahuan diwakili oleh komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kemajuan tingkat pendidikan salah satunya diindikasikan oleh angka melek huruf, dan indikator ini menunjukkan mutu sumber daya manusia. Dasar penghitungan dengan membagi banyaknya penduduk yang bisa menbaca dan menulis dengan total penduduk. Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia dalam masyarakat. 1) Angka minimal untuk indikator ini adalah 0 Pendidikan memerlukan keputusan pengalokasian investasi. Peranan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta mutlak diperlukan dalam rangka pengalokasian dana dan sumber daya

masyarakat

lainnya

secara

terencana

untuk

penyelenggaraan pendidikan. Bila penduduk tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan maka dimungkinkan tercatatnya angka 0 pada indikator angka melek huruf.


20

2) Angka maksimal untuk indikator ini adalah 100 (persen). Sebaliknya

bila

masyarakat

pendidikan

sehingga

dengan

kemampuan

mudah

baca

mengakses

tulis

meningkat

dimungkinkan bahwa angka melek huruf menjadi 100. Dari kedua nilai tersebut maka target pencapaian adalah 100 – 0 = 100, sehingga indeks melek huruf bisa disusun menjadi:

Indeks Melek Huruf =

Nilai hasil pengukuran - Nilai min imum T arg et pencapaian

Komponen lainnya dari indeks pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah, yaitu jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dengan

menggunakan

dua

variabel

secara

dihitung

simultan;

yaitu

tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. UNDP dalam publikasinya Human Development Report (HRD) sejak tahun 1995 menghitung rata-rata lama sekolah dengan menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Cara yang sama akan digunakan dalam penulisan ini, dimana teknik ini secara sederhana digambarkan bahwa penduduk menurut tingkat pendidikannya diberikan skor. Setelah pemberian skor, kumulatif skor penduduk tersebut dibagi dengan seluruh penduduk


21

sehingga didapatkan angka rata-rata lama sekolah. Pemberian skor dimaksud adalah sebagai berikut:

Ø Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah diberi skor 0 Ø Penduduk yang tamat Sekolah Dasar (SD) diberikan skor 6 Ø Penduduk yang menamatkan SMP diberi skor 9 Ø Penduduk yang tamat SMU diberi skor 12 Ø Penduduk yang tamat D3 diberi skor 15 Ø Penduduk yang tamat D4 dan S1/S2/S3 skor minimal 16 Ø Penduduk yang sedang sekolah di SD/SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi diberi skor sesuai kelas yang telah dijalaninya, ditambah jumlah tahun dari sekolah yang telah ditamatkannya Indeks lama sekolah dihitung dengan cara sama seperti indeks melek huruf yaitu:

IndeksRata - rata Lama Sekolah = 1.

Nilai hasil pengukuran- Nilai min imum T arg et pencapaian

Angka minimal untuk indikator ini adalah 0 Lama sekolah ditentukan oleh pengalokasian sumber daya dalam menjalaninya. Bila masyarakat tidak atau belum mampu sama sekali menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan maka jumlah tahun yang dipakai untuk sekolah bisa nihil.


22

2.

Angka maksimal untuk indikator ini adalah 15 Sebaliknya bila akses terhadap pendidikan sangat mudah baik karena ketersediaan sarana sekolah maupun pendukungnya, maka secara teori

seluruh

penduduk bisa menyelesaikan

pendidikannya minimal sampai perguruan tinggi setara Diploma 3 tahun (15 tahun bersekolah), sesuai dengan standar UNDP. d. Indeks Hidup Layak Standar hidup layak diartikan sebagai jumlah pengeluaran (uang) yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya per kapita per tahun. Oleh karena itu indeks ini diwakili oleh konsumsi riil per kapita, yaitu jumlah pengeluaran per kapita (rupiah) yang benarbenar dipakai untuk mengkonsumsi satu paket komoditi. Jenis pengeluarannya terbagi menjadi dua kelompok yaitu makanan dan non makanan, dalam hal ini terdiri dari 27 komoditi seperti dalam Tabel 2.2. Pemilihan komoditi tersebut menyesuaikan dengan sumbangannya terhadap total pengeluaran rumah tangga (dipilih 27 terbesar). Pertimbangan lainnya adalah bahwa komoditi yang terpilih harus dikonsumsi oleh seluruh rumah tangga sampel Susenas Modul. Hal ini dilakukan karena paket komoditi tersebut harus benar-benar mewakili konsumsi riil rumah tangga yang mengandung komponen makanan dan non makanan, termasuk ‘life style’.


23

Penghitungan indikator konsumsi per kapita riil dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; 1.

Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Kor (=A)

2.

Menyesuaikan nilai A (mark-up) dengan data Susenas Modul (=B).

Penyesuaian ini diperlukan karena data

konsumsi Susenas Kor cenderung underestimate. 3. Mendeflasikan nilai B dengan IHK Provinsi yang sesuai (=C). Hal

ini

dilakukan

diperbandingkan

agar

pengeluaran

konsumsi

dapat

antar waktu setelah dideflasikan terhadap

tahun dasar yang sama. 4. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan International Comparison

Project (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu keranjang komoditi yang terdiri dari 27 jenis yang diperoleh dari Susenas Modul. 5. Membagi nilai C dengan PPP/unit (=D). Langkah ini dilakukan agar nilai rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi mempunyai ‘harga’ yang sama antar wilayah. 6. Menyesuaikan nilai D dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari D. seperti diketahui nilai kepuasan riil dan jumlah pengeluaran membentuk fungsi tertentu yang tidak linier.


24

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

PPP / Unit = R1 =

åE

( i, j )

j

å[ p

( 9, j )

q( i , j ) ]

,

j = 1, 2 , 3, ...,27

j

Dimana E(ij) : Pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota ke-i p(9,j) : Harga komoditi j di DKI Jakarta q (i,j)

: Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi

di

kabupaten/kota ke-i. Tabel 2.2 : Komoditas Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

UNIT

SUMBANGAN TERHADAP TOTAL KONSUMSI (%)

1. Beras lokal

Kg

7.25

2. Tepung terigu

Kg

0.10

3. Ketela pohon

Kg

0.22

4. Ikan tongkol/tuna/cakalang

Kg

0.50

5. Ikan teri

Ons

0.32

6. Daging sapi

Kg

0.78

7. Daging ayam kampung

Kg

0.65

Butir

1.48

397 gram

0.48

Kg

0.30

KOMODITI

8. Telur Ayam 9. Susu kental manis 10. Bayam


25

11. Kacang panjang

Kg

0.32

12. Kacang tanah

Kg

0.22

13. Tempe

Kg

0.79

14. Jeruk

Kg

0.39

15. Pepaya

Kg

0.18

16. Kelapa

Butir

0.56

17. Gula pasir

Ons

1.61

18. Kopi bubuk

Ons

0.60

19. Garam

Ons

0.15

20. Merica/lada

Ons

0.13

21. Mie instant

80 gram

0.79

10 batang

2.86

Kwh

2.06

22. Rokok kretek filter 23. Listrik

3

24. Air minum

M

0.46

25. Bensin

Liter

1.02

26. Minyak tanah

Liter

1.74

27. Sewa rumah

Unit

11.56

Total

37.52

Untuk kualitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut : 1.

Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0

2.

Luas lantai per kapita : ³ 10 M2 = 1, lainnya = 0

3.

Dinding : tembok = 1, lainnya = 0

4.

Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0


26

5.

Fasilitas penerangan: listrik = 1, lainnya = 0

6.

Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0

7.

Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0

8.

Skor awal untuk setiap rumah = 1 Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor

yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah indeks kualitas rumah dibagi 8. Sebagai contoh jika suatu rumahtangga menempati rumah tinggal yang mempunyai indeks kualitas rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumahtangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit. Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : C(I) *

= C (i)

jika C

= Z + 2(C (i) – Z)

2Z

4Z

(½)

(i)

£Z

jika Z £ C(i) £

= Z + 2Z

(½)

+ 3(C (i) –2Z)(1/3)

jika 2Z £ C(i) £3Z

= Z + 2Z

(½)

+ 3(Z) (1/3) +4 (C (i) –3Z)(1/4)

jika 3Z £ C(i) £

di mana : C(i)

= Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z

= threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (biasanya


27

digunakan garis kemiskinan) yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan sebesar Rp.1500,- perkapita per hari atau Rp 547.500,- per kapita setahun dan disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi pada periode Januari 1996 – Januari 1999 yaitu 90 persen sehingga Z = Rp.1.040.250,-

2.4.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Sebagaimana indikator tunggal IPM merupakan alat ukur

yang dapat dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, sekaligus mengukur keberhasilan usaha pemberdayaan kemampuan sosial dan ekonomi penduduk wilayah tersebut. Disamping dapat mengukur peningkatan kualitas fisik yang dicerminkan oleh angka harapan

hidup,

juga

mencakup

pengukuran

tingkat

keterampilan dan keahlian melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (indeks pengetahuan/pendidikan) dan kemampuan daya beli masyarakat. Pengukuran IPM tahun 2009 yang dihitung dalam komponen ini akan mencakup seluruh kabupaten/kota yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antar tempat dan waktu, sejauh mungkin akan dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya (2008) dan juga


28

data

dari

kabupaten/kota.

Namun

demikian

konsentrasi

penghitungan dan pembahasan tetap akan dilakukan terhadap Kabupaten Halmahera Timur. Sebagai suatu alat ukur komposit dalam satu angka, IPM mengandung

beberapa

keterbatasan

dalam

penggunaannya.

Pertama, karena merupakan hasil akhir dari serangkaian program di berbagai bidang, IPM kurang dapat merefleksikan pencapaian sasaran program yang lebih berdimensi pemberdayaan manusia yang mendasar. Oleh karena itu, IPM tepat bila dipakai untuk alat perencanaan bila didukung oleh indikator tunggal dari berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian IPM sangat berguna dalam meningkatkan kesadaran (raising awareness) bagi perumus dan pengambil kebijakan pembangunan. Keterbatasan

berikutnya

adalah

bahwa

IPM

tidak

menyatakan besaran apa-apa, kecuali perbandingan antar wilayah dan antar waktu. Oleh karena itu analisis yang bisa dilakukan selalu memakai kerangka keterbandingan antar waktu dan daerah. Untuk mengatasi kelemahan ini, laporan analisis yang disajikan dalam publikasi ini menyertakan pembahasan komponen IPM secara tersendiri, maupun hubungannya dengan variabel sosial-ekonomi.


29

BAB III GAMBARAN WILAYAH 3.1. Letak Geografis Kabupaten Halmahera Timur yang beribukota di Maba terletak antara : 0040’-104’ Lintang Utara dan 126045’ - 129030’ Bujur Timur. Secara Geografis daerah Halmahera Timur dibatasi oleh: wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan Teluk Kao di sebelah utara, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah (Kecamatan Patani dan Weda) di sebelah selatan, Teluk Kao (Wilayah Kabupaten Halmahera Utara) dan Kota Tidore Kepulauan di sebelah barat dan Teluk Buli, Laut Halmahera serta Samudra Pasifik di sebelah timur memiliki luas daratan 6.468,30 km2 atau sekitar 46 persen dan luas lautan 7.695,82 km2 atau sekitar 54 persen. Daerah Halmahera Timur merupakan daerah pantai karena kurang lebih 80 % Desa/Kelurahan berada di daerah pantai sedangkan 20 % lainnya di daerah pegunungan. Keadaan curah hujan dan jumlah hari hujan di Kabupaten Halmahera Timur secara rata-rata adalah 180,47 mm dan 15,25 hari setiap bulan. Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Maba Selatan, Kota Maba, Maba, Maba Tengah, Maba Utara, Wasile Utara, Wasile Tengah, Wasile Timur, Wasile dan Wasile Selatan. Selain Pulau Halmahera Kabupaten Halmahera Timur juga memiliki 27 buah pulau, dan pulau-pulau tersebut belum ada yang dihuni manusia.


30

3.2. Kependudukan Penduduk merupakan sumber daya yang potensial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Hal ini bila jumlah penduduk yang besar dapat dikembangkan sebagai tenaga kerja yang produktif sehingga berfungsi sebagai pengelola sumber daya alam.

Namun

jumlah penduduk yang besar juga dapat menimbulkan permasalahan sosial dalam proses pembangunan itu sendiri seperti pengangguran, kemiskinan dan sebagainya, bila potensi penduduk itu sendiri tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 69.912 jiwa yang terdiri dari 35.642 laki-laki dan 34.270 perempuan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah daerah Halmahera Timur maka rata-rata penduduk per km² atau kepadatan penduduk adalah 10,75 jiwa per km². Selanjutnya bila dilihat dari penyebaran penduduk di tiap kecamatan, maka Kecamatan Wasile Selatan merupakan yang paling banyak penduduknya dengan jumlah penduduk sebanyak 10.317 jiwa atau 15%, dan kecamatan berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Wasile Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 3.863 jiwa atau 6%. 3.3. Produksi Pertanian Upaya

peningkatan

sektor

pertanian

ditujukan

pada

perluasan lahan pertanian tanaman pangan maupun perkebunan serta peningkatan produksi melalui berbagai program seperti


31

disebutkan di atas untuk tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. a. Tanaman Pangan Kegiatan pertanian tanam pangan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukan adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya luas panen dan produksi dari tanaman padi dan palawija seperti padi ladang, jagung, ubi kayu serta kacang-kacangan dan umbi-umbian lainnya. Selanjutnya apabila dilihat per kelompok komoditi maka sampai pada tahun 2009 padi mencapai luas panen 3.477 Ha dengan produksi sebesar 12051,3 ton, buah-buahan mempunyai luas panen 1.896,50 Ha dengan produksi sebesar 504,75 ton, sementara luas panen tanaman sayur-sayuran adalah sebesar 671,80 Ha, dengan jumlah produksi 211,60 ton. b. Tanaman Perkebunan Sampai

dengan

akhir

tahun

2009

areal

tanaman

perkebunan dan produksi masing-masing : Kelapa luas arealnya 8422 Ha dengan produksi 7.193 ton, kemudian Cengkih luas arealnya 376,15 Ha dengan produksi 459,70 ton, Pala dengan luas arealnya 669,50 Ha dan produksi 111,60 ton, tanaman Coklat luas arealnya 135,50 Ha dengan produksi sebesar 95,20 ton, Kopi luas arealnya 60,50 Ha

dengan produksi 58,80 ton serta Sagu


32

mempunyai luas arealnya 407,15 Ha dengan produksi sebesar 2.413 ton. c. Perikanan Produksi perikanan di Halmahera Timur sampai dengan akhir tahun 2009 sebanyak 13.081,72 ton. Adapun jumlah sarana perikanan (alat penangkap ikan) di Halmahera Timur dalam periode yang sama sebanyak 3.319 buah terdiri dari perahu tanpa motor 1.978 buah dan motor tempel sebanyak 1.347 buah. d. Peternakan Populasi ternak di Halmahera Timur sampai dengan akhir tahun 2009 terdiri

dari

ternak sapi sebanyak 5.752 ekor dan

kambing sebanyak 3.907 ekor. Kemudian jumlah unggas sebanyak 67.540, yang terdiri dari ayam kampung sebanyak 59.518 ekor, ayam pedaging 2.103 dan itik sebanyak 5.919 ekor. e. Kehutanan Luas areal hutan di Halmahera Timur mencapai 567.916,6 hektar yang terdiri dari hutan lindung 120.733,30 hektar, hutan suaka alam 98.181,90 hektar, hutan produksi terbatas 192.675,30 hektar, hutan produksi tetap 120.224 hektar dan hutan konversi seluas 99.189,20 hektar.


33

3.4. Kondisi Sosial a. Pendidikan Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Sehubungan dengan itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan

sarana dan

prasarana

pendidikan

di

seluruh

Indonesia untuk berbagai jenjang pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah TK, SD, SLTP dan SMTA di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 83, 35, 16 dan 4 buah. Jumlah murid per tingkatan pendidikan tahun 2009 adalah 12.177 murid SD, 3.663 orang murid SMP, 2.385 orang murid SMA dan 597 orang murid SMK. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pelaksanaan belajar mengajar dijenjang pendidikan tertentu adalah Rasio murid terhadap guru. Rasio murid terhadap guru di Halmahera Timur pada tahun 2009 untuk SD, SMP dan SMA/SMK masing-masing 1 : 22, 1 : 21, 1 : 8 dan 1 : 8. b. Kesehatan Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Upaya penyediaan sarana dan


34

prasarana kesehatan merupakan kebutuhan mendasar dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Jumlah fasilitas kesehatan di Halmahera Timur sampai dengan tahun 2008 sebanyak 63 buah yang terdiri dari 1 buah Rumah Sakit, Puskesmas 14 buah dan Puskesmas Pembantu sebanyak 20 buah serta Poliklinik desa sebanyak 28 buah. Sedangkan jumlah dokter dan tenaga medis lainnya pada periode yang sama sebanyak 205 orang yang terdiri dari 4 orang dokter, 52 orang bidan, 137 orang perawat dan 12 orang tenaga farmasi. 3.5. Ekonomi ( PDRB ) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data makro yang disusun untuk mengetahui kondisi dan perilaku ekonomi suatu wilayah. Dilihat dari sisi lapangan usaha PDRB merupakan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu. Dari sisi penggunaan, merupakan seluruh nilai barang dan jasa produk domestik yang dikonsumsi akhir oleh masyarakat yang terdiri dari unit ekonomi rumah tangga, luar negeri, pemerintah dan sektor usaha. Dari sisi pendapatan merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebagai balas jasa atas keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB Kabupaten Halmahera Timur atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari tahun 2008 ke 2009 dari sebesar 348.405,49 juta rupiah menjadi 411.746,37 juta rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume produksi barang dan jasa serta


35

harga dari tahun 2008 hingga 2009. PDRB Halmahera Timur atas dasar harga konstan pada periode yang sama juga mengalami kenaikan dari sebesar 219.563,33 juta rupiah pada tahun 2008 menjadi

senilai

235.283,98

juta

rupiah

pada

tahun

2009.

Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini menunjukkan peningkatan volume produksi barang dan jasa secara riil, karena sudah terbebas dari pengaruh kenaikan harga. Struktur lapangan usaha masyarakat Halmahera Timur dapat dilihat dari besaran kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Halmahera Timur. Pada Tahun 2008 dan 2009 pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB dengan kontribusi sebesar 46,80 persen dan 44,25 persen, disusul oleh pertambangan dan penggalian sebesar 24,10 persen pada tahun 2008 menjadi 23,93 persen pada tahun 2009. Lapangan usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sedangkan yang paling rendah adalah sektor jasa-jasa.


36

BAB IV INDIKATOR DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 4.1. Komponen IPM Kabupaten Halmahera Timur a. Angka Harapan Hidup Dalam berbagai analisis demografi angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting. Angka harapan hidup adalah umur rata-rata yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Indikator ini biasanya menjadi satu bagian yang saling mendukung secara kematian

bayi

(IMR).

IMR

berbanding

terbalik dengan

merupakan

angka

angka

peluang

atau

probabilitas seorang bayi meninggal sebelum mencapai tepat umur satu tahun. Pada tingkat makro angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan angka harapan hidup memberikan indikasi kompleks di berbagai bidang secara lintas sektor. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam satu periode berakibat penurunan angka harapan hidup. Pada tahun 2009 angka harapan hidup Kabupaten Halmahera Timur sebesar 64,99, angka ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 64,66. Peningkatan ini tentunya mencerminkan

semakin

baiknya


kualitas

dan

standar

hidup

37

masyarakat Halmahera Timur. Namun bila dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Maluku Utara, Halmahera Timur berada pada urutan ke – 5 di bawah Kota Ternate (70,07), Halmahera Tengah (66,18), Halmahera Utara (65,55), dan Halmahera Selatan (65,25). Dalam level Maluku Utara angka harapan hidup Halmahera Timur masih lebih rendah dari angka harapan hidup Provinsi Maluku Utara yang mencapai 65,70. Hasil penghitungan angka harapan hidup di Halmahera Timur tahun 2009 menunjukkan nilai yang relatif cukup baik (64,99). Kenaikan angka harapan hidup dibanding tahun 2008 ini tentunya menjadi sebuah acuan sederhana tentang peningkatan secara relatif yang

dicapai

Halmahera

Timur

dalam

bidang

kesehatan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara relatif baik. Dalam perbandingan lokal dengan mengambil angka harapan hidup Provinsi Maluku Utara sebagai tolak ukur, maka pada tahun 2009 hanya ada dua kabupaten/kota dengan nilai angka harapan hidup diatas nilai provinsi, yaitu Kota Ternate dan Halmahera Tengah, sedangkan kabupaten lainnya nilainya berada di bawah nilai Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hal ini, tentunya bisa diadakan tindak lanjut upaya mendorong peningkatan pencapaian umur harapan hidup di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara umumnya dan khususnya di kabupaten yang mempunyai angka harapan hidup lebih rendah dari nilai provinsi.


38

Tabel 4.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2008-2009 (Tahun)

Angka Harapan Hidup

Kabupaten/Kota (1) 01. Halmahera Barat 02. Halmahera Tengah 03. Kepulauan Sula 04. Halmahera Selatan 05. Halmahera Utara 06. Halmahera Timur 07. Pulau Morotai 71. Kota Ternate 72. Kota Tidore Kepulauan 82. Maluku Utara

2008

2009

(2) 63,94 65,79 64,30 65,03 65,23 64,66 69,68 64,68 65,40

(3) 64,16 66,18 64,65 65,25 65,55 64,99 64,91 70,07 64,87 65,70

Sumber : Susenas 2008 & 2009

b. Angka Melek Huruf Dalam perkembangan suatu masyarakat, upaya peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pendidikan. Makin

tinggi

pendidikan

masyarakat,

makin luas

pengetahuan dan wawasan penduduk sehingga semakin mudah menerima dan mengadopsi ide-ide baru terutama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Salah satu indikator makro dan sangat mendasar dari sektor pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan


39

ini diterjemahkan dalam bentuk indikator tunggal yang disebut angka melek huruf. Seseorang dikatakan melek huruf apabila ia memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Kemampuan membaca saja atau menulis saja belum memenuhi syarat untuk dikatakan melek huruf. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008 angka melek huruf Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebesar 95,42 persen. Angka ini berada di bawah angka Provinsi Maluku Utara 95,44 persen. Kemudian angka ini sedikit meningkat pada tahun 2009, berdasarkan hasil SUSENAS 2009 angka melek huruf Kabupaten Halmahera Timur menjadi 95,44 persen dan berada di bawah angka provinsi (95,74). Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Maluku Utara, angka melek huruf Halmahera Timur tahun 2009 menempati peringkat ke – 8 dibawah Kota Ternate 98,90 persen, Kota Tidore Kepulauan 97,61 persen, Kepulauan Sula 97,37 persen, , Halmahera Tengah 96,75 persen, Halmahera Utara 95,91 persen, Halmahera Selatan 95,82 persen dan Halmahera Barat 95,70 persen. Menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara angka melek huruf pada tahun 2009 umumnya sudah menunjukkan ratarata di atas 90 persen. Nilai tertinggi tercatat di kota Ternate (98,88 persen) sedangkan terendah tercatat di Kabupaten Pulau Morotai (93,10 persen).


40

Tabel 4.2. Angka Melek Huruf Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 dan 2009 (Persen)

(1) 01. Halmahera Barat 02. Halmahera Tengah 03. Kepulauan Sula 04. Halmahera Selatan 05. Halmahera Utara 06. Halmahera Timur 07. Pulau Morotai 71. Kota Ternate 72. Kota Tidore Kepulauan

Angka Melek 2008 (2) 95,30 96,70 97,33 95,80 95,90 95,42 98,88 97,60

82. Maluku Utara

95,44

Kabupaten/Kota

Huruf 2009 (3) 95,70 96,75 97,37 95,82 95,91 95,44 93,10 98,90 97,61 95,747

Sumber : Susenas 2008 dan 2009

c. Rata-rata lama sekolah Sebagai bagian dari indikator pendidikan, lama sekolah bisa memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. Semakin lama seorang bersekolah diasumsikan semakin handal SDM orang tersebut. Rata-rata lama sekolah penduduk Halmahera Timur tahun 2009 mencapai 7,81 tahun, artinya rata-rata penduduk Halmahera Timur hanya mengenyam pendidikan di bangku sekolah selama 7,81 tahun. Lama sekolah tersebut apabila dikonversikan di pendidikan formal rata-rata kurang lebih tahun pertama sampai tahun kedua bangku SLTP.


41

Tabel 4.3. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 dan 2009 (Tahun) Kabupaten/Kota (1) 01. Halmahera Barat 02. Halmahera Tengah 03. Kepulauan Sula 04. Halmahera Selatan 05. Halmahera Utara 06. Halmahera Timur 07. Pulau Morotai 71. Kota Ternate 72. Kota Tidore Kepulauan 82. Maluku Utara

Rata-rata Lama Sekolah 2008 2009 (2) (3) 7,65 7,75 8,00 8,02 7,70 7,72 7,40 7,44 7,23 7,33 7,80 7,81 6,02 10,61 10,70 8,45 8,55 8,60

8,61


Selama periode 2008 – 2009 rata-rata lama sekolah penduduk Halmahera Timur sedikit meningkat. Berdasarkan data yang ada, seluruh kabupaten/kota rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan kecuali Kabupaten Pulau Morotai yang baru diresmikan tahun 2009. Menurut kabupaten/kota, selama tahun 2009 rata-rata lama sekolah Kota Ternate tetap menduduki urutan paling tinggi, yaitu mencapai rata-rata 10,70 tahun. Di urutan kedua dan ketiga ditempati Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Tengah masing-masing 8,55 dan 8,02 tahun.


42

d. Konsumsi rata-rata per kapita Kesejahteraan penduduk bisa dicerminkan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Dalam prakteknya pengumpulan data pendapatan sangat sulit dilakukan, oleh karena itu sebagai pendekatan digunakan data pengeluaran. Data pengeluaran berupa konsumsi makanan dan non makanan mencerminkan kemampuan ekonomi penduduk tersebut. Banyak faktor yang menentukan tingkat pengeluaran seperti pendidikan, lapangan kerja, status sosial, ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Dalam level makro, penghitungan kesejahteraan ekonomi

penduduk

yang

merupakan

agregat

dari

tingkat

pengeluaran individu, sering digunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan pengeluaran penduduk Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp. 594,34 ribu per kapita per bulan dan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 597,39 ribu. Naiknya pengeluaran ini mengindikasikan bahwa terjadi inflasi terhadap barang-barang konsumsi sehingga menyebabkan

peningkatan

jumlah

pengeluaran

yang

harus

ditanggung oleh setiap penduduk Halmahera Timur per bulan. Dilihat dari kabupaten/kota pengeluaran per kapita tertinggi tahun 2009 terjadi di Kota Ternate sebesar Rp. 635,01 ribu.


43

Tabel 4.4. Konsumsi Rata-rata Per Kapita Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 dan 2009 (Rp 000) Konsumsi rata-rata perkapita 2008 2009 (2) (3) 589,32 591,97 595,04 598,19 592,12 595,18 596,82 599,60 595,75 597,63 594,34 597,39 578,48 632,65 635,01 605,41 608,00

Kabupaten/Kota (1) 01. Halmahera Barat 02. Halmahera Tengah 03. Kepulauan Sula 04. Halmahera Selatan 05. Halmahera Utara 06. Halmahera Timur 07. Pulau Morotai 71. Kota Ternate 72. Kota Tidore Kepulauan 82. Maluku Utara

595,69

598,45


4.2

Nilai IPM Kabupaten Halmahera Timur Sebagai subyek dan objek pembangunan manusia merupakan

titik sentral dari seluruh program pembangunan. Pembangunan manusia merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan sejahtera. Tujuan ini akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh pendapatan dan berusaha dalam bidang ekonomi, serta kesempatan dan akses terhadap seluruh sektor pembangunan. IPM sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten

Halmahera

Timur


menunjukkan

nilai

yang

terus

44

meningkat dalam dua tahun

terakhir. Pada tahun 2008 nilai IPM

Halmahera Timur tercatat 67,06, berada pada peringkat tiga ratus Sembilan puluh enam secara nasional. Pada

tahun 2009, IPM

Halmahera Timur meningkat menjadi 67,50, namun peringkatnya secara nasional turun ke peringkat empat ratus empat. Bila dilihat perbandingan peringkat menurut kabupaten/kota di Maluku Utara, nampak peringkat IPM Halmahera Timur mengalami penurunan, dari peringkat keenam pada tahun 2008 menjadi peringkat ketujuh pada tahun 2009. Tabel 4.5. Nilai IPM Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2009 Kabupaten/Kota

IPM 2008 Nilai Peringkat Indeks Provinsi (2) (3) 66,14 8 68,18 3 67,04 7 67,25 4 67,18 5 67,06 6 75,66 1 68,90 2

(1) 01. Halmahera Barat 02. Halmahera Tengah 03. Kepulauan Sula 04. Halmahera Selatan 05. Halmahera Utara 06. Halmahera Timur 07. Pulau Morotai 71. Kota Ternate 72. Kota Tidore Kepulauan 82. Maluku Utara 68,18 Sumber : Susenas 2008 dan 2009

-

IPM 2009 Nilai Peringkat Indeks Provinsi (4) (5) 66,63 8 68,67 3 67,50 6 67,62 4 67,57 5 67,50 7 64,15 9 76,13 1 69,28 2 68,63

-

Selain berdasarkan perbandingan antar wilayah (peringkat) IPM bisa pula dikaji berdasarkan kecepatan perkembangan dalam suatu kurun waktu (reduksi shortfall). Dari nilai ini, pencapaian pertumbuhan Halmahera Timur pada 2009 sebesar 1,32 persen,


45

dibawah pencapaian Kota Ternate (1,93), Kabupaten Halmahera Tengah (1,55), Kabupaten Halmahera Barat (1,45) dan Kepulauan Sula (1,38). Tabel 4.6. Nilai IPM dan Reduksi Shortfall IPM Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2009 Kabupaten/Kota (1) 01. Halmahera Barat 02. Halmahera Tengah 03. Kepulauan Sula 04. Halmahera Selatan 05. Halmahera Utara 06. Halmahera Timur 07. Pulau Morotai 71. Kota Ternate 72. Kota Tidore Kepulauan 82. Maluku Utara

IPM 2008 (2) 66,14 68,18 67,04 67,25 67,18 67,06 75,66 68,90 68,18

2009 (3) 66,63 68,67 67,50 67,62 67,57 67,50 64,15 76,13 69,28 68,63

Reduksi Shortfall (4) 1,45 1,55 1,38 1,13 1,20 1,32 1,93 1,21 1,43


Berdasarkan nilai “polaritas” rentang nilai IPM tertinggi dan terendah antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2009 sedikit bergeser dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2008 rentang (range) nilai tertinggi dan terendah sebesar 9,52 dan pada tahun 2009 menjadi 11,98. Lebih jelas keadaan ini ditunjukkan oleh nilai reduksi shortfall per tahun selama periode 2008-2009. Kalau dilihat masing-masing nilai IPM tahun 2009 maka ada tiga kabupaten/kota yang mempunyai angka IPM di atas angka IPM


46

Provinsi Maluku Utara yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih dibawah angka IPM Provinsi Maluku Utara. Dari uraian tersebut terdapat suatu pola yang jelas bahwa daerah yang relatif maju secara sosial ekonomi dibandingkan daerah lain mempunyai nilai IPM relatif lebih tinggi. Kota Ternate sebagai ibukota sementara Provinsi Maluku Utara merupakan sentra ekonomi yang penting. Peran yang strategis tersebut tentunya didukung dengan berbagai infrastruktur yang relatif lebih maju yang mampu mendukung kinerja pembangunan manusia secara lebih baik sehingga bisa dipahami bahwa nilai IPM-nya menempati rangking tertinggi. Dari pola ini nampak bahwa IPM memberikan gambaran operasional suatu daerah yang terkadang relatif sulit untuk diukur. Sedangkan untuk mendapatkan deskripsi lebih dalam, perlu diteliti lebih lanjut komponen-komponen IPM dan keterkaitannya dengan sosial ekonomi suatu daerah.


47

BAB V PENUTUP Dengan melihat fakta kecenderungan dan upaya yang dilakukan, pencapaian IPM Kabupaten Halmahera Timur selama tahun 2008-2009, realisasinya ternyata belum mencapai level tinggi sebagaimana yang ada dalam standar PBB (Nilai IPM lebih besar atau sama dengan 80). Jika kecenderungan realisasi pencapaian IPM tersebut terus berlanjut tanpa upaya-upaya akselerasi dan sinergitas, maka sasaran untuk mencapai IPM Kabupaten Halmahera Timur ke level tinggi akan sulit terpenuhi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur harus secara sungguhsungguh berupaya meraih peluang guna dapat mencapai nilai IPM dengan kriteria tinggi. Peningkatan status pembangunan manusia melibatkan semua sektor, yang harus dimulai dengan upaya pemantauan dan evaluasi atas pencapaian yang diperoleh. Pemantauan dan evaluasi tidak saja berguna untuk menilai kinerja masing-masing sektor, namun juga berguna sebagai bahan masukan untuk perencanaan yang akan datang. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk melihat dampak dari berbagai upaya/program pembangunan yang telah diimplementasikan terhadap kualitas penduduk. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada perbaikan terhadap kelompok penduduk yang tertinggal. Seiring dengan PDRB perkapita / pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dilakukan pemerintah melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan


48

yang program pembangunannya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar. 5.1. Kesimpulan 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

2.

IPM Kabupaten Halmahera Timur mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2009 yaitu dari 67,06 pada tahun 2008 menjadi 67,06 pada

tahun 2009. Peningkatan IPM Kabupaten Halmahera

Timur disebabkan karena adanya peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf serta pengeluaran perkapita riil. 3.

Peningkatan IPM Kabupaten Halmahera Timur dibarengi dengan peningkatan rangking. Pada tahun 2008 menduduki urutan ke-6 dari 8 kabupaten/kota se Maluku Utara dan pada tahun 2009 turun satu tingkat pada posisi ke-6 dari 8 kabupaten/kota se Maluku Utara. Hal ini mengindikasikan laju peningkatan IPM Kabupaten Halmahera Timur tidak secepat IPM Kabupaten lainnya.

4.

Angka harapan hidup Kabupaten Halmahera Timur terjadi peningkatan selama periode 2008-2009 dari 64,66 pada tahun 2008 menjadi 64,66 pada tahun 2009. Hal ini tidak terlepas dari program peningkatan sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.


49

5.

Angka melek huruf tidak mengalami peningkatan dari 95,42 persen pada tahun 2008 menjadi 95,42 persen pada tahun 2009, sedangkan rata-rata lama sekolah juga relatif stabil.

6.

Peningkatan pada indeks kesehatan dan indeks pendidikan juga diikuti peningkatan pada indeks paritas daya beli.


50


51

Tabel Lampiran 1 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 - 2009

(1) 8200

(2) MALUKU UTARA

Angka Harapan Hidup (Tahun) 2008 2009 (3) (4) 65,40 65.70

8201

Halmahera Barat

63,94

64.16

8202

Halmahera Tengah

65,79

66.18

8203

Kepulauan Sula

64,30

64.65

8204

Halmahera Selatan

65,03

65.25

8205

Halmahera Utara

65,23

65.55

8206

Halmahera Timur

64,66

64.99

8207

Pulau Morotai

-

64.91

8271

Kota Ternate

69,68

70.07

8272

Kota Tidore Kepulauan

64,68

64.87

Kode

Provinsi/ Kabupaten/Kota


52

Tabel Lampiran 2 Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 - 2009

(1) 8200

(2) MALUKU UTARA

Angka Melek Huruf (Persen) 2008 2009 (3) (4) 95,44 95.74

8201

Halmahera Barat

95,30

95.70

8202

Halmahera Tengah

96,70

96.75

8203

Kepulauan Sula

97,33

97.37

8204

Halmahera Selatan

95,80

95.82

8205

Halmahera Utara

95,90

95.91

8206

Halmahera Timur

95,42

95.44

8207

Pulau Morotai

-

93.10

8271

Kota Ternate

98,88

98.90

8272


97,60

97.61

Kode



53

Tabel Lampiran 3 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 - 2009

Kode


(1) 8200

(2) MALUKU UTARA

8201

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2008 2009 (3) (4) 8.60

8.61

Halmahera Barat

7.65

7.75

8202

Halmahera Tengah

8.00

8.02

8203

Kepulauan Sula

7.70

7.72

8204

Halmahera Selatan

7.40

7.44

8205

Halmahera Utara

7.23

7.33

8206

Halmahera Timur

7.80

7.81

8207

Pulau Morotai

8271

Kota Ternate

8272



6.02 10.61

10.70

8.45

8.55

54

Tabel Lampiran 4 Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 - 2009

Kode


Pengeluaran Perkapita Riil disesuaikan (Rp 000) 2008 2009 (3) (4) 595,69 598.45

(1) 8200

(2) MALUKU UTARA

8201

Halmahera Barat

589,32

591.97

8202

Halmahera Tengah

595,04

598.19

8203

Kepulauan Sula

592,12

595.18

8204

Halmahera Selatan

596,82

599.60

8205

Halmahera Utara

595,75

597.63

8206

Halmahera Timur

594,34

597.39

8207

Pulau Morotai

-

578.48

8271

Kota Ternate

632,65

635.01

8272


605,41

608.00


55

Tabel Lampiran 5 Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 - 2009

Kode


IPM

(1) 8200

(2) MALUKU UTARA

2008 (3) 68,18

8201

Halmahera Barat

66,14

66.63

8202

Halmahera Tengah

68,18

68.67

8203

Kepulauan Sula

67,04

67.50

8204

Halmahera Selatan

67,25

67.62

8205

Halmahera Utara

67,18

67.57

8206

Halmahera Timur

67,06

67.50

8207

Pulau Morotai

-

64.15

8271

Kota Ternate

75,66

76.13

8272


68,90

69.28


2009 (4) 68.63

56

Tabel Lampiran 6 Reduksi Shortfall IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2007/2008 – 2008/2009

Kode


IPM

(1) 8200

(2) MALUKU UTARA

2007/2008 (3) 1,11

8201

Halmahera Barat

1,70

1.45

8202

Halmahera Tengah

1,76

1.55

8203

Kepulauan Sula

1,75

1.38

8204

Halmahera Selatan

0,97

1.13

8205

Halmahera Utara

1,79

1.20

8206

Halmahera Timur

1,15

1.32

8207

Pulau Morotai

-

8271

Kota Ternate

2,91

1.93

8272


2,41

1.21


2008/2009 (4) 1.43

57

Tabel Lampiran 7 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 Kecamatan

Sekolah

Guru

Murid

(1)

(2)

(3)

(4)

Maba Selatan

6

48

1.305

Kota Maba

5

44

917

Maba

6

41

1.215

Maba Tengah

9

61

1.050

Maba Utara

11

54

1.410

Wasile Utara

6

36

948

Wasile Tengah

8

41

971

Wasile Timur

8

62

1.246

Wasile

7

47

1.168

Wasile Selatan

17

128

1.947

Total 2009

83

562

12.177

Total 2008

80

513

12.261

Total 2007

79

532

11.309


58

Tabel Lampiran 8 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 Kecamatan

Sekolah

Guru

Murid

(1)

(2)

(3)

(4)

Maba Selatan

3

9

361

Kota Maba

3

22

485

Maba

2

25

437

Maba Tengah

3

8

213

Maba Utara

6

20

475

Wasile Utara

3

9

179

Wasile Tengah

2

15

324

Wasile Timur

2

10

186

Wasile

2

19

362

Wasile Selatan

9

39

641

Total 2009

35

176

3.663

Total 2008

40

198

4.089

Total 2007

18

255

2.860


59

Tabel Lampiran 9 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 Kecamatan

Sekolah

Guru

Murid

(1)

(2)

(3)

(4)

Maba Selatan

2

20

304

Kota Maba

2

37

507

Maba

2

40

290

Maba Tengah

1

18

63

Maba Utara

1

12

51

Wasile Utara

-

-

-

Wasile Tengah

1

23

242

Wasile Timur

3

56

310

Wasile

2

39

394

Wasile Selatan

2

37

224

Total 2009

16

282

2.385

Total 2008

8

86

1.720

Total 2007

7

132

1.374


60

Tabel Lampiran 10 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 2008

2009

Kecamatan Sekolah

Guru

Murid

Sekolah

Guru

Murid

School

Teacher

Student

School

Teacher

Student

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

District

(1) Maba Selatan

1

8

115

1

9

115

Kota Maba

0

0

0

0

0

0

Maba

1

2

54

1

6

89

Maba Tengah

1

1

73

1

11

72

Maba Utara

1

5

22

1

5

75

Wasile Utara

0

0

0

0

0

0

Wasile Tengah

0

0

0

0

0

0

Wasile Timur

1

10

35

1

10

71

Wasile

1

4

83

1

10

87

Wasile Selatan

1

6

86

1

9

36

7

36

468

7

60

545

Jumlah / Total


61

Tabel Lampiran 11 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtida’iyah (MI) di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 2008

2009

Kecamatan Sekolah

Guru

Murid

Sekolah

Guru

Murid

School

Teacher

Student

School

Teacher

Student

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Maba Selatan

1

6

75

1

6

18

Kota Maba

0

0

0

0

0

0

Maba

0

0

0

1

4

17

Maba Tengah

0

0

0

0

0

0

Maba Utara

0

0

0

0

0

0

Wasile Utara

0

0

0

0

0

0

Wasile Tengah

0

0

0

0

0

0

Wasile Timur

0

0

0

0

0

0

Wasile

1

6

40

1

6

20

Wasile Selatan

0

0

0

0

0

0

2

12

115

3

16

55

District

(1)

Jumlah / Total


62

Tabel Lampiran 12 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 2008

2009

Kecamatan Sekolah

Guru

Murid

Sekolah

Guru

Murid

School

Teacher

Student

School

Teacher

Student

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Maba Selatan

1

5

60

1

9

63

Kota Maba

0

0

0

0

0

0

Maba

0

0

0

0

0

0

Maba Tengah

1

1

63

1

8

63

Maba Utara

1

4

20

1

6

52

Wasile Utara

0

0

0

0

0

0

Wasile Tengah

0

0

0

0

0

0

Wasile Timur

1

1

50

1

6

50

Wasile

1

11

27

1

6

20

Wasile Selatan

0

0

0

0

0

0

5

22

220

5

35

248

District

(1)

Jumlah / Total


63

Tabel Lampiran 13 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2009 Kecamatan

Sekolah

Guru

Murid

(1)

(2)

(3)

(4)

Maba Selatan

-

-

-

Kota Maba

1

19

263

Maba

1

11

182

Maba Tengah

-

-

-

Maba Utara

-

-

-

Wasile Utara

-

-

-

Wasile Tengah

-

-

-

Wasile Timur

1

21

73

Wasile

-

-

-

Wasile Selatan

1

20

79

Total 2009

4

71

597

Total 2008

4

35

520

Total 2007

-

-

-


64

Tabel Lampiran 14 Jumlah Tenaga Kesehatan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2009 Kecamatan

Dokter

Perawat

Bidan

Farmasi

Jumlah

District

Doctor

Nurse

Midwife

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Maba Selatan

4

9

8

2

23

Kota Maba

2

31

11

4

48

Maba

2

15

5

2

24

Maba Tengah

0

9

5

1

15

Maba Utara

1

10

3

1

15

Wasile Utara

0

4

2

0

6

Wasile Tengah

1

9

4

0

14

Wasile Timur

1

13

6

0

20

Wasile

1

17

4

0

22

Wasile Selatan

1

20

4

2

27

13

137

52

12

214

Jumlah / Total


65

Tabel Lampiran 15 Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2009 Puskesmas

Kecamatan

Rumah sakit

District

Hospital

Local government clinic

(1)

(2)

(3)

Polindes

Puskesmas pembantu Sub local government clinic

district government clinic

(4)

Maba Selatan

-

2

1

2

Kota Maba

1

2

1

1

Maba

-

1

-

-

Maba Tengah

-

2

5

2

Maba Utara

-

1

5

2

Wasile Utara

-

1

2

4

Wasile Tengah

-

1

1

3

Wasile Timur

-

1

1

4

Wasile

-

1

-

2

Wasile Selatan

-

2

4

8

1

14

20

28

Jumlah / Total


66

Tabel Lampiran 16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2009 (juta rupiah) LAPANGAN USAHA (1)

2008

2009

(2) 163.059,26

(3) 182.202,95

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

83.983,00

98.511,11

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

14.146,51

24.578,78

770,03

859,95

9.906,12

15.490,30

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN

40.801,64

51.166,62

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

12.734,16

14.806,81

5.714,57

7.412,52

13.808,79

16.717,31

344.924,09

411.746,37

1. PERTANIAN

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 5. BANGUNAN

8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 9. JASA-JASA PDRB DENGAN MIGAS


67

Tabel Lampiran 17 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2009 (juta rupiah) LAPANGAN USAHA

2008

2009

(1)

(2)

(3)

1. PERTANIAN

94.663,06

99.184,65

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

51.504,61

59.279,10

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

10.068,43

11.183,01

383,94

401,49

5.105,38

5.679,74

34.954,05

37.203,21

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

8.493,30

9.024,22

8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN

3.490,61

3.881,31

10.899,94

11.254,25

219.563,33

235.283,98

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 5. BANGUNAN 6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN

9. JASA-JASA PDRB DENGAN MIGAS & PERTAMBANGAN


68

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR BADAN PUSAT STATISTK KABUPATEN HALMAERA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH

Recommend Documents