WORKSHOP PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG KETAHANAN PANGAN TAHUN

LAPORAN PELAKSANAAN WORKSHOP PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016 Wisma Kementerian Pertanian, Cipayung-Bogor 11 – 12 April 2016

A. PENDAHULUAN Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Keadilan dan kesetaraan gender telah menjadi isu global. Perubahan terjadi sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (security) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (prosperity) atau dari pendekatan produksi (production centered development) dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Pengarusutamaan Gender merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan beberapa langkah implementatif, diantaranya dengan menyusun pedoman pengarusutamaan gender dan mengadakan pertemuan/pelatihan tentang aplikasi pengarusutamaan gender. Selain itu telah dibentuk pula tim kelompok kerja (pokja) PUG Kementan yang diimplementasikan dengan pembentukan tim kelompok kerja (pokja) PUG lingkup Badan Ketahanan Pangan (BKP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan. Pokja bertanggung Jawab untuk mengadakan sosialisasi PUG dan memantau perkembangan aplikasi PUG di daerah dengan kegiatan lingkup Badan Ketahanan Pangan. Perubahan arah kebijakan pada pembangunan bidang Ketahanan Pangan akan berkorelasi pada mplementasi kegiatan yang responsive gender, sehingga

1

pemahaman tentang gender sangat penting untuk diperhatikan dan perlu terus diupayakan untuk disosialisasikan, agar seluruh potensi sumberdaya manusia dapat dioptimalkan dan manfaat pembangunan secara merata dapat dinikmati semua pihak. Implementasi pelaksanaan kegiatan yang responsive gender belum spenuhnya diketahui dan dipahami oleh pejabat dan pengelola kegiatan baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan pertemuan dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi pejabat dan pengelola kegiatan baik di Pusat maupun Daerah mengenai implementasi pelaksanaan kegiatan yang responsif gender, BKP melalui Sub Bagian Kerja Sama, Bagian Perencanaan menyelenggarakan “Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Ketahanan Pangan” yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 April 2016 di Wisma Kementerian Pertanian, Cipayung-Bogor. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk: i) menyamakan persepsi dan membangun komitmen pada Tim Pokja PUG lingkup BKP, dalam pelaksanaan PUG bidang ketahanan pangan tahun 2016; ii) menemukenali isu gender di Kegiatan Prioritas Ketahanan Pangan tahun 2016 menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP); serta, iii) melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah daerah terkait untuk lebih menguatkan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender di daerah. B. TUJUAN Pelaksanaan Workshop Pengarusutamaan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:

Gender

(PUG)

Bidang

1. Menyamakan persepsi dan membangun komitmen pada Tim Pokja PUG lingkup Badan Ketahanan Pangan, dalam pelaksanaan PUG bidang Ketahanan Pangan tahun 2016; 2. Menemukenali isu gender di Kegiatan Prioritas Ketahanan Pangan tahun 2016 menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP); 3. Melakukan sosialisasi kepada pihak Badan Ketahanan Pangan Provinsi terkait untuk lebih menguatkan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender didaerah. C. AGENDA PERTEMUAN Dalam Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Ketahanan Pangan telah disampaikan materi sebagai berikut : 1. Pembukaan oleh Kepala Bagian Perencanaan BKP Kementerian Pertanian;

2

2. Arah Kebijakan PUG Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 oleh Fungsional Perencana Madya Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; 3. Upaya Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketahanan Pangan oleh Kepala Bagian Perencanaan BKP Kementerian Pertanian; 4. Pengarahan Sekretaris BKP oleh Kepala Bagian Umum BKP Kementerian Pertanian; 5. Penerapan GAP dalam Identifikasi Isu Gender dan Perencanaan/Persiapan Kegiatan Ketahanan Pangan oleh Pakar Gender. 6. Praktek Penyusunan GAP Bidang Ketahanan Pangan oleh Pakar Gender. D. PESERTA Peserta yang hadir dalam Workshop ini adalah unsur/perwakilan dari BKP Provinsi Riau, BKP Provinsi Lampung, BKPP Provinsi Banten, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, BKP Provinsi Jawa Timur, Setditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Setditjen Tanaman Pangan, Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan SDM Pertanian, Badan Litbang Pertanian, dan Pusat Lingkup BKP dengan total berjumlah 39 orang. E. PELAKSANAAN PERTEMUAN Dalam pelaksanaan Workshop PUG Bidang Ketahanan Pangan telah disampaikan arahan dari Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Materi dari para narasumber. Ringkasan arahan dan materi adalah sebagai berikut: 1. Pengarahan Sekretaris BKP yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum BKP Kementerian Pertanian yang dalam arahanya menyampaikan hal-hal terkait:  Pentingnya pelaksanaan pertemuan workshop PUG yang bertujuan untuk: (i) menyamakan persepsi dan membangun komitmen pada Tim Pokja PUG lingkup Badan Ketahanan Pangan, dalam pelaksanaan PUG bidang Ketahanan Pangan tahun 2016; (ii) menemukenali isu gender di Kegiatan Prioritas Ketahanan Pangan tahun 2016 menggunakan Gender

Analysis Pathway (GAP); serta (iii) melakukan sosialisasi kepada pihak Badan Ketahanan Pangan Provinsi terkait untuk lebih menguatkan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender didaerah.

3

 Kementerian Pertanian dalam rangka implementasi PUG telah menyusun pedoman pengarusutamaan gender dan mengadakan pertemuan/ pelatihan, membentuk tim kelompok kerja (pokja) PUG Kementan. Sementara di Badan Ketahanan Pangan dibentuk tim kelompok kerja (pokja) PUG lingkup BKP tahun 2014 dan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi PUG, pemantauan aplikasi PUG pada kegiatan pilot proyek, dan peningkatan kapasitas terkait aplikasi PUG bidang Ketahanan Pangan.  Perlunya penyegaran kembali terkait keanggota tim Pokja PUG Badan Ketahanan Pangan; peningkatan frekwensi sosialisasi dan pemantauan terkait isu gender di kegiatan prioritas bidang Ketahanan Pangan; serta pendampingan terkait menemukenali isu gender bidang Ketahanan Pangan melalui Gender Analysis Pathway (GAP).  Pencapaian program/kegiatan yang responsif gender sesuai sasaran yang diinginkan, sekaligus dapat menjadi pedoman bagi perencanaan kedepan dalam menentukan arah pelaksanaan pengarusutamaan gender pada program/kegiatan di seluruh unit kerja pemerintahan.

Materi Sesi I: 2. Arah Kebijakan PUG Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 oleh Fungsional Perencana Madya Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian:  Ada 4 tujuan pembangunan pertanian, yaitu: 1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian 3) Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani  Dalam RPJMN 2015 – 2019, Kebijakan Pembangunan didasarkan pada 3 prinsip pengarusutamaan, yaitu: 1. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan 2. Pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik

4

3. Pengarutamaan Gender Sementara itu, dalam Renstra Kementan 2015-2019, PUG tertuang dalam Kebijakan teknis Operasonal Pengelolaan Program Tematik yang mendukung pembangunan pertanian, salah satunya adalah: Strategi pengarusutamaan gender  Isu-isu Gender dalam usaha pertanian antara lain : (1) Dari 23 juta (data Bappenas) kepala keluarga petani, sebagian besar dari mereka adalah perempuan, isteri atau ibu yang juga terlibat; (2) Kontrol terhadap sumberdaya pertanian, terutama lahan, umumnya oleh laki-laki; (3) Akses yg tidak sama terhadap informasi pertanian, sarprodi, permodalan; (4) Pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki; (5) Pelatihan/pengenalan teknologi baru umumnya kepada petani laki-laki; (6) Perubahan iklim yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih, krisis pangan, dan ancaman kesehatan, berdampak lebih besar terhadap perempuan dibandingkan laki-laki.  Arah kebijakan dan strategi PUG di sektor Pertanian sebagai berikut: Arah Kebijakan 1. Penguatan dan peningkatan SDM pertanian

2. Terlaksananya Program/ Kegiatan Responsif Gender

3. Meningkatkan Efektivitas Dan Kapasitas Kelembagaan PUG

Strategi 1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, pembangunan pertanian, di tingkat pusat maupun di daerah; 2. Peningkatan pemahaman masyarakat pertanian dan dunia usaha pertanian tentang kesetaraan gender. 3. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam program/kegiatan di tingkat pusat dan daerah . 1. Tersusunnya Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), Term Of Reference (TOR) 2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi 3. Tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan pertanian. 1. Peningkatan kapasitas SDM, koordinator (kemen PP-PA, Es I Kementan) bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan PUG, termasuk data terpilah; 2. Penguatan mekanisme koordinasi antara 5

pemerintah pusat daerah dalam penerapan PUG; 3. Penguatan jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; 4. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program /kegiatan responsif gender 4. Penyediaan Sarana Dan 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang Prasarana responsif gender dilingkup Kementerian pertanian sep. TPA, ruang laktasi, PAUD, jalan dll 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang responsif gender dalam usaha pertanian, sep alsin, teknologi dll.  Gender dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah: •

Untuk mencapai ketahanan pangan dalam rumah tangganya, perempuan dan laki-laki mengalokasikan waktu yang dimilikinya dengan melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh penghasilan, baik berupa produk (natura) yang dapat dijadikan bahan pangan keluarga, atau dijual, maupun penghasilan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan terutama bahan makanan yang diperlukan seluruh anggota keluarga . Upayaupaya memperoleh penghasilan tersebut dapat dilakukan dengan bekerja di dalam usaha taninya, bekerja di luar usaha taninya, atau di luar sektor pertanian.

•

Peran Gender dapat dilihat: (1) bagaimana alokasi waktu perempuan dan laki-laki selama 24 jam untuk keseluruhan aktivitas yang dilakukan (berapa lama waktu untuk usaha produktif, domestik dan sosial); (2) seberapa besar sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan total rumah tanggapetani; (3) faktorfaktor apakah yang mempengaruhi ketahanan Pangan rumah tangga; (4) bagaimana peran gender ditingkat penyediaan pangan; distribusi dan pola konsumsi pangan, (5) bagaimana peran gender untuk aktivitas pada daerah rawan pangan, sentra akan berbeda antar wilayah.

•

Bagaimana akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari seluruh aktivitas usaha yang dilakukan 6

 Kegiatan-kegiatn di badan ketahanan pangan yang responsip gender yaitu: • Kegiatan-kegiatan dilingkup Badan Ketahanan Pangan selain Desa Pangan Mandiri dapat menjadi responsif gender seperti KRPL, Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L) dan lainnya yang terkait mendukung ketahanan pangan . • Perlu dilakukan analisis , identifikasi siapa pelaku ditingkat lapangan terkait dalam penyediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan • Kegiatan-kegiatan khusus kelompok wanita tani, kita ketahui bahwa peran perempuan dalam mendukung ketahanan pangan cukup besar terutama dalam penyediaan pangan keluarga (kecermatan memilih makanan yang memenuhi standar gizi.

3. Upaya Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketahanan Pangan oleh Kepala Bagian Perencanaan BKP Kementerian Pertanian: a. Materi yang disampaikan terkait Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Fasilitasi Gender Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016. b. Kegiatan Prioritas Badan Ketahanan Pangan meliputi:  Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI);  Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (KRPL);  Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);  Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);  Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP). c. Kegiatan tematik ketahanan pangan pada tahun 2016 yaitu kegiatan tentang Warisan Sistem Pertanian dan Pangan Untuk Ketahanan Pangan (GIAHS/NIAHS) dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG). d. Upaya PUG di Badan Ketahanan Pangan yang dilakukan mulai tahun 2013 sampai sekarang. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:  Tahun 2013 berupa pilot project Desa Mandiri Pangan antara lain: (i) Sosialisasi dan Pemantauan Pengarusutamaan Gender di 9 Provinsi pada 12 Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan Desa Mandiri Pangan; (ii) Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petugas aparat Provinsi dan kab/kota, penyuluh

7

sebagai pendamping serta kelompok afinitas pada kegiatan Desa Mapan, dengan menggunakan kuesioner; dan (iii) Data tersebut dianalisis dengan menggunakan Multidimensional Scalling (MDS) yang diolah dengan menggunakan alat Rapfish 2.0.  Tahun 2014 kegiatan yang dilaksanakan yaitu upaya Pengarusutamaan Gender pada Kegiatan Desa/Kawasan Mandiri Pangan di 7 Provinsi, 12 Kabupaten/Kota, 14 Kecamatan dan 15 Desa/Kelurahan. Kegiatan berupa pemantauan menggunakan metode FGD dan wawancara indepth yang dianalisis menggunakan MDS (Rapfish 2.0).  Kegiatan tahun 2015 berupa sosialisasi PUG di 6 Provinsi pelaksana kegiatan KRPL dan Kawasan Mandiri Pangan yang mencakup Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu, juga mendukung pelaksanaan kerja sama Kementan – KPPPA melalui penyelenggaraan Desa Pangan Lestari yang terinspirasi dari kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, Kegiatan Rembug Warga dan Pengembangan Industri Rumahan. e. Progress Pokja PUG Badan Ketahanan Pangan yaitu sebagai berikut:  Membentuk Kelompok Kerja/Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) sejak tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan;  Menerbitkan Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2012;  Sosialisasi dan Pemantauan PUG sejak tahun 2012 pada Desa/Kawasan Mandiri Pangan dengan total lokasi sebanyak 13 Provinsi;  Penerapan metode evaluasi dan analisis gender menggunakan Multidimensional Scalling (MDS) sejak tahun 2013;  Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP,) Gender Budget Statement (GBS), Kerangka Acuan Kerja/TOR, Laporan Pemantauan;  Pelaksanaan Workshop PUG lingkup Badan Ketahanan Pangan;  Penyediaan anggaran untuk kegiatan koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan responsif gender tahun 2012-2015 f. Rencana PUG kedepan (Tahun 2016) yaitu:

8

 Penyegaran kembali terkait keanggotaan Tim Pokja PUG Bidang Ketahanan Pangan, melalui pembentukan keanggotaan Tim Pokja PUG melalui SK Kepala Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 dan Pembagian peran Tim Pokja PUG sesuai fungsi dalam unit kerja dan tanggung jawab kegiatan, serta Peningkatan kapasitas Tim Pokja PUG melalui keterlibatan dalam pertemuan/sosialisasi/ workshop terkait menemukenali isu gender di kegiatan prioritas Ketahanan Pangan.  Sosialisasi dan Pembinaan kedaerah terkait Gender Analysis Pathway (GAP) melalui Peningkatan peran dan keterlibatan Tim Pokja PUG Ketahanan Pangan tahun 2016 dan Pembagian peran Tim Pokja PUG dalam penyelesaian GAP bidang Ketahanan Pangan BKP Pusat.  Dukungan terhadap kebijakan Kementan terkait isu Gender seperti mendukung Kegiatan Desa Pangan Lestari (Pendoworejo, Kulon Progo-Propinsi DIY dan Mattoangin, Maros Prop. Sulawesi Selatan); melalui kegiatan KRPL dan mendukung Kegiatan Kampung Sejahtera OASE Cinta (Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten); melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan/OPLP

kegiatan

Optimalisasi

Dalam sesi pertama tidak ada diskusi karena peserta tidak mengajukan pertanyaan kepada pemateri/narasumber. Materi Sesi II: 4. Penerapan GAP dalam Identifikasi Isu Gender dan Perencanaan/Persiapan Kegiatan Ketahanan Pangan oleh Dr. Yusuf Supiandi, MA (Pakar Gender). a. Tiga kata kunci dalam PUG yaitu: 

Isu-isu gender (ada kesenjangan yang di indikasikan dari 4 aspek: Akses, Peran/partisipasi, kontrol dan manfaat);



Gender Analisis Pathway (GAP) (merupakan (1) langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan PUG; (2) suatu cara yang sistematis dalam mengkaji dan mengurai perbedaan dan perbedaan posisi, peran, kondisi, pengalaman dan lain-lain antara perempuan dan laki-laki dalam aspek Akses, Peran/partisipasi, kontrol dan manfaat; dan

9



Perencanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan (Renstra dan Renja Badan Ketahanan Pangan). b. Menurut PMK 94 / 2013 terdapat dua instrumen dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran yang responsip gender yaitu GAP dan GBS/PA. c. Tahap-tahap pelaksanaan perencanaan kegiatan yang responsip gender yaitu: 1) Pemilihan Program/kegiatan (pilih program yang strategis; pilih program yang mendukung pencapaian MDGs / SDGs; dan pilih program yang melibatkan masyarakat). 2) Analisis Gender (menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP)). 3) Gender Budget Statemen (GBS), dan 4) Term of Reference (TOR). d. Contoh Format Gender Analisis Pathway (GAP) dan langkah-langkah melakukan GAP yaitu: 1) Langkah ke 1: analisis pada prinsipnya dimulai dari program dan kegiatan yang akan menjadi isu utama untuk dibahas dalam konteks gender. Catatan bahwa tidak semua anggaran bisa menjadi isu gender. Program kegiatan yan gmenjadi isu selanjutnya diberikan gambaran tujuan (given) beirkut angkanya (measurable). Ketiga pokok isu (program, kegiatan, Output, Tujuan) adalah sebagaimana apa yang telah dituliskan dalam Renstra kementrian. 2) Langkah ke 2 adalah dengan memasukkan data yang membuka wawasan untuk memperlihatkan adanya permasalahan-permasalahan yang bisa secara langsung fokus pada data pilah (laki-laki perempuan) atau dimulai secara umum terlebih dahulu. Pada tahap ini dibutuhkan data kuantitatif yang valid dan update dan bersifat lokal. Langkah kedua diberikan kesimpulan yang menjadi fokus isu sebagai pembuka wawasan 3) Langkah ke 3 pada prinsipnya adalah semakin memfokuskan analisis untuk melihat perbedaan ketidak adilan (pilah antara laki-laki perempuan. Tahap ini menganalisis gap (faktor kesenjangan) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan secara umum. 4) Langkah ke 4 adalah analisis dengan menguraikan faktor kesenjangan yang diperoleh dari sisi internal institusi / lembaga. Kajian disini akan lebih banyak membedah dalam konteks manajerial sehingga bisa dibagi dalam permasalahan input dan proses. Dari sisi

10

input bisa dibedah kembali dari sisi SDM, sarana dll. Dari sisi proses bisa dikaji dari tradisi budaya kerja, kebijakan dan lain sebagainya. Dalam bagian ini data-data yang diungkapkan sebaiknya evidence based 5) Langkah ke 5 adalah analisis dengan menguraikan faktor kesenjangan yang diambil dari sisi eksternal. Sisi eksternal bisa berarti dari masyarakat, lintas sektoral, swasta, dll. 6) Langkah ke 6 adalah melakukan reformulasi tujuan dengan melihat tujuan sebagaimana telah diuraikan pada langkah pertama. Reformulasi tujuan ini untuk menyempurnakan arah tujuan menjadi lebih responsif gender dengan dasar pertimbangan dari analisis yang telah dilakukan. 7) Langkah ke 7 dengan demikian akan menghasilkan penyempurnakan program dan kegiatan kegiatan menjadi lebih responsif gender. Uraian rencana aksi ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan RKA. Namun dalam kasus ini kenyataan justru terbalik karena RKA – KL sudah jadi sehingga yang dibuat seolah-olah menjadi terbalik dari yang seharusnya. 8) Langkah ke 8 adalah memberikan data-data awal sebelum intervensi dari rencana aksi dilaksanakan yang akan menjadi data pembanding dengan data paska intervensi (pre – postest). Langkah ke sembilan adalah 9) Langkah ke 9 adalah menyediakan data post intervensi sebagai penetapan indikator gender yang akan menjadi outcome sebagai suatu perubahan dari suatu kegiatan yang dianalisis e. Contoh format GBS menurut PMK 104/ 2010 dan hal-hal yang perlu dicermati dalam pengisiannya. Diskusi sesi II: 5. Praktek Penyusunan GAP Bidang Ketahanan Pangan didampingi oleh Pakar Gender. a. Presentasi peserta tentang GAP Badan PPSDMP dikomentari olem nara sumber yaitu: output kegiatan harus lebih jelas; data yang terlibat dalam pertanian dan data non aparatur; program bukan merubah jumlah akan tetapi merubah maindset karena dalam pelatihan pun tidak mempersoalkan peserta pelatiuhan. Dan rencana kasi tidak nyambung dengan GBS.

11

b. Presentasi peserta BKP Riau tentang kegiatan Desa Mandiri Pangan, dikomentari narasumber yaitu: Data pembuka wawasan harus melihat pada output dan tujuannya; data seharusnya tentang jumlah penduduk desa mandiri, wilayah-wilayah yang dikembangkan, dan haru ada klasifikasi dan peran laki-laki dan perempuan; Jika data memperlihatkan perempuan berperan dalam perdagangan maka jangan diarahkan ke produksi; perlu sosialisasi dan sdvokasi terhadap kaum perempuan; kegiatan dianggap gagal karena peserta perempuan kurang dari 10%. F. KESIMPULAN Dari beberapa materi yang dipaparkan oleh narasumber dan diskusi maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu prinsip dasar kebijakan pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada Rencana Strategis Kementerian Pertanianan 2015-2019, tertuang dalam Kebijakan Teknis Operasonal Pengelolaan Program Tematik yang mendukung pembangunan pertanian, berupa strategi pengarusutamaan gender. 2. Arah kebijakan dan strategi PUG pada pembangunan pertanian, berupa penguatan dan peningkatan SDM pertanian, Program/Kegiatan Responsif Gender, peningkatan efektivitas dan kapasitas kelembagaan PUG, dan penyediaan sarana dan prasarana. Selain itu, bertujuan pula untuk memastikan pelaksanaan pembangunan pertanian telah mempertimbangkan kebutuhan, permasalahan, aspirasi kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus secara setara dan adil. 3. Permasalahan gender yang banyak dijumpai dalam usaha pertanian dan ketahanan pangan antara lain: kepala keluarga petani perempuan, kontrol terhadap sumberdaya pertanian dan pengambilan keputusan, akses terhadap informasi pertanian dan Pelatihan/pengenalan teknologi baru. 4. PUG merupakan kegiatan tematik, di lingkup Badan Ketahanan Pangan, kegiatan yang responsif gender selain Desa Mandiri Pangan (yang menjadi pilot project kegiatan PUG), kegiatan lain yaitu KRPL, Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L) dan lainnya masih perlu dilakukan análisis dan identifikasi pelakunya di lapangan yang terkait dalam penyediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan.

12

5. Isu-isu gender (kesenjangan akses, peran/partisipasi, kontrol dan manfaat), GAP, dan Perencanaan kegiatan BKP (Renstra dan Renja) menjadi kata kunci PUG bidang ketahanan pangan dan pemahamannya perlu terus ditingkatkan. 6. Dalam perencanaan kegiatan yang responsip gender diperlukan empat tahapan yaitu: Pemilihan Program/kegiatan, Analisis Gender, Penyusunan Budget Statement (GBS), dan Penyusunan Term of Reference (TOR). Sementara dalam penyusunan GAP diperlukan 9 (sembilan) langkah pengisian tabel. Demikian laporan ini kami buat sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran DIPA Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 terkait pelaksanaan kegiatan Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Ketahanan Pangan.

13

LAPORAN PELAKSANAAN

WORKSHOP PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG KETAHANAN PANGAN

Wisma Kementerian Pertanian Cipayung, Bogor Tanggal 11 – 12 April 2016

BADAN KETAHANAN PANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN APRIL 2016

14

Dokumentasi Kegiatan Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Ketahanan Pangan 11 -12 April 2016

Gambar 1. Arahan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan yang disampaikan Kepala Bagian Umum, Badan Ketahanan Pangan

Gambar 2. Peserta Mengikuti Materi Sesi I

15

Gambar 3. Pemateri Sesi I dari Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dan Biro Perencanaan Setjen, Kementerian Pertanian

Gambar 4. Pemateri Sesi II Dr. Yusuf Supiandi, Fakar Gender

16