KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUG-API) & Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan g Pengarusutamaan g Gender ((IKPUG))
Nina Sardjunani Deputi Bidang SDM dan KebudayaanBappenas Disampaikan pada Peluncuran Dokumen Kebijakan Responsif Gender Peluncuran Dokumen Kebijakan Responsif Gender Jakarta, 28 November 2012
Si t Sistematika tik 1. Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan G d d l Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim Ad i P b h Ikli ( (PUG‐API); ); 2. Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator dl d ( )d dk Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG).
2
Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUGAPI) 1. 1 2 2. 3. 4.
Latar belakang; L t b l k Tujuan; Dampak perubahan iklim spesifik gender; Adaptasi perubahan iklim tidak netral gender; gender 5. Lima alasan PUG API; Lima alasan PUG API; 6. Rekomendasi. 3
L t B l k Latar Belakang 1. Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan G d d l Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim Ad i P b h Ikli ( (PUG‐API); ); 2. Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator dl d ( )d dk Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG).
4
TUJUAN TUJUAN 1 Meningkatkan 1. Meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender pemahaman tentang kesetaraan gender dalam perubahan iklim, termasuk pengurangan resiko bencana khususnya dalam konteks Indonesia bencana, khususnya dalam konteks Indonesia. 2. Mengidentifikasikan isu‐isu gender yang prioritas untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan perubahan , te asu pe gu a ga es o be ca a iklim, termasuk pengurangan resiko bencana. 3. Merumuskan rekomendasi kebijakan perubahan iklim yang responsif gender di Indonesia, khususnya terkait if d di I d i kh t k it dengan Rencana Aksi Nasional dan kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan sebagai masukan untuk RAN Adaptasi Perubahan Iklim (API). 5
LATAR BELAKANG (1) LATAR BELAKANG (1) 1) Komitmen K it P Pemerintah i t h Indonesia I d i dalam d l RPJMN 2010-2014: • Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam menyusun kerangka strategis strategis, struktur kelembagaan, kelembagaan strategi dan kebijakan nasional, sektoral dan wilayah, serta d l dalam proses perencanaan d dan pelaksanaan l k kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan permasalahan strategis lingkungan dan sosial yang ada. 6
LATAR BELAKANG (2) LATAR BELAKANG (2) 1) K Komitmen it Pemerintah P i t h Indonesia I d i dalam d l RPJMN 2010-2014: • Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan i k k partisipasi ii id dan mengontroll proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pa pandang) da g) ge gender de ke da dalam a p proses oses pembangunan di setiap bidang. 7
LATAR BELAKANG (3) LATAR BELAKANG (3) 2) K Komitmen it IInternasional t i lP Pemerintah i t h Indonesia: I d i • Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Politik dan Sipil (ICCPR) Æ UU N No. 68/1958 • Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Æ UU No. 7/1984 • Ratifikasi UNFCCC Æ 1994 • Ratifikasi Protocol Kyoto y Æ 2004 • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESR) Æ 2005 • Ratifikasi Konvensi PBB tentang Kerangka Perubahan Iklim (UNFCCC) Æ Rencana Aksi Bali, Bali 2007 2007. 8
LATAR BELAKANG (4) LATAR BELAKANG (4) Berdasarkan B d k komitmen-komitmen k it k it t tersebut, b t dan d mengingat bahwa kesetaraan gender adalah hal yang penting untuk memastikan dipertimbangkannya yang g berbeda dari perempuan p p dan laki-laki kebutuhan y dalam menangani dampak perubahan iklim, maka Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan-Bappenas, bekerja sama dengan UN Women dan didukung oleh UNDP Indonesia, Indonesia menyusun: Kertas Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender dalam da a Adaptasi daptas Perubahan e uba a Iklim k di Indonesia d do es a ((PUGUG API). 9
Dampak Utama Perubahan p Iklim Spesifik Gender 1. Hilangnya: – – –
akses dan kontrol laki‐laki dan perempuan terhadap p p p sumber daya alam dan ekosistem yang berkualitas baik.; akses dan kontrol laki‐laki dan perempuan terhadap sumber sumber produksi dan livelihood; dan sumber‐sumber produksi dan livelihood; dan pemukiman yang aman dan kondisi kehidupan yang sehat.
2 Hal 2. Hal ini menimbulkan dampak spesifik gender ini menimbulkan dampak spesifik gender terhadap: kesehatan manusia, survival, hak dasar manusia, peningkatan yang signifikan dalam beban ,p g y g g kerja, keterbatasan untuk kesempatan pembangunan, peningkatan kemiskinan, dan penurunan keamanan pribadi, otonomi, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. 10
Adaptasi perubahan iklim tidak netral gender, karena: • Perempuan dan laki‐laki memiliki kapasitas yang berbeda dan berkontribusi terhadap adaptasi secara berbeda; dan perempuan, sebagaimana laki‐laki, dapat menjadi agen perubahan dan pemimpin yang kuat d l dalam mendorong adaptasi. d d t i • Perempuan dan laki‐laki memiliki perbedaan kebutuhan (strategis maupun praktis) dan minat dalam kebutuhan (strategis maupun praktis) dan minat dalam upaya‐upaya beradaptasi. • Strategi dan tindakan adaptasi, di sisi lain, dapat Strategi dan tindakan adaptasi di sisi lain dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki‐laki, dan laki laki, dan berpotensi untuk dan berpotensi untuk meningkatkan/mengurangi kesenjangan yang ada. 11
Lima Alasan Pengarusutamaan Gender g dalam Adaptasi Perubahan Iklim Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim mendapatkan banyak manfaat dari Pengarusutamaan Gender: 1. Mengkapitalisasikan bakat, kapasitas, dan kontribusi perempuan dan laki‐laki, yang masing‐masing sekitar 50% dari total penduduk, sehingga kebijakan tersebut dapat lebih berhasil, efisien, dan efektif. hi k bij k t b td t l bih b h il fi i d f ktif 2. Menghindari peningkatan efek yang tidak diinginkan dari kebijakan API dan aksi‐aksi API dan aksi aksi dalam ke (tidak) setaraan gender dan kemiskinan. dalam ke (tidak) setaraan gender dan kemiskinan 3. Saling menguntungkan: kebijakan dan aksi API dapat memberdayakan, meningkatkan kualitas hidup, dan livelihood g perempuan, keluarganya, dan seluruh masyarakat. 4. Memastikan harmonisasi dengan kebijakan sosial/gender yang ada d k dan kewajiban HAM, sehingga berkontribusi terhada kesetaraan jib HAM hi b k ib i h d k gender dan pencapaian MDGs. 5 Merupakan tindakan sensitif gender, sebagai 5. Merupakan tindakan sensitif gender sebagai ‘pembuka pembuka wawasan wawasan’ untuk dimensi sosial lainnya dalam perubahan iklim.
12
R k Rekomendasi (1) d i (1) 1. Kebijakan API harus: – – – – –
Memasukkan tujuan kesetaraan yang spesifik Memasukkan tujuan kesetaraan yang spesifik gender, dan sejalan dengan kebijakan gender dan sosial. Menyusun gender assessment dari peraturan dan rencana aksi API. Memastikan tersedianya informasi dengan data terpilah jenis kelamin. Menyesuaikan terhadap kebutuhan dan prioritas k h d k b h d adaptasi bagi perempuan dan laki‐laki. M Memastikan partisipasi dan keterlibatan yang tik ti i i d k t lib t berarti dari perempuan dan laki‐laki. 13
R k Rekomendasi (2) d i (2) 2. Lembaga‐lembaga API harus: – – – – –
Mendorong kesetaraan gender sebagai prinsip Mendorong kesetaraan gender sebagai prinsip kelembagaan. M i k tk k t Meningkatkan ketersediaan keahlian gender di k hli d secara luas. M Memastikan peningkatan kepedulian dan ik i k k d li d peningkatan kapasitas terkai isu tersebut. Menyusun, menggunakan, dan menerapkan k d k pedoman kebijakan gender. Mendukung pembangunan SDM yang sensitif gender. 14
R k Rekomendasi (3) d i (3) 3. Mekanisme keuangan dan jasa API harus: – D Dapat diakses, terjangkau, dan dikontrol oleh t di k t j k d dik t l l h perempuan individu, maupun organisasinya. – Memastikan bahwa perempuan, laki‐laki, dan anak‐anak setempat mendapatkan manfaat dari ini. – Dapat tersedia dalam bentuk jasa pembiayaan p j p y mikro, dan asuransi perubahan iklim yang terjangkau dan menguntungkan. terjangkau dan menguntungkan. – Memastikan primary informed consent. 15
R k Rekomendasi (4) d i (4) 4. Peningkatan kapasitas dan pengembangan pengetahuan harus: pengetahuan harus: – – – – –
Membangun pengetahuan dan keahlian gender ( ) dan (A)PI. Meningkatkan kepedulian tentang hubungan antara kesetaraan gender dan (A)PI. Diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dan kurikulum. Mendukung riset tentang aspek gender pada (A)PI. Mendukung partisipasi perempuan dalam d k d l pengetahuan, praktek, dan disiplin teknologi PI. 16
R k Rekomendasi (5) d i (5) 5. Praktek API‐program dan kegiatan harus: – – – – –
Bermanfaat bagi laki‐laki dan perempuan di g p p masyarakat. Memasukkan analisis gender di seluruh desain dan perencanaan. Memastikan bahwa perbedaan pertimbangan perempuan dan laki‐laki mendasari program dan perempuan dan laki‐laki mendasari program dan siklus kegiatan. Melembagakan data terpilah jenis kelamin dan g p j melakukan riset (termasuk melalui pemantauan dan evaluasi). M i k tk d Meningkatkan dan memungkinkan peran dan ki k d partisipasi yang bermakna dari perempuan dan laki‐ laki dalam inisiatif‐inisiatif API. 17
Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan j Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) 1. 2. 3 3. 4. 5. 6.
Tiga dasar penyusunan IKKG; g p y ; Konsep Pengembangan IKKG; K Kerangka perhitungan IKKG; k hi IKKG p g ; Keterbatasan perhitungan IKKG 2007 dan 2010; Hasil Perhitungan IKKG; Rekomendasi. k d
18
Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan P Perempuan dalam RPJPN 20052025 & RPJMN 20102014 d l RPJPN 2005 2025 & RPJMN 2010 2014 (1) Masalah dan Tantangan RPJPN 2005 2025 2005-2025
Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025
Kualitas Hidup p Perempuan p Rendah - Kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan masih rendah kekerasan, eksploitasi dan - Tingginya tingkat kekerasan diskriminasi terhadap perempuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan - Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan - Penurunan jumlah tindak kekerasan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan - Penguatan P t kelembagaan k l b dan d jjaringan i Pengarusutamaan Gender (PUG)
Strategi Kebijakan…
Pengarusutamaan Gender (PUG) …
Sasaran Kebijakan…
Meningkatnya kesetaraan gender … 19
Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan P Perempuan dalam RPJPN 20052025 & RPJMN 20102014 d l RPJPN 2005 2025 & RPJMN 2010 2014 (2) Masalah dan Tantangan RPJPN
Kualitas Hidup Perempuan Rendah
Arah Kebijakan RPJPN
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
P Pengarusutamaan t Gender G d (PUG) • Melakukan harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk Strategi Kebijakan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. pembangunan RPJMN 2010-2014 • Melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. perempuan
Meningkatnya kesetaraan gender • Meningkatnya kualitas hidup perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik. g y p persentase cakupan p perempuan p p korban kekerasan yang y g mendapat p Sasaran Kebijakan • Meningkatnya penanganan pengaduan. RPJMN 2010-2014 • Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, p p dan evaluasi kebijakan j dan program p g pembangunan p g yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah. 20
Ti D Tiga Dasar Penyusunan IKKG P IKKG 1. IKKG dipersiapkan secara khusus untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan lintas bidang & antarprovinsi di I d Indonesia. i 2. IKKG mengukur pencapaian kesetaraan dan keadilan dalam variabel variabel output atau outcome, bukan dalam variabel‐variabel output atau outcome bukan input, sehingga dalam penggunaannya perlu dilengkapi g g g dengan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) yang mengukur variabel input/proses. 3. IKKG dibangun sebagai perluasan dari Indeks K id k G d (U ) Ketidaksetaraan Gender (UNDP).
21
Konsep Pengembangan IKKG STRATEGI Pengarusutamaan Gender KESETARAAN GENDER
Meningkatnya peran dan kualitas p perempuan p p dalam hidup pembangunan
Aspek Dasar Kualitas Hidup
Aspek Kesehatan Reproduksi
Aspek Pendidikan
Aspek Ekonomi
Menurunnya tindak kekerasan dan diskriminasi
Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG
Aspek Dasar Perlindungan terhadap Kekerasan Aspek Keterwakilan
Aspek Kekerasan
IKKG
IKPUG
Indikator Output/Outcome
Indikator Proses22
Indikatorindikator dalam IKG/GII (5 Indikator) Indikator indikator dalam IKG/GII (5 Indikator) dan IKKG (12 Indikator) Aspek
Indikator IKG/GII
Indikator IKKG
23
Kerangka Perhitungan IKKG
Aspek
Indikator
Indeks
Perlindungan terhadap Kekerasan
Kualitas Hidup
Sasaran Pembangun Kesehatan p Reproduksi
Pendidikan
Angka Pendidika Rata-rata Pertolonga Kelahira n Minimal Lama n Sekolah Persalinan n Remaja SLTP
Ekonomi
Keterwakilan
TPAK Status Upah Parlemen Eksekutif Yudikatif Domestik Publik Kerja
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Reproduksi Pendidikan Ekonomi Keterwakila Kekerasan Pendidika Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan n n Perempuan Laki laki Laki-laki
Indeks Gender
Indeks Kesetaraan d K dan Keadilan dil G Gender d
Kekerasan
Indeks Gender Perempuan
Indeks Ekonomi Laki-laki
Indeks Indeks Keterwakila Kekerasan n Laki-laki Laki laki Laki-laki
Indeks Gender Laki-laki
IKKG
24
Struktur IKKG Aspek Kesehatan Reproduksi
Pendidikan
Ek Ekonomi i
Indikator Proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih Angka kelahiran remaja (AKR) usia 15-19 tahun Proporsi penduduk perempuan dan laki-laki usia 25 tahun pendidikan minimal tamat SLTP Rata-rata lama bersekolah penduduk usia 25 tahun ke atas Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) P Proporsi i status t t kkerja j sebagai b i pekerja k j dib dibayar Rata-rata upah pekerja
Keterwakilan dalam Jabatan P blik Publik
Kekerasan
Sumber Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2007 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2007 Susenas 2007 dan 2010 Susenas,
g Kerja j Nasional Survei Angkatan (Sakernas), 2007 dan 2010
Persentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki di dalam lembaga legislatif/parlemen tingkat nasional dan provinsi
Komisi Pemilihan Umum Umum, 2009
Persentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki di dalam lembaga eksekutif
Badan Kepegawaian Nasional
Persentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki di dalam lembaga yudikatif
Mahkamah Agung RI
Rasio R i kekerasan k k yang di dialami l i perempuan atau t llaki-laki ki l ki di luar l rumahh atau t di tempat kerja (publik) Rasio kekerasan yang dialami perempuan atau laki-laki di dalam rumah (domestik)
Susenas, 2006
25
I t Interpretasi Nilai IKKG t i Nil i IKKG 1. Nilai 1 Nilai IKKG berkisar antara 0 hingga 1. IKKG berkisar antara 0 hingga 1 2. Nilai 0 menggambarkan adanya kesenjangan yang sempurna antara laki‐laki dan perempuan dalam kelima aspek p p p pembangunan yang diukur. 3. Nilai 1 menggambarkan adanya kesetaraan gender yang sempurna antara laki‐laki dan perempuan dalam kelima l ki l ki d d l k li aspek pembangunan yang diukur. 4 Dengan demikian, nilai IKKG yang semakin tinggi 4. Dengan demikian nilai IKKG yang semakin tinggi menunjukkan pencapaian pembangunan yang semakin baik. 5. IKKG berbanding terbalik dengan interpretasi nilai IKG UNDP, g g p , karena nilai IKG justru memperlihatkan besarnya kegagalan/kerugian (loss) yang terjadi dalam aspek‐aspek pembangunan yang diukur akibat adanya ketidaksetaraan pembangunan yang diukur akibat adanya ketidaksetaraan gender. 26
IndikatorIndikator IKKG Ideal & IKKG Tahun 2007 dan 2010 Aspek
IKKG 12 Indikator (Ideal)
IKKG 10 Indikator (2007,2010)
27
Keterbatasan perhitungan IKKG 2007 & 2010 1. IKKG 2007 dan 2010 dihitung hanya dengan 10 g y g indikator yang tersedia datanya hingga tingkat provinsiÆtidak menggunakan persentase keterwakilan di lembaga eksekutif dan yudikatif. 2. Keterbatasan data: –
–
–
data kekerasan yang diperoleh dari Modul Kekerasan ( , , hasil Susenas 2006 (underestimate, laki‐laki usia 0‐18 th, perempuan semua umur); data keterwakilan perempuan dan laki‐laki di lembaga eksekutif dan yudikatif untuk tingkat provinsi belum tersedia; data Angka Kematian Ibu (AKI) untuk level provinsi belum tersedia, sehingga dipakai proksi proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. 28
Hasil Perhitungan IKKG 2007 dan 2010 1.
2. 3 3.
4.
Tahun 2007, tingkat pencapaian KKG di Indonesia dalam lima aspek pembangunan yang diukur adalah sebesar 79,3 persen (nilai k b di k d l h b 79 3 ( il i IKKG sebesar 0,793) Æ mengindikasikan adanya 20,7 persen kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat d i d dari adanya ketidaksetaraan gender k id k d terkait dengan kualitas hidup k i d k li hid dan perlindungan terhadap kekerasan di Indonesia. Kesenjangan gender bervariasi antarprovinsi, berkisar antara yang Kesenjangan gender bervariasi antarprovinsi, berkisar antara yang tertinggi 87,5 persen di DKI Jakarta, hingga yang terendah 39,6 persen di Bali. Tah n 2010 IKKG sebesar 0 796 Æ tidak adanya perbaikan yang Tahun 2010, IKKG sebesar 0,796 Æ tidak adan a perbaikan ang cukup berarti dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam 3 tahun pembangunan, kesenjangan hanya berkurang sebesar 0,3 persen. b 03 Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (IKKG) tidak selalu selaras dengan pencapaian pembangunan manusia (IPM). selaras dengan pencapaian pembangunan manusia (IPM). Pembangunan manusia secara umum tidak menjamin bahwa manfaat pembangunan tersebut diterima secara setara antara laki‐laki laki laki dan perempuan. dan perempuan 29
Tren Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia 20072010
30
Peringkat 33 Provinsi di Indonesia Berdasarkan Nilai IKKG 2007 & 2010
31 Ket.: Angka 1 mencerminkan kesetaraan penuh dan angka 0 ketidaksetaraan penuh.
Indeks Kesehatan Reproduksi Perempuan 33 Provinsi di Indonesia, 2007
32
Indeks Pencapaian Pendidikan Lakilaki dan Indeks Pencapaian Pendidikan Laki laki dan Perempuan di 33 Provinsi di Indonesia, 2010
33
Indeks Pencapaian Ekonomi Lakilaki dan Indeks Pencapaian Ekonomi Laki laki dan Perempuan di 33 Provinsi di Indonesia, 2010
34
Indeks Pencapaian Keterwakilan dalam Jabatan Publik Lakilaki dan Perempuan di 33 Provinsi di Indonesia, 2010
35
Indeks Perlindungan terhadap Kekerasan Lakilaki dan Indeks Perlindungan terhadap Kekerasan Laki laki dan Perempuan di 33 Provinsi di Indonesia, 2010
36
Kesenjangan Gender dalam Aspek Pencapaian Pendidikan di 33 Provinsi di Indonesia, 2007 dan 2010 Keterangan: Nilai yang ada merupakan selisih antara indeks pendidikan laki-laki dan indeks pendidikan perempuan Semakin perempuan. besar nilai memperlihatkan k kesenjangan j yang semakin lebar, sehingga peringkat provinsi semakin rendah. Nilai yang positif menunjukan indeks laki-laki lebih besar dari indeks perempuan, dan y untuk nilai sebaliknya yang negatif. 37
Kesenjangan Gender dalam Aspek Partisipasi Ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia, 2007 dan 2010 Keterangan: Nilai yang ada merupakan selisih antara indeks partisipasi ekonomi laki-laki dan indeks partisipasi ekonomi perempuan perempuan. Semakin besar nilai memperlihatkan k kesenjangan j yang semakin lebar, sehingga peringkat provinsi semakin rendah. Nilai yang positif menunjukan indeks laki-laki lebih besar dari indeks perempuan, dan y untuk nilai sebaliknya yang negatif. 38
Kesenjangan Gender dalam Aspek Keterwakilan dalam Jabatan Publik di 33 Provinsi di Indonesia, 2007 & 2010 Keterangan: Nilai yang ada merupakan selisih antara indeks keterwakilan laki-laki dan indeks keterwakilan perempuan Semakin perempuan. besar nilai memperlihatkan k kesenjangan j yang semakin lebar, sehingga peringkat provinsi semakin rendah. Nilai yang positif menunjukan indeks laki-laki lebih besar dari indeks perempuan, dan y untuk nilai sebaliknya yang negatif. 39
Kesenjangan Gender dalam Aspek Kekerasan di 33 Provinsi di Indonesia, 2007 dan 2010 (data 2006) Keterangan: Nilai yang ada merupakan selisih antara indeks kekerasan laki lakilaki dan indeks kekerasan perempuan. S Semakin ki b besar nilai il i memperlihatkan kesenjangan yang semakin lebar, sehingga peringkat provinsi semakin rendah. Nilai yang positif menunjukan indeks laki-laki lebih besar dari indeks perempuan, dan sebaliknya untuk nilai yang negatif. tif 40
Nilai IPM dan IKKG 33 Provinsi di Indonesia, 2007
41
R k Rekomendasi (1) d i (1) Peran kebijakan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan Peran kebijakan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender menjadi sangat pentingÆmenjadi salah satu alat koreksi yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangi koreksi yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangi kesenjangan gender yang ada di berbagai aspek p pembangunan, seperti: g , p 1. Kesehatan reproduksi: kebijakan perlu diarahkan untuk tidak saja memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan tidak saja memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, tetapi juga pembangunan infrastruktur daerah. 2. Pendidikan: kebijakan perlu diarahkan untuk memastikan pembangunan pendidikan yang lebih merata memastikan pembangunan pendidikan yang lebih merata antara daerah, dengan tetap menjamin adanya pe g ata pe capa a pe d d a ba pada a a peningkatan pencapaian pendidikan baik pada laki‐laki maupun perempuan. 42
R k Rekomendasi (2) d i (2) 3.
4 4.
5.
Ekonomi: kebijakan perlu diarahkan bukan saja untuk menutup kesenjangan j p j p j g gender yang terjadi di aspek ini, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi ekonomi khususnya pada perempuan. Keterwakilan dalam jabatan publik: kebijakan perlu diarahkan untuk kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen (dan juga lembaga eksekutif dan yudikatif), mendorong adanya reformasi internal dalam partai politik untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender, li ik k i b k kk d k dil d melakukan penguatan kapasitas perempuan dengan berjenjang dan terencana secara baik, serta memastikan platform dari partai‐partai politik responsif terhadap isu‐isu gender. Perlindungan terhadap kekerasan: kebijakan secara khusus perlu diarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap diarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terutama perlu dilakukan dengan memastikan tersedianya pusat‐pusat pelayanan secara merata di luar Pulau Jawa, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang dapat menjalankan fungsinya dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait. 43
R k Rekomendasi (3) d i (3) 3.
4 4.
5.
Ekonomi: kebijakan perlu diarahkan bukan saja untuk menutup kesenjangan j p j p j g gender yang terjadi di aspek ini, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi ekonomi khususnya pada perempuan. Keterwakilan dalam jabatan publik: kebijakan perlu diarahkan untuk kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen (dan juga lembaga eksekutif dan yudikatif), mendorong adanya reformasi internal dalam partai politik untuk mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender, li ik k i b k kk d k dil d melakukan penguatan kapasitas perempuan dengan berjenjang dan terencana secara baik, serta memastikan platform dari partai‐partai politik responsif terhadap isu‐isu gender. Perlindungan terhadap kekerasan: kebijakan secara khusus perlu diarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap diarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terutama perlu dilakukan dengan memastikan tersedianya pusat‐pusat pelayanan secara merata di luar Pulau Jawa, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang dapat menjalankan fungsinya dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait. 44
Konsep Pengembangan IKPUG
45
IKPUG mengukur sejauh mana penguatan kelembagaan PUG sudah dapat tercapai. 1. Istilah ‘kelembagaan’ didefinisikan secara harfiah sebagai hal‐hal yang terkait dengan lembaga. 2. Kata ‘lembaga’ di dalam kajian ini dimaksudkan untuk mencakup: – – –
software dari pembangunan yaitu segala bentuk peraturan perundang‐undangan, termasuk kebijakan; h d hardware pembangunan yaitu bentuk dan kondisi b i b k d k di i institusi‐institusi penggerak dan pelaksana PUG, unit‐unit penunjang PUG; dan penunjang PUG; dan user pembangunan yaitu sumber daya manusia pemerintahan, serta organisasi dan badan hukum di masyarakat termasuk dunia usaha yang berpartisipasi k kd h b dalam PUG maupun dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. keadilan gender. 46
Empat Komponen dan 14 Indikator dalam IKPUG Komponen
Indikator Kelembagaan PUG
47
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 20111 Komponen Kelembagaan
Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan
Indikator
1.
Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan yang responsif gender (Nasional dan Belum tersedia datanya Daerah)
2 2.
g Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 13 Kementerian/Lembaga 26 Provinsi telah melaksanakan kebijakan yang responsif 69 Kabupaten gender 27 Kota
1. Institusi
Data
2.
12 Kementerian/Lembaga Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 27 Provinsi 58 Kabupaten memiliki Focal Point/Kelompok p Kerja j PUG 27 Kota Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 11 Kementerian/Lembaga 23 Provinsi memakai alat analisis gender dalam 35 Kabupaten perencanaan 16 Kota
Sumber Data KPP PA, Kemendagri, dan Komnas Perempuan
KPP PA
KPP PA
KPP PA
48
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 20112 Komponen Kelembagaan
Indikator
3.
Institusi
4.
5 5. 6.
Data
5.652 lembaga Terdiri atas: 21 PKT di RSU/RSUD/RS Swasta 42 PPT di RS Polri P li Jumlah lembaga penyedia layanan (P2TP2A 305 UPPA di Polda dan dan Unit PPA) terkait perlindungan perempuan Polres terhadap kekerasan 187 P2TP2A 22 RPTC 15 RPSA 24 Satgas/ Kemlu 5.035 BP4 di KPP PA Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 13 Kementerian/Lembaga 21 Provinsi memiliki dan memanfaatkan data terpilah 45 Kabupaten berdasarkan jenis kelamin 22 Kota
Sumber Data
KPP PA
KPP PA
Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 10 Kementerian/Lembaga KPP PA 28 Provinsi memiliki data kekerasan Prevalensi kekerasan di daerah konflik dan 42 kasus kasus* Komnas Perempuan bencana terhadap perempuan dan laki-laki 49
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 20113 Komponen Kelembagaan Institusi
Indikator 7.
1. Sumber Daya Manusia
Data
15 Kementerian/Lembaga Jumlah Kementerian/Lembaga dan pemda yang 19 Provinsi menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) 24 Kabupaten 14 Kota 16 Kementerian/Lembaga K t i /L b Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang 26 Provinsi 52 Kabupaten sudah melatih komponen perencananya 20 Kota K t
2.
Proporsi penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) yang telah dilatih tentang PUG
3.
Proporsi perempuan dalam kepengurusan parpol Belum tersedia datanya 13 Kementerian/Lembaga Jumlah lembaga masyarakat dan dunia usaha 26 Provinsi yang bermitra dengan Kementerian/Lembaga dan 60 Kabupaten Pemda dalam pelaksanaan PUG 24 Kota 16 Women Crisis Center Jumlah lembaga pelayanan berbasis masyarakat (WCC) yang menangani kekerasan terhadap perempuan di 9 Provinsi Jumlah lembaga masyarakat yang mendukung 176 LSM di 33 Provinsi pemajuan hak asasi perempuan
1. Partisipasi Masyarakat dan 2. Dunia Usaha 3.
Belum tersedia datanya
Sumber Data
KPP PA
KPP PA, Kemendagri, dan K/L terkait KPP PA, Komnas Perempuan, Polri, Kejaksaan MA, Kejaksaan, MA dan Kemenag KPU KPP PA
Komnas Perempuan Komnas Perempuan 50
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di 3 Provinsi, 2011 Komponen Kelembagaan
Sumatera Selatan
Jawa Timur
Nusa Tenggara Timur
Kebijakan dan Perundangundangan
- Sudah ada kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi dan kab/kota berupa peraturan perundangan di tingkat provinsi/kab/kota. - Sudah ada komitmen yang cukup tinggi dari pemerintah setempat.
Komitmen kuat tercermin dalam Sudah ada Surat Keputusan berbagai peraturan dan kebijakan, baik dalam bentuk SK, Gubernur/Walikota, namun Pergub, maupun di dalam RPJMD kurang ditindak lanjuti SKPD dan Renstrada.
Institusi
- Ada Kelompok Kerja yang menanganii masalah l h gender d bekerjasama dengan KPP&PA dan perguruan tinggi setempat. - Mulai melakukan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran. - Mulai memanfaatkan data terpilah dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan termasuk penganggaran penganggaran.
- Kelompok Kerja PUG dan - Ada Kelompok Kerja PUG dan Gender Focal Point telah Gender Focal Point,, namun terbentuk dengan SK Gubernur belum aktif. dan cukup aktif. - Belum menggunakan analisis - Sudah mulai menerapkan gender dalam perencanaan dan penganggaran. perencanaan dan penganggaran responsif gender - Belum paham manfaat dan belum menggunakan data sejak TA 2011. Data Terpilah: terpilah dalam perencanaan sudah mulai ditangani, dengan kebijakan, program dan adanya Surat Edaran, namun kegiatan termasuk belum semua SKPD melaksanakan. penganggaran.
51
Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di 3 Provinsi, 2011 Komponen Kelembagaan
Sumatera Selatan
Jawa Timur
Nusa Tenggara Timur
- Pemahaman tentang konsep gender dan PUG - Telah melakukan pelatihan - Rendahnya pemahaman cukup baik pada para PUG, termasuk PPRG bagi pengambil p g kebijakan, j , g konsep p gender g dan tentang f l point focal i t pada d seluruh l h SKPD perencana, pelaku program. PUG pada para pengambil Pemprov, sejak tahun 2010, - Sudah melakukan analisis kebijakan, perencana, namun belum mencakup gender dengan pendekatan pelaku program. program pelatihan bagi staf perencana Kapasitas SDM keragaman budaya - Belum ada data untuk masing-masing SKPD. setempat. aparat hukum yang telah p - Belum ada data untuk aparat - Belum B l ada d d data t untuk t k dil tih PUG dan dilatih d data d t hukum yang telah dilatih PUG aparat hukum yang telah keterwakilan perempuan dan data keterwakilan dilatih PUG dan data dalam kepengurusan perempuan dalam parpol. keterwakilan perempuan kepengurusan parpol. dalam kepengurusan parpol. Kerjasama dan jejaring Partisipasi Melibatkan PT, LSM dan Melibatkan PT, LSM dan tokoh antara pemerintah dan Masyarakat & tokoh masyarakat dalam masyarakat dalam proses masyarakat belum terjalin Dunia Usaha proses pelaksanaan PUG. pelaksanaan PUG. secara kokoh. 52
Kesimpulan dan Rekomendasi p 1. Kondisi pendataan yang tidak memadai. Khusus untuk p y g isu perlindungan kekerasan terhadap perempuan, tidak satupun dari ketiga provinsi yang dapat menyediakan data yang memadai, baik terkait ketersediaan layanan perlindungan, pelatihan aparat hukum, maupun bentuk partisipasi masyarakat. 2. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai p j y g g pemilihan besaran unit indikator dan penyediaan data secara terstandarisasi untuk setiap indikator terpilih. p p 3. Perlu dikaji kemungkinan pengembangan indikator komposit yang menggabungkan keempat komponen komposit yang menggabungkan keempat komponen Kelembagaan PUG sehingga perkembangannya lebih terukur sesuai periode RPJMN. p 53
54
