Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, 15 Maret 2017 Dr. A. Darsono Sudibyo, M.Si Asisten Deputi Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan
Milestone
Menuju terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2004 UU No. 23 ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2013 • SEB Menkeu, MenPPN, Mendagri dan Meneg PP-PA ttg Stranas PPRG. 2008 2009 • • UU No. 10 ttg Pemilu Legislatif • PMK No. 119 ttg Petunjuk Permen PP-PA No.06 ttg Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. (30% balon perempuan di Penyusunan dan • Permen PP-PA No. 07 ttg Panduan legislatif Penelaahan RKA K/L dan • Perpres No. 69 tentang Gugus Pelaksanaan DIPA TA 2010 Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Tugas PPTPPO (Awal Penerapan ARG) di • PP No. 9 ttg Tata Cara dan K/L. Mekanisme Pelayanan Terpadu • Permen PP No. 1 ttg SPM bagi Saksi dan/atau TPPO. Trafficking. • Permendagri No. 15 ttg Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah.
2000 Inpres No. 9 ttg PUG dalam Pembangunan Nasional.
2002 UU No. 23 ttg Perlindungan Anak.
2
2007 UU No. 21 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2010 • Permen PP No. 1 ttg SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. • MoU dengan 33 gubernur
2011 • UU No. 2 ttg Partai Politik (30% Kepengurusan perempuan di partai politik). • Permendagri No. 67 ttg Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008. • PP RI No. 40 tahun 2011 ttg Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan thd. Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
2014-2015 • UU No.35/2014 ttg PA. • Permen PP-PA No. 10/2015 ttg GDPKL 2019
2012 • UU No. 8 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD. • UU Sistem Peradilan Pidana Anak. • UU No. 6 ttg Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya. • UU No. 9 ttg Protokol Tambahan KHA Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. • UU No.10 ttg Protokol Tambahan KHA Mengenai Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak.
DATA PEMBUKA WAWASAN
IPG menurut Provinsi Tahun 2014
IDG menurut Provinsi Tahun 2014
Hasil Pemilu 2014 100%
82,68%
80%
83,85%
86%
74,24%
60% 40% 20%
17,32%
Perempuan Laki-Laki
25,76% 16,15%
14%
0% DPR
DPD
DPRD Provinsi
DPRD Kabupaten
Perempuan di Eksekutif 120% 100% 80%
100,00%
97,00%
85,50%
76,50%
60% 40%
23,50%
20%
14,50%
3%
0,00%
0% ri nte e M
a K ep / r u ern b u G
rah e a la D W
ak a W / b ag u
da a i/W t a Bup
l
a a/W t o ik
kil
Perempuan Laki-Laki
Posisi Perempuan di Lembaga-Lembaga Negara
Posisi Perempuan Karier Birokrasi
Kekerasan Terhadap Perempuan
350000 321752 300000
293220 279688
250000 216156 200000
150000 119107 100000
50000
0 2011
2012
2013
2014
2015
Isu Kesenjangan Gender No.
Isu-Isu
Perempuan
Laki-laki
Keterangan
1.
Ketenagakerjaan
TPAK : Pr. 51,39% Upah: 1.368.546
TPAK: Lk-2 84,42% Upah: 1.724.478
Akses pekerjaan
2.
Pendidikan
Buta huruf: 8,9%
Buta huruf: 3,9%
3.
Hukum
342 Perda yang bias gender
Mengapa Pemerintah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender ? 1.
Komitmen Nasional 1) Secara filosofis, untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 2) Secara yuridis, bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender didasarkan pada peraturan perundangan. 3) Secara struktur dan operasional, berpijak pada RPJPN, RPJMN, RPJMD, Renstra, RKP, RKPD. 4) Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG dlm Pemb Nasional 2. Komitmen Interansional 1) SDGs (dulu MDGs) tentang kesetaraan gender 2) Beijing Platform for Action (BPFA) 12 kritis area 3) Planet 50:50 gender equality pada tahun 2030 (UN Women pada Sidang Umum PBB tahun 2015.
RPJMN 4 (2020-2024)
RPJMN 3 (2015-2019)
RPJM 2(2010-2014)
RPJM 1 (2005-2009)
- Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk - Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pemb - Meningkatnya IPG - Meningkatnya kesej. dan perlindungan perempuan dan anak
- Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk - Meningkatnya kesetaraan gender - Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesej. dan perlindungan anak
- Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang - Meningkatnya kesetaraan gender - Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesej. dan perlindungan anak
- Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang - Terwujudnya kesetaraan gender - Meningkatnya tumbuh optimal, kesej. dan perlindungan anak
Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 – 2019
Gender
Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik
Pembangunan yang berkelanjutan
Pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (PDP) dan Gender Dalam Pembangunan (GDP) Aspek
Perempuan Dlm Pemb
Pendekatan
Pusat permasalahan pada perempuan (pembangunan ditujukan ke perempuan)
Fokus
Perempuan
Perempuan (PDP) dan Lelaki
Masalah
Tidak berperansertanya perempuan yg merupakan separuh dari sumberdaya produktif potensial dalam proses pembangunan
Ketidakseteraan hubungan kekuasaan (kayamiskin, perempuan-lelaki) yg terus berlangsung menyebabkan ketidakadilan pembangunan (karena perempuan tdk berperanserta secara maksimal)
Tujuan
Pembangunan yg lebih efektif, efesien guna memberdayakan perempuan untuk mencapai kemandirian
Pembangunan yg adil dan bersinambung dgn perempuan dan lelaki sebagai pengambil keputusan
Mengintegrasikan perempuan dlm proses pembangunan dan memberdayakan mereka yg tersisih dari pembangunan
Mencapai kemitrasejajaran lelaki dan perempuan dan mengubah ketidaksejajaran relasi sosial antara lelaki dan perempuan
Proyek-proyek khusus untuk perempuan : peningkatan produktivitas, peningkatan ketrampilan mengurus rumah tangga (domestik)
Mengintegrasikan keperluan perempuan dan lelaki secara terpisah : Proyek umum (GAD) untuk perempuan dan lelaki dan proyek khusus perempuan (WID)
Solusi
Strategi
Gender Dlm Pemb Pembangunan ditujukan perempuan secara inklusif
pada
lelaki
dan
STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER
Children Kesetaraan Gender
Laki-Laki Perempuan
Able
Disable Poverty
Aspirasi, Kebutuhan, Pengadaan, Kepentingan yang Berbeda
Elderly
Integrasi
PUG sebagai Strategi Pembangunan
Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Anggaran : • Politik • Ekonomi • Hukum • Sosial Budaya • Teknologi • Lingkungan • dll
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi
dars2015
Sasaran: Dalam RPJMN 2015-2019 1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang diukur antara lain dari status kesehatan ibu, rasio AMH/rasio rata-rata lama sekolah/APS laki-laki dan perempuan, TPAK perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, serta keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan. 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan yg responsif gender, aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya kooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN 2015 - 2019 Arah Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
Strategi 1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan 3. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
18
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN 2015 -2019 Arah Kebijakan 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO.
Strategi 1. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 2. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta 3. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. 19
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2015 - 2019 Arah Kebijakan 3. Meningkatkan efektivitas dan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
Strategi 1. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; 2. Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundanganundangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender; 3. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah; 4. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; 5. Penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; 6. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta 7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk 20
Prioritas 3 Ends + 1 Tahun 2015 – 2017. • Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan Anak • Mengakhiri perdagangan orang • Mengakhiri kesenjangan akses pada sumber daya ekonomi • Peningkatan partisipasi dalam politik
21
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Anggaran Responsif Gender (ARG) 1. Pendekatan Sosilogis:
1) Memberikan kesempatan yg setara pada kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan; 2). Mengurangi kesenjangan sosial; 3). Mewujudkan keadilan sosial 2. Pendekatan Ekonomi: Akses & kontrol yang setara pada Lk-2 dan Perempuan dan Efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumberdaya ekonomi pembangunan; 3. Pendekatan Politik; amanah dari kontrak politik antara Rakyat dan Pemerintah (Hasil Pemilu) yang diwujudkan melalui anggaran yang menjamin keadilan. 23
PRINSIP-PRINSIP ARG 1. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan; 3. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran; 4. ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan; 5. ARG bukan hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan melainkan berada dalam program untuk laki-laki; 6. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; 7. Tidak harus semua pengeluaran anggaran/output mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga yang netral gender.
Implikasi positif ARG 1. Lebih efektif dan Efesien
Efektif karena perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan melalui analisis gender dapat memetakan kondisi dan peran laki-laki dan perempuan. Efisien karena analisis gender dapat diagnosa dan memberikan jawaban yang tepat dalam memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara inklusif (termasuk kelompok disability). Pemetaan tersebut dianalisis dan diagnosa guna memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam menetapkan program/kegiatan dan anggaran, Menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi dan atau meminimalisasikesenjangan gender, siapa yang menjadi target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.
2. Mengurangi kesenjangan tingkat manfaat hasil pembangunan. Melalui analisis gender dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan sehingga dapat memudahkan para perencana dan pelaksana untuk mencari solusi yang tepat guna mengatasi dan atau meminimalisasi kesenjangan gender. 3. Mendekatkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya guna mewujudkan keadilan pada penerima manfaat sumberdaya pembangunan.
Kerangka Logis ARG 1. Penerapan ARG melekat pada struktur program, kegiatan dan anggaran dan output yang terdapat pada RKA-KL, dan RKA-SKPD. 2. ARG berada pada level OUTPUT, tetapi tidak semua OUTPUT harus responsif gender, seperti belanja barang perkantoran 3. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan lakilaki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki.
Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian/Lembaga Dalam Perpres No. 2 tahun 2015 Ttg RPJMN 2015 -2019 NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
JUMLAH ISU STRATEGIS/PROGRAM/ KEGIATAN
1
Kementeriaan PP dan PA
15
2
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
11
3
Kementerian Pertanian
10
4
9
5
Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6
Kementerian Sosial
7
7
Kementerian Tenaga Kerja
5
8
Kementerian Agama
4
7
KETERANGAN
NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
9
JUMLAH ISU STRATEGIS/PROGRAM /KEGIATAN
Kementerian Kesehatan Badan Kependudukan dan Keluarga 10 Berencana Nasional (BKKBN) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan 11 Kebudayaan
4
12 Kementerian Luar Negeri
3
13 Kementerian Dalam Negeri
3
14 Komisi Pemilihan Umum Kementerian Desa, PDT, dan 15 Transmigrasi
2
16 Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan 17 Kehutanan
2
18 Kementerian Kesehatan
1
KETERANGAN
3
3
2
2
Ditjen Kesbangpol
NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
JUMLAH ISU STRATEGIS/PROGRAM /KEGIATAN
19 Komnas HAM/Komnas Perempuan
1
20 Kementeriaan PPN/Bappenas
1
21 Badan POM
1
22 BMKG
1
23 Badan Pusat Statistik
1
24 Kementerian Koperasi dan UMKM 25 Lembaga Administrasi Negara
1
26 KemenPAN dan RB Jumlah program pembangunan yang responsif gender
3
99
KETERANGAN
LAN dan KemPAN & RB, BKN ada 3 (tiga) Isu Strategis / Program/ Kegiatan
UUNo. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah No.
Pasal 12 ayat 2 menyatakan:
Pasal 250 menyatakan
a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika;
Perda dan Perkada tidak boleh diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
PROSES PENGINTEGRASIAN ISU GENDER KE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Pemda
-Isu Kesenjangan gender
Strategi PUG
RPJMD Renstra SKPD RKPD RKA SKPD PPRG
1.Alat analisis 2.Data terpilah 3.SDM
1.Aspirasi 2.Kebutuhan 3.Pengalaman 4.Kepentingan (Lk-2 & Pr)
A P K M
L & Pr
K/L
RPJMN Renstra KL RKP RKA KL PPRG
Umpan balik
K G
DASAR PELAKSANAAN PUG DAN PPRG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Inpres No. 9 tahun 2000 ttg PUG dlm Pemb Nasional
Perpres No. 2/2015 RPJMN 2015 - 2019
Permendagri No. 15 tahun 2008
Permendagri No. 67 tahun 2011
Gubernur/Kepala daerah/Bupati/walikota
Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah
Pemda wajib susun keb/prog/kegiatan pembangunan berperspektif gender ke dalam RPJMD, RenstraSKPD, Renja SKPD.
Pemda wajib susun keb/prog/kegiatan pembangunan yang responsif gender ke dalam RPJMD, RenstraSKPD, Renja SKPD.
PUG sesuai dg bid tus dan kewenangannya
Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
Pasal 5, susun didasarkan analisis gender (GAP)
Analisis dituangkan Dalam GBS
Badan/Dinas/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi
Pasal 8 SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi
Secara bersama-sama atau sendiri menetapkan kebijakan demi trlaksananya Inpres
DASAR PELAKSANAAN PUG DAN PPRG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Inpres No. 9 tahun 2000 ttg PUG dlm Pemb Nasional
Perpres No. 2/2015 RPJMN 2015 - 2019
Permendagri No. 15 tahun 2008
Permendagri No. 67 tahun 2011
Gubernur/Kepala daerah/Bupati/walikota
Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
Pasal 6 (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD berperspektif gender (2) Renja SKPD berperpektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.
Pasal 6 1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender. 2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur, bupati/walikota.
PUG sesuai dg bid tus dan kewenangannya
)
Secara bersama-sama atau sendiri menetapkan kebijakan demi trlaksananya Inpres
DASAR PELAKSANAAN PUG DAN PPRG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Inpres No. 9 tahun 2000 ttg PUG dlm Pemb Nasional
Perpres No. 2/2015 RPJMN 2015 - 2019
Permendagri No. 15 tahun 2008
Permendagri No. 67 tahun 2011
Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah;
Pasal 10 d, Pokja PUG mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
Pasal 10 d, Pokja PUG mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
Misi ke 8. Melakukan revolusi karakter bangsa:
Pasal 10 j, Tim Teknis yg paham ABG
Pasal 10 j, Tim Teknis yg paham ARG
Pasal 10 k, Pokja PUG susun RANDA PUG
Pasal 10 k, Pokja PUG susun RANDA PUG
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap perumusan dan revisi kebijakan K/L.
Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Surat Edaran
Menteri PPN/Bappenas, Menteri Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PP-PA Nomor: 270/M.PPN/11/2012 Nomor: SE-33/MK.02/2012 Nomor: 050/4379A/SJ Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Kepada Yth 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Jaksa Agung RI Kepala Kepolisian RI Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara Para Gubernur Para Bupati/Walikota Dalam rangka percepatan PUG, maka Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Penggerak PPRG di Pusat 1) Kementerian PPN/Bappenas 2) Kementerian Keuangan 3) Kementerian Dalam Negeri 4) Kementerian PP-PA Tugasnya: 1) Mengutamakan program prioritas 2) Memberikan konfirmasi kpd Bappenas 3) Menyerahkan dokungan GBS kpd Ditjen Anggaran, dab salinannya kepada Bappenas dan Kementerian PP-PA
Penggerak PPRG di daerah: 1. Bappeda 2. BAKD 3. Badan/Biro PP Tugasnya: 1) Mengutamakan prioritas yang mendukung pencapaian MDGs 2) Memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada penerapan PPRG 3) Menyerahkan dokumen PPRG: GBS kepada BAKD, salinannya kepada Bappeda dan Badan PP bersamaan dengan salinan Renja kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemdagri Himpunan dokumen PPRG disampaikan kepada keempat menteri tersebut di atas untuk mengukur capaian pelaksanaan PUG.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/6199 SJ Kepada Yth: Gubernur di seluruh Indonesia Tentang : Pembentukan Sekber PPRG 1. Pembina : Gubernur 2. Pengarah : Sekda 3. Ketua Harian : Asisten Sekda bidang Kesra Wakil 1 : Bappeda Wakil 2 : Inspektur Daerah Prov Wakil 3 : Kaban Pengelola Keuangan Daerah (sebutan lain) 4. Anggota : Seluruh Kepala SKPD Prov
Tugas Sekber PPRG di daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Meneliti kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD. Menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG. Melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar ARG. Menyusun Perda tentang pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKASKPD. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pejabat eselon II dan III di seluruh SKPD mengenai PUG dan PPRG. Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap SKPD dalam pelaksanaan PUG dan PPRG. Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG di daerah.
Tugas Gubernur 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan Strategi Percepatan PUG melalui PPRG. 2. Melaporkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kabupaten/Kota.
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANGGARAN KINERJA
No.
Pendekatan
Anggaran Kinerja
Anggaran Responsif Gender
1
Berbasis
Output
Output
2
Orientasi
Transparan
Transparan
3
Tanggungjawab
Akuntabel
Akuntabel
4
Capaian
Terukur
Terukur
5
Manfaat
Bias Gender
Adil Gender
6
Akses
Netral Gender
Kesetaraan Gender
7
Legalitas
Hukum
Moral, Hukum
STRATEGI PUG
PERMASALAHAN
ASPIRASI
KEBUTUHAN
KEPENTINGAN
KESENJANGAN GENDER
ANGGARAN KINERJA OUTPUT TERUKUR TRANSPARAN AKUNTABEL HUKUM BIAS GENDER NETRAL GENDER
ANGGARAN RESPONSIF GENDER
AKSES PARTISIPASI KONTROL MANFAAT
LAKI-LAKI PEREMPUAN
OAUTPUT TERUKUR TRANSPARAN AKUNTABEL HUKUM ADIL GENDER KESETARAAN GENDER
Good & Clean GOVERNMENT
ADIL
TRANSPARAN
PARTISIPASI
AKUNTABEL
E&E
HUKUM
Anggaran Reponsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu : • Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. • Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya. • Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendapatan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. • Anggaran Afirmative Action; (1) emergency: ada bencana alam dan sosial, (2) mengatasi kesenjangan (mempercepat redistribusi hak warga negara.
45
Terima Kasih
Tidak ada Keadilan tanpa Komitmen dan tidak ada Kesetaraan tanpa Peluang
