PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN GENDER oleh : Sally Astuty Wardhani Asdep Gender dalam Pendidikan Kementerian PP dan PA
Disampaikan pada : Rapat koordinasi PUG Bidang Pendidikan lintas Sektor Batam, 29 November 2012 1
HAKEKAT PEMBANGUNAN NASIONAL Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat baik laki-laki, perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik sebagai pelaku atau penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri.
2
PENDAHULUAN MASYARAKAT
PEREMPUAN
DI DESA
MISKIN
LAKI-LAKI
ANAK-ANAK
DI KOTA
CACAT
KAYA
Kenapa harus berwawasan gender? Dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, disebutkan : Buku II : Memperkuat Sinergi antar Bidang Bab I : Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang, salah satunya “Pengarusutamaan Gender” (PUG).
4
KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DALAM BUKU II BAB 1 RPJMN 2010 – 2014 Prinsip-prinsip pengarusutamaan :
Merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan.
Akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan.
TUJUAN AKHIR DARI PUG
(1):
Pertama Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan. Namun tantangan yang masih dihadapi adalah: Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya; Rendahnya indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan gender. 6
TUJUAN AKHIR DARI PUG (2): Kedua Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Tantangan yang masih dihadapi: • Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.
7
TUJUAN AKHIR DARI PUG
(3):
Ketiga Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Tantangan yang masih dihadapi : Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; Belum memadainya kapasitas kelembagaan pelaksanaan PUG serta koordinasi pelaksanaannya. 8
PEMAHAMAN GENDER • Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan tatanan kehidupan berkeluarga, bernasyarakat dan bernegara, maka perlu dilakukan ubahan kekeliruan pemahaman gender dengan menitik beratkan pada sistim tata nilai dalam keluarga dan masyarakat;
• Karena bicara gender adalah bicara laki-laki dan perempuan, maka bicara tentang gender tidak sama dengan bicara jenis kelamin. 9
Lanjuta …
• Perempuan dan laki-laki memang beda biologis, tapi bukan dalam hal potensi, kompetensi dan kesempatan;
• Karena masih sering kita dengar bagaimana pejabat/pengambil keputusan masih berkata : “dahulukan gender”, atau “beri kesempatan pada gender untuk bicara”, atau “yang gender saja yang berangkat mengikuti acara sosialisasi”. 10
Cross cutting issue Gender ? Isu gender juga mengarus pada dimensi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Cross cutting issue gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan gender dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender mengarus pada seluruh dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi dan pertahanan keamanan.
Sehingga … (1) • Pembangunan yang dilakukan lintas bidang dan lintas sektor harus berwawasan gender; • Bagaimana untuk melihat pembangunan yang berwawasan gender? ada alat/tool dalam melaksanakan strategi PUG, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi yang responsif gender; 12
Sehingga … (2)
• Alat /tool adalah dengan Gender Analysis Pathway (GAP) perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG). • PUG (RPJMN 2010-2014) masih ada K/L dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) belum sepenuhnya melaksanakan pemberdayaan perempuan harus ada kesetaraan di semua program. 13
PENGARUSUTAMAAN GENDER PROSES yang memasukkan ANALISIS GENDER ke dalam PROGRAM & KEGIATAN dari Instansi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan MULAI DARI TAHAPAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan 14
ALUR PIKIR DALAM PPRG
KONSEP GENDER
•GBS (PAG) •TOR (KAK)
DIPA DPA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
ANALISIS GENDER
PUG Strategi Integrasi
•Isu gender (APKM) •Data terpilah •GAP
• SPN/D • SKN/D • PBK
PEREN CANAAN RESPONSIF GENDER
Sumber : Yurni Satria, Dr., M.Phill, 2012
15
Bagaimana peran K/L, Provinsi, kabupaten/Kota? • Output penganggaran berbasis kinerja (smart, spesifik, terukur dsb).
• Harus tertuang dalam Renstra, Renstrada masingmasing K/L dan Provinsi, dan Kabupaten/Kota. • Bukan hanya pada bidang pendidikan, kesehatan, Naker, Pertanian, PU, tetapi pada semua bidang seperti perpajakan (berapa banyak laki-laki dan perempuan yang memiliki NPWP) dsb. • Contoh : sektor-sektor yang orang-orang tidak pernah memperhatikan. 16
TANTANGAN : ADAKAH JAMINAN PUG MELEMBAGA? (1) Menjamin keberlanjutan program kegiatan yang (sudah) responsif gender. Berbagai peraturan per-UUan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mendukung (dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota) di era disentralisasi ini, upaya tersebut tidak selalu sejalan antara pusat dan daerah (pada tingkat kabupaten/kota).
Merevisi peraturan per-UUan dan kebijakan yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan. 17
TANTANGAN: ADAKAH JAMINAN PUG MELEMBAGA ? (2) Meningkatkan kualitas manusia terutama para perencana yang reponsif gender.
Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antar-lembaga. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender. Memastikan program kegiatan dianggarkan. 18
