HASIL CAPAIAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN Oleh:
Subi Sudarto (ARTIKEL 9)
Sekapur Sirih: Pembangunan pendidikan saat ini pada umumnya menunjukkan perubahan yang signifikan di mana akses untuk mendapatkan pendidikan dapat diperoleh pada setiap jenjang pendidikan untuk semua kelompok sosial. Angka partisipasi pendidikan semua jenjang saat ini menunjukkan indek partitas gender yang mendekati angka 1. Namun demikian, masih ditemukan proses pembelajaran yang masih bias gender. Hal ini disebabkan pemahaman guru, kepala sekolah, dan pengelola pendidikan yang belum responsif gender. Indikator yang paling mudah dilihat adalah angka kelulusan anak perempuan sejak tahun 2005 ternyata lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Secara konsisten nilai rata-rata kelulusan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak perempuan sejak tahun 2005 s.d. 2010 lebih tinggi dari anak laki-laki. Demikian pula hal ini terjadi pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan IPS dan Bahasa. Perbedaan tersebut tetap konsisten pada hasil UN tingkat provinsi, yaitu nilai anak perempuan lebih baik dari nilai UN anak laki-laki untuk hampir semua tingkat dan mata pelajaran. Sedangkan anak laki-laki relatif lebih baik hanya untuk mata pelajaran IPA pada jurusan IPA. Hal ini disebabkan karena pada jurusan IPA lebih banyak guru laki-laki, terutama untuk mata pelajaran Fisika. Untuk mengatasi ketimpangan hasil Ujian Nasional (UN) bagi lulusan laki-laki dan perempuan diperlukan bahan ajar responsif gender. Anak laki-laki perlu difasilitasi dengan 1
buku-buku bacaan yang lebih menantang atau sesuai dengan kapasitas mereka. Materi bahan ajar belum sepenuhnya responsif gender disebabkan kurangnya pemahaman kesetaraan gender pada para penulis dan ilustrator bahan ajar dalam merefleksikan nilai-nilai pendidikan yang ingin disampaikan. Bias gender juga terjadi karena sebagian besar penulis buku masih di dominasi laki-laki. Penulis buku SD 78,6% adalah laki-laki, demikian pula penulis buku SMP 81,9 % dan SMA 83,42 %, padahal guru pengguna buku di SD dan SMP kebanyakan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan bahan ajar IPA dan Matematika yang ramah perempuan dan bahan ajar IPS dan Bahasa yang ramah laki-laki. Bias gender dalam materi bahan ajar sekolah bisa dilihat dari ilustrasi dalam buku SD kelas I-VI. Dalam buku mata pelajaran Bahasa Indonesia SD dari 489 buku yang diteliti, 302 gambar masih bias gender, PPKN dari 183 buku (118), IPA dari 170 buku (116), IPS 203 buku (125). Untuk itu diperlukan penyusunan model buku responsif gender.
Arah Kebijakan PUG Bidang Pendidikan Pengarusutamaan gender bidang pendidikan dilaksanakan secara TERSTRUKTUR dengan kriteria: Bukan merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan pendidikan; Tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan Dilakukan melalui semua jenis layanan pendidikan, namun diprioritaskan pada isu penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarusutamaan gender.
Mengapa
Pengarusutamaan
Gender
bidang
Pendidikan
penting
untuk
Kemdikbud??? Program ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan yang telah diintruksikan oleh Presiden melalui Inpres No 9 tahun 2000 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Pedidikan Nasional melalui Permen No 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan pada Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/kota. Program ini dilakukan 2
dengan cara mengintegrasikan permasalahan gender
ke dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang. Perencanaan kebijakan yang responsif gender bertujuan untuk: (1) meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui penghapusan diskriminasi yang sistematis terhadap laki-laki dan perempuan; (2) mengintegrasikan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung; (3) meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebagai salah satu perwujudan hak asasi manusia.
Implementasi PUG Bidang Pendidikan Kemdikbud Implementasi program PUG Bidang Pendidikan dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan pokok, yaitu: (1) advokasi dengan pimpinan Depdiknas; workshop para pejabat tingkat pusat dan daerah melalui program pengembangan kapasitas (capacity building). Kegiatan yang dilakukan, antara lain, adalah dalam bentuk roundtable discussion (RTD) dengan para pengambil kebijakan pendidikan; (2) analisis kebijakan, yaitu melakukan berbagai analisis terhadap substansi pendidikan, serta perumusan bahan kebijakan Departemen;(3) kerja sama dengan pusat-pusat
studi wanita (PSW), serta dengan
lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati perempuan; (4) penyusunan profil gender bidang pendidikan dan pengembangan database pendidikan menurut jenis kelamin, guna menghasilkan data statistik serta indikator pendidikan yang berwawasan gender; dan (5) komunikasi informasi dan edukasi (KIE), yaitu berupa sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai media massa atau media lain yang relevan untuk menjangkau masyarakat luas.
Indikator Keberhasilan PUG Bidang Pendidikan Kemdikbud Indikator keberhasilan program PUG Bidang Pendidikan adalah komitmen dari para pengambil kebijakan untuk memasukkan isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program pendidikan. Komitmen ini ditandai dengan kebijakan yang responsif gender dan dukungan dana untuk program pengarusutamaan gender 3
bidang pendidikan. Sampai dengan tahun 2008, program PUG Bidang Pendidikan telah dilaksanakan pada 32 provinsi, kecuali Papua Barat dan pada tahun 2009 dilaksanakan untuk seluruh provinsi (33 provinsi). Beberapa provinsi telah menyertakan anggaran daerah untuk mendukung terlaksananya PUG Bidang Pendidikan ini, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Barat, Sumatra Barat, Banten, Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bali, dan Papua. Pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2008 sudah dilaksanakan ditingkat kabupaten/kota yang dicobakan (model) di kabupaten Kebumen dan kota Batu serta beberapa provinsi melakukan hal sama pada kabupaten/kota masing-masing. Untuk mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dilakukan pula terobosan melalui kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM, satuan pendidikan, dan stakeholder pendidikan. Dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan dikembangkan program pendidikan keluarga berwawasan gender tahun 2006-sekarang, pendidikan keluarga berwawasan gender telah dilaksanakan oleh 780 lembaga. Hal ini berdampak pada pendidikan nonformal dan informal. Kemitraan dengan satuan pendidikan dilakukan untuk menganalisis sistem pembelajaran dan bahan ajar yang responsif gender, dan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan pula dalam bentuk pelatihan penulisan bahan ajar untuk guru, penulis buku, dan penerbit.
PROGRAM DAN KEGIATAN PUG Bidang Pendidikan yang sudah dilakukan: Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Program dikembangkan atas dasar kerangka PUG Bidang Pendidikan yang memuat 6 kegiatan pokok, yaitu; 1) Capacity Building untuk pengambil kebijakan, 2) Studi Kebijakan melalui Kerjasama dengan PSW/PSG Perguruan Tinggi, 3) Kerjasama dengan LSM/NGO, khususnya bidang Pendidikan, 4) Penguatan Stakeholders Pendidikan, dan 5) Penyediaan dan Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan yang responsif gender, dan 6) Pengembangan Sistem Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Secara historis, pelaksanaan program PUG Bidang Pendidikan dilaksanakan ke dalam 3 tahapan, yaitu: 4
Periode 2000-2006; Sosialiasi (akses). Periode 2007-2010; Peningkatan kapasitas (mutu). Periode 2010-Sekarang; Anggaran Responsif Gender.
Program pengarusutamaan gender bidang pendidikan: No 1
Nama Program
Pengertian
Pendidikan Keluarga
Pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG) adalah
Berwawasan Gender
upaya
(PKBG)
kewajiban, dan peran laki-laki dan perempuan sehingga
penyadaran
keluarga
dalam
memahami
hak,
terwujud keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga.
2
Peningkatan
kapasitas
provinsi/kabupaten/kota
Provinsi/Kabupaten/Kota mewujudkan
keadilan
dan
Penyelenggaraan PUG
kesetaraan
untuk
gender
di
provinsi/kabupaten/kota pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, di mana aspek gender terintegrasi dalam penyusunan
kebijakan,
perencanaan,
pelaksanaan,
pemantauan dan penilaian pendidikan. 3
Penyelenggaraan PUG
Peningkatan kapasitas PSW/G untuk melaksananakan
PSW/G
pengarusutamaan
gender
bidang
pendidikan
serta
mendampingi kabupaten/kota dalam membentuk kelompok kerja PUG bidang Pendidikan dan Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
CAPAIAN KEMDIKBUD SAAT INI Pencapaian pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan sampai saat ini adalah sebagai berikut:
Permendiknas Nomor
84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang
Pendidikan Pusat dan Daerah
Menerima Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya Tingkat Madya dari Presiden RI secara berturut-turut selama 3 tahun (Tahun 2010-2012) 5
Peningkatan kapasitas PUG Bidang Pendidikan pada 7 Unit Utama Kemdiknas (Tahun 2008-2009)
Peningkatan Kapasitas PUG Bidang Pendidikan di 33 Provinsi (Mulai Tahun 2007sekarang) dan 267 Kabupaten/Kota (Mulai tahun 2009-sekarang)
Penerapan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (Tahun 2008, dan
Kementerian Pendidikan Nasional dijadikan sebagai salah satu K/L dari 7 K/L untuk menerapkan Anggaran Responsif Gender/ARG)
Terselenggaranya Semiloka “Petikan Pengalaman” PUG Bidang Pendidikan Kerjasama dengan AusAID (Tahun 2008)
Menguatnya Dukungan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Program PUG Bidang Pendidikan (Mulai Tahun 2007 sampai sekarang)
Tersusunnya panduan dan media sosialiasi PUG Bidang Pendidikan; seperti: PSBG, Panduan Audit Gender, PPRG, Pesan Standar PUG Bidang Pendidikan, PKBG, Leaflet, booklet, dan ILM
Mengembangkan sistem pendataan pendidikan nonformal (terutama data keaksaraan) responsif gender ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota kerjasama dengan BPS; (Mulai Tahun 2011-2012)
Menyusun dan mengembangkan pedoman/acuan kegiatan yang mengintegrasikan gender, terutama melalui dana bantuan sosial bagi lembaga penyelenggara pendidikan Nonformal;
Mengembangkan model satuan pendidikan formal dan nonformal responsif
gender
(Sekolah dan PKBM Responsif Gender, dimulai dari Tahin 2008 sampai sekarang);
Terselenggaranya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender di 780 Lembaga (Tahun 2006-2012).
Terselenggaranya Peningkatan kapasitas PSW/G dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan kepada 15 PSW/G (Mulai Tahun 2011-2012)
Pada Tahun 2012 telah tersusun Buku PUG Bidang Pendidikan, kerjasama dengan Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP), al: 1. Hasil Sensus Penduduk 2010 Sebaran Tuna Akasara Usia Dewasa 2. Pola Hubungan Antara Angka dengan Angka Tuna Aksara 3. Ikhtisar Data Melek Aksara dan Tuna Aksara 6
Pada Tahun 2012 telah tersusun 10 Buku bahan sosialisasi PUG Bidang Pendidikan, dengan judul: 1. Panduan Umum PUG Bidang Pendidikan 2. Panduan Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan 3. Buku Saku PUG Bidang Pendidikan 4. Panduan Penyusunan Profil Gender Bidang Pendidikan Daerah 5. Isu dan Solusi Gender Bidang Pendidikan 6. Panduan Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender 7. Strategi Pengembangan Sekolah Responsif Gender 8. Panduan Strategi Pengembangan PKBM Responsif Gender 9. Bahasa dan Gender 10. Potret Gender Bidang Pendidikan di Indonesia
TANTANGAN PELAKSANAAN PUG BIDANG PENDIDIKAN
Keberhasilan PUG Bidang Pendidikan di pusat dan daerah merupakan buah dari komitmen para pengambil kebijakan untuk memasukan dimensi keadilan dan kesetaraan gender ke dalam dokumen perencanaan pembangunan pendidikan namun komitmen di daerah masih lemah.
Meskipun kebijakan maupun peraturan-peraturan pemerintah di bidang pendidikan, mulai dari kebijakan strategis sampai kebijakan operasional di lapangan, tidak bias/netral gender, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum mengandung isu-isu gender.
Pengelolaan pendidikan yang responsif gender belum optimal dalam hal kesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Perangkat hukum yang dihasilkan pada tingkat nasional dan daerah dalam mendukung PUG Bidang Pendidikan menjadikan program pengarusutamaan gender bidang pendidikan lebih cepat mengakar dan terimplementasi dengan baik.
Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan selama ini belum memperlihatkan dampak pada semua bidang dan daerah seperti yang diharapkan dalam tahapan pembangunan pendidikan.
7
Bagaimana memperbaiki mindset masyarakat bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya upaya afirmasi bagi perempuan, melainkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, proses, dan outcome?
Bagaimana mem-back up rat-rata hasil pendidikan anak-anak laki-laki yang secara signifikan nilainya lebih rendah dari anak-anak perempuan pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah?
Bagaimana meningkatkan komitmen pimpinan unit utama dan daerah dalam melaksanakan PUG Bidang Pendidikan?
Bagaimana mengintegrasikan PUG Bidang Pendidikan ke dalam program dan kegiatan pada setiap unit kerja di pusat dan daerah?
Bagaimana menurunkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan PUG Bidang Pendidikan?
Bagaimana mengimplementasikan PUG pada satuan pendidikan yang terintegrasi dengan kultur satuan pendidikan?
Bagaimana mengurangi dampak dari rotasi pejabat terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan?
8
