Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan. Pengarusutamaan Gender

Kelompok Kerja (Pokja)

Pengarusutamaan Gender

Bidang Pendidikan

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Panduan Penyusunan Profil Gender Bidang Pendidikan Daerah Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Responsif Gender Isu dan Solusi Gender Bidang Pendidikan Strategi Pengembangan Sekolah Responsif Gender Panduan Penyusunan Bahan Ajar Responsif Gender Panduan Umum Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Panduan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Bidang Pendidikan Buku Saku Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Data dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender tahun 2010/2011 Bahasa dan Responsif Gender

Kelompok Kerja (Pokja)


Bidang Pendidikan

i

Kata Sambutan

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT) Pahala Simanjuntak Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan/ Pahala Simanjuntak, Kurniati Restuningsih, Deden E. Ariffan; Editor, Ella Yulaelawati, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 viii+ 36 hlm + foto + illustrasi; 17,5 x 24,5 cm ISBN 978-602-1224-01-4 1. Wanita dalam pendidikan. II. Kurniati Restuningsih IV Ella Yulaelawati.

I. Judul III. Deden E. Ariffan

P

endidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 28C ayat (1) tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu, adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki serta kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagai Koordinator Program PUG Bidang Pendidikan melakukan berbagai strategi dan program sehingga seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota telah mengintegrasikan gender dalam bidang pendidikan melalui bantuan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengintegrasian gender dalam bidang pendidikan juga dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender, audit gender, pengembangan pedoman, dan acuan teknis kegiatan yang disusun bersama-sama dengan pakar, para mitra, pokja kabupaten, kota dan provinsi. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender bidang pendidikan secara lebih memadai. ii

Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

iii

Kata Pengantar

Sampai pada tahun 2012, capaian kinerja layanan kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan sebesar 57,34% lebih tinggi dari target Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 sebesar 54% dan angka disparitas gender penduduk tuna aksara sebesar 2,4% dari jumlah tuna aksara sebanyak 6.401.522 orang. Penyusunan dan penerbitan sepuluh judul Buku PUG Bidang Pendidikan tahun 2012 merupakan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merealisasikan amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan sebagai wujud peningkatan kapasitas PUG bidang Pendidikan. Sebagai realisasi amanat Inpres tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi target Renstra Kemdikbud tahun 2012 yaitu tercapainya 54% Kabupaten/Kota melaksanakan PUG bidang Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan buku-buku tersebut. Akhirnya semoga Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT berkenan memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, November 2012 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lidya Freyani Hawadi,Psikolog NIP 195703121982112001

iv


S

ejak tahun 2002, kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan telah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan. Sampai tahun 2012 semua provinsi dan 294 kabupaten/ kota telah melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. Pencapaian ini tidak secara otomatis mampu menghilangkan kesenjangan dan ketidakadilan gender di masyarakat, karena persoalan gender berkait erat dengan konstruksi sosial budaya. Menyadari bahwa akar masalah gender bersumber pada konstruksi sosial budaya masyarakat, upaya pengarusutamaan gender bidang pendidikan dilakukan dengan menyertakan berbagai elemen pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan serta masyarakat stakeholders pendidikan. Berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain: 1) peningkatan kapasitas kelembagaan dan para perencana kebijakan dan teknis bidang pendidikan, 2)kemitraan dengan Pusat Studi Wanita/ Pusat Studi Gender untuk melakukan kajian studi kebijakan pendidikan yang berwawasan gender, 3)kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya dalam rangka mengembangkan pengalaman empirik pendidikan keluarga berwawasan gender dan life-skill perempuan, 4)penataan database dan sistem pendataan pendidikan yang berwawasan gender, 5)melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media massa, cetak maupun elektronik. Dalam upaya mendinamisasi dan melakukan penjaminan mutu program/ kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah dibentuk Pokja PUG Pendidikan. v

Daftar Isi

Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa motivasi, wawasan, dan ketersediaan sumberdaya pengelola di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota cukup beragam. Keadaan seperti ini terkadang menimbulkan kekurangefektifan program/kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman, acuan dan bahan-bahan lain yang memudahkan para pengelola dan pengambil kebijakan dalam mengintegrasikan gender dalam pembangunan pendidikan. Untuk keperluan tersebut, tahun 2012 telah disusun 10 (sepuluh) buku bahan sosialisasi PUG Bidang Pendidikan Mudah-mudahan dengan adanya bahan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas kinerja program/kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan secara keseluruhan.

Jakarta, November 2012 asya Direkturr Pembinaan Pendidikan M Masyarakat,

KATA SAMBUTAN ......................................................................................... KATA PENGANTAR ........................................................................................ DAFTAR ISI ....................................................................................................

iii v vii

APA POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PENDIDIKAN ITU? ......................

1

MENGAPA PERLU POKJA PUG PENDIDIKAN ..................................................

3

ORGANISASI POKJA PUG PENDIDIKAN ..........................................................

9

INDIKATOR KINERJA POKJA PUG PENDIDIKAN ...............................................

16

KERANGKA KERJA PUG PENDIDIKAN ............................................................

22

AGENDA POKJA PUG PENDIDIKAN KE DEPAN ...............................................

28

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................

35

Ella Yula aelawati, M.A.,, Ph.D. Yulaelawati, NIP.195804091984022001

vi


vii

Apa Pokja


Pendidikan itu?

Kerangka Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan CAPACITY BUILDING STUDI KEBIJAKAN KEMITRAAN PSW KEMITRAAN LSM

PENGUATAN STAKEHOLDERS

MEDIA KIE

Perencana & Pengelola Program

STUDI, WORKSHOP PT/PSW

PENG. MODEL LSM Org. Perempuan Penerbit/ Penulis/ Satuan Pend/ Stakeholders

PKBG/ Life Skills Perempuan

Panduan BA/ Pembelajaran Pengelolaan Satuan Pend. Responsif Gender

DATA & WEBSITE

Pemegang Kebijakan Pusat/ Prov/Kab-Kota

WORKSHOP, RTD, FGD

PENGEMB. PENDATAAN SOSIALISASI

Analisis situasi/ Profil Gender Pendidikan

Rencana & Program Responsif Gender

Database/ Website Uploading

Masyarakat Berwawasan Gender

Kebijakan Responsif Gender Position Paper/ RAN - RAD

KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

P

okja PUG Pendidikan adalah singkatan atau sebutan bagi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan. Pokja PUG Pendidikan merupakan suatu tim kerja yang diinisiasi oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudan keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan, khususnya dalam menjamin agar semua anak perempuan dan laki-laki mendapatkan akses wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu. Pokja PUG Pendidikan dirancang berada pada tiap tingkat pemerintahan, terdiri dari: 1. Pokja PUG Pendidikan Pusat, berkedudukan di Kemterian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pokja PUG Pendidikan Provinsi, berkedudukan di Dinas yang bertanggungjawab pada bidang pendidikan tingkat Provinsi. 3. Pokja PUG Pendidikan Kabupaten/ Kota, berkedudukan di Dinas yang bertanggungjawab pada bidang pendidikan tingkat Kabupaten/Kota. Pokja PUG Pendidikan Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal PAUDNI Kemdikbud dengan melibatkan seluruh unit utama Kemdikbud (Sekretariat Jenderal, Ditjen Pendidikan Tinggi, Ditjen Pendidikan Menengah, Ditjen Pendidikan Dasar, Balitbang Kemdikbud, ) dan instansi/ lembaga lain yang dipandang strategis dalam pembangunan pendidikan responsif gender. Beberapa pihak yang dianjurkan untuk terlibat, antara lain: Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) , Badan Pusat Statistik (BPS), Lebaga Imu Pengetahuan Indonesia (ILIP), Pusat Studi Wanita/ Gender (PSW/G) Perguruan Tinggi.

viii Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

1

Pokja PUG Pendidikan Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di masing-masing Provinsi. Pokja ini diharapkan dapat melibatkan unsur: DPRD, instansi Perencana, BPS, Badan PP dan PA, PSW/G Perguruan Tinggi, Kanwil Kementerian Agama, LSM, semua sub.dinas/ bidang di lingkungan Dinas yang menangani pendidikan, dan organisasi sosial masyarakat lain yang memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan.

Mengapa Perlu Pokja


Pendidikan?

P

endidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana diamanatkan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 bahwa “semua warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ini berarti bahwa konstitusi memberi jaminan kepada semua warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Konstitusi negara Republik Indonesia ini ada jauh sebelum berbagai komitmen dunia tentang pendidikan munculk. Oleh karena itu, Indonesia turut mendukung Deklarasi Dakkar yang antara lain bersepakat bahwa pada tahun 2015 semua anak telah mendapat pendidikan dasar sembilan tahun, termasuk anak-anak perempuan. Sehubungan dengan itu, akses, partisipasi, dan manfaat pendidikan yang dimiliki warga negara baik perempuan maupun laki-laki menjadi bagian penting dari upaya mensukseskan pembangunan pendidikan nasional dan memajukan kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pokja PUG Pendidikan Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di masing-masing Kabupaten/Kota. Seperti halnya di Provinsi, Pokja ini diharapkan dapat melibatkan unsur: DPRD, Badan Perencana, BPS, Biro/ Bagian PP, PSW/ Perguruan Tinggi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, LSM, semua sub.dinas di lingkungan Dinas yang menangani pendidikan, dan organisasi sosial masyarakat lain yang memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan.

2


3

Beberapa kesepakatan internasional yang mendukung pelaksanaan konstitusi tentang hak pendidikan warga negara adalah sebagai berikut. 1. Deklarasi Dakkar a. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik. b. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. c. Penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu.

a. Goal 2 : yaitu mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar. b. Goal 3: yaitu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015. Melalui rencana pembangunan nasional di sektor pendidikan telah diupayakan berbagai program yang mengarah pada pemenuhan tuntutan konstitusi, khususnya terkait pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, serta perluasan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya, secara nasnional kondisi pendidikan anak laki-laki dan perempuan pada beberapa jenjang, jalur dan program pendidikan serta aspek pendukung lainnya, masih memiliki kesenjangan. Apalagi jika kondisi tersebut dianalisis pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Gambaran tersebut dapat dilihat pada data sebagaimana pada gambar berikut. Perkembangan APK dan APM SD,SMP, SM , PT Sederajat Tahun 2004/2005 -- 2012/2013

2. Millenium Development Goals (MDGs)

4


APK SD APK SMP APK SM APK PT

2004 113.85 79.05 49.01 -

2005 115.03 85.22 52.20 -

2006 114.27 88.68 56.22 -

2007 2008 2009 2010 2011 2012 115.53 116.56 116.77 115.33 115.43 115.88 92.52 96.18 98.11 98.20 99.47 100.16 60.51 64.28 69.60 70.53 76.40 78.19 22.00 26.34 27.10 28.57

APM SD APM SMP APM SM

2004 94.99 60.65 39.24

2005 98.40 62.06 42.64

2006 94.48 66.01 46.02

2007 94.90 72.02 49.94

2008 95.14 73.62 52.81

2009 95.23 74.52 55.73

2010 95.41 75.64 56.52

2011 95.55 77.71 57.74

2012 95.71 78.43 58.25

5

Sosiolog:

Pembedaan Perlakuan Lelaki Perempuan Tidak Identik Dengan Pendiskreditan Pembedaan perlakuan antara pria dan wanita tidak selalu identik dengan upaya mendiskreditkan perempuan, kata sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Soeprapto. Pembedaan tersebut lebih kepada upaya pembagian tugas antara pria dan wanita agar sistem yang telah ada tetap berjalan, katanya pada diskusi ‘Telaah Model Harmonisasi Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri Bangsa Menuju Kesetaraan Berkeadilan Gender’, di Yogyakarta. Menurut dia, hasil kajian yang dilakukan menunjukkan pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu cenderung pada upaya pembagian tugas dan tidak untuk mendiskreditkan perempuan. Kajian tersebut melibatkan banyak elemen masyarakat dengan latar belakang yang beragam baik agama maupun suku bangsa. Dari latar belakang yang beragam itu ternyata mereka memiliki falsafah masing-masing.

ada kecenderungan menuju upaya penyetaraan gender baik di perusahaan maupun pemerintahan,” katanya. Ia mengatakan peran wanita sudah diperlakukan sama dengan pria meskipun dari sisi jumlah belum bisa seimbang. Upaya penyetaraan gender di Indonesia masih terkendala beberapa hal khususnya pembedaan penafsiran nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Contohnya, pada suku bangsa Jawa ada istilah “garwo” atau “sigaraning nyowo” (belahan jiwa) sehingga memandang wanita hanya menjadi bagian dari pria sehingga posisinya seakan hanya sebagai pengisi kekosongan dari pria. “Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembedaan perlakuan pria dan wanita bukan untuk mendiskreditkan perempuan perlu terus dilakukan,” kata Soeprapto. (Antara, DIY, 19-1-1012)

Ia mengatakan di dalam setiap kebudayaan dan kearifan lokal mempunyai nilai yang mendukung kesetaraan gender maupun yang mendukung ketidakadilan gender. Menurut dia, kajian yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal bisa diharmonisasi menuju kesetaraan gender, sehingga akan dapat diidentifikasi jati diri Bangsa Indonesia. “Saat ini kesetaraan gender memang belum bisa tercapai secara penuh. Namun, sudah

6


Menyadari keadaan seperti tergambarkan di atas, melalui Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di dalam pembangunan nasional, Presiden Republik Indonesia telah mengintruksikan kepada seluruh Menteri Departemen maupun Non Departemen, Lembaga-lembaga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, sejak tahun 2002 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (sekarang menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dalam Bidang Pendidikan Sejak tahun 2003, kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan sudah dimulai dengan kegiatan dekonsentrasi dengan sejumlah kegiatan dalam rangka pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, antara lain pembentukan dan pengembangan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan atau disingkat Pokja PUG Pendidikan Provinsi dan Pokja PUG Pendidikan Kabupaten/ Kota. Pokja PUG Pendidikan ini sangat strategis, dalam mengkoordinasikan serta menyiapkan berbagai perangkat bagi upaya pengarusutamaan gender bidang pendidikan agar dapat mencapai sasaran secara optimal. Secara yuridis, beberapa dasar hukum dan konvensi yang melandasi keberadaan Pokja PUG Pendidikan ini antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Dasar 1945 2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Rativikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Konvensi

5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

7

Organisasi Pokja

6. Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 7. Permendiknas tentang Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2009-2014. 8. Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan


Pendidikan

9. Deklarasi Dakkar tentang Education for All (Pendidikan Untuk Semua) 10. Konvensi Hak-hak Anak 11. Millenium Developmnet Goals

P

okja PUG Pendidikan merupakan organ non struktural pada Kemdikbud dan/ atau Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pokja PUG Pendidikan memiliki fungsi inisiasi, dinamisasi, dan penjaminan mutu bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan berwawasan gender serta berbagai program pengarusutamaan gender di pusat, daerah dan satuan pendidikan. Oleh karena itu, Pokja PUG Pendidikan secara khusus bekerja untuk memperkuat kebijakan dan program yang berwawasan gender di lingkungan Kemdikbud dan/atau Dinas yang bertanggungjawab terhadap pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

8


9

Fungsi inisiasi: Pokja PUG Pendidikan menyusun dan mengajukan gagasangagasan, rencana kegiatan/ program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan implementasi program pembangunan pendidikan berwawasan keadilan dan kesetaraan gender. Fungsi dinamisasi: Pokja PUG Pendidikan melakukan diskusi, audiensi, analisis data dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak-pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan dan pengelola program pembangunan pendidikan (Mendikbud, Gubernur, Bupati/ Walikota, DPRD, Kemdikbud/ Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di daerah).

● Pokja PUG Pendidikan Provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi ● Pokja PUG Pendidikan Kabupaten/ Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten/ Kota. Adapun unsur-unsur yang ada pada Pokja PUG Pendidikan Pusat terdiri dari: Penasehat, Penangjungjawab, Tim Pakar, Tim Teknis, dan Sekretariat. ● Penasehat terdiri dari semua pejabat eselon I di lingkungan Kemdikbud dan Penanggungjawab adalah Dirjen PAUDNI ● Tim Pakar, terdiri dari para ahli gender bidang pendidikan, baik dari lingkungan birokrasi pemerintahan, perguruan tinggi, maupun LSM, yang dikoordinasikan oleh seorang pakar gender yang ada di Kemdikbud. ● Tim Teknis adalah semua eselon II yang terkait langsung dengan teknis perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tim teknis ini berada dalam koordinasi Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. ● Sekretariat merupakan tim pendukung operasional kegiatan, terdiri dari pejabat eseoon III dan IV yang terkait langsung dengan program pengarusutamaan gender yang didukung oleh Tim Konsultan. Untuk Pokja PUG Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota disarankan:

Fungsi penjaminan mutu: Pokja PUG Pendidikan melakukan monitoring, supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Struktur organisasi Pokja PUG Pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan pada masing-masing tingkat pemerintahan. ● Pokja PUG Pendidikan Kemdikbud ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

10


● Penasehat, minimal melibatkan: Pimpinan DPRD yang membidangi pendidikan, Pimpinan Badan/Lembaga/SKPD yang bertangggungjawab pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ● Penanggungjawab adalah Kepala Dinas yang bertangungjawab di bidang pembangunan pendidikan. ● Tim Pakar terdiri dari personal dari birokrat, akademisi PSW/PSG Perguruan Tinggi dan LSM yang sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan PUG Pendidikan. ● Tim Teknis, melibatkan semua sub.dinas/ bidang di lingkungan Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan, unsur BPS, instansi yang bertangggungjawab pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tim Teknis harus dipimpin oleh unsur yang memungkinkan koordinasi lebih cepat dan berjalan sesuai kebutuhan, yaitu pejabat di dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. ● Sekretariat disusun sesuai dengan kebutuhan operasional kegiatan Pokja PUG Pendidikan di masing-masing daerah. Adapun hubungan antar unsur dalam organisasi Pokja PUG Pendidikan adalah sebagaimana pada diagram berikut. PENANGGUNGJAWAB

TIM PAKAR

PENASEHAT

TIM TEKNIS

SEKRETARIAT

POKJA UNIT UTAMA

POKJA PUG PENDIDIKAN PROPINSI *)

POKJA PUG PENDIDIKAN KABUPATEN/ KOTA *)

Gambar-1: Struktur Organisasi Pokja PUG Pendidikan *) Struktur minimal seperti Pokja Pusat

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 1. Tim Penasehat dan Penanggungjawab a. Mengkoordinasikan unit kerja terkait baik di lingkungan Kemdikbud (Pokja PUG Pusat), Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan (Pokja PUG Provinsi maupun Kabupaten/ Kota), serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan 12


b. Menyiapkan rumusan bahan kebijakan Kemdikbud (Pokja PUG Pusat), Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan (Pokja PUG Provinsi maupun Kabupaten/ Kota) c. Menyiapkan rumusan rencana aksi nasional (Pokja PUG Pusat)/ daerah (Pokja PUG Provinsi/Kabupaten/Kota) yang diperlukan pada berbagai unit kerja terkait sebagai persiapan untuk pelaksanaan gerakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. 2. Tim Pakar Membantu Pimpinan Kemdikbud (Pokja PUG Pusat)/, Dinas yang bertanggungjawab terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota (Pokja PUG Provinsi/Kabuoaten/Kota), dalam memikirkan dan menyusun bahan kebijakan, program, atau kegiatan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan, dalam rangka menetapkan kebijakan dan rencana aksi nasional dan/atau daerah bidang pendidikan yang berwawasan gender 3. Tim Teknis a. Memberikan arahan bagi pelaksanaan gerakan nasional/daerah pembangunan pendidikan berwawasan gender baik pusat maupun daerah. b. Merumuskan rencana kebijakan operasioal pada tingkat direktorat di lingkungan Kemdikbud (Pokja PUG Pusat) atau sub-dinas/ bidang terkait di lingkungan Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota c. Merumuskan berbagai rencana aksi nasional dan/atau daerah yang mengarah pada terwujudnya keseimbangan kesempatan pendidikan menurut jenis kelamin d. Menyusun rencana pembangunan pendidikan berwawasan gender tahunan tingkat nasional/daerah di bidang pendidikan yang akan menjadi patokan bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan tahun anggaran yang bersangkutan e. Selaku pengambil kebijakan di lingkungan Kemdikbud dan/atau Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, bertangungjawab atas komitmennya dalam mengupayakan pengarusutamaan gender di lingkungan pejabat pendidikan sesuai kewenangan. 13

4. Sekretariat Mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pokja PUG Pusat) atau Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Sekretariat Pokja PUG Bidang Pendidikan berada di kantor yang menangani langsung PUG Bidang Pendidikan yang dibuktikan dengan: a. Nama Pokja Nama Pokja PUG Bidang Pendidikan baik yang tercantum sebagai identitas kelembagaan maupun untuk pengurusan legalitas dan urusan administrasi keuangan (rekening bank) serta pajak harus sama dan sesuai, dengan ketentuan: Nama : ......................... Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi ………. (untuk provinsi) dan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ……………….. (untuk kabupaten/kota). Dalam pembuatan Stempel pun harus sesuai dengan contoh berikut:

GAMBAR STEMPEL STANDAR POKJA

Sekretariat Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Provinsi/kabupeten: …………………………

Contoh Papan Nama Pokja

Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Provinsi/kabupeten: ………………………… Jalan ………………………………………. Telp/Faks: ………………………………. c. Struktur dan Program Kerja Pokja PUG Bidang Pendidikan perlu memiliki struktur dan program kerja Tahunan yang terpasang di sekretariat Pokja PUG Bidang Pendidikan. Struktur dan program kerja di perbaharui setiap 1 tahun sekali. Pengarusutamaan gender dilakukan di semua sektor/bidang diluar pendidikan, yang memungkinan juga ada Pokja-pokja semacam Pokja PUG Pendidikan. Bahkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang SOTK pemeriintahan ada instansi/lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, Pokja PUG Pendidikan senantiasa harus berkoordinasi dengan Pokja PUG yang ada di luar bidang pendidikan dan instansi/badan dimaksud.

b. Adanya papan nama sekretariat Pokja PUG Bidang Pendidikan yang terpasang di depan gedung kantor. Ukuran papan nama sekretariat pokja minimal 80 cm x 60 cm, dengan contoh sebagai berikut:

14


15

Indikator Kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender

Pendidikan

D

engan adanya Pokja PUG Pendidikan, diharapkan dapat dilaksanakan program pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pembangunan pendidikan yang responsif gender, baik di Kemdikbud, Proviinsi, maupun Kabuoaten/Kota.

Beberapa indikator kinerja berjalannya program pengarusutamaan gender bidang pendidikan, minimal sbb: ● Para pemegang kebijakan, perencana pendidikan (kebijakan maupun teknis) memiliki wawasan dan kesadaran gender, sehingga mampu merumuskan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang responsif gender. ● Terlaksananya analisis gender di bidang pendidikan secara berkelanjutan, sehingga selalu tersusun Position Paper Pengarusutamaan Gender Pendidikan baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sebagai bahan untuk menyusun kebijakan pembangunan pendidikan responsif gender. ● Tersusun dan terlaksananya Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Pendidikan secara berkelanjutan.

16


Pemerintah Kabupaten Sleman Rintisan Pendidikan Berwawasan Gender Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, membentuk Rintisan Pendidikan Berwawasan Gender untuk menanamkan pengarusutamaan gender sejak dini kepada anak.

2014 dan juga membuat modul pengarustamaan gender pada satuan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah membentuk Rintisan Satuan Pendidikan Berwawasan Gender di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mlati, Tempel dan Sleman. Pemkab membuat target setiap tahun terdapat satu kecamatan untuk ditetapkan sebagai kawasan pendidikan berwawasan gender. Pemkab Sleman juga telah menyusun Rencana Kerja/ Kertas kerja 2005 sampai

● Tersusun dan terlaksananya program/ kegiatan pembangunan pendidikan berwawasan gender di setiap unit kerja Kemdikbud (Pusat) dan di lingkungan Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. ● Adanya peningkatan mutu dan dampak dari pengelolaan program/ kegiatan PUG Pendidikan terhadap program-program yang berwawasan gender, baik yang dibiayai dengan dana APBN maupun dana APBD. ● Tersedianya sistem pendataan pendidikan yang berwawasan gender (terpilah laki-laki dan perempuan)

17

● Tersusunnya Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG Bidang Pendidikan.

Kebudayaan Sunda Untuk Sosialisasi Kesetaraan Gender Kebudayaan Sunda dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender melalui medium kesenian dan bahasa daerah. Konstruksi sosial budaya yang ada, termasuk budaya Sunda, berperan besar dalam menentukan peran, tanggung jawab, dan fungsi perempuan serta laki-laki di dalam suatu keluarga dan masyarakat,.

Dalam proses modernisasi dan globalisasi saat ini berbagai kebudayaan lokal termasuk budaya Sunda harus mampu membangun dan memperkuat identitas agar dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai karakter bangsa.

Demikian rekomendasi hasil Seminar Nasional “Peran Kebudayaan Sunda dalam Membangun dan Memperkuat Karakter Bangsa” di Aula Studi Pusat Bahasa Jepang Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Raya Bandung Sumedang, Kabupaten Sumedang.

18


● Terjalinnya kemitraan antara pemerintah (Kemdikbud dan Dinas yang bertangungjawab terhadap pembangunan pendidikan di daerah) dengan Perguruan Tinggi (khususnya PSW) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam rangka pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. ● Mendorong para pemangku kebijakan pendidkan sehingga dalam jangka panjang, pada tahun 2015 semua anak perempuan dan laki-laki sudah mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu. Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam rangka mencapai iindikator kinerja yang diharapkan tersebut: Kegiatan Rutin Pokja: 1. Melakukan pertemuan rutin untuk memetakan masalah dan menyusun program PUG Bidang Pendidikan; 2. Melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap para pengambil kebijakan; 3. Melakukan penguatan terhadap para perencana pendidikan melalui pelatihan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 4. Melakukan evaluasi internal pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan. Kegiatan Insidental dalam menguatkan PUG Bidang Pendidikan 1. Melakukan analisis terhadap kebijakan pendidikan yang masih bias atau netral gender dan merumuskannya kembali menjadi kebijakan yang responsif gender. 2. Menyusun position paper yang dapat dijadikan bahan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang responsif gender dan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembangunan pendidikan yang responsif gender. 3. Memfasilitasi pemerintah provinsi/kabupoaten/kota dalam melakukan penguatan kepada para pengambil kebijakan dan perencana pendidikan untuk menyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

19

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) wilayah VI menggelar Lokalatih Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Responsif Gender yang dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara(Sultra).

Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Bau bau dan Kota Kendari sebagai tuan rumah pelaksana dan perwakilan masing-masing DPRD agar bisa sepemahaman mengenai responsif gender.

Kegiatan itu diikuti perwakilan 17 kota yang ada di wilayah VI yakni Kota Jayapura, Kota

Ketua Apeksi Wilayah VI, yang merupakan Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman menyatakan kegiatan ini bisa melahirkan komitmen dalam

Sorong, Kota Tual, Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kota Manado, Kota Kotamobagu. Kemudian Kota Tomohon, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Palu,

mendukung responsif gender melalui dukungan masingmasing pemerintah dalam penyusunan dan perencanaan anggaran mengenai gender di daerahnya.

4. Melakukan penguatan kepada satuan pendidikan (formal dan nonformal) dalam mengarusutamakan gender pada satuan pendidikan.

Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri, Jateng, bersama guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tengah menyusun silabus dan RPP Responsif Gender. Rencananya, silabus dan RPP tersebut akan diterbitkan menjadi sebuah buku acuan silabus bagi guru PKn se-Kab. Wonogiri yang diterapkan seiring dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Penyusunan buku silabus mengacu pada Kurikulum 2006 juga telah mengamanatkan agar pendidikan berperspektif gender dijadikan sebagai salah satu acuan operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Hal itu dipertegas dengan keluarnya Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Ini artinya, pendidikan yang responsif gender perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang didesain melalui silabus dan RPP yang dibuat oleh para guru. Sebanyak 50 narapidana (napi) baik laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda mendapat pelatihan keterampilan, berupa menjahit,

mengoperasikan berbagai program komputer, dan pelatihan menulis. Program pelatihan keterampilan khusus ini terselenggara melalui kerja sama Dinas Pendidikan Kaltim, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Mahakam Jaya, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Samarinda,” tutur Sriyana, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kaltim. Tujuan pelatihan agar para napi tersebut memiliki keterampilan khusus yang dapat menghasilkan uang, sehingga ke depan setelah keluar dari Lapas, dapat hidup mandiri karena sudah memiliki keterampilan untuk bekal hidup bermasyarakat. Sebagian besar peserta yang mengikuti pelatihan itu merupakan napi yang mengikuti wajib belajar (wajar) 12 tahun, yakni melalui program Paket A, B, dan Kejar Paket C. ; Program Paket yang saat ini ditempuh Dinas Pendidikan Kaltim dalam upaya mengejar keberhasilan program Wajib Belajar 12 tahun. (Antara, Biro Kalimantan Timur, 1-42012)

5. Membangun dan mengembangkan jejaring/kemitraan dengan stakeholders pendidikan untuk memperkuat pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan. 6. Menyusun dan memanfaatkan media Komuikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender bidang pendidikan kepada masyarakat luas. 20


21

Kerangka Kerja


Pendidikan

U

paya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan perlu dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintahan (Kemdikbud dan Dinas yang bertanggungjawab terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota), pelaku/ pelaksana pendidikan di satuan-satuan pendidikan pada jalur informal, formal maupun non formal. Atas dasar asumsi tersebut, pengarusutamaan gender pendidikan dilakukan dalam kerangka kerja sebagaimana uraian berikut.

Atas dasar pemikiran di atas, prioritas program PUG Pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: ● Peningkatan mutu perencana/ pengambil kebijakan pendidikan agar mampu melakukan perencanaan pendidikan yang responsif gender. ● Peningkatan wawasan, kesadaran, dan partisipasi para skateholders pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan setara gender. ● Kemitraan dengan PT/ PSW untuk melakukan studi kebijakan pendidikan berwawasan gender. ● Kemitraan dengan Organisasi Perempuan/ LSM peduli pendidikan dan gender, untuk melakukan penyelenggaraan dan pengembangan model pendidikan adil gender dan pendidikan keluarga berwawasan gender. ● Pengembangan data-base pendidikan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, yang dapat mendukung perencanaan dan aksi untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan setara gender. ● Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) Gender bidang Pendidikan, baik melalui media cetak maupun elektronik Secara skematik, kerangka kerja tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Kerangka Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

KERANGKA UMUM PUG PENDIDIKAN Dalam bidang pendidikan, kesenjangan gender dapat dilihat dari beberapa persoalan pokok, antara lain: (1) pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, (2) pengelolaan pendidikan dan SDM para pengelola pendidikan, (3) kurikulum, buku ajar, dan proses pembelajaran, (4) program studi dan penjurusan. Persoalan-persoalan yang terjadi pada aspek tersebut sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku serta kehidupan sosial budaya masyarakat dan stakeholders pendidikan. Menyadari akan hal tersebut, kerangka kerja kegiatan PUG Pendidikan diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan, program, kegiatan, program, serta sikap dan perilaku keluarga/ masyarakat agar menjadi lebih responsif gender. Dengan terpenuhinya prasyarat itu diharapkan keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dapat terwujud.

CAPACITY BUILDING STUDI KEBIJAKAN KEMITRAAN PSW KEMITRAAN LSM

PENGUATAN STAKEHOLDERS

MEDIA KIE

Perencana & Pengelola Program

STUDI, WORKSHOP PT/PSW

PENG. MODEL LSM Org. Perempuan Penerbit/ Penulis/ Satuan Pend/ Stakeholders

PKBG/ Life Skills Perempuan

Panduan BA/ Pembelajaran Pengelolaan Satuan Pend. Responsif Gender

DATA & WEBSITE

Pemegang Kebijakan Pusat/ Prov/Kab-Kota

WORKSHOP, RTD, FGD

PENGEMB. PENDATAAN SOSIALISASI

Analisis situasi/ Profil Gender Pendidikan

Database/ Website Uploading

Masyarakat Berwawasan Gender

Rencana & Program Responsif Gender

Kebijakan Responsif Gender Position Paper/ RAN - RAD

KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Sumber: Buku Pesan Standar PUG Bidang Pendidikan, Depdiknas 2006

22


23

DESKRIPSI KEGIATAN Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Capacity Building dalam rangka pengarusutamaan gender bidang pendidikan

dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan, yaitu: Audiensi Pengambil Kebijakan, Round Table Disscussion (RTD), Focus Group Disscussion (FGD), Workshop, dan Pelatihan. Jenis kegiatan ini sengaja dirancang bervariasi karena sasaran/ peserta kegiatan memiliki keragaman kesibukan/ luang waktu, kepentingan, dan relevansinya dengan tindak lanjut kegiatan PUG Pendidikan di masingmasing level pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota). Dengan mengusung tema pokok isu dan kesenjangan gender bidang pendidikan serta pentingnya kebijakan responsif gender, melalui berbagai jenis kegiatan capacity building ini diharapkan muncul komitmen para pengambil kebijakan yang dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran gender. Komitmen ini diharapan terwujud dalam bentuk Position Paper, Pembentukan Pokja PUG, Rencana Aksi Pembangunan Pendidikan Berwawasan Gender di masingmasing wilayah tanggungjawabnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota), Sumber Daya Manusia (focal point) yang handal di setiap unit kerja, dan dukungan pendanaan (APBN/APBD).

Studi Kebijakan dan Kemitraan dengan Pusat Studi Wanita/Gender Kemitraan dengan Pusat Studi Wanita/Gender Perguruan Tinggi dilandasi satu pemikiran bahwa lembaga ini memiliki kompetensi dan memiliki sejumlah kapasitas (peneliti, hasil penelitian, dan pengalaman analisis gender lainnya). Potensi ini dalam jangka panjang diharapkan menjadi bagian pemicu kinerja Pokja PUG Pendidikan, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sejalan dengan itu, studi kebijakan pendidikan berwawasan gender merupakan kegiatan utama dalam kemitraan dengan PSW/G. Kemitraan dengan PSW/G juga dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang lebih implementatif seperti pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya terutama dalam mengembangkan satuan pendidikan yang responsif gender.

24


Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kemitraan dengan LSM merupakan langkah penting, mengingat selama ini ada kecenderungan bahwa program pembangunan yang dirancang pemerintah selalu dianggap tidak sesuai dengan pikiran-pikiran orang-orang LSM. Namun demikian, landasan pemikiran perlunya kemitraan dengan LSM semata-mata dilandasi oleh kenyatan bahwa LSM punya pengalaman praktis di lapangan dan jejaringnya, khususnya LSM peduli perempuan dan LSM peduli pendidikan. Oleh karena itu, kemitraan dengan LSM difokuskan pada kegiatan Pendidikan Adil Gender, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Program Life Skill Perempuan. Laporan hasil pengalaman praktis LSM diformulasi dalam bentuk Model Penyelenggaraan, yang terdiri dari Panduan Pelaksanaan dan modulmodulnya.

Penguatan Stakeholders Pendidikan Keberhasilan pendidikan bukan hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan menyadari hal demikian. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan wawasan gender bagi stakeholders dipandang penting. Stakeholders pendidikan yang dianggap cukup berpengaruh terhadap kemungkinan bias gender dalam pendidikan adalah para penulis dan penerbit buku bahan ajar, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, serta pimpinan satuan pendidikan. Kegiatan ini dilakukan melalui: 1) Sosialisasi Panduan Sekolah yang Responsif Gender, 2) Workshop Penyusunan Panduan Penulisan Bahan Ajar Responsif Gender, 3) Sosialisasi Penulisan Bahan Ajar Responsif Gender, 4) Pelatihan Gender bagi Stakeholders Pendidikan.

Penguatan Data-base Pendidikan Ketersediaan data yang terpilah menurut jenis kelamin merupakan keperluan mutlak dalam rangka melakukan analisis gender. Data indikator pendidikan baik makro maupun mikro, di Pusat dan daerah (Provinsi maupun Kabupaten/ Kota) pada banyak hal seringkali mengabaikan keterpilahan ini. Melalui pengumpulan, penyusunan, serta penyebarluasan data dan informasi

25

pendidikan yang terpilah diharapkan tersusun database yang bisa diakses banyak pihak sekaligus dijadikan landasan dalam rangka mendorong lahirnya kebijakan, program, kegiatan/ program yang responsif gender. Walaupun pendataan bukan merupakan hal baru dalam berbagai aspek pengelolaan pendidikan, akan tetapi ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin sampai saat ini masih belum dianggap penting. Oleh karena itu, berbagai sumber data baik primer maupun sekunder perlu dimanfaatkan sehingga tersusun Profil Gender Pendidikan dan Website PUG Pendidikan. Selain melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyebarluasan data, juga dilakukan kajian terhadap model pendataan pendidikan pada era desentralisasi dan otonomi. Dari pengalaman nampak bahwa kesadaran terhadap tersedianya data terpilah di kalangan birokrasi pendidikan masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari model rekapitulasi data di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional yang kadang masih mengabaikan adanya data-data terpilah yang dilaporkan pihak satuan pendidikan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ekses kebijakan desentraliasasi dan otonomi daerah terhadap mekanisme pelaporan pembangunan pendidikan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Pusat banyak yang tidak berjalan karena dianggap tidak perlu atau bukan sebuah kewajiban. Keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan yang dicita-citakan tidak akan terwujud hanya dengan dukungan birokrasi, pelaku dan stakeholders pendidikan yang terbatas. Dukungan masyarakat luas sangat diperlukan, oleh karena gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang berbeda antar kelompok masyarakat maupun antar generasi pada suatu kelompok masyarakat. Menyadari akan hal tersebut, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dilakukan juga melalui berbagai media massa sebagai upaya pendidikan publik. Untuk mendukung hal ini, dibuat sejumlah media dan sarana penunjang komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan melalui multi-media cetak maupun elektronik. Semua produk itu dikemas dalam bentuk Gender Kit Pendidikan dan laman ( Website) Gender Bidang Pendidikan.

26


27

Agenda Pokja


Pendidikan ke Depan

Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan bukan merupakan kegiatan yang lahir karena pengaruh dari nilai-nilai kebudayaan lain atau semata-mata permintaan pihak luar. Pengarusutamaan gender pendidikan menjadi kebutuhan oleh karena adanya sejumlah masalah kesenjangan dan isu ketidakadilan gender di dunia pendidikan. PUG pendidikan dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan fakta adanya permasalahan tersebut. Secara nasional maupun internasional semua

2. Strategi a. Penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal dan informal b. Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. c. Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bermutu bagi penduduk dewasa terutama perempuan d. Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender: ● Peningkatan koordinasi dan penyebaran informasi dan edukasi ● Pengembangan kelembagaan (capacity building) pendidikan berwawasan gender e. Pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah serta satuan pendidikan yang berwawasan gender

stakehorlders pendidikan bersepakat untuk menjamin agar anak perempuan dan

laki-laki sama-sama mendapat pendidikan yang bermutu, khususnya dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sejalan dengan itu, sejumlah tantangan PUG Pendidikan ke depan perlu menjadi perhatian semua pihak, khususnya perhatian Pokja PUG Pendidikan, baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota. Beberapa tantangan tersebut dapat digambarkan dalam komitmen terhadap kebijakan, strategi dan program berikut. 1. Kebijakan: a. Terwujudnya persamaan akses pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan b. Meningkatnya mutu keniraksaraan penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan berbasis kecakapan hidup.

28


3. Sasaran a. Makin seimbangnya rasio siswa laki-laki dan perempuan sejalan dengan meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah b. Meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk miskin baik laki-laki maupun perempuan c. Meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk yang berusia diatas usia sekolah 4. Target Prioritas a. Pada jenjang SD-MI, intervensi lebih mempertimbangkan keberagaman antar wilayah atau provinsi dan kelompok pendapatan b. Pada jenjang SLTP-MTs, intervensi lebih diarahkan untuk meningkatkan partisipasi untuk penduduk laki-laki kelompok kategori termiskin c. Pada jenjang SLTA-MA, intervensi lebih diarahkan pada peningkatan partisipasi penduduk pada setiap kelompok masyarakat dan wilayah dengan penekanan pada penduduk dengan status ekonominya rendah

29

d. Program PUG pada pendidikan tinggi terutama diarahkan dalam menyiapkan landasan dasar gender itu sendiri, dengan meletakkan Gender And Development (GAD) sebagai body of knowledge. e. Untuk pendidikan keaksaraan, intervensi lebih diprioritaskan pada peningkatan mutu keaksaraan penduduk perempuan yang miskin, yang tinggal diperdesaan, dan berusia lebih dari 25 tahun f. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan satuan pendidikan sehingga memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran pendidikan yang responsif gender 5. Kegiatan Pokok a. Capacity Building Kegiatan ini perlu dilakukan terus menerus mengingat rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota cenderung lebih cepat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kesadaran para pengambil kebijakan di Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan PUG. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan perencana pendidikan di pusat maupun di daerah. Capacity building dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk: ● Mensosialisasikan gender manstreaming kepada para pelaku dan pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah ● Membangun komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program responsif gender b. Pelatihan GAP dan Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Responsif Gender Untuk mendukung lahirnya kebijakan yang responsif gender, maka para perencana pendidikan di Pusat dan Daerah diberikan pemahaman tentang alur kerja analisis gender dan penyusunan program pembangunan yang responsif gender dan perencanaan dan penganggaran yang

30


responsif gender. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai system perencanaan dan penganggaran pembangunan yang sudah mengintegrasikan gender sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.112/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. c. Studi Kebijakan/Pengembangan Model Studi kebijakan dilakukan melalui kerja sama dengan Pusat Studi Wanita/ Gender di Perguruan Tinggi. Studi ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota). Hasil studi dijadikan sebagai salah salah satu dokumen dalam merumuskan dan merancang position paper untuk bahan permusan kebijakan pembangunan pendidikan di pusat dan daerah. Pengembangan Model dilakukan melalui kerja sama dengan Pusat Studi Wanita/Gender di Perguruan Tinggi dan LSM. Beberapa model yang dikembangkan di antaranya; ● Pendidikan Sekolah yang Berwawasan Gender (PSBG), ● Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), ● Pendidikan Adil Gender (PAG) d. Kemitraan dengan Stakeholders Pendidikan Salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan, telah dilakukan kemitraan dengan penerbit dan penulis buku/bahan ajar untuk menyusun bahan ajar yang responsif gender. Di samping itu, kemitraan dilakukan pula dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, komite sekolah, dewan pendidikan, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. e. Pengembangan Data dan Media KIE Pengembangan pendataan dan media KIE dilakukan antara lain melalui: ● Mewujudkan adanya website dan jaringan internet bidang pendidikan di setiap dinas pendidikan (provinsi dan kabupaten/kota).

31

● Melakukan analisis data berdasarkan jenis kelamin terutama untuk mengetahui kinerja pendidikan dari perspektif pendidikan berwawasan gender di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ● Mengembangkan strategi kampanye pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai bidang teknologi, lingkungan & informasi yang mungkin dapat diikuti kaum perempuan ● Melaksanakan program advokasi dan KIE tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga sedini mungkin

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 2010-2014, BIDANG PENDIDIKAN 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program ini bertujuan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal, nonformal maupun informal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidak-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. 3. Program Pendidikan Menengah Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat

32


4. Program Pendidikan Tinggi Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang bermutu tinggi dan relevan terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat berkontribusi secara optimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 5. Program Pendidikan Non Formal Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk lakilaki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan

non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis dan mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program ini ditujukan untuk mengembangkan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri. 8. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Program ini ditujukan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas penelitian dan pengembangan pendidikan guna mendukung perumusan kebijakan responsif gender dalam memecahkan permasalahan kendala pembangunan pendidikan 33

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan respponsif gender, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan 10. Evaluasi dan tindak lannjut. Evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan Program PUG Bidang Pendidikan, baik ditingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. Secara khusus evaluasi itu juga diperlukan untuk melihat seberapa besar peran kelompok kerja (pokja) PUG Bidang Pendidikan efektif melaksanakan fungsi-fungsinya. Bagaimana kondisi di 33 provinsi dan sejumlah kabupaten/kota yang telah difasilitasi menunjukkan bahwa pokja mampu memfasilitasi, mendinamisasi dan menginisiasi serta kemudian mengintegrasikannya dalam program PUG sejak tahap perencanaan, baik itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional maupun daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta pelaksanaannya, bahkan melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan perkembangannya. Integrasi gender dalam pembangunan pendidikan di daerah-daearah tersebut yang sangat signifikan perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program yang lebih bermutu. Berangkat dari hasil evaluasi, penguatan kelembagaan pokja PUG Bidang Pendidikan diharapkan dapat memberikan arah dan rujukan pelaksanaan program PUG baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. Jika ada kebutuhan mengenai petunjuk pelaksanaan program PUG mulai dari perencanaan, pelaksanaan capacity building pengambil kebijakan dan satuan pendidikan, penyusunan profil/data pendidikan responsive gender serta kebutuhan lainnya dapat dilihat pada buku-buku panduan lain yang juga diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidinak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. 34


Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional, (2005), Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional, (2005), Position Paper. Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender

(PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP).

(2001). Pemantapan Kesepakatan

Mekanisme Operasional Pengarusutamaan Gender Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional dan Daerah: Bagian I dan II. Rakernas Pemberdayaan PP & KPA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). (2004). Bunga Rampai: Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional.

Kerjasama

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. (2005). Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah

35

Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Peraturan Menteri Keuangan No. 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga.

36


Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan. Pengarusutamaan Gender

Recommend Documents