Buku Saku. Bidang Pendidikan. Pengarusutamaan Gender

Buku Saku

Pengarusutamaan Gender

Bidang Pendidikan

● Panduan Penyusunan Profil Gender Bidang Pendidikan Daerah ● Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Responsif Gender ● Isu dan Solusi Gender Bidang Pendidikan ● Strategi Pengembangan Sekolah Responsif Gender ● Panduan Penyusunan Bahan Ajar Responsif ● Panduan Gender Penyusunan Profil Gender Bidang Pendidikan Daerah ●● Panduan Pengembangan Pusat Gender Kegiatan Belajar PanduanStrategi Umum Pengarusutamaan Masyarakat (PKBM) Responsif Gender Bidang Pendidikan ●● Isu dan Solusi Gender Bidang Pendidikan Panduan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Bidang ● Strategi Pengembangan Sekolah Responsif Gender Pendidikan ●● Panduan Penyusunan Bahan AjarGender Responsif Gender Buku Saku Pengarusutamaan Bidang ● Panduan Umum Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Pendidikan ●● Panduan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Bidang Pendidikan Data dan Indikator Pendidikan Berwawasan ● Buku Sakutahun Pengarusutamaan Gender 2010/2011 Gender Bidang Pendidikan ●● Data dandan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender tahun Bahasa Gender 2010/2011 ● Bahasa dan Responsif Gender

Buku Saku

Pengarusutamaan Gender

Bidang Pendidikan

i

Kata Sambutan

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT) Sardin Supriatna Buku Saku Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan/ Sardin Supriatna, Kurniati Restuningsih; Editor, Ella Yulaelawati, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 x+ 22 hlm + illustrasi; 10 x 15 cm ISBN 978-602-1224-00-7 1. Wanita dalam pendidikan. II. Kurniati Restuningsih

I. Judul III. Ella Yulaelawati.

P

endidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 28C ayat (1) tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu, adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki serta kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan

ii

Buku Saku Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

iii

Informal sebagai Koordinator Program PUG Bidang Pendidikan melakukan berbagai strategi dan program sehingga seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota telah mengintegrasikan gender dalam bidang pendidikan melalui bantuan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengintegrasian gender dalam bidang pendidikan juga dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender, audit gender, pengembangan pedoman, dan acuan teknis kegiatan yang disusun bersama-sama dengan pakar, para mitra, pokja kabupaten, kota dan provinsi. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender bidang pendidikan secara lebih memadai. Sampai pada tahun 2012, capaian kinerja layanan kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan sebesar 57,34% lebih tinggi dari target Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 sebesar 54% dan angka disparitas gender penduduk tuna aksara sebesar 2,4% dari jumlah tuna aksara sebanyak 6.401.522 orang. Penyusunan dan penerbitan sepuluh judul Buku PUG Bidang Pendidikan tahun 2012 merupakan komitmen Kementerian iv


Pendidikan dan Kebudayaan dalam merealisasikan amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan sebagai wujud peningkatan kapasitas PUG bidang Pendidikan. Sebagai realisasi amanat Inpres tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi target Renstra Kemdikbud tahun 2012 yaitu tercapainya 54% Kabupaten/Kota melaksanakan PUG bidang Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan bukubuku tersebut. Akhirnya semoga Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT berkenan memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, November 2012 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lidya Freyani Hawadi,Psikolog NIP 195703121982112001 v

Kata Pengantar

S

ejak tahun 2002, kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan telah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan. Sampai tahun 2012 semua provinsi dan 294 kabupaten/kota telah melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. Pencapaian ini tidak secara otomatis mampu menghilangkan kesenjangan dan ketidakadilan gender di masyarakat, karena persoalan gender berkait erat dengan konstruksi sosial budaya. Menyadari bahwa akar masalah gender bersumber pada konstruksi sosial budaya masyarakat, upaya pengarusutamaan gender bidang pendidikan dilakukan dengan menyertakan berbagai elemen pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan serta masyarakat stakeholders pendidikan. Berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain: 1) peningkatan kapasitas kelembagaan dan para perencana kebijakan dan teknis bidang pendidikan, 2) kemitraan dengan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender

vi


untuk melakukan kajian studi kebijakan pendidikan yang berwawasan gender, 3)kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya dalam rangka mengembangkan pengalaman empirik pendidikan keluarga berwawasan gender dan lifeskill perempuan, 4)penataan database dan sistem pendataan pendidikan yang berwawasan gender, 5)melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media massa, cetak maupun elektronik. Dalam upaya mendinamisasi dan melakukan penjaminan mutu program/ kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah dibentuk Pokja PUG Pendidikan. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa motivasi, wawasan, dan ketersediaan sumberdaya pengelola di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota cukup beragam. Keadaan seperti ini terkadang menimbulkan kekurangefektifan program/kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman, acuan dan bahan-bahan lain yang memudahkan para pengelola dan pengambil kebijakan dalam mengintegrasikan gender dalam pembangunan pendidikan. Untuk keperluan tersebut, tahun 2012 telah disusun 10 (sepuluh) buku bahan sosialisasi PUG Bidang Pendidikan

vii

Daftar Isi Mudah-mudahan dengan adanya bahan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas kinerja program/kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan secara keseluruhan.

Jakarta, November 2012 Direkturr Pembinaan Pendidikan M Masyarakat, asy Kata Sambutan ..................................................... iii Kata Pengantar ..................................................... vI Yulaelawati, Ella Yulae aaeelawati, M.A., Ph.D. NIP.195804091984022001

Perempuan dan Laki-Laki ......................................

1

Pengertian Gender ................................................

3

Gender dalam Pendidikan ......................................

5

Penerapan Gender ................................................. 10 Daftar Pustaka ...................................................... 21

viii


ix

KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Position Paper/ RAN - RAD


Masyarakat Berwawasan Gender

SOSIALISASI MEDIA KIE

DATA & WEBSITE

PENGEMB. PENDATAAN

Database/ Website Uploading Panduan BA/ Pembelajaran Pengelolaan Satuan Pend. Responsif Gender

LSM Org. Perempuan

PKBG/ Life Skills Perempuan

PENGUATAN STAKEHOLDERS

Penerbit/ Penulis/ Satuan Pend/ Stakeholders

PENG. MODEL KEMITRAAN LSM

STUDI KEBIJAKAN KEMITRAAN PSW

STUDI, WORKSHOP

PT/PSW

Analisis situasi/ Profil Gender Pendidikan

Rencana & Program Responsif Gender

Perencana & Pengelola Program

Kebijakan Responsif Gender

Pemegang Kebijakan Pusat/ Prov/Kab-Kota

WORKSHOP, RTD, FGD CAPACITY BUILDING

Kerangka Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan x

Perempuan dan Laki - Laki Sejak manusia dilahirkan ke dunia, pada saat itu juga telah membawa beban dan tugas gender. Jika anak lahir mempunyai penis, ia dikonsepsikan sebagai anak laki-laki, dan bila lahir mempunyai vagina, maka ia dikonsepsikan sebagai perempuan. Adapun ciri-cirinya: ● pria: memiliki jakun, penis dan sperma yang berfungsi untuk membuahi. ● wanita: memiliki vagina, sel telur, dan rahim. ● Kodrat merujuk pada istilah yang diberikan kepada makhluk (termasuk manusia) yang sifatnya menetap/tidak berubah. ● Perbedaan organ biologis perempuan dan lakilaki, khususnya pada bagian alat-alat reproduksi adalah anugerah Tuhan yang sifatnya menetap, 1

sehingga itulah yang disebut sebagai kodrat. Secara kodrati, perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi. ● Peran reproduksi tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang masa. ● Jadi gender itu bukan kodrat karena buatan manusia, tapi peran reproduksi adalah kodrat karena buatan Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi gender Konstrusi Sosial

Dapat dibentuk dan dirubah

Tempat Waktu / Zaman Suku/Ras/Bangsa

GENDER

Dipengaruhi oleh

Kultur Agama / Ideologi

Bukan Kodrat Buatan Manusia Dapat diubah Ketidak adilan dan ketidaksetaraan

Sumber : Aida Vitalaya, 2010 hal. 345

2


Status sosial Negara

PengertianGender GENDER ● perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat (MOWE, UNFPA & BKKBN 2005). ● pembedaan peran dan tanggung jawab lakilaki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008). Gender lahir karena budaya yang dibuat oleh manusia, sehingga dapat berubah sesuai dengan 3

kebutuhan, wilayah manusia, serta perkembangan zaman, sehingga gender bukan merupakan kodrat karena berhubungan dengan peran baik perempuan maupun laki-laki yang bersifat relatif, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan.

Gender Dalam Pendidikan Pengarusutamaan Gender Pada Bidang Pendidikan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui penyusunan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan Responsif Gender Bidang Pendidikan (netral, bias, dan responsif gender). ● netral gender adalah kebijakan yang tidak membedakan untuk kepentingan perempuan atau laki-laki, sehingga akan terus melestarikan kesenjangan gender pada kaum tertentu.

4


5

● bias gender adalah kebijakan yang memberikan keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin dan membatasi untuk jenis kelamin lainnya tanpa didasarkan atas pertimbangan keadilan dan kesetaraan. ● responsif gender adalah kebijakan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Kebijakan yang responsif gender merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan hak perempuan dan lakilaki atas kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat.

6


Sistem Pendukung Kebijakan responsif Gender Perangkat sistem yang umum digunakan adalah ● Alat analisis kesenjangan gender. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) dan Bapenas mengembangkan alat analisis yang disebut dengan Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP). Alat ini bertujuan untuk menemukenali kebijakan dan faktor penyebab munculnya kesenjangan gender dan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan. Lebih lengkap tentang GAP dapat dibaca pada Pesan Standar Gender. Analisis kesenjangan gender dapat juga menggunakan alat analisis lainnya. ● Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender: perangkat yang digunakan dalam merencanakan program dan kegiatan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Perencanaan yang responsif gender memberikan kejelasan tentang penerima 7

manfaat dari program/kegiatan yang dilakukan dilihat dari perspektif gender. Perencanaan dan penganggaran responsif gender juga didukung oleh pernyataan anggaran gender (gender budget statement). ● Audit Gender, perangkat pengontrol yang digunakan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Audit gender bukan berarti terhadap program gender akan tetapi audit terhadap setiap program yang direncanakan oleh kementrian/lembaga, dinas pendidikan sampai satuan pendidikan (sekolah) dalam perspektif gender. ● Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan, bertugas menjadi mitra di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, atau satuan pendidikan dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pada unit kerja.

8


● Focal Point gender, sumber daya yang memiliki pemahaman, komitmen, dan pengaruh terhadap para pengambil kebijakan dan perencana pendidikan di bidang pendidikan. Prasyarat Lembaga Pendidikan Pelaksana PUG Bidang Pendidikan ● Komitmen politik para pimpinan (eksekutif, legislatif, yudikatif) ● Kebijakan yang mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender

dimensi

● Mekanisme pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan ● Sumber daya yang mendukung (focal point gender) ● Sistem dan informasi data terpilah ● Alat-alat pendukung pelaksanaan berupa; panduan, modul pelatihan, dan alat analisis gender.

9

Satuan Pendidikan (Formal dan Nonformal)

Penerapan Gender Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ● Membangun komitmen semua pengambil kebijakan di unit kerja memiliki pemahaman yang utuh tentang pengarusutamaan gender bidang pendidikan. ● Menyusun kebijakan dan program responsif gender ● Membentuk Kelompok Kerja sebagai mitra dari unit kerja ● Mengembangkan sumber daya melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas. ● Mengembangkan sistem informasi dan data terpilah ● Mengembangkan alat analisis gender, panduanpanduan, dan modul-modul. ● Membangun dan mengembangkan jejaring. 10


1. Manajemen Pendidikan ● Manajemen sekolah yang memberikan kesempatan dan peran yang yang sama atau setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah. ● Memberikan pelayanan pendidikan di sekolah dan dapat memperoleh manfaat yang sama dari kesempatan yang diberikan pada perempuan dan laki-laki. ● Menyusun materi dan data terpilah jenis kelamin untuk membantu guru dalam melakukan penilaian atau evaluasi proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. ● Mendorong guru untuk merubah pola pembelajaran yang dilakukan jika tidak responsif gender. ● Mendorong sekolah untuk menyusun rencana kerja untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. ● Menyediakan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan khusus anak perempuan dan lakilaki (kamar ganti, kamar kecil, sarana olah raga). 11

BAB B AB II II K KONSEP-KONSEP ONSEP-KONSEP D ASAR G ENDER DASAR GENDER

● Menjamin peraturan sekolah memberi peluang yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan. ● Menyusun mekanisme untuk mengidentifikasi, mendukung dan memonitor anak yang beresiko atau yang membutuhkan perhatian khusus. ● Menyediakan program untuk guru, pembimbing dan orangtua yang memungkinkan mereka memahami anak-anak yang beresiko tinggi yang berpeluang tidak melanjutkan sekolah. 12


2. Proses Pembelajaran Responsif Gender a. Perilaku guru dalam proses pembelajaran ● memperlakukan siswa perempuan dan lakilaki secara setara dan berkeadilan dengan memperhatikan sifat-sifat pribadi dan kebutuhan spesifik berdasarkan biologi dan sosial. ● menghindari sikap dan perilaku yang mengarah pada pelecehan sosial, seksual, dan budaya pada siswa perempuan dan laki-laki. ● menumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok sesuai kompetensi, minat dan kemampuan ekonomi siswa perempuan dan laki-laki: ● memberi wawasan dan motivasi pada siswa perempuan dan laki-laki yang kompeten untuk melanjutkan belajar ke program studi sesuai dengan minat dan bakatnya (baik 13

ilmu teknik/eksakta maupun ilmu sosial) serta sekaligus dibekali bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam studi. ● memberikan jaminan kepada peserta didik perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam belajar di sekolah, misalnya sama-sama dapat belajar secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

● memberikan pelayanan yang baik dan bermutu kepada peserta didik perempuan dan laki-laki yang memiliki kesulitan belajar

b. Bahan Ajar yang Responsif Gender ● Memberikan gambarkan tentang potret perempuan dan laki-laki yang dinamis ● Menggambarkan peran gender yang seimbang dan berkeadilan, ● Meninggalkan stereotipe gender yang keliru ● Menggambarkan kehidupan nyata yang obyektif dan komunikatif. 14

Buku SSaku aku kuu PPe Pengarusutamaan engarusutamaaan Gender Geend ennder nd nder er Bidang Biddang anngg PPendidikan endi diddikan di

15

Contoh Text dan Analisis Gambar Bias Gender: ● Bentuk aktivitas dan permainan yang dilabelkan pada anak laki-laki dan perempuan berbeda. Anak laki-laki umumnya digambarkan membantu ayah dan melakukan bentuk permaian “keras” seperti sepak bola, bela diri, dll, dan anak perempuan membantu ibu dan melakukan bentuk permainan yang lembut seperti main boneka, menanam bunga, dll.

16


● Perempuan distereotipikan dengan peran gender sebagai penanggung jawab pekerjaan rumah tangga, pencari nafkah tambahan, pelaku kegiatan sosial kemasyarakatan. Sedangkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah utama. Contoh Teks dan Analisis Gambar Responsif Gender: ● Sekarang ibu-ibu dapat bekerja seperti yang dilakukan ayah. Ayah juga harus membantu pekerjaan ibu di rumah. Jadi ayah dan ibu harus saling membantu (Peran gender)

1 17

● Sejak SD sampai SLTP Ridwan menduduki peringkat pertama di kelasnya. Demikian pula dengan Zainab ia selalu menduduki peringkat pertama di kelasnya. ● Ridwan dan Yusuf anak pak Rasyid dan Bu Hadijah… Pak Rasyid bekerja sebagai guru SD. Bu Hadijah bekerja di perusahaan swasta. 3. Peran Serta Masyarakat Responsif Gender ● Melibatkan orangtua dan masyarakat dalam pengembangan program dan berbagai materi yang mendukung peningkatan pemahaman konsep gender dan aplikasinya di lingkungan sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki. ● Menyusun program untuk mendidik anak perempuan dan laki-laki agar dapat melakukan komunikasi yang efektif dan ketrampilan hidup untuk menyelesaikan konflik/masalah. ● Menyusun peraturan di tingkat sekolah untuk menunjukkan bahwa penyimpangan perilaku (kenakalan, narkoba, pergaulan bebas) dan 18


pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dan harus diberi sanksi hukuman. ● Menyediakan program dan bahan-bahan untuk memberikan pemahaman pada komunitas sekolah tentang dampak negatif dari penyimpangan perilaku (kenakalan, narkoba, pergaulan bebas) dan pelecehan seksual terhadap anak. ● Komite sekolah harus mempunyai data terpilah berdasarkan jenis kelamin tentang peserta didik yang mempunyai masalah (material, perilaku) dan bersama-sama dengan sekolah mencari jalan keluar. ● Komite sekolah menyusun RPS dan RAPBS yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam secara seimbang dalam fungsi kontrol. Indikator Sekolah yang Sudah Responsif Gender? ● Pimpinan sekolah dan Komite Sekolah memberikan dukungan setara kepada anak-anak perempuan dan laki-laki untuk belajar di sekolah ● Pimpinan sekolah dan komite sekolah menghargai secara setara guru perempuan dan laki-laki ● Kepala sekolah memperlakukan guru laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan sosial dan biologisnya 19

● Anak-anak perempuan dan laki-laki merasa aman dari gangguan, diskriminasi, dan pelecehan seksual di sekolah ● Adanya bahasa komunikasi guru dan siswa yang menghargai kedua jenis kelamin ● Latihan dan cerita pada mata pelajaran menggambarkan secara setara posisi anak-anak perempuan dan laki-laki ● Peran, tanggung jawab, dan aktivitas siswa perempuan dan laki-laki mencerminkan kesetaraan di lingkungan sekolah ● Guru perempuan dan laki-laki diberi kesempatan sebagai pelatih utama dalam penerapan kurikulum dan bahan ajar baru yang responsif gender ● Semua sarana dan prasarana di sekolah sudah dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki-laki ● Metode bimbingan dan konseling sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa baik perempuan maupun laki-laki dan sifat karakternya masing-masing 20


Daftar Pustaka Departemen Pendidikan Nasional, (2005), Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Jakarta: Depdiknas. Departemen Pendidikan Nasional, (2005), Position Paper. Jakarta: Depdiknas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). (2001). Pemantapan Kesepakatan Mekanisme Operasional Pengarusutamaan Gender Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional dan Daerah: Bagian I dan II. Rakernas Pemberdayaan PP & KPA. Jakarta: KPP Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). (2004). Bunga Rampai: Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA. Jakarta: KPP

21

Kementerian Pemberdayaan Perempuan. (2005). Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA. Jakarta: KPP Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun (2000) Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Permendagri 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah

22


Buku Saku. Bidang Pendidikan. Pengarusutamaan Gender

Recommend Documents