PENGARUSUTAMAAN GENDER DI INDONESIA Oleh: Iklilah Muzayyanah DF., M.Si
1
(Dipresentasikan pada Workshop Pengarusutamaan Gender dan Anak di Perguruan Tinggi Agama Islam) Hotel T, 1 Oktober 2014
APA PENGARUSUTAMAAN GENDER?
Pengarusutamaan gender : Pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan
2
DASAR HUKUM PUG
► Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional ► Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah. 3
MANFAAT MENYELENGGARAKAN PUG Dapat diidentifikasi apakah laki-laki & perempuan • Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan ; • Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan ; • Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan; dan • Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan; 4
KOMPONEN PUG ( INPRES 9/2000) No.
KOMPONEN
1
Komitmen
2
Kebijakan
3
Kelembagaan
4.
Sumber Daya
5.
Data & Sistem Informasi
6
Instrumen/Tool
7.
Civil society 5
3/1/2015
LATAR BELAKANG PENGARUSUTAMAAN GENDER Tidak seimbangnya pemenuhan hak-hak wanita dan pria Semangat ingin mencapai keadilan gender Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Ratifikasi CEDAW
6
LANGKAH-LANGKAH PENGARUSUTAMAAN GENDER 1. 2. 3.
Analisis Gender Perencanaan Kebijakan dan Pembangunan Nasional Pemantauan dan Evaluasi
7
IMPLEMENTASI Tindak Lanjut melalui SK Pemimpin Lembaga Negara Terdapat UU yang bertentangan dengan Inpres No. 9 Tahun 2000. Contoh : UU Ketenagakerjaan UU Perkawinan UU Kesehatan UU Pornografi
8
PEMBIAYAAN 1. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dibebankan kepada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah. 2. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9
TUJUAN ANGGARAN BERKEADILAN GENDER
Memperkuat posisi masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Mengukur komitmen pemerintah dalam rangka penerapan kebijakan pengarusutamaan gender. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam analisa dan kebijakan ekonomi makro. Meningkatkan alokasi anggaran bagi perempuan, khususnya, perempuan miskin yang selama ini kurang mendapat manfaat dari alokasi anggaran. Meningkatkan alokasi anggaran bagi peningkatan keadilan gender pada semua sektor, termasuk yang khusus 10 dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan.
LANJUTAN Melakukan realokasi belanja publik yang tidak responsif gender bagi pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran dalam mewujudkan keadilan gender. Caranya dengan membiayai sejumlah kebutuhan yang dapat mengubah kondisi (memenuhi kebutuhan praktis gender) dan posisi (memenuhi kebutuhan strategis gender) yang lebih baik bagi perempuan dan laki-laki. Membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap belanja dan penerimaan pemerintah agar arah dan capaian program-program yang ada dapat mengurangi ketidak-adilan gender.
11
Pemetaan Analisa Kebutuhan Lihat Kebijakan Distribusi Alokasi Anggaran
Memeriksa Menguji
•pemetaan situasi kondisi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki menurut kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosialnya •baik laki-laki maupun perempuan, antara lain dengan menggunakan data statistik terpilah, menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Perempuan
•apakah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sektor-sektor pembangunan, sudah berkeadilan
•Menetapkan distribusi alokasi anggaran sesuai dengan hasil analisa keadilan gender.
•apakah anggaran yang dirancang sesuai dengan kebijakan anggaran yang berkeadilan gender.
•Menguji dampak dari belanja atau pengeluaran-pengeluaran yang telah dialokasikan berdasarkan pos-pos anggaran 12 menurut sektor pembangunan
PELAPORAN 1 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala kepada Presiden. 2 Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi: a. hambatan-hambatan yang terjadi; b. upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; c. hasil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. 13
RANGKUMAN
1.
Gender adalah bukan perempuan, tetapi perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial .
2.
Perlu pendekatan strategi pembangunan yaitu strategi PUG dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan lakilaki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
3.
Dasar hukum pelaksanaan PUG adalah Inpres No.9 tahun 2000 dan Permendagri No.15 tahun 2008
14
TERIMA KASIH
15 15
