PRAKTIK CERDAS
Seri Lembaran Informasi BASICS No.18 - Desember 2013
Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Tenggara Percepatan Pengarusutamaan Gender Dengan Kerjasama Multipihak
Masalah dan Peluang
!
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan daerah dengan IPM, IPG, dan IDG yang rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 sebesar 70,00, Indeks Pembangunan Gender 63,87, dan Indeks Pemberdayaan Gender 64,26. Hal ini mengindikasikan selain tingkat kesejahteraan penduduk di Sulawesi Tenggara masih rendah juga tingkat pemerataan penerima manfaat pembangunan maupun pemberdayaan perempuan masih rendah. Padahal Sultra merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam baik pertambangan, pertanian dan perikanan.
!
Demi meningkatkan kualitas hidup penduduk dan juga pemerataan penerima manfaat pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan. Tantangannya kendati ini telah menjadi kebijakan dan telah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) tetapi pengimplementasiannya masih dirasa lambat. Pada tahun 2010 dari 7 prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan PUG, data terpilah, sumber daya manusia, alokasi anggaran responsif gender, dan partisipasi masyarakat, yang dimiliki Pemprov Sultra baru kelembagaan PUG. Kelembagaan PUG yang ada Badan P emberdayaan
Telp : (+62) 21-251-1331 e-mail :
[email protected] website : www.basicsproject.or.id
1
Masalah dan Peluang
! !
2
Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Kedua kelembagaan PUG ini pun belum berperan secara optimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Sementara dukungan dari pihak lainnya belum terjadi karena pandangan yang berkembang PUG hanya tanggung jawab dari BPPKB. Tantangannya adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa PUG penting dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Peluang untuk penerapan PUG sebenarnya terbuka luas dengan adanya payung hukum nasional yaitu Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Permendagri 15 tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Permendagri 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Di tingkat daerah dengan ditetapkannya Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan dalam RPJMD memberi payung bagi upaya-upaya pengarusutamaan gender di daerah.
Langkah-langkah yang diambil
1
2
3
Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kondisi PUG dengan melibatkan multipihak. Pada tahun 2010, dengan asistensi dari BASICS, Badan Pemberdayaan Perempuan dan K eluarga Berencana (BPPKB) meminta semua pihak yang terlibat di Dinas dan Instansi di Sultra untuk mengisi formulir monitoring dan evaluasi PUG. F ormulir yang digunakan adalah formulir monitoring dan evaluasi PUG yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA). Setelah itu isian formulir direkapitulasi dan didiskusikan dalam sebuah forum multipihak yang melibatkan berbagai unsur selain BPPKB, Bappeda, Instansi Teknis lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pusat Studi Gender (PSG), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Sultra, Alpen, dan sebagainya. Diskusi ini tujuannya untuk melakukan refleksi terhadap status PUG Sultra yang masih rendah dan mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Membangun komitmen bersama untuk melaksanakan berbagai langkah percepatan PUG. Dalam forum refleksi disepekati berbagai langkah yang harus diambil dalam rangka p ercepatan PUG dan siapa yang harus menjadi penanggungjawab terhadap pelaksanaan masing-masing langkah. Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh semua peserta forum refleksi yang hadir dan diteruskan kepada para pihak terkait antara lain Ketua Bappeda, Sekda, Gubernur, dan sebagainya. Beberapa kesepakatan forum adalah mengamanahkan agar Pokja PUG yang telah terbentuk menjalankan tugas dan fungsinya. Perlu pembentukan focal point gender di masing-masing SKPD. Pemprov akan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia tentang PUG dan PPRG. Menyusun profil gender, data terpilah gender sektoral yang telah dianalisis dan akan digunakan dalam penyusunan perencanaan. Disamping itu Pemprov juga akan melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Dalam upaya melakukan PUG Pemprov akan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PUG. Pemprov akan bekerjasama dengan organisasi non pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas untuk BPPKB, Bappeda, Pokja PUG, focal point gender, organisasi masyarakat sipil, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dilakukan mulai dari pengenalan konsep gender, PUG, analisis gender, advokasi, PPRG, dan keterampilan menfasilitasi. Selain melalui pelatihan juga dilakukan pendampingan oleh Tim Gender BASICS di lapangan dalam penerapannya dan juga memberi ruang kepada Pemprov untuk memerankan fungsi fasilitasi dan supervisi kepada Kabupaten /Kota. BASICS memberikan ruang kepada Pokja PUG Provinsi untuk penguatan 5 kabupaten/kota wilayah kerja BASICS yaitu Wakatobi, Konawe Selatan, Bau Bau, Kolaka Utara, dan Buton Utara.
3
4
5
6
7
4
Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Advokasi dilakukan kepada para pengambil kebijakan tentang pentingnya PUG. Perkembangan tentang regulasi terkait PUG, kebutuhan akan alokasi anggaran untuk percepatan pelaksanaan PUG dan pentingnya pelaksanaan PUG di semua instansi. Advokasi dilakukan baik secara formal maupun informal oleh rekan-rekan yang tergabung dalam focal point gender dan Pokja PUG. Selain itu juga dilakukan advokasi kepada lembaga-lembaga mitra pemerintah dalam hal ini proyek-proyek bantuan asing yang ada di Sultra agar dapat berperan serta mendukung program-program untuk percepatan PUG pemerintah. Menyusun Profil Gender Sultra. Data statistik gender sangatlah diperlukan untuk dapat menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Oleh karena demikian dilakukan penyusunan profil gender dengan melibatkan focal point gender di kabupaten/ kota sebagai pemberi input data ke pokja gender di provinsi. Profil yang dibuat tidak saja tentang status pemberdayaan perempuan tetapi juga kondisi kesetaraan gender di sektor. Pada tahun 2011 profil gender yang disusun belum meliputi semua kabupaten/kota, tetapi pada profil gender tahun 2012 telah meliputi semua kabupaten/kota di Sultra. Profil gender ini dilakukan ditingkat provinsi.Pemerintah provinsi juga mendorong agar kabupaten/kota menyusun profil gendernya dan hal ini disambut oleh Wakatobi dan Bau Bau yang telah menyusun profil gender di tahun 2012, dimana sebelumnya tidak ada. Penerapan PPRG di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. PUG tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh PPRG. Oleh karenanya Pemprov Sultra sejak 2011 telah melaksanakan PPRG meskipun belum pada semua instansi dan kab/kota. PPRG telah dilaksanakan di lingkungan Bappeda, BPPKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan , dan sebagainya. Selain itu juga telah dilakukan pelatihan PPRG di Bombana, Kolut, Bau Bau dan Konawe Selatan. Diantara daerah tersebut Bau Bau dan Konawe Selatan telah mulai menerapkan PPRG di tahun 2012. Institusionalisasi dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan PUG. Demi memastikan agar praktek baik yang telah berjalan dapat berlanjut maka kemudian disusunlah Perda PUG dimana didalamnya juga mengatur tentang PPRG. Naskah akademik dan draft naskahnya disusun dan dibahas dengan melibatkan multipihak. Selain itu setelah di dewan pun masih dilakukan berbagai konsultasi publik untuk membahasnya sebelum ditetapkan sebagai perda. Dengan Perda PUG diharapkan inisiatif PUG dan PPRG yang telah ada akan terus memperoleh perhatian dan dukungan termasuk ada kepastian tentang keberadaan alokasi anggarannya.
Dampak dan Perubahan
! !
Perubahan yang sangat dirasakan adalah dalam hal peningkatan pemahanan, kesadaran, dan komitmen aparatur pemerintah dalam melaksanakan PUG dan PPRG. Jika sebelumnya pengetahuan dan kesadaran hanya ada pada satu atau dua individu tetapi sekarang telah melembaga. Kolaborasi yang harmonis antar berbagai pihak baik dalam tubuh pemerintah , organisasi non pemerintah, dan mitra-mitra pembangunan dari proyek-proyek asing yang berada di Sultra. Semangat yang dikembangkan adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengumpulkan berbagai kekuatan yang dimiliki masing-maisng pihak. Hal ini berdampak pada percepatan pencapaian pemenuhan 7 prasyarat PUG yang pad atahun 2010 baru ada kelembagaan PUG saja itupun baru pada BPPKB dan Pokja. Namun sekarang ke-7 prasyarat PUG telah terpenuhi. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya nilai indeks IPM, IPG dan IDG Sultra dari tahun 2010 ke 2011 saja kenaikannya sekitar 1 digit. Berdasarkan Data Statistik Gender BPS yang dikeluarkan pada tahun 2012, yang menggambarkan data tahun 2011 IPM Sultra sebesar 70,55, IPG 64,79, dan Indeks Pemberdayaan Gender 65,26
!
Pemprov Sultra telah memperoleh Anugerah Prarahita Ekapraya (APE) pada tahun 2012 yang diberikan langsung oleh Presiden kepada Gubernur Sultra. APE diberikan kepada pemerintah baik kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan dan melakukan inovasi terkait PUG. Meskipun APE yang diperoleh Sultra masih pada kategori pratama, namun ini merupakan bukti bahwa telah terjadi kemajuan pesat dalam pelaksanaan PUG di Sultra.
!
Lahirnya Perda PUG yang didalamnya juga mengatur tentang PPRG dan adanya tim penggerak PUG yang berasal dari multipihak diharapkan dapat memberi kepastian keberlanjutan pelaksanaan praktik cerdas PUG.
5
Pembelajaran Pengarusutamaan gender baru dapat terlaksana dengan baik jika semua pihak yang terlibat dalam pembangunan baik pemerintah , DPRD, organisasi non pemerintah dan mitra pembangunan memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Cara yang efektif untuk membangun komitmen ini adalah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi pelaksanaan PUG dan merefleksikan hasil evaluasi tersebut. Mengeksplorasi tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan dan tantangan yang ada, menyepakati rencana aksi prioritas , menyepakati pembagian peran dalam melaksanakan rencana aksi dan memonitoring pelaksanaan kesepakatan. Berbagai pihak bersedia bekerja secara kolaboratif, menfokuskan diri pada energi positif yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Disini kepentingan dan ego masing-masing pihak dikelola dengan memberi ruang berkontribusi sesuai dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing pihak. Berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu-individu harus diinstitusionalisasikan menjadi kapasitas lembaga melalui knowledge sharing dan pengimplementasian dalam kerja-kerja praktis. Keberadaan kebijakan, regulasi, maupun komitmen pimpinan tidak akan berarti tanpa adanya tim kerja yang solid dan budaya organisasi yang mendukung. Tim kerja inilah yang menjadi penggerak untuk menterjemahkan kebijakan ke dalam tataran praktis sekaligus melakukan advokasi kepada para pihak. Tim kerja yang solid dapat dibangun dengan pembagian peran yang jelas sesuai dengan potensi yang dimiliki, mengembangkan rasa saling percaya dan saling menghargai, membangun kapasitas tim kerja sesuai dengan kebutuhan, senantiasa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kekurangan yang ada. Selain itu juga perlu dikembangkan budaya keterbukaan, akuntabilitas, responsif, dan kesetaraan.
6
Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk pada tanggal 27 April 1964. Provinsi Sulawesi T enggara terdiri atas 10 Kabupaten, 2 kota, 204 Kecamatan, 345 Kelurahan, dan 1.626 Desa. Luas wilayah nya mencapai 38.067,70 Km2 dengan Ibu Kotanya Kendari. Jumlah penduduk Provinsi Sultra sebesar 2.508.050 jiwa yang berasal dari berbagai suku yaitu Buton, Muna, Bugis, Kalisoso, Toraja, Monorene, Tolaki, Wolio, dan Wowonii. Dari jumlah tersebut 49,45 persen laki-laki dan 50,57 persen perempuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara pada tahun 2011 sebesar 70,55, Indeks Pembangunan Gender 64,79, dan Indeks Pemberdayaan Gender 65,26. Sementara itu IPM Indonesia 72,71 dan IPG sebesar 67,8 dan IDG 69,14. Pengarusutamaan gender berhasil dilaksanakan dengan efektif di Provinsi Sulawesi Tenggara karena dalam pengembangan dan pelaksanaannya dilakukan dengan kerjasama multipihak.
7
Telp : (+62) 21-251-1331 | e-mail :
[email protected] | website : www.basicsproject.or.id
8
