Praktik dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Indonesia
Dr. Indraswari Komisioner Komnas Perempuan
Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 15 Maret 2017 "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Landasan hukum PUG Instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan meteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daearah. Kepmendagri 050 - 6536 tahun 2013 tentang sekertariat bersama fasilitas pelaksanaan strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah. Peraturan lain di tingkat nasional dan daerah "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Lampiran Inpres no 9/2000).
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Lampiran Inpres no 9/2000). "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional (Lampiran Inpres no 9/2000)
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
MDGs infographics (2001-2015)
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
SDGs infographics (2016-2030)
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Kesehatan ibu (MDGs 5, 1, 2, 3) • • • •
Data: 359/100.000 kelahiran hidup Penyebab tingginya AKI: Kemiskinan (MDGs 1) Terbatasnya akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan khususnya dari keluarga miskin • Rendahnya pendidikan perempuan terutama perempuan dari keluarga miskin (MDGs 1 dan 2) • Budaya patriarki (MDGs 5), perempuan memiliki kontrol yang lemah terhadap tubuhnya sendiri
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Kekerasan terhadap perempuan (terkait dengan MDGs 5)
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Total jumlah kekerasan terhadap perempuan Jumlah KTP dari Tahun 2006-2016 CATAHU 2017
321.752 279.688
293.220 259.150
216.156
143.586 119.107 105.103
54.425 22.512
25.522
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Ranah kekerasan terhadap perempuan • Ranah personal artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. • Ranah komunitas artinya pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. • Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Benang merah kekerasan terhadap perempuan • Di antara tiga ranah personal-komunitasnegara, kekerasan tertinggi adalah di ranah personal, khususnya kekerasan terhadap istri • Di semua ranah, perempuan korban belum mendapatkan keadilan, pelaku cenderung mendapatkan impunitas • Kekerasan seksual (perkosaan) terjadi di semua ranah, tertinggi di ranah komunitas. "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Bagaimana mewujudkan komitmen PUG dalam pembangunan? • Menyebarluaskan pemahaman tentang gender, keadilan dan kesetaraan gender • Menyediakan data terpilah berdasar jenis kelamin • Melibatkan perempuan dalam semua tahap perencanaan (termasuk penyusunan anggaran), implementasi dan evaluasi. • Mengakomodasi kepentingan perempuan. • Mengadakan program khusus perempuan atau mengintegrasikan program khusus perempuan dalam program yang ada. • Memperkuat koordinasi lintas sektor. • Menyediakan anggaran yang responsif gender (ARG). "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Anggaran responsif gender • Yaitu anggaran yang mengakomodasi: • Kebutuhan khusus perempuan (contoh kebutuhan dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi perempuan) • Pelayanan khusus/keadilan bagi perempuan (contoh pelayanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan) • Adil tidak berarti sama, melainkan dengan mengakomodasi kebutuhan perempuan yang tidak selalu sama dengan laki-laki.
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Penutup • Pembangunan tidak akan mencapai hasil maksimal jika perempuan (1/2 populasi penduduk) “tertinggal” • Agar tidak “tertinggal” penting menerapkan PUG, memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam semua tahapan pembangunan. • Jika perempuan kuat/berdaya maka keluarga akan kuat, jika keluarga kuat maka negara akan kuat pula "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
Terima kasih Kontak Komnas Perempuan: Komnas Perempuan Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-3903963 Faks. 021-3903922 Email Website Facebook Twitter
:
[email protected] : www.komnasperempuan.or.id : Komnas Perempuan – Group : @KomnasPerempuan "Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."
