PENGARUSUTAMAAN ISU PERUBAHAN IKLIM KE DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018

PENGARUSUTAMAAN ISU PERUBAHAN IKLIM KE DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2014-2018 © 2013

Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018

© 2014

Tim Penyusun :

Penanggung Jawab

:

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Ketua Tim Pengarah

:

Kepala Bidang UPTB Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tenaga Ahli

:

DR. Wilmar Salim

Editor

:

Norma Puspita, Titi Handayani

Diterbitkan Oleh

:

Japan International Cooperation Agency Project of Capacity Development of Climate Change in Indonesia

Pengarusutamaan

Isu Perubahan Iklim ke Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014 - 2018

Kata Pengantar Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Dokumen Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014 - 2018 dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dokumen ini.

Apresiasi dan ucapan terima kasih juga

ditujukan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah memberikan dukungan teknis dan pendanaaan. Dokumen ini merupakan hasil telaah dari Dokumen Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Selatan yang menggarisbawahi isu perubahan iklim untuk diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Semoga hasil kerja yang baik ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terkait.

Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

i

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Ringkasan Eksekutif BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Studi 1.3 Pendekatan Bab II Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2013 2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 BAB 3 Kondisi Wilayah Sumatera Selatan

3.3. Kondisi Umum 3.4. Status Emisi Gas Rumak Kaca 3.5. Perkiraan Dampak Perubahan Iklim BAB 4 Rekomendasi Untuk Pengarusutamaan Perubahan Iklim 4.1. Mengacu Pada Agenda Pembangunan RPJP Sumatera Selatan Tahun 20052025 4.2. Pertimbangkan Isu Lingkungan Strategis Dalam RTRW Sumatera Selatan Tahun 2030 4.3. Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim dan Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 4.4. Kembangkan Program Pembangunan Yang Sesuai Iklim


|

ii

Daftar Gambar Gambar 1.1 Kerangka Pengarusutamaan Perubahan Iklim ke Dalam Perencanaan Pembangunan Gambar 1.2 Kerangka Pembangunan Sesuai Iklim (Mitchell dan Maxwell, 2010, diadopsi dari Zadek, 2009) Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan Gambar 3.2 Persentase Tutupan Lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan Gambar 3.3 Peta Tutupan Lahan Tahun 2010 Provinsi Sumatera Selatan Gambar 3.3 Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan Gambar 3.5 Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Gambar 3.6 Peta Sebaran Kawasan Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan Gambar 3.7 Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan menggunakan Skenario BAU Gambar 3.8 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan hingga tahun 2020 Gambar 3.9 Risiko Kenaikan Muka Laut Tahun 2030 di Sumatera Selatan Gambar 3.9 Peta Risiko Banjir dan Banjir + Kenaikan Muka Laut Sumatera Selatan Gambar 3.10 Peta Risiko Penurunan Ketersediaan Air Sumatera Selatan Gambar 3.11 Risiko Penurunan Produktivitas Padi Sawah Th 2030 Sumatera Selatan Gambar 3.12 Risiko Penurunan Produktivitas Padi Ladang Th 2030 Sumatera Selatan Gambar 3.13 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Provinsi Sumatera Selatan Gambar 3.14 Risiko Eksisting Demam Berdarah Dengue di Sumatera Selatan Gambar 3.15 Risiko Eksisting Jangkitan Malaria di Sumatera Selatan Gambar 3.16 Jangkitan Diare di Sumatera Selatan Tahun 2008 Gambar 3.17 Risiko Eksisting Jangkitan Diare di Sumatera Selatan


|

iii

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Usulan Program Pembangunan Rendah Karbon Tabel 4.2 Usulan Program Pembangunan Tahan Iklim Tabel 4.3 Usulan Program Pembangunan Bermanfaat Ganda Adaptasi dan Mitigasi


|

iv

Ringkasan Eksekutif

Indonesia adalah negara kepulauan tropis yang perlu melakukan adaptasi untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim dan mengupayakan tindakan mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dunia. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Indonesia juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk mengupayakan kegiatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Pelaksanaan kedua upaya tersebut membutuhkan peran serta daerah-daerah, baik yang terkena dampak perubahan iklim, maupun yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kacanya. Untuk memastikan hal tersebut, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu diarusutamakan ke dalam rencana pembangunan daerah yang memiliki kekuatan hukum seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah. Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang dapat terkena dampak perubahan iklim dan juga dapat memitigasi perubahan iklim. RPJP Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi menjadikan Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan di Tahun 2025, dengan misi sbb: menjadi penggerak utama perekonomian wilayah berbasis pertanian dan pertambangan, didukung sektor industri dan jasa; memperkuat pemanfaatan sumber daya alam untuk keberlanjutan energi dan ketahanan pangan; mencapai kualitas hidup yang tinggi; dan memperkuat kapasitas pengelolaan pemerintah. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Provinsi Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

v

Sumatera Selatan perlu mempertimbangkan isu perubahan iklim dalam penjabaran visi dan misi tersebut ke dalam rencana pembangunan daerahnya. Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim yang memetakan dampak perubahan iklim dan upaya adaptasinya di sektor pertanian, pesisir, sumber daya air, dan kesehatan. Provinsi Sumatera Selatan juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengidentifikasi emisi GRK saat ini, aksi penurunan emisi, dan target penurunan emisi GRK di tahun 2020 pada sektor pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi; transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Untuk memastikan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan sinkron dengan pembangunan daerah Sumatera Selatan, maka upaya-upaya tersebut perlu dimasukkan ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018 yang akan disusun. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Sumatera Selatan dilakukan dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan perubahan iklim (climate compatible development), yang bersifat rendah karbon (low carbon) untuk memitigasi, tahan perubahan iklim (climate resilient) untuk beradaptasi, dan bermanfaat ganda untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (co-benefits). Pembangunan Rendah Karbon (Mitigasi) Sasaran Sektor Pengelolaan pertanian

-

Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan perhubungan darat Pengelolaan energi

-

Peningkatan kapasitas

-

Program/Kegiatan Penanaman padi varietas rendah emisi dan System Rice Intensification (SRI) Penggunaan dan pengembangan pakan ternak rendah emisi Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber biogas Pengembangan Park and Ride Pembangunan Infrastruktur untuk pejalan kaki dan pesepeda Kebijakan Peningkatan Transportasi Multimoda Centre of Excellence for Multimodal Transportation Penyuluhan hemat energi Pembinaan dan pengawasan pengusahaan ketenagalistrikan lintas kabupaten/kota Pengembangan potensi dan kecukupan bahan bakar Soisialisasi pemanfaatan konversi energi ke gas Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kondisi PLTS dan PLTMH terpasang Pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan Penerapan biomassa sebagai bahan bakar alternatif Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

vi

Sasaran Sektor teknologi industri Pengembangan sistem pengelolaan persampahan

-

Program/Kegiatan industri Bantuan peralatan produksi hemat energi dan bimbingan teknis pengoperasian bagi IKM Peningkatan pengelolaan Gas Sampah Inventori dan pengeolaan limbah industri

Pembangunan Tahan Perubahan Iklim (Adaptasi) Sasaran Sektor Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan Pengelolaan Pengairan

Pengelolaan Wilayah Pesisir Peningkatan Kesehatan Masyarakat

-

Program/Kegiatan Perbaikan dan optimalisasi sistem irigasi dan pintu air Peningkatan teknik budidaya pangan Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Pengembangan sumber daya air Penyediaan dan Pengelolaaan air baku/tanah Program pengendalian banjir Pengembangan perikanan tangkap Pengelolaan kawasan pesisir terpadu Pembangunan dan pengelolaan saluran drainase Pengembangan dan pengelolaan air minum

Pembangunan Bermanfaat Ganda (Adaptasi dan Mitigasi) Sasaran Sektor Pengelolaan peningkatan pangan

pertanian dan ketahananan

Pengelolaan lingkungan hidup

Program/Kegiatan -

Pengelolaan kehutanan dan lahan gambut

-

Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah dan sampah

-

Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim Optimalisasi pemanfaatan lahan Pembangunan Desa Mandiri Pangan Penghutanan kembali (reforestry) dan reboisasi kawasan hutan lindung Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional Pengembangan Kampung Iklim dan Gerakan Menuju Indonesia Hijau Peningkatan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlantar dan terdegradasi dengan konversi lahan terlantar menjadi lahan sawah Perlindungan Hutan dan Konservasi SDH Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gambut Pengembangan kinerja, perencanaan dan pengelolaan sampah dan air limbah Peningkatan sarana-prasarana persampahan dan air limbah Pemberdayaan kesehatan lingkungan dan masyarakat Minimasi sampah dengan prinsip 3R (TPST, Bank Sampah, Komposting, dll)


|

vii


|

viii

Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan

disusun untuk

jangka waktu lima tahunan. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal (5) menyebutkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Perencanaan

dan

pembangunan

perlindungan

dan

pengelolaan

daerah lingkungan

harus

mempertimbangkan

dalam

pronsip

unsur

pembangunan

berkelanjutan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal (15) ayat (2) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, RPJP, dan RPJM skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota. KLHS wajib dimasukkan dalam penyusunan

atau evaluasi kebijakan/rencana dan/atau program yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS dibuat untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Muatan kajian KLHS disebutkan dalam pasal (16) yang terdiri dari kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman


|

1

hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Prinsip

pembangunan

berkelanjutan

dalam

pembangunan

daerah

yang

mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan penting untuk masuk dalam koridor perencanaan dan pembangunan daerah. Hal ini akan memberi koridor perencanaan dan pembangunan di berbagai sektor yang terintegrasi terhadap pertimbangan faktor lingkungan. Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang dapat terkena dampak perubahan iklim dan juga dapat memitigasi perubahan iklim. RPJP Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi menjadikan Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan di Tahun 2025, dengan misi sbb: menjadi penggerak utama perekonomian wilayah berbasis pertanian dan pertambangan, didukung sektor industri dan jasa; memperkuat pemanfaatan sumber daya alam untuk keberlanjutan energi dan ketahanan pangan; mencapai kualitas hidup yang tinggi; dan memperkuat kapasitas pengelolaan pemerintah. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Provinsi Sumatera Selatan perlu mempertimbangkan isu perubahan iklim dalam penjabaran visi dan misi tersebut ke dalam rencana pembangunan daerahnya. Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim yang memetakan dampak perubahan iklim dan upaya adaptasinya di sektor pertanian, pesisir, sumber daya air, dan kesehatan. Provinsi Sumatera Selatan juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengidentifikasi emisi GRK saat ini, aksi penurunan emisi, dan target penurunan emisi GRK di tahun 2020 pada sektor pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi; transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Untuk memastikan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan sinkron dengan pembangunan daerah Sumatera Selatan, maka upaya-upaya tersebut perlu dimasukkan ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018 yang akan disusun.

1.2

Tujuan Studi

Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan sintesa dalam mengarusutamakan hasil Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.

2

| Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

1.3 Pendekatan Kerangka pikir yang melandasi upaya pengarusutamaan tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada diagram di bawah. Landasan hukum yang digunakan adalah UU 25/2004, UU 26/2007, dan UU 32/2009. Upaya pengarusutamaan perubahan iklim di tingkat nasional telah dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sementara itu untuk Provinsi Sumatera Selatan telah disusun studi Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Upaya Menghadapi UU 25/2004

UU 26/2007

Perubahan Iklim

UU 32/2009

Adaptasi

Mitigasi

RAN-

PerPres

API

61/2011

KLHS wajib

RPJPN

dilaksanak

RTRWN

Nasional

an dalam

RAN-GRK

penyusun

RPJMN

an RTRW, RPJP, RPJP

RTRWP

Sumatera

RPJM, Kebijakan/

Selatan

Rencana/ Program

RPJM

KRAPI

PerGub 34/2012 RAD-GRK

Pemerinta h

Kab/Kot

RPJP

RTRWK

a RPJM

Gambar 1.1 Kerangka Pengarusutamaan Perubahan Iklim ke Dalam Perencanaan Pembangunan Studi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni inisiasi studi, kajian terhadap dokumen perencanaan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembangunan, kajian terhada studi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mengidentifikasi isu terkait daerah, dan diskusi mengenai prioritas bagi Provinsi Sumatera Selatan untuk Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

3

direkomendasikan sebagai masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018. Program prioritas tersebut akan mengikuti kerangka pembangunan yang sesuai dengan iklim (climate compatible development) seperti yang digambarkan oleh Mitchell dan Maxwell (2010) di bawah. Climate compatible development diartikan sebagai pembangunan yang meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan memaksimalkan kesempatan pembangunan yang rendah emisi dan lebih tangguh di masas depan. Konsep Climate compatible development menghindari pemisahan antara strategi pembangunan yang ada dengan strategi adaptasi dan mitigasi

perubahan

iklim.

Konsep

ini

mendorong

program-program

yang

menguntungkan kebutuhan adaptasi perubahan iklim dan sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca.

Gambar 1.2 Kerangka Pembangunan Sesuai Iklim (Mitchell dan Maxwell, 2010, diadopsi dari Zadek, 2009)

1

1

Tom Mitchell dan Simon Maxwell, “Defining climate compatible development”, CKDN Policy Brief, November 2010.

4


Bab 2 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai acuan oleh seluruh perencanaan pembangunan dalam rentang waktu 20 tahun (2005-2025) dengan visi “Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”. Untuk mencapai misi tersebut, terdapat 4 misi yang telah dicanangkan dalam RPJPD, yaitu: 

Misi 1

: Menjadi penggerak utama perekonomian wilayah, berbasis pertanian dan pertambangan, didukung sektor industri dan jasa



Misi 2

: Memperkuat pemanfaatan sumber daya alam untuk keberlanjutan energi danketahanan pangan



Misi 3

: Mencapai kualitas hidup yang tinggi



Misi 4

: Memperkuat kapasitas pengelolaan pemerintah

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan jangka panjang maka diperlukan penetapan tahapan dan skala prioritas selama kurun waktu 20 tahun ke depan. Dalam tahapan tersebut program pembangunan diprioritaskan kepada: 1.

Memantapkan pertumbuhan

ekonomi dan menegaskan arah pembangunan

ekonomi: -

Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata.

-

Pembangunan struktur ekonomi primer (pertanian, pertambangan, dan penggalian) yang didukung oleh sektor sekunder melalui peningkatan nilai tambah sektor primer, manufaktur, dan jasa yang memiliki keterkaitan erat.

-

Perluasan sektor unggulan daerah melalui penggalian sektor-sektor baru yang berpotensi memiliki nilai tambah.


|

5

-

Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui peningkatan investasi, penngkatan daya saing, peningkatan ekspor komoditi unggulan yang mampu bersaing, dan penurunan jumlah impor yang digantikan dengan produk lokal.

-

Pengurangan angka pengangguran di perkotaan

-

Pengurangan angka kemiskinan dan angka kesenjangan pendapatan melalui pemberdayaan penduduk miskin, pemerataan, kesempatan bekerja dan berusaha, dan peningkatan pertumbuhan sektor riil.

-

Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli.

2.

Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat -

Perbaikan kualitas dan pelayanan pendidikan

-

Perbaikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemerataan kesempatan dan akses terhadap informasi dan teknologi, pemberdayaan lembaga penelitian, dan penyebarluasan hasil implementasi hasil penelitian.

-

Perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemeriksaan dan pelayanan ibu dan bayi, peningkatan fasilitas melahirkan dan pemerataan ketersediaan paramedik beserta sarana kesehatannya.

-

Perbaikan kualitas pemukiman dan perumahan melalui pemerataan penyediaan perumahan sehat sederhana beserta sarana air bersih dan drainase serta air limbah, dan perbaikan kawasan kumuh.

3.

Pembangunan

yang

berorientasi

pada

pemanfaatan

sumberdaya

yang

berkelanjutan -

Perbaikan pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan melalui mengidentifikasi kawasan lindung geologi dan kawasan budidaya secara geologis, perbaikan sistem pengelolaan energi dan dan teknologi energi, dan pemenuhan kecukupan cadangan energi.

-

Perencanaan dan penerapan tata ruang yang adil dan seimbang melalui penetapan pola lokasi kota-kota, distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan, dan distribusi fungsi kota yang sesuai dengan potensinya.

-

Perbaikan

sistem

transportasi

melalui

peningkatan

panjang

jalan,

pemerataan akses antar pusat-pusat pemukiman dan akses pada kawasan sentra produksi.

6


-

Perluasan pembangunan jaringan infrastruktur udara, jalan, kereta api, laut/sungai melalui perluasan dan pemerataan pelayanan territorial dengan membuka keran investasi dengan pemberian insentif pajak dan non pajak serta alokasi APBD yang menyertainya.

-

Revitalisasi pertanian, perbaikan sistem agribisnis, dan perbaikan institusi dan kelembagaan pengelolaan pertanian melalui peningkatan luas dan areal tanam dan ternak, perbaikan sarana produksi, peningkatan produksi, peningkatan produktivitas, perbaikan sistem produksi, pemasaran, dan lembaga pertanian.

4.

Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Pada RPJP 2005-2025 ini terdapat agenda pembangunan terkait dengan pengelolaan lingkungan pada umumnya, yaitu: 

Pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan tujuan-tujuan: ◦

Pengelolaan energi dan lingkungan, dengan inventarisasi data fisik dan lingkungan dan pengembangan sumber daya energi

◦

Pembangunan spasial yang adil dan seimbang antara kawasan budidaya dan lindung

◦

Revitalisasi pertanian, khususnya dengan ekstensifikasi lahan produksi pertanian dan pengelolaan klaster komoditas utama





Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan: ◦

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

◦

Pembangunan perumahan dan permukiman

Perlindungan

masyarakat

dan

pengelolaan

bencana,

dengan

tujuan

peningkatan pengelolaan bencana dan institusinya

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan merupakan tahapan 5 tahun kedua dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025. RPJMD harus terintegrasi pada perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang


|

7

Wilayah (RTRW), Renstra SKPD, dan RKPD. Terdapat 4 misi pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2009 – 2013, yaitu: 

Misi 1

: Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif dan inovatif



Misi 2

: Pembangunan pertanian dan perkebunan berskala besar dengan



Misi 3

: Pemanfaatan pertambangan dan sumber daya energi



Misi 4

: Pengembangan kegiatan industri manufaktur dan pengolahan hasil

infrastruktur yang memadai dan teknologi tepat guna

pertanian 

Misi 5

: Pengembangan lembaga

pusat-pusat

penelitian,

untuk

inovasi

berbasis

meningkatkan

universitas

nilai

tambah

dan dan

produktivitas sektor perekonomian Berdasarkan visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan serta strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dirumuskan beberapa program utama pembangunan yang ditetapkan pada RPJMD, yaitu: 1.

Program pengembangan pendidikan

2.

Program peningkatan kesehatan masyarakat

3.

Program revitalisasi lembaga kepelatihan dan keterampilan

4.

Program pembangunan pertanian, yang bertujuan: -

Mengoptimalkan pengembangan lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian

-

Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi, jalan,

-

Memperluas dan meningkatkan akses untuk memperoleh pembiayaan

dan logistik

pertanian (input) dalam meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian -

Meningkatkan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian dari pra panen hingga distribusi hasil pertanian dengan dukungan tenaga penyuluh dan pendamping, serta jaringan kemitraan dengan usaha besar, untuk mendapatkan nilai tambah berbasis agroindustri serta perluasan pasar ansional dan internasional

-

Menginisiasi pembangunan pertanian yang sesuai dengan skala ekonomi, teknis, dan lingkungan menurut kondisi daerah

8


5.

Program pembangunan sumberdaya energi, dengan tujuan: -

Meningkatkan kapasitas dan produksi energi listrik dari pemanfaatan berbagai sumber energi daerah untuk melayani kebutuhan dasar, komersial, dan pemasokan regional (luar daerah) secara berkelanjutan

-

Menambah dukungan dana APBD untuk pengembangan dan memanfaatkan sumber energi terbarukan yang dapat menjamin ketersediaan energi dalam jangka panjang, baik regional maupun nasional

6.

Program pembangunan industri pengolahan dan manufaktur, dengan tujuan: -

Mendorong pembentukan klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi.

-

Meningkatkan kapasitas dan keterpaduan produksi industri hulu dan hilir yang menunjang pembangunan ekonomi daerah berbasis klaster industri yang berkelanjutan.

-

Memperluas pasar (nasional dan internasional) seiring dengan peningkatan mutu produk atau komoditas unggulan daerah.

-

Membangun kemitraan strategis antara koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) dengan usaha besar dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

7.

Program pengembangan inovasi -

Membangun inkubator bisnis dan teknologi untuk membangkitkan kreativitas masyarakat umum serta akademis (pendidikan tinggi) dan lembaga penelitian dalam menemukan dan mengembangkan inovasi baru yang berbasis temuan daerah.

-

Menambah dukungan dana APBD untuk meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi dan pusat-pusat penelitian dalam merintis, mengembangkan dan membina inovasi daerah menuju industri kreatif.

-

Menyediakan dana ventura daerah yang bersumber dari pemerintah maupun dunia usaha bagi pemanfaatan inovasi yang memiliki prospek komersil.

-

Meningkatkan produksi dan produktivitas barang dan jasa melalui inovasi berkesinambungan

8.

Program peningkatan dan pemerataan pembangunan -

Membentuk forum bupati sebagai wahana komunikasi dan interaksi pembangunan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.


|

9

-

Menegaskan kewenangan provinsi dan kabupaten dalam percepatan dan pemerataan pembangunan.

-

Membangun keterkaitan ekonomi perkotaan dan perdesaan serta lintas daerah dalam satu sistem ekonomi terpadu.

-

Memberikan dukungan khusus bagi unggulan daerah (kabupaten) untuk penguatan kapasitas dan percepatan pembangunan.

-

Menyediakan fasilitas internet oleh provider untuk mewujudkan infrastruktur ICT dalam penumbuhan daerah ekonomi baru dan e-government.

9.

Program kerjasama ekonomi dan kelembagaan -

Memperbaiki

kebijakan

pengembangan

ekonomi

kerakyatan

melalui

regulasi, deregulasi, dan keberpihakan pada masyarakat. -

Membangun kerjasama dengan lembaga keuangan dan usaha besar untuk pembiayaan pembangunan usaha dan ekonomi berbasis potensi daerah.

-

Membangun aliansi strategis dengan daerah tetangga baik regional, nasional maupun internasional, dalam mewujudkan klaster ekonomi unggulan.

Dalam dokumen RPJMD dirumuskan agenda pembangunan untuk kurun waktu 20092013, di mana fokus pembangunan Sumatera Selatan terdiri dari: 1) Sumber Daya Manusia, 2) Sumber Daya Alam, dan 3) Tata Pemerintahan. Agenda pembangunan lintas sektor yang dicanangkan Sumatera Selatan terdiri dari: 

Pembangunan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional



Pembangunan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional



Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api



Pembangunan Pusat-Pusat Wilayah

2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dokumen perencanaan dalam skala provinsi dapat dijadikan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumberdaya alam secara seimbang. Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan “Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Yang Produktif, Efisien dan Berkualitas Menuju Provinsi Unggul dan Terdepan Dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan”

10


Kebijakan dan strategi penataan ruang yang dirumuskan dalam RTRW Sumatera Selatan terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

1.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah: 1) Menciptakan Keterpaduan Sistem Perkotaan Strategi untuk Menciptakan Keterpaduan Sistem Perkotaan meliputi: a. Memantapkan dan meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan PKN dan PKW; b. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) dan sentra-sentra produksi; c. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan; d. Membina keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah hinterlandnya; e. Meningkatkan peran PKW terutama PKW yang jauh dari Kota Palembang (seperti Lubuk Linggau, Lahat, Baturaja) sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat sehingga kota-kota tersebut dapat berperan lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang memperhatikan tata air secara berkelanjutan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya. f.Meningkatkan peran PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. g. Menguatkan sistem kota-kota dengan meningkatkan fungsi dan hirarki kota serta aksesibilitas kota-kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran tersebut. 2)

Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

11

Strategi untuk mengembangkan infrastruktur utama wilayah meliputi: a.

Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

b.

Mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api, dan terminal peti kemas, transportasi laut, transportasi sungai/danau dan transportasi udara;

c.

Mengembangkan

rute-rute

pelayanan

moda

transportasi

publik

menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan intensitas aktivitas; d.

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;

e.

Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor kawasan perkotaan lintas Sumatera bagian timur maupun bagian tengah.

f.

Mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan Palembang dan kawasan perkotaan PKW untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan.

g.

Mengembangkan

Pelabuhan

Internasional

Tanjung

Api-api

untuk

memantapkan peran Provinsi Sumatera Selatandalamskala regional dannasional. h.

Memantapkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai bandara penyeberangan sekunder.

3)

Pengembangan

infrastruktur

wilayah

yang

dapat

menjadi

pendorong

pengembangan wilayah. Strategi untuk mengembangkan infrastruktur wilayah meliputi: a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan.

12


b. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik yang dapat memantapkan fungsi PKW dan PKL serta Sumatera Selatan sebagai lumbung energi. c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta kebijakan lumbung pangan nasional. d. Pengembangan sistem Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi. e. Pengembangan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKWdan PKL. f.

Peningkatan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-pusat kegiatan di PKN dan PKW.

4)

Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk. Strategi untuk mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk meliputi : a. Penentuan fungsi setiap KSP agar terjadi sinergitas pembangunan. b. Penentuan arah pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap KSP. c. Pencapaian fungsi PKW dan PKL di seluruh provinsi. d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam KSP.


|

13

2.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. 1)

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, meliputi: 1.

Pemantapan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung, dengan strategi sbb: - Peningkatan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan. - Pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi. - Pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung.

2.

Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung, dengan strategi sbb: - Optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung. - Pencegahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya. - Rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung. - Mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove. - Penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di dalam kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi: 1. Peningkataan produktifitas lahan tidur (lahan non produktif) serta peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Sumatera Selatan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Strategi:

14


- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur (lahan non produktif) sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan. - Revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan pertanian. - Pemeliharaan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. - Peningkatan produktivitas lahan sawah tadah hujan untuk mengganti lahan sawah irigasi teknis yang telah beralih fungsi. - Peningkatan produktivitas pertanian lahan sawah tadah hujan. - Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan dengan perubahan iklim global. - Stabilisasi pasokan dan harga sarana produksi pertanian serta harga jual gabah untuk mempertahankan pertanian tanaman pangan. - Menyelenggarakan prinsip produksi bersih dan kelestarian lingkungan - Menyelenggarakan keseimbangan areal dengan produksi agribisnis. 2. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi: - Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas serta pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal. - Peningkatan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor primer. - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung di Pusat Kegiatan Lokal. - Peningkatan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir. - Pengembangan potensi sektor pertambangan mineral dan migas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.


|

15

- Mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi. - Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis keunikan budaya.

Beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam RTRW Sumatera Selatan adalah sbb: ◦

Potensi wilayah belum dimanfaatkan secara optimal

◦

Belum optimalnya peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan

◦

Sebagian wilayah pusat pelayanannya mengarah ke Provinsi Lampung

◦

Sistem transportasi yang kurang terpadu dan kapasitas moda transportasi masih rendah

◦

Potensi dan persoalan terkait sungai-sungai

Sementara itu berbagai isu lingkungan strategis yang ditemui adalah sbb: ◦

Konflik antara fungsi kawasan lindung dan pertambangan

◦

Konflik pemanfaatan lahan untuk perkebunan dengan pertambangan

◦

Alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun dan lainnya

◦

Penurunan kualitas sungai-sungai akibat berkurangnya hutan lindung di daerah hulu dan penggalian pasir batu

◦

Konflik pemanfaatan lahan kawasan pesisir antara perikanan tambak dan hutan bakau

◦

Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan di sekitar Taman Nasional Sembilang

◦

16

Reklamasi lahan gambut menjadi perkebunan dan lainnya


Bab 3 Kondisi Wilayah Sumatera Selatan

3.1.

Kondisi Umum

Provinsi Sumatera Selatan terletak pada 1°- 4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur 2.

Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah 91.806,36 km dimana secara administratif dibagi menjadi 11 kabupaten dan 4 kota, serta 217 kecamatan. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan


|

17

Klimatologi Pola iklim di Sumatera Selatan ditandai dengan perbedaan musim kering dan dua puncak curah hujan sekitar Desember dan Maret dengan curah hujan rata-rata bulanan sekitar 250 mm (Hadi, 2011). Suhu rata-rata bulanan dengan dua puncak kelihatan tertinggal satu bulan atau lebih dari equinoxes dengan nilai rata-rata sedikit diatas 27°C. Perbedaan suhu diantara bulan terpanas (Mei) dan bulan terdingin (Januari) hanya sekitar 1°C. Terjadinya kekeringan di Sumatera Selatan berkorelasi dengan kejadian El Niño kuat serta Dipole Mode (+). Dampak ENSO/ Dipole Mode terhadap kekeringan di Sumatera Selatan yang paling signifikan terjadi pada musim kemarau dan pada saat peralihan dari musim kemarau memasuki musim penghujan. Tingkat kekeringan kritis dapat juga diidentifikasi dari dry spell yaitu lamanya hari kering tanpa hujan. Panjang rata-rata dry spell gabungan untuk September-OktoberNovember (SON) sepanjang lebih dari 8 hari yang sangat dipengaruhi oleh Dipole Mode +.

Topografi Topografi Provinsi Sumatera Selatan berupa daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan di mana wilayah pantai timur sebagian besar merupakan daerah rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Wilayah provinsi ini berada di ketinggian 400 - 1.700 mdpl dimana 37% areal berada di ketinggian 400 – 500 mdpl. Bukit Barisan berada pada ketinggian rata-rata antara 900 – 1200 mdpl sementara ke arah timur lahannya berbukit dan bergelombang.

Tutupan Lahan Pola penggunaan lahan eksisting di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh pertanian lahan kering yaitu 3.509.121,849 Ha (38,236%) yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

18


33.47

35 30 25 16.61 20 15 10 4.05 3.51 2.04 1.98 5 0.00 2.511.88 0.85 1.18 1.04 0.36 0

14.41 4.81

1.001.57

6.47 1.15

0.780.32

Gambar 3.2 Persentase Tutupan Lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan

Jenis penggunaan lahan semak belukar merupakan jenis penggunaan yang cukup luas di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 1.696.092 Ha (18,48%). Hal ini menunjukkan masih cukup luasnya lahan non produktif yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya menjadi kegiatan budidaya produktif. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, lahan semak belukar ini memiliki kesesuaian untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian tanaman tahunan.


|

19

Gambar 3.3 Peta Tutupan Lahan Tahun 2010 Provinsi Sumatera Selatan

Potensi Sumber Daya Alam 1) Kawasan Gambut Persentase kawasan gambut di Sumatera Selatan adalah sekitar 15,46% (1,42 juta ha) dari total luas wilayah. Dilihat dari ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi

antara 50 - 400 cm atau

termasuk kategori dangkal hingga dalam. Namun demikian 96,8 % termasuk gambut dangkal hingga sedang, sisanya 3,2 % atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang sebarannya terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 m.

20


Gambar 3.3 Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan

2) Hutan Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas 3.829.522,43 ha atau sekitar 41,73% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada saat ini dengan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dibarengi dengan kontrol dari pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan sering terjadinya penebangan kayu liar dan perambahan hutan. Selain itu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, baik yang disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun yang disebabkan oleh musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam Provinsi Sumatera Selatan saja, tapi dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan dampak internasional hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.


|

21

Gambar 3.5 Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan

3) Mineral dan Energi Potensi sumberdaya energi Sumatera Selatan cukup melimpah baik sumberdaya energi fosil maupun nonfosil. Jenis sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas bumi merupakan cadangan yang patut diperhitungkan secara nasional karena potensinya yang cukup besar. Demikian juga dengan potensi sumberdaya non fosil yang bersifat terbarukan seperti panas bumi, biomasa, dan mini/mikro-hidro, terdapat dalam jumlah yang signifikan.

22


Gambar 3.6 Peta Sebaran Kawasan Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan

3.2. Status Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan perhitungan emisi gas rumah kaca dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Selatan, emisi gas rumah kaca Provinsi Sumatera Selatan akan meningkat dari sekitar 2 juta ton ekivalen CO2 pada tahun 2010 menjadi sekitar 3,5 juta to ekivalen CO2. Secara sektoral, sumber emisi Sumatera Selatan terdiri dari 6 sumber: a. Sumber emisi sektor pertanian b. Sumber Emisi sektor kehutanan dan lahan gambut c. Sumber emisi sektor energi d. Sumber emisi sektor transportasi e. Sumber emisi sektor industri f.

Sumber emisi sektor sampah

Seperti dapat dilihat pada diagram di bawah, sektor energi menjadi kontributor emisi terbesar (>90%) di Provinsi Sumatera Selatan, diikuti oleh sektor kehutanan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu memperhatikan pengembangan kedua Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

23

sektor tersebut karena saling berkaitan. Pembukaan areal hutan untuk kegiatan pertambangan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan hutan untuk menyerap karbon di udara. Sementara itu penambangan batubara dan penggunaannya sebagai bahan bakar pembangkit listrik akan meningkatkan emisi karbon di atmosfer. RAD-GRK Provinsi Sumatera Selatan telah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 10,16% dari angka perkiraan di tahun 2020, seperti data dilihat pada gambar di bawah. Hal ini akan dilakukan dengan menggunakan kapasitas lokal, termasuk penganggaran kegiatan dari APBD Provinsi. Sektor yang diharapkan dapat menurunkan emisi terbesarnya adalah sektor kehutanan. Untuk itu perhatian khusus perlu diberikan agar target penurunan tersebut tercapai.

4,000,000,000

Emisi ton CO2 /tahun

3,500,000,000 3,000,000,000 Sampah/Lim bah Industri

2,500,000,000 2,000,000,000

Transportasi

1,500,000,000

Energi Kehutanan

1,000,000,000 500,000,000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

Gambar 3.7 Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan menggunakan Skenario BAU

24


4,000,000,000 3,500,000,000

10. 16 %

Emisi ton CO2 /tahun

3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 BAU - Baseline

Target Penurunan

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gambar 3.8 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan hingga tahun 2020

3.3.

Perkiraan Dampak Perubahan Iklim

Kajian Risiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) dilakukan berdasarkan analisis dari bahaya (hazard) yang diterima dan tingkat kerentanan (vulnerability). Pada bagian ini akan dipaparkan dampak perubahan iklim berdasarkan hasil KRAPI terhadap sektor pesisir, sumber daya air, pertanian, dan kesehatan.

1.

Bidang Pesisir

Perubahan genangan tingkat permukaan laut yang menyebabkan bahaya banjir di pesisir Selatan wilayah Sumatera tidak hanya disebabkan oleh fenomena kenaikan permukaan laut global tetapi juga oleh elemen lain seperti pasang surut (menyebabkan permukaan air tertinggi tinggi, HHWL), variabilitas ENSO (La Nina), badai, dan gelombang angin, serta banjir dari dalam. Dampak primer yang dialami oleh Kabupaten/Kota yang diperkirakan terkena rendaman pada proyeksi tahun 2030 adalah:


|

25

a. Terjadinya peningkatan frekuensi banjir di wilayah pesisir, hal ini perlu mendapat perhatian serius karena wilayah yang terkena dampak ini masih berada pada sistem Sungai Musi yang dipengaruhi kenaikan muka air laut. b. Pemanfaatan

air

tanah

yang

tidak

memperhitungkan

keseimbangan,

mengakibatkan turunnya permukaan air tanah yang kemudian memberikan kemudahan terjadinya intrusi air laut ke darat. Hal ini menyebabkan perubahan vegetasi, pertanian dan kesuburan tanah pesisir. Dengan kenaikan muka laut juga mengakibatkan volume air laut yang mendesak ke dalam sugai semakin besar. Masuknya air laut ke sungai akan mengubah salinitas perairan pesisir. c. Kemunduran ke arah darat batas antara perairan tawar dan payau; dan perubahan lokasi fisik, yaitu batas perairan darat, pengurangan luas kawasan pantai dan semakin mengecilnya garis pantai. Hal ini berpengaruh pada luas administratif kota-kabupaten di kawasan pesisir. Kabupaten/Kota yang terkena rendaman di antaranya adalah OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Kota Palembang.

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2030

beberapa rencana pola ruang akan terkena dampak rendaman kenaikan muka air laut. Pola ruang yang terkena bahaya rendaman adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, pertanian lahan basah, hutan suaka alam, perkebunan, permukiman, dan kawasan pelabuhan Tanjung Api-api. Berdasarkan kajian kerentanan, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terkena risiko genangan pada tingkat risiko sangat tinggi yaitu Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

26


Gambar 3.9 Risiko Kenaikan Muka Laut Tahun 2030 di Sumatera Selatan

2.

Bidang Sumber Daya Air

Dampak perubahan iklim pada sektor sumber daya air pada dasarnya dipengaruhi oleh curah hujan. Dampak perubahan iklim berupa banjir, longsor, dan penurunan ketersediaan air akan memberi dampak khusus pada penyediaan air Sumatera Selatan.

Banjir Persentase cakupan wilayah risiko banjir Kota Prabumulih memiliki risiko potensi banjir tertinggi. Luas total potensi risiko tertinggi di Prabumulih adalah 33,82%. Namun, daerah resiko banjir terbesar adalah di Kabupaten Muara Enim. Dalam peristiwa ekstrim yang dipengaruhi oleh kenaikan tingkat pasang surut dan laut, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin memiliki potensi risiko daerah genangan tertinggi. Hal ini disebabkan oleh banjir dan naiknya permukaan laut sehingga menenggelamkan 59.36% dari luas Kota Palembang dan 57.33% dari wilayah Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, berdasarkan hasil proyeksi, daerah dengan risiko banjir tertinggi terletak di Ogan Ilir di mana 43,39% dari luas Kabupaten terendam. Sementara itu, dalam kondisi peristiwa ekstrim, daerah potensi risiko


|

27

tertinggi akan berlokasi di Kota Palembang karena 60,57% dari luas Kota Palembang akan tergenang.

Gambar 3.9 Peta Risiko Banjir dan Banjir + Kenaikan Muka Laut Sumatera Selatan

Penurunan Ketersediaan Air Secara umum, risiko penurunan ketersediaan air dalam kondisi baseline di Sumatera Selatan cukup rendah. Risiko tinggi ditemukan di wilayah Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, risiko dengan tingkat “sedang” terdapat di 22 wilayah di 7 (tujuh) kabupaten / kota yaitu: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Timur. Risiko kekurangan air meningkat disebabkan oleh penurunan pasokan air akibat turunnya tren curah hujan dan meningkatnya kebutuhan evapotranspirasi dan air.

28


Gambar 3.10 Peta Risiko Penurunan Ketersediaan Air Sumatera Selatan

Risiko Penurunan Produktivitas Tanaman Pangan Berdasarkan kajian dalam dokumen KRAPI (2012), diperkirakan terdapat penurunan luas wilayah tanaman pangan pokok di Sumatera Selatan 2030 di mana Kabupaten Banyuasin dan OKI memiliki risiko yang “sangat tinggi” dari penurunan luas sawah padi tadah hujan, Muara Enim memiliki risiko yang “sangat tinggi” dari penurunan lahan kering, Musi Banyuasin dan Banyuasin memiliki risiko yang “sangat tinggi” dari penurunan luas pertanian jagung, dan OKU Timur dan Lahat memiliki risiko yang “sangat tinggi” dari penurunan luas pertanian kedelai. Selain itu, Musi Banyuasin, OKI, Muara Enim, Banyuasin, Lahat, dan OKU Timur memiliki risiko serius dari penurunan luas panen padi, jagung, dan kedelai pada tahun 2030.

Risiko Penurunan Luas Area Sawah Tadah Hujan Risiko penurunan produktivitas padi sawah bervariasi dari rendah ke tingkat tinggi, kecuali untuk OKU Timur. Daerah ini memiliki potensi risiko yang tinggi penurunan produktivitas padi sawah, sedangkan Lubuk Linggau dan Pagar Alam memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Adapun untuk produktivitas jagung, Sumatera Selatan Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

29

sangat rendah dengan tingkat resiko yang tinggi, kecuali untuk OKI yang memiliki potensi tingkat risiko sangat tinggi. Untuk produktivitas kedelai, Sumatera Selatan akan mengalami tingkat moderat dan resiko yang tinggi, kecuali untuk OKU Selatan, Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan Palembang, tanpa risiko tingkat yang sangat tinggi. Risiko Penurunan Luas Area Sawah Irigasi Analisis risiko dari penurunan luas panen irigasi menunjukkan Sumatera Selatan memiliki potensi risiko penurunan luas panen padi irigasi pada tingkat rendah dan sangat rendah. Hanya beberapa kabupaten yang mengalami risiko penurunan luas sawah pada tingkat sedang dan tinggi, seperti OKU Timur (tingkat sedang), OKI (tingkat sedang), dan Banyuasin (tingkat tinggi). Tahun 2030, beberapa bagian Sumatera Selatan diperkirakan mengalami dampak perubahan iklim dengan risiko penurunan luas sawah padi karena peningkatan evapotranspirasi dan variasi curah hujan.

Gambar 3.11 Risiko Penurunan Produktivitas Padi Sawah Th 2030 Sumatera Selatan

30


Gambar 3.12 Risiko Penurunan Produktivitas Padi Ladang Th 2030 Sumatera Selatan

3.

Bidang kesehatan

Faktor iklim berupa temperatur dan curah hujan dinilai berpengaruh pada penyebaran penyakit DBD, malaria, dan diare di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki perbedaan yang tinggi antar kabupaten, khususnya dalam hal pola geografis dan sosial. Curah hujan mempengaruhi habitat nyamuk dengan mengubah kelembaban dan air yang tersedia. Gambar di bawah menunjukkan curah hujan rata-rata bulanan dari Sumatera Selatan selama tiga tahun berikutnya. Curah hujan terendah terjadi sekitar bulan Juli, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi sekitar November. Tingkat curah hujan dinilai berpengaruh pada penyebaran populasi nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berbeda berdasarkan tingkat kejadian, curah hujan bulanan dan temperatur, dan populasi. Puncak kejadian DBD biasa terjadi pada masa transisi tahunan sekitar November-Januari tahun berikutnya. Data iklim menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi juga terjadi pada periode yang sama. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa faktor iklim seperti curah hujan sangat mungkin berkaitan dengan kejadian epidemi DBD.


|

31

Monthly Average Rainfall of South Sumatera

Rainfall (mm)

600 500 400 300 200

100 Nov-10

Sep-10

Jul-10

May-10

Mar-10

Jan-10

Nov-09

Sep-09

Jul-09

May-09

Mar-09

Jan-09

Nov-08

Sep-08

Jul-08

May-08

Jan-08

Mar-08

0

Period

Gambar 3.13 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Provinsi Sumatera Selatan

Terdapat 6 wilayah berisiko tinggi terjangkit DBD yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagian besar faktor jangkitan DBD disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yang mempercepat epidemik, kurangnya fasilitas kesehatan, dan tidak tertutupnya saluran air.

Gambar 3.14 Risiko Eksisting Demam Berdarah Dengue di Sumatera Selatan 32


Sementara itu persebaran jangkitan malaria di Provinsi Sumatera Selatan diperlihatkan pada gambar berikut. Faktor utama penyebab tingginya risiko terhadap malaria banyaknya penduduk yang tinggal dekat tempat berkembang biaknya nyamuk.

Gambar 3.15 Risiko Eksisting Jangkitan Malaria di Sumatera Selatan

Pengaruh pada bidang kesehatan lainnya adalah jangkitan diare. Gambar berikut menunjukkan bahwa Palembang memiliki prevalensi tertinggi diare pada tahun 2008, diikuti oleh Muara Enim dan Ogan Komering Ulu. Kabupaten tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu tingkat pertumbuhan tinggi dan kepadatan penduduk. Secara umum, jumlah penduduk yang tinggi menjadi penyebab utama yang mengakibatkan resiko yang sangat tinggi diare.


|

33

Prevalence Rate

45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

2008

2009

2010

Gambar 3.16 Jangkitan Diare di Sumatera Selatan Tahun 2008

Gambar 3.17 Risiko Eksisting Jangkitan Diare di Sumatera Selatan

34


Bab 4 Rekomendasi Untuk Pengarusutamaan Perubahan Iklim

Rekomendasi untuk pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan Tahnu 2014-2018 dapat dibagi ke dalam 4 hal sebagai berikut.

4.1 Mengacu Pada Agenda Pembangunan RPJP Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 Beberapa agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 terkait dengan perubahan iklim. Oleh karenanya agenda pembangunan tersebut perlu menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

2014-2018

yang

akan

disusun.

Agenda

pembangunan yang dapat terkait dengan perubahan iklim adalah sebagai berikut. a. Pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan tujuan-tujuan: 

Pengelolaan energi dan lingkungan, dengan inventarisasi data fisik dan lingkungan dan pengembangan sumber daya energi



Pembangunan spasial yang adil dan seimbang antara kawasan budidaya dan lindung



Revitalisasi pertanian, khususnya dengan ekstensifikasi lahan produksi pertanian dan pengelolaan klaster komoditas utama

b. Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan: 

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

35



Pembangunan perumahan dan permukiman

c. Perlindungan masyarakat dan pengelolaan bencana, dengan tujuan peningkatan pengelolaan bencana dan institusinya.

4.2 Pertimbangkan Isu Lingkungan Strategis Dalam RTRW Sumatera Selatan Tahun 2030 Beberapa isu lingkungan strategis telah diidentifikasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2030, oleh karenanya isu-isu terkait dengan perubahan iklim perlu dijadikan pertimbangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Isu-isu lingkungan strategis tersebut antara lain: a) Konflik antara fungsi kawasan lindung dan pertambangan b) Konflik pemanfaatan lahan untuk perkebunan dengan pertambangan c) Alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun dan lainnya d) Penurunan kualitas sungai-sungai akibat berkurangnya hutan lindung di daerah hulu dan penggalian pasir batu e) Konflik pemanfaatan lahan kawasan pesisir antara perikanan tambak dan hutan bakau f) Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan di sekitar Taman Nasional Sembilang g) Reklamasi lahan gambut menjadi perkebunan dan lainnya

4.3 Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim dan Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Seperti telah dijelaskan di atas risiko dampak perubahan iklim pada beberapa sektor di Sumatera Selatan telah diidentifikasi pada studi KRAPI. Dampak tersebut di antaranya adalah: banjir dan kenaikan muka laut; penurunan ketersediaan air dan kekeringan; kekeringan pada sawah ladang; banjir pada sawah di daerah pesisir; dan penurunan produktivitas sawah. Antisipasi terhadap risiko-risiko tersebut pada

36


wilayah-wilayah yang berisiko tinggi harus menjadi proritas dalam perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan. Sementara itu, emisi gas rumah kaca dan target penurunan sebesar 10,16% pada semua sektor di tahun 2020 telah digariskan di dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan, berikut rekomendasi tindakan mitigasinya. Rencana Aksi tersebut telah menjadi Peraturan Gubernur No. 34/2012 dan harus menjadi dasar bagi program-program sektoral yang telah diberi tugas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada sektor masingmasing.

4.4 Kembangkan Program Pembangunan Yang Sesuai Iklim Untuk menerapkan program pembagunan yang sesuai iklim di Sumatera Selatan, tiga buah strategi telah diidentifikasi berdasarkan tindakan adaptasi dan mitigasi yang direkomendasikan dalam dokumen KRAPI dan RAD-GRK, yakni sebagai berikut: a. Program pembangunan rendah karbon berdasarkan RAD-GRK Ada empat buah sektor yang termasuk di dalam program pembangunan rendah karbon ini, yakni: pertanian, transportasi, energi, dan sampah. Program ataupun kegiatan masing-masing sektor menurut sasarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Usulan Program Pembangunan Rendah Karbon Sasaran Sektor Pengelolaan pertanian

Program/Kegiatan -

Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan perhubungan darat Pengelolaan energi

-

Penanaman padi varietas rendah emisi dan System Rice Intensification (SRI) Penggunaan dan pengembangan pakan ternak rendah emisi Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber biogas Pengembangan Park and Ride Pembangunan Infrastruktur untuk pejalan kaki dan pesepeda Kebijakan Peningkatan Transportasi Multimoda Centre of Excellence for Multimodal Transportation Penyuluhan hemat energi Pembinaan dan pengawasan pengusahaan ketenagalistrikan lintas kabupaten/kota Pengembangan potensi dan kecukupan bahan bakar Soisialisasi pemanfaatan konversi energi ke gas Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kondisi PLTS dan PLTMH terpasang Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

|

37

Sasaran Sektor

Program/Kegiatan -

Peningkatan kapasitas teknologi industri

-

Pengembangan sistem pengelolaan persampahan

b.

-

Pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan Penerapan biomassa sebagai bahan bakar alternatif industri Bantuan peralatan produksi hemat energi dan bimbingan teknis pengoperasian bagi IKM Peningkatan pengelolaan Gas Sampah Inventori dan pengeolaan limbah industri

Program pembangunan tahan iklim berdasarkan rekomendasi KRAPI

Terdapat empat buah sektor yang termasuk di dalam program pembangunan yang tahan iklim, yakni: pertanian, sumber daya air, daerah pesisir, dan kesehatan. Program ataupun kegiatan masing-masing sektor menurut sasarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Usulan Program Pembangunan Tahan Iklim Sasaran Sektor Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan Pengelolaan Pengairan

Pengelolaan Wilayah Pesisir Peningkatan Kesehatan Masyarakat

c.

-

Program/Kegiatan Perbaikan dan optimalisasi sistem irigasi dan pintu air Peningkatan teknik budidaya pangan Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Pengembangan sumber daya air Penyediaan dan Pengelolaaan air baku/tanah Program pengendalian banjir Pengembangan perikanan tangkap Pengelolaan kawasan pesisir terpadu Pembangunan dan pengelolaan saluran drainase Pengembangan dan pengelolaan air minum

Program pembangunan bermanfaat ganda (Adaptasi dan Mitigasi)

Juga terdapat empat buah sektor yang termasuk di dalam program pembangunan yang dapat bermanfaat ganda ini, yakni pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kesehatan. Program ataupun kegiatan masing-masing sektor menurut sasarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

38


Tabel 4.3 Usulan Program Pembangunan Bermanfaat Ganda Adaptasi dan Mitigasi Sasaran Sektor Pengelolaan pertanian dan peningkatan ketahananan pangan Pengelolaan lingkungan hidup

-

Pengelolaan kehutanan dan lahan gambut

-

Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah dan sampah

-

Program/Kegiatan Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim Optimalisasi pemanfaatan lahan Pembangunan Desa Mandiri Pangan Penghutanan kembali (reforestry) dan reboisasi kawasan hutan lindung Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional Pengembangan Kampung Iklim dan Gerakan Menuju Indonesia Hijau Peningkatan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlantar dan terdegradasi dengan konversi lahan terlantar menjadi lahan sawah Perlindungan Hutan dan Konservasi SDH Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gambut Pengembangan kinerja, perencanaan dan pengelolaan sampah dan air limbah Peningkatan sarana-prasarana persampahan dan air limbah Pemberdayaan kesehatan lingkungan dan masyarakat Minimasi sampah dengan prinsip 3R seperti TPST, Bank Sampah, Komposting, dll


|

39

40


Published by :

Japan International Cooperation Agency (JICA) Gedung Wirausaha Kuningan, Lantai 7 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12920 Phone / Fax: +62-21-527-9081

52

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapt. A. Rivai No. 23 Palembang 30129

www.greenclimateproject.org Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim

PENGARUSUTAMAAN ISU PERUBAHAN IKLIM KE DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Recommend Documents