MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI,

DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

MANDIRI AMAN & DAMAI PEMERINTA HAN BERSIH & BERWIBAWA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1

MATERI PAPARAN KONDISI WILAYAH

DASAR PERUBAHAN RPJMD RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD


2

KONDISI WILAYAH

 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara  Capaian Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

3

• Luas: ± 75.467,70 km2 • Kecamatan: 50 • Jumlah Desa/ Kelurahan: 479

LUAS

• Jumlah: 666.333 jiwa • Pria: 353.529 jiwa dan Wanita: 312.804 jiwa • Kepadatan: 8 sampai 9 jiwa/m2

PENDUDUK

• Kab. Bulungan • Kab. Malinau • Kab. Nunukan • Kab. Tana Tidung • Kota Tarakan

ADM. WILAYAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

4

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALIMANTAN UTARA CAPAIAN KINERJA NO

INDIKATOR KINERJA 2013

2014

2015

2016

1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

67,99

68,64

68,76

69,2

2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

8,14

8,18

3,13

3,75

3

Indeks Gini

0,33

0,33

0,33

0,3

4

Kemiskinan (persen)

7,73

6,24

6,32

6,99

5

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

8,59

5,79

5,68

5,23


5

NILAI IPM PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015

Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

6

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015

Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016


7

HARAPAN LAMA SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015

Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016


8

ANGKA HARAPAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015

Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

9

KONDISI PENDIDIKAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 20156 PENDIDIKAN

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

10

KONDISI KESEHATAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 KESEHATAN


11

KONDISI KETENAGAKERJAAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016, BPS Kalimantan Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

12

KONDISI PERUMAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 PERUMAHAN


13

KONDISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI


14

Dasar perubahan rpjmd

 Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara  Hal-Hal yang mengalami perubahan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

15

KETERPADUAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

KELEMBAGAAN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PP No. 18 THN 2016

PERMENDAGRI NO. 54 THN 2010

PERMENDAGRI 13 THN 2006, PERMENDAGRI 59 THN 2007, DAN PERMENDAGRI 21 THN 2011

PERDA PROV. KALTARA NO. 5 THN 2016

PERDA PROV. KALTARA No. 2 THN 2016

PERDA ttg APBD setiap TAHUN


PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

24 SKPD


32 OPD

17

DASAR PERUBAHAN RPJMD Pasal 282 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010: Perubahan RPJPD & RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a) hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dg tahapan & tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri No. 54/2010; b) hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 54/2010; c) terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d) merugikan kepentingan nasional. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021 1. Perangkat Daerah yang digunakan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 masih menggunakan perangkat daerah yang lama (belum sesuai PP Nomor 18/2016). Dengan demikian, banyak program dan perangkat daerah yang belum sesuai nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah baru sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016. 2. Berdasarkan hasil pemetaan program RPJMD dan APBD tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 41,78% program di APBD yang sama dengan RPJMD tapi berubah nama perangkat daerah. Selain itu terdapat 5,63% program APBD yang sama dengan RPJMD tapi pindah/bergeser ke perangkat daerah lain.

3. Kondisi nomor 2 pada umumnya disebabkan adanya perubahan perangkat daerah di lingkungan pemda Kalimantan Utara.


19

TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD DAN PENYELARASAN DENGAN RENSTRA SKPD 1 2 3

4 5 6 7

• PERUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD • MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD • PEMBAHASAN & PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAN DPRD

• EVALUASI RANPERDA PERUBAHAN RPJMD OLEH KEMENDAGRI • PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD • PENETAPAN PERDA PERUBAHAN RPJMD • PENYELARASAN PERUBAHAN RENSTRA DENGAN PERUBAHAN RPJMD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SISTEMATIKA PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021 BAB I

• Pendahuluan

BAB II

• Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III

• Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

BAB IV

• Analisis Isu–Isu Strategis

BAB V

• Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI

• Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII

• Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII

• Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB IX

• Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X

• Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sistematika Perubahan RPJMD sama dengan Sistematika RPJMD Provinsi Kaltara (Perda No. 2 Thn 2016).

21

Update Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (20112016)


BAB III

Penambahan Latar Belakang dan Landasan Hukum Perubahan RPJMD dan Perangkat Daerah

BAB II

BAB I

GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021 Update Gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan

22

Lanjutan (1)

1. Penambahan indikator tujuan dan targetnya. 2. Penajaman sasaran strategis dan indikator serta target indicktor kinerja sasaran. 3. Penambahan data target kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian target kinerja provinsi PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB VI

Penyempurnaan Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah sesuai dengan pemuktahiran data dan informasi pada Bab II.

BAB V

BAB IV

GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021 Penyelarasan strategi dan arah kebijakan dengan sasaran

23

Lanjutan (2)

Penataan program, indikator kinerja dan target & pagu per tahun, sesuai dengan Perda OPD baru


BAB IX

Penyelarasan arah kebijakan dengan program pembangunan daerah

BAB VIII

BAB VII

GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021 1. Penyempurnaa n indikator kinerja daerah 2. Pemuktahiran data

24

PERUBAHAN BAB I. PENDAHULUAN


25

RPJMD

PERUBAHAN RPJMD Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tidak ada

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, sebagai berikut: 1.

Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain: a.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

b.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

3.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah menggunakan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan dan program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan APBD Tahun 2017 sebab program di RPJMD masih menggunakan perangkat daerah yang lama.

4.

Hasil evaluasi RPJMD terhadap konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke Perubahan RKPD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2017, diketahui bahwa program RPJMD Tahun 2017 cukup banyak yang mengalami perubahan nama perangkat daerah sebagai penanggung jawab/pengampu program tersebut. Demikian pula terdapat program-program yang pindah ke perangkat daerah lain, ada penambahan program, dan bahkan ada program yang tidak dianggarkan/dimuat dalam APBD Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya perubahan perangkat daerah sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.


26

RPJMD Tidak ada

PERUBAHAN RPJMD

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


27

PERUBAHAN BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN


28

RPJMD Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 No 1

Uraian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Prioritas I (Belanja Wajib Mengikat):

337.744.302.973,40 450.815.005.547,74 466.591.792.586,43 482.642.541.289,09 498.974.337.224,58 515.594.455.115,89

- Gaji dan Tunjangan

312.963.302.973,40 420.787.385.547,74 431.307.070.186,43 442.089.746.941,09 453.141.990.614,62 464.470.540.379,98

- Belanja Air, listrik, telepon, internet

3.700.000.000,00

3.885.000.000,00

4.079.250.000,00

4.283.212.500,00

4.497.373.125,00

4.722.241.781,25

- Belanja Multiyears - Belanja Premi Asuransi 3.081.000.000,00 3.142.620.000,00 3.205.472.400,00 3.269.581.848,00 3.334.973.484,96 3.401.672.954,66 - Belanja Subsidi 18.000.000.000,00 23.000.000.000,00 28.000.000.000,00 33.000.000.000,00 38.000.000.000,00 43.000.000.000,00 Prioritas II (Belanja Langsung dikurangi 2 dengan belanja air, 1.580.189.250.386,001.841.894.107.821,181.862.228.185.939,101.994.404.005.240,112.021.561.852.896,242.055.460.419.172,47 listrik, telepon, internet) 3 Prioritas III : 810.346.351.624,40 525.525.204.656,89 528.735.708.750,03 532.010.422.925,03 535.350.631.383,53 538.757.644.011,20 - Belanja Hibah 231.935.200.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 - Belanja Bansos 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - Bantuan Bagi Hasil 157.377.651.624,40 160.525.204.656,89 163.735.708.750,03 167.010.422.925,03 170.350.631.383,53 173.757.644.011,20 - Bantuan Keuangan 406.033.500.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 - Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Jumlah Belanja 2.728.279.904.983,802.818.234.318.025,802.857.555.687.275,553.009.056.969.454,233.055.886.821.504,343.109.812.518.299,56 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

29

PERUBAHAN RPJMD Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2017-2021

(%)

APBDP 2017 (Rp)

34,4

931.078.391.922 34,2

949.633.959.761 34,1

958.296.649.047 33,9

967.118.070.767 33,7

976.101.254.356

•

Belanja Tidak 32,1 Lansung

866.870.896.297 31,9

884.158.314.223 31,7

891.527.490.599 31,5

899.029.529.150 31,3

906.666.941.907

•

Belanja Langsung Pengeluaran pembiayaan

Jenis Dana Prioritas I

•

2,4 -

Proyeksi (%)

64.207.495.625 -

2,4 -

2018 (Rp)

(%)

65.475.645.538 -

2,4

55,9 1.512.156.845.801 56,4 1.564.917.109.856 56,7

Prioritas III

9,6

Total

100

9,4

2.703.434.237.723 100

260.199.000.000

(%)

66.769.158.448

-

Prioritas II

260.199.000.000

2019 (Rp)

-

2,4 -

1.594.917.706.145 57,0

9,2

260.199.000.000

9,1

2.774.750.069.616 100

2.813.413.355.193

100


2020 (Rp)

(%)

68.088.541.617 -

2,4

69.434.312.450

-

1.626.126.399.368 57,3 260.199.000.000

2021 (Rp)

1.658.609.363.484

9,0

260.199.000.000

2.853.443.470.136 100

2.894.909.617.841

30

PERUBAHAN BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS


31

RPJMD

PERUBAHAN RPJMD

1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global 2. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan 3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan 4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan 5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran 6. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial 7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi 8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good governance dan clean governance 9. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global 2. Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan 3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan 4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan 5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran 6. Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial 7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi 8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good governance dan clean governance 9. Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan


32

PERUBAHAN BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN


33

RPJMD

PERUBAHAN RPJMD

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran 2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudkan Meningkatkan Berkurangnya 5.7% 5.1% 4.6% 4.2% 3.8% Provinsi kesejahteraan kemiskinan Angka kemiskinan Kalimantan Utara masyarakat masyarakat Angka yang Mandiri berpenghasilan pengangguran 7.2% 6.6% 6,3% 6% 5.7% rendah

Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan

Meningkatkan daya saing sumber daya manusia

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga

Angka pertumbuhan ekonomi

6,00%

Persentase panjang jalan dalam kondisi 92,86% baik dan sedang

Persentase peningkatan kuantitas jalan yang terbangun di 78% kecamatan perbatasan (1055,66 km) Persentase Kabupaten/Kota 92,8% yang dijangkau Broadband Meningkatnya Indeks Kualitas 80,19 kualitas lingkungan Lingkungan Hidup hidup Meningkatnya Angka harapan 12,76 kualitas pendidikan lama sekolah tahun Angka rata-rata 9,10 masyarakat lama sekolah tahun Meningkatnya Angka harapan 72,00 kualitas kesehatan hidup tahun masyarakat

6,40%

93,60%

83%

96,4%

81,14 12,88 tahun 9,35 tahun 72,10 tahun

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Tujuan Indikator Target IK Sasaran Indikator Target Sasaran 2017 2018 2019 2020 2021 Kinerja Tujuan Kinerja Tujuan (2021) Sasaran

Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri 1. Indeks 71,27 1. Persentase Meningkatkan Pembang Berkurangnya Penduduk kesejahteraan unan masyarakat Miskin (%) masyarakat Manusia berpenghasilan (IPM) rendah Tingkat Penganggura 6,90% 7,30% 7,70% n Terbuka (%) 2. Angka Meningkatnya harapan lama akses dan sekolah kualitas (tahun) 94,26% 94,85% 95,39% pendidikan Angka ratamasyarakat rata lama sekolah (tahun) 3. Angka 88% 94% 100% Meningkatnya harapan akses dan hidup (tahun) kualitas kesehatan masyarakat 4. Indeks 100% 100% 100% Meningkatnya pembanguna kesetaraan n gender gender dalam Indeks 82 84,76 84,76 pembangunan pemberdayaa n gender 13.00 13,12 13,24 5. Persentase tahun tahun tahun Meningkatnya desa memiliki 9,60 9,85 10,10 pembangunan status tahun tahun tahun desa Mandiri dalam IDM 72,20 72,30 72,40 PEMERINTAH (%) tahun tahun PROVINSI tahun KALIMANTAN UTARA

6,29

5,66

5,10

4,59

4,13

5,02

4,82

4,63

4,44

4,26

12,69

12,79

12,89

12,99

13,09

8,63

8,77

8,91

9,05

9,20

72,58

72,74

72,89

73,05

73,20

85,79

85,83

85,87

85,91

85,95

68,31

68,92

69,53

70,15

70,78

2

3

4

5

6

34

RPJMD

PERUBAHAN RPJMD 2. Meningkatk an perekonomi an rakyat yang berkelanjuta n

Laju Pertumbuha n Ekonomi (%)

4,35

6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) 7. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah 8. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga

9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup


PDRB ADHK (miliar rupiah)

54.362,17

57.759,13

61.368,36

65.203,12

69.277,50

Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) Persentase terhubungny a pusatpusat kegiatan dan pusat ekonomi (konektivitas ) di wilayah provinsi (%) Persentase kecamatan yang dijangkau Broadband (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

92,86

93,60

94,26

94,85

95,39

18,9

23,15

27,34

31,03

34,65

92,8

96,4

100

100

100

70,73

71,25

72,14

73

74,19

35

RPJMD

PERUBAHAN RPJMD

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Misi Tujuan Sasaran Indikator Target Sasaran Sasaran 2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudkan Menjaga Terjaganya Cakupan PLB 65% 67,5% 70% 72,5% 75% Provinsi kedaulatan keutuhan yang dapat Kalimantan negara NKRI dijangkau Utara yang Layanan Aman dan pemerintahan Damai sampai tingkat 65% 67,5% 70% 72,5% 75% desa kawasan perbatasan Terjaganya Persentase 20% 19,8% 19,6% 19% 18,9% keamanan gangguan keamanan MembangunTerwujudnya Persentase daerah daerah gangguan 20% 19,8% 19,6% 19% 18,9% perbatasan perbatasan keamanan di yang aman yang tertib perbatasan dan tenteram Mewujudka Terwujudnya Persentase 1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% n penegakanpenegakan pelanggaran hukum hukum perda/pergub

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Tujuan

Indikator Target IK Sasaran Indikator Kinerja Tujuan Kinerja Tujuan (2021) Sasaran Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai 3. Menduku ng terjagany a kedaulata n negara di wilayah Provinsi Kalimanta n Utara dengan penegaka n hukum khususny a di daerah perbatasa n

Persentase gangguan keamanan yang ditangani (%)


100

Target Sasaran

10. Terjagany a keamanan dan ketertiban wilayah

Persentase kabupaten/ko ta yang memiliki tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) diatas 75% (%)

100

100

100

100

100

11. Terwujud nya daerah perbatasa n yang tertib dan tenteram

Persentase pelanggaran di perbatasan yang ditindaklanjut i (%)

100

100

100

100

100

36

RPJMD

PERUBAHAN RPJMD

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran 2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudka Mewujudka Terwujudnya Persentase kesesuaian n n kelembagaan pengisian struktur Pemerintaha pemerintahadan organisasi dengan 25% 30% 40% 50% 60% n Provinsi n yang ketatalaksanaa analisis jabatan (Anjab) Kalimantan bersih, n pemerintah dan analisis beban Utara yang transparan, daerah yang kerja (ABK) Bersih dan dan berkualitas Desa memiliki status 2% 3% 4% 5% 6% Berwibawa akuntabel Mandiri dalam IDM Terwujudnya Nilai SAKIP D pemerintahan Opini BPK WTP akuntabel Persentase layanan utama yang 0% menggunakan teknologi informasi Mewujudka Menjadi abdi Indeks Kepuasan n pelayanan masyarakat Masyarakat C publik yang dalam prima pelayanan publik Meningkatnya Persentase SKPD yang pelayanan layanan utamanya 60% perizinan menerapkan SOP sesuai business process Meningkatnya Persentase penduduk pelayanan yang memiliki 65% kependudukan kelengkapan administrasi kependudukan

C

C

CC

B

WTP

WTP

WTP

WTP

0%

10%

30%

50%

C

C

B

B

65%

70%

75%

75%

75%

80%

90%

98%

Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Tujuan Indikator Target Sasaran Indikator Target Sasaran Kinerja IK Kinerja Tujuan Tujuan Sasaran (2021) Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa 4. Persentas 80 12. Nilai LKjIP CC B B B BB Mewujud e Terwujud Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP kan kabupate nya atas pemerint n/kota pengelola Laporan ahan dan an Keuangan yang provinsi pemerinta Nilai LPPD Tinggi Sanga Sanga Sanga Sang bersih, yang han yang t t t at transpara memiliki transpara Tinggi Tinggi Tinggi Tingg n, dan nilai n dan i akuntabe indeks RB akuntabel l Cukup 13. Indeks C C B B B (Kategori Terwujud Kepuasan "CC") nya Masyarak Keatas pelayanan at (%) publik terhadap yang baik pelayana dan n publik berkualita s


37

PERUBAHAN BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


38

RPJMD

STRATEGI

62 strategi

ARAH KEBIJAKAN

PERUBAHAN RPJMD

STRATEGI

131 arah kebijakan


39 strategi

ARAH KEBIJAKAN

93 arah kebijakan

39

PERUBAHAN BAB VII & VIII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


40

RPJMD

PERUBAHAN RPJMD

216 PROGRAM

194 PROGRAM

• 5 program generik (semua OPD)

MISI 1 MISI 2 MISI 3

MISI 1

• 120 program teknis

MISI 2

• 13 program teknis

MISI 3

• 58 program teknis • 3 program generik (semua OPD)

• 134 program teknis • 24 program teknis • 53 program teknis


41

RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD  Isu strategis pembangunan

 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  Strategi dan Arah Kebijakan  Program Prioritas Pembangunan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

42

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 1

• Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global

2

• Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan

3

• Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan

4

• Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan

5

• Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran

6

• Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial

7

• Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi

8

• Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good governance dan clean governance

9

• Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

43

KETERKAITAN VISI DAN MISI PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021 Mandiri

Terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri.

Aman dan Damai

Daerah dengan kondisi perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI.

Pemerinta an yang bersih dan berwibawa

Pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel

Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”

Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

44

PENJABARAN VISI & MISI RPJMD 2016-2021 MISI 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

• 2 Tujuan • 9 Sasaran

MISI 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai “Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa


• 1 Tujuan • 2 Sasaran

• 1 Tujuan • 2 Sasaran 45

TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO TARGET KINERJA

NO

INDIKATOR KINERJA 2013

2014

2015

2016

1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

69,61

70,02

70,43

70,85

2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

4,05

4,37

4,72

5,10

3

Indeks Gini

0,3

0,3

0,29

0,29

4

Tingkat Kemiskinan (persen)

6,29

5,66

5,10

4,59

5

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

5,02

4,82

4,63

4,44


46

TUJUAN TUJUAN

TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN (2021) MISI 1: MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG MANDIRI 1. Meningkatkan kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,27 masyarakat 2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

4,35

MISI 2: MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG AMAN DAN DAMAI 3. Mendukung terjaganya kedaulatan Persentase gangguan keamanan yang 100 negara di wilayah Provinsi Kalimantan ditangani (%) Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan MISI 3: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA 4. Mewujudkan pemerintahan Persentase kabupaten/kota dan provinsi 80 yang bersih, transparan, dan akuntabel yang memiliki nilai indeks RB Cukup (Kategori "CC") Keatas (%) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

47

SASARAN Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan 1. Berkurangnya kesejahteraan masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah 2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penduduk Miskin (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Angka harapan lama sekolah (tahun) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Angka harapan hidup (tahun)

3. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya Indeks pembangunan gender kesetaraan gender Indeks pemberdayaan gender dalam pembangunan 5. Meningkatnya pembangunan desa

Persentase desa memiliki status Mandiri dalam IDM (%)

2017 6,29

Target Sasaran 2018 2019 5,66 5,10

2020 4,59

2021 4,13

5,02

4,82

4,63

4,44

4,26

12,69

12,79

12,89

12,99

13,09

8,63

8,77

8,91

9,05

9,20

72,58

72,74

72,89

73,05

73,20

85,79

85,83

85,87

85,91

85,95

68,31

68,92

69,53

70,15

70,78

2

3

4

5

6


48

Lanjutan (1)

SASARAN Tujuan 2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan

Sasaran 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) 7. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah 8. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga

9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja Sasaran PDRB ADHK (miliar rupiah)

Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat ekonomi (konektivitas) di wilayah provinsi (%) Persentase kecamatan yang dijangkau Broadband (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2017 54.362,17

Target Sasaran 2018 2019 2020 57.759,13 61.368,36 65.203,12

2021 69.277,50

92,86

93,60

94,26

94,85

95,39

18,9

23,15

27,34

31,03

34,65

92,8

96,4

100

100

100

70,73

71,25

72,14

73

74,19


49

Lanjutan (2)

SASARAN Tujuan 3. Mendukung terjaganya kedaulatan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan

Sasaran 10. Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah

11. Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram

Indikator Kinerja Sasaran Persentase kabupaten/kota yang memiliki tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) diatas 75% (%) Persentase pelanggaran di perbatasan yang ditindaklanjuti (%)

Target Sasaran 2017 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

100

100

100

100

100


50

Lanjutan (3)

SASARAN Tujuan 4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel

Sasaran 12. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

13. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran

Target Sasaran

2017 CC

2018 B

2019 B

2020 B

2021 BB

Opini BPK atas Laporan Keuangan

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Nilai LPPD

Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

C

C

B

B

B

Nilai LKjIP

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik


51

STRATEGI PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4.

Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin Peningkatan perluasan lapangan kerja Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 6. Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan 7. Pelestarian nilai-nilai budaya 8. Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga 9. Peningkatan promosi dan preventif kesehatan 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan 11. Peningkatan pelayanan keluarga berencana 12. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan 13. Percepatan pembangunan desa secara terpadu 14. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian 15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

16. Peningkatan ketahanan pangan daerah 17. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap 18. Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 19. Pengembangkan potensi pariwisata secara terpadu 20. Pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan 21. Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan 22. Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM 23. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM) 24. Peningkatan daya tarik berinvestasi 25. Pengendalian sistem penataaan ruang wilayah yang terintegrasi 26. Penyediaan infrastruktur dasar wilayah 27. Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara 28. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika 29. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup


52

STRATEGI PEMBANGUNAN

1. Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu 2. Pengelolaan kebencanaan yang responsive 3. Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram

Lanjutan (1)

1. Penerapan reformasi birokrasi 2. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur 3. Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu 4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif 5. Peningkatan sistem pelayanan yang prima 6. Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan 7. Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat


53

ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021 Mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang mandiri, aman dan damai

2021 2020

Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sebagai landasan menuju Kalimantan Utara yang mandiri dan sejahtera Mempersiapkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar

Mempercepat pembangunan ekonomi Kalimantan Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai

2019

2018 2017 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Memacu pembangunan ekonomi Kalimantan Utara yang berdaya saing berbasis keunggulan SDM

Mempercepat pembangunan ekonomi Kalimantan Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai

54

PROYEKSI RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021 Jumlah Pendapatan

APBD (Rp) 2017 2.341.746.732.580 2.341.746.732.580

2018 2.416.679.439.525 2.416.679.439.525

2019 2.458.923.431.402 2.458.923.431.402

2020 2.502.498.445.583 2.502.498.445.583

2021 2.547.474.043.534 2.547.474.043.534

B Belanja 1 Belanja Tidak langsung 2 Belanja Langsung jumlah belanja

1.127.069.896.297 1.917.044.248.049 3.044.114.144.346

1.144.357.314.223 1.936.892.755.393 3.081.250.069.616

1.151.726.490.599 1.934.586.469.303 3.086.312.959.902

1.159.228.529.150 1.694.214.940.986 2.853.443.470.136

1.166.865.941.907 1.728.043.675.934 2.894.909.617.841

0

0

No

Uraian

A Pendapatan

C Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan 1 Daerah Sisa Lebih (Riil) Perhitungan a Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah b Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Penerimaan Pembiayaan ' Pengeluaran Pembiayaan 2 Daerah Penyertaan Modal (Investasi) a Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jumlah pengeluaran Pembiayaan Pebiayaan Netto

Proyeksi (Rp)

361.687.505.143

358.070.630.091

354.489.923.790

350.945.024.552

347.435.574.307

340.679.906.624

306.500.000.000

272.899.604.709

0

0

702.367.411.766

664.570.630.091

627.389.528.499

350.945.024.552

347.435.574.307

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 664.570.630.091 627.389.528.499

350.945.024.552

55 347.435.574.307

702.367.411.766

PROYEKSI ALOKASI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH MENURUT KELOMPOK PRIORITAS TAHUN 2017-2021 (%)

APBDP 2017 (Rp)

34,4

931.078.391.922 34,2

949.633.959.761 34,1

958.296.649.047 33,9

967.118.070.767 33,7

976.101.254.356

•

Belanja Tidak 32,1 Lansung

866.870.896.297 31,9

884.158.314.223 31,7

891.527.490.599 31,5

899.029.529.150 31,3

906.666.941.907

•

Belanja Langsung Pengeluaran pembiayaan

Jenis Dana Prioritas I

•

2,4 -

Proyeksi (%)

64.207.495.625 -

2,4 -

2018 (Rp)

(%)

65.475.645.538 -

2,4

55,9 1.512.156.845.801 56,4 1.564.917.109.856 56,7

Prioritas III

9,6

Total

100

9,4

2.703.434.237.723 100

260.199.000.000

(%)

66.769.158.448

-

Prioritas II

260.199.000.000

2019 (Rp)

-

2,4 -

1.594.917.706.145 57,0

9,2

260.199.000.000

9,1

2.774.750.069.616 100

2.813.413.355.193

100


2020 (Rp)

(%)

68.088.541.617 -

2,4

69.434.312.450

-

1.626.126.399.368 57,3 260.199.000.000

2021 (Rp)

1.658.609.363.484

9,0

260.199.000.000

2.853.443.470.136 100

2.894.909.617.841

56

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 1 120 PROGRAM TEKNIS

MISI 2 13 PROGRAM TEKNIS


MISI 3 58 PROGRAM & 3 PROGRAM GENERIK (SEMUA OPD)

57

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1

2

Sasaran Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah

Program Prioritas Pembangunan

Lanjutan (1)

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

Program Pendidikan Menengah Umum Program Pendidikan Menengah Kejuruan Program Pendidikan Luar Biasa Program manajemen pelayanan pendidikan Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pembinaan danPEMERINTAH Pemasyarakatan Olahraga PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat

58


Sasaran Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Keluarga Berencana 4

Lanjutan (2)


RSUD Tarakan Prov Kaltara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Tarakan Prov Kaltara RSUD Tarakan Prov Kaltara RSUD Tarakan Prov Kaltara Dinas Kesehatan RSUD Tarakan Prov Kaltara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Tarakan Prov Kaltara Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga59Berencana


Sasaran Meningkatnya pembangunan desa


Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan Program Pengendalian Pembangunan Desa Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa 6

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)

Lanjutan (3)


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan dan Penyediaan sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/ Database bidang kelautan dan Dinas Kelautan dan Perikanan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Program Pengembangan kemitraan pariwisata Dinas Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dinas ESDM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 60 Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah Dinas ESDM

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran

Program Prioritas Pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Lanjutan (4)

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan UPT. KPH Tarakan UPT. KPH Nunukan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan UPT. KPH Nunukan Dinas Kehutanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil


Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di kawasan perbatasan

Biro Pengelolaan perbatasan negara, Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perijinan


61


Sasaran Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah


Program Perencanaan Tata Ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang Program penataan pengusaaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Program Ruang Terbuka Hijau Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program penyehatan lingkungan dan permukiman Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Program Penanganan Sampah Program Pengendalian Banjir PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Lanjutan (5)


Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 62


Sasaran Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/Database bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke-PUan Program Penyelenggara Jasa Konstruksi Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Database Bidang Perhubungan Program pengembangan perhubungan darat Program pengembangan perhubungan udara dan kereta api Program pengembangan perhubungan laut dan ASDP Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Lanjutan (6)


Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika 63


Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup


Lanjutan (7)


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kawasan Konservasi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pengelolaan DAS Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol PP Satpol PP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol PP Biro Hukum, Sekretariat Daerah Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Peningkatan Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi

Satpol PP

Program pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan

Biro Pengelolaan perbatasan negara, Sekretariat Daerah 64

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

10 Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah

11 Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram



Sasaran Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel


Lanjutan (8)


Program Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Layanan MediaBiro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah Program administrasi pemerintahan umum Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Peningkatan Manajemen Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Persandian untuk pengamanan informasi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penganggaran, Pengawasan / Monev dan Kode Etik Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Program Bantuan hukum dan HAM Program Kapasitas Dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Program Kompetensi Jabatan Kepemimpinan dan Calon Kader ASN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa PROVINSI KALIMANTAN UTARA Program Pembinaan, Fasilitasi danPEMERINTAH Penguatan Kelembagaan KOPRI

Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Biro Umum dan Perlengkapan & Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Biro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Penghubung Semua perangkar daerah Semua perangkar daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Biro Hukum, Sekretariat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan SDM Badan Pengembangan SDM Badan Pengembangan SDM Semua Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 65 Badan Kepegawaian Daerah


Program Prioritas Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan Sosial Program Pembinaan dan Koordinasi Kemasyarakatan Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Program pengembangan data/informasi statistik sektoral Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data Spasial Program Pengendalian Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Program peningkatan kerjasama pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan pendapatan pajak dan retribusi darah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Lanjutan (9)

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Bappeda dan Litbang Dinas Komunikasi dan Informatika Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Malinau UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Nunukan UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Bulungan UPTB BPPRD Wilayah Kota Tarakan UPTB BPPRD Wilayah Kota Tana Tidung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 66


13 Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Lanjutan (10)

Program Prioritas Pembangunan Program Pengembangan Sistem Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Program perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Program Peningkatan Layanan Pengadaan Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Biro Organisasi & Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Layanan informasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika

Program penataan daerah dan pertanahan

Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi Program Penataan Administrasi Kependudukan

Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Dinas Komunikasi dan Informatika Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

Badan Penghubung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

67

TERIMA KASIH MANDIRI

AMAN DAN DAMAI PEMERINTA HAN BERSIH & BERWIBAWA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

68

MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

Recommend Documents