MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021 Disampaikan oleh: Menteri Dalam Negeri,
TJAHJO KUMOLO Palangkaraya, 28 September 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RPJMD 2016-2021
Wahana antar pemangku kepentingan guna menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD, meliputi : 1. 2. 3. 4.
5.
Penajaman sasaran pembangunan jangka menengah daerah; Penajaman capaian indikator kinerja daerah pada saat ini dan pada akhir periode RPJMD; Penajaman indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah; dan Membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD Provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah;
3
PENETAPAN PEDOMAN NOMENKLATUR DAN PERDA PERANGKAT DAERAH PP No. 18 Tahun 2016 (Pasal 124)
Salah Satu Dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Perda Pembentukan Perangkat Daerah
Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan
4
URGENSI PERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH 1
2
Urgensi Perda organisasi Perangkat Daerah dalam Perencanaan pembangunan daerah:
a
Merupakan bagian yang akan dimasukan dalam dokumen RPJMD khususnya terkait dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah;
b
Merupakan bagian yang dibutuhkan untuk penyusunan RKPD sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan
Urgensi Perda organisasi Perangkat Daerah dalam Penganggaran Pembangunan daerah: (Pasal 314 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014) Evaluasi terhadap rancangan perda APBD dan Rancangan Perkada dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan: a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Salah satunya adalah PP Nomor 18 Tahun 2016 dan turunannya) b. Kepentingan umum; c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD.
5
Tujuan Pemerintahan Daerah Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan: 1. 2. 3. 4.
Pelayanan publik Pemberdayaan masyarakat Peran serta masyarakat Daya saing daerah 6
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4.
PENDIDIKAN KESEHATAN PU DAN PR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL
KONKUREN
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
WAJIB (24)
YAN DASAR
(6)
PILIHAN (8)
NON YAN DASAR (18)
SPM
NSPK Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 6 Urusan • politik luar negeri • pertahanan • keamanan • yustisi • moneter dan fiskal nasional • Agama Pemerintah Pusat: • melaksanakan sendiri • melimpahkan kpd Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
KONKUREN dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota. 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN UMUM kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan Meliputi: • pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional • pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa • pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional • Konflik sosial • koordinasi pelaksanaan tugas • pengembangan kehidupan demokrasi • pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah
Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN
6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat • sosial.
• tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.
PEMBANGUNAN DAERAH TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
K/L
( Pasal 258)
TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI
PROV+KAB/KOTA
sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan
PROV
koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat
PEMBANGUNAN DAERAH • • • • •
KAB
Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik daya saing Daerah.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262) RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN
RPJMN
RKP
dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Menggunakan pendekatan: • teknokratik, • partisipatif, • politis, • atas-bawah • dan bawah-atas.
Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 263 & Pasal 264) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
ditetapkan Perkada
dengan
Nilai Strategis RPJMD 1
Road map (peta arah) pembangunan dalam jangka waktu perencanaan 5 tahun kedepan; Pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan
2 Tahunan Daerah (RKPD);
3
Penjabaran visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih untuk memenuhi janji mensejahterakan masyarakat;
Instrumen bagi mewujudkan pembangunan
4 berkelanjutan;
5 Instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah.
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 265 & Pasal 266)
RPJPD
menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah
RPJMD
sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•
RKPD
•
sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN RPJPD
Renstra SKPD
RPJMD
Renja SKPD
RKPD
KUA
RKA-SKPD
DPA-SKPD
PPA
Rancangan APBD
APBD
•
RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
•
RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
•
RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
•
Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
•
Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
•
RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
•
Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
•
RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
•
Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1
Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas) wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2
Kedaulatan Pangan, yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
3
Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik, dalam tahun 2015 – 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi.
4
Hutan, sebagian besar wilayah indonesia memiliki hutan yang rentan dengan kondisi kebakaran hutan sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah preventif dengan keamanan hutan dan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan.
5
Kemaritiman, wilayah perairan Indonesia memiliki posisi cukup strategis baik di koridor regional ASEAN maupun global.
EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJMD (Pasal 267 s.d Pasal 271) MDN/GUB membatalkan PERDA RPJPD/RPJMD
Merumuskan Kembali
Tdk Disempurnakan
RAPERDA RPJPD/RPJMD
DPRD
Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif
Penyampaian RAPERDA RPJPD/ RPJMD (3 hari) • Gubernur kpd MDN • Bupati/Walikota kpd Gubernur Utk memperoleh nomor register
Melewati Batas WKT Evaluasi
Tdk Sesuai Dgn UU Penyempurnaan (7 Hari)
MDN/GUB (15 hari)
Hasil Evaluasi
Sesuai dgn UU
Menteri/Gub memberikan nomor register paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
KDH menetapkan PERDA RPJPD/ RPJMD
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan KDH.
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM
UU 23/2014 Pasal 259 Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Pasal 260 Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional PP 8/2008 Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi (Psl 43 dan Psl 46) Permendagri 54/2010 Mendagri melaksanakan Binwas terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan (Pasal 291 dan Pasal 292) INTEGRASI Perencanaan Daerah
Perencanaan Nasional
1. 2. 3. 4. 5.
TUJUAN PEMBANGUNAN peningkatan dan pemerataan: pendapatan masy; kesempatan kerja; lapangan berusaha akses dan kualitas yan publik; dan daya saing daerah.
NAWACITA
RPJMN 2015-2019
PRESIDEN 4 Prioritas Pokok • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi • Kemaritiman • Pariwisata & Energi
MENDAGRI Koordinasi Teknis antara K/L dgn daerah Prov oleh MENDAGRI dgn BAPPENAS EVALUASI PERDA
RENSTRA K/L
MUSRENBANG RPJMD PROV (Multi Stakeholder)
RENSTRA-PD PROV
RPJMD PROV
Prioritas Wajib • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan Kemiskinan Dimensi Pemerataan • Antar Wilayah • Antar Kelompok Pendapatan
MUSRENBANG RPJMD K/K (Multi Stakeholder)
GUBERNUR Koordinasi Teknis antara PROV dgn K/K oleh GUB EVALUASI PERDA
RPJMD K/K
RENSTRA-PD K/K
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
TERIMA KASIH 20
20
