KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan oleh:
TJAHJO KUMOLO Hotel Grand Sahid Jaya - Jakarta, 11 Maret 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL 1. 2. 3. 4.
PENDIDIKAN KESEHATAN PU DAN PR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHA N UMUM
KONKUREN
WAJIB (24)
YAN DASAR (6)
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
PILIHAN (8)
NON YAN DASAR (18)
SPM
NSP K Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN YANG DIPRIORITASKAN OLEH SETIAP DAERAH (Pasal24)
1. K/L bersama Pemda melakukan Pemetaan Urusan. 2. Hasil pemetaan ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 3. Pemetaan Urusan dan pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Untuk menentukan Untuk menentukan Daerah intensitas Urusan yang mempunyai Urusan Pemerintahan Wajib yang Pemerintahan Pilihan tidak berkaitan dengan berdasarkan potensi, Pelayanan Dasar berdasarkan proyeksi penyerapan tenaga jumlah penduduk, besarnya kerja, dan pemanfaatan APBD, dan lahan. Pemetaan luas wilayah
Urusan
Digunakan oleh Daerah dalam penetapan: • Kelembagaan • Perencanaan • Penganggaran
Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah secara nasional
26 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN PEMETAAN
a. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi pemerintahan yang ada saat ini dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. Untuk menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
c. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan nasional. 3
26 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JENIS PEMETAAN URUSAN
Pemetaan Urusan digunakan oleh daerah untuk penetapan:
Perencanaan untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional
Penganggaran Kelembagaan untuk menjaga efisiensi pengalokasian anggaran yang berorientasi pada ketepatan sasaran pembangunan
berdasarkan potensi unggulan daerah dan beban kerja dalam penyelenggaraan urusan
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI
•
UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional
berlandaskan • Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas NAWA CITA Presiden RI Jokowi-JK dlm PERPRES 2 Thn 2015 ttg RPJMN 20152019; • Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI; • Koordinasi antar K/L secara terpadu.
POROS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri
komitmen bersama & partisipasi masyarakat
melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI
• • •
menjamin keberlangsungan pelayanan & pemberdayaan masyarakat pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hokum dan kesatuan bangsa
gubernur, bupati/walikota mengelola, & memecahkan berbagai isu-isu strategis SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN REGION KALIMANTAN 1. Konektivitas wilayah, meningkatkan keterkaitan desa-kota, meningkatkan fungsi 2. 3. 4.
5.
kawasan sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah sekitarnya. Ketahanan Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UndangUndang Dasar. Energi, pemenuhan pelayanan dasar energi listrik di Pulau Kalimantan, dalam tahun 2015 – 2019 melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik, serta pengembangan biogas ramah lingkungan dan penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan. Kemaritiman, posisi wilayah Kalimantan yang strategis, didukung potensi di bidang kemaritiman, seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia, membutuhkan percepatan pembangunan. Infrastruktur, sebagai penunjang dari aktivitas ekonomi, yang saat ini dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar (energi dan sumber daya air). Perbatasan, sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019, sasaran pengembangan wilayah Pulau Kalimantan terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. 6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Penataan Ruang Region Kalimantan 1.
2.
3.
Penyelengaraan Penataan Ruang di Pulau Kalimantan saat ini telah ditetapkan 4 Perda Provinsi tentang RTRW yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sedangkan Kalimantan Utara masih dalam proses persetujuan bersama dengan DPRD. Permasalahan secara menyeluruh di Pulau Kalimantan di bidang Penataan Ruang terkait dengan penetapan rencana pola ruang kawasan hutan oleh SK Menteri LHK yang harus diintegrasikan kedalam Raperda tentang RTRW belum dapat diterima/disepakati oleh Pemerintah Daerah. Terhadap 4 (Empat) Provinsi yang telah ditetapkan Perda RTRW mengunakan upaya terobosan dengan menggambarkan deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan ke dalam peta rencana pola ruang RTRWP (outline) sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta dalam Penataan Ruang 7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, sebagai berikut: 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 gubernur, bupati/walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 2. Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RKP Tahun 2017, serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. 8
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PP 38/2007 perencanaan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib
Lampiran UU 23/2014 perencanaan menjadi salah satu fungsi penunjang seluruh urusan pemerintahan
Terjadi perubahan paradigma untuk perencanaan diposisikan diluar urusan/lintas urusan 9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN DAERAH Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan
Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
Urusan
perencanaan keuangan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
11
