KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Jakarta 2011
Sasaran program K/L
Kesesuaian lokus program dan kegiatan K/L & daerah Besaran anggaran program dan kegiatan K/L
dilaksanakan di provinsi, kabupaten/kota
Sharing pendanaan daerah & KL sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Penyelasarasan Usulan Pendanaan Pemda dgn RENJA KL
MUSRENBANG DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI 2
percepatan pencapaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014
K/L
KESEPAKATAN
PEMDA
untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 6,6-6,8 %
penurunan tingkat pengangguran antara 6,4-6,7%
penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 11,5% 3
Pelaksanaan Program dan Kegiatan K/L dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota
pedoman pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 2008 ttg Dekon/TP
Optimalkan peran Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekon/TP Provinsi
Kendalikan dan evaluasi realisasi penyerapan dana dan pencapaian target
Laporkan hasil pengendalian & evaluasi secara berkala dan tepat waktu kepada K/L
Dalam hal barang milik negara dihibahkan kepada daerah agar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Laporkan pertanggungjawaban keuangan tahunan disampaikan secara bersama-sama atau terpisah dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
4
BERDASARKAN PP 23 /2011 ttg Perubahan atas PP 19/2010 SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas, MENKEU, & MENDAGRI tanggal 18 November 2010
Meminta Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur dalam pelaksanaan tugas pembantuan atau urusan bersama
Mengusulkan kepada K/L untuk mengenakan sanksi kepada kabupaten/kota yang tidak melaksanakan koordinasi dengan Gubernur
keterpaduan dalam memobilisasi sumberdaya untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tidak mengalokasikan dana TP atau urusan bersama kepada kabupaten/kota 5
BERDASARKAN PP 23 /2011 ttg Perubahan atas PP 19/2010 SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas, MENKEU, dan MENDAGRI tanggal 18 November 2010 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan DEKON, TP atau urusan bersama
Melakukan Memberitahukan kpd Melaksanakan Melakukan sinkronisasi dan DPRD Provinsi pada program dan kegiatan pembinaan, harmonisasi antara saat pembahasan DEKON/TP atau urusan pengawasan dan rencana RAPBD tentang bersama sesuai pengendalian atas penyelenggaraan rencana petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan DEKON/TP atau urusan penyelenggaraan yg ditetapkan oleh DEKON/TP atau urusan bersama dari K/L DEKON/TP atau urusan Menteri/Kepala bersama di dengan program dan bersama di wilayah Lembaga wilayahnya kegiatan APBD Provinsi 6
b
Meningkatkan akses UMKM dan koperasi program KUR melalui BPD & lembaga keuangan bukan bank
a
c
Tingkatkan kerjasama pengembangan sistem jaringan infrastruktur, perhubungan multimoda terintegrasi agar tercipta keterkaitan domestik intra dan antarwilayah
Membangun, mengembangkan & membina kerjasama saling menguntungkan KERJASAMA YANG SOLID ANTAR PELAKU USAHA, PERBANKAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH
f
Mengembangkan kelembagaan, sumberdaya, dan upaya inovasi di bidang teknologi yang strategis dengan melibatkan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah.
d Proaktif melakukan kajian, evaluasi, dan pembatalan/penyempurnaa n atas Peraturan Daerah “bermasalah”, terutama yang menghambat investasi.
e Menyederhanakan prosedur perizinan untuk pengurangan biaya memulai usaha dan dukungan pertanahan untuk peningkatan investasi. 7
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA Rancangan Akhir RKPD 2012 berpedoman •
•
tidak terbatas pada aspek kwantitas pengalokasian anggaran kwalitas target dan sasaran yang akan dicapai dapat diukur dan dibandingkan dengan capaian sasaran RKP Tahun 2012
Berita Acara Hasil Kesepakatan MUSRENBANGNAS RKP 2012
mewujudkan
KESELARASAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN NASIONAL 8
RKPD Tahun 2012
KUA & PPAS TA 2012
RAPBD TA 2012
9
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1
2
3
Selesaikan pembahasan RAPERDA ttg APBD TA 2012 sesuai dengan jadwal dan ditetapkan tepat waktu
• Tingkatkan efisiensi belanja aparatur & Operasional • Batasi belanja hibah &bantuan sosial • Penuhi SPM
Tingkatkan belanja langsung untuk pro poor, pro growth, pro job, pro environment
7
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
6
Selenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
OPINI WTP
6
PENGHARGAAN (AWARD)
• Tingkatkan pembinaan & pengawasan pengelolaan keuda • Optimalkan peran Gubernur melakukan binwas pengelolaan keuda kabupaten/kota.
4 • Tegakkan disiplin pelaksanaan anggaran • Terapkan kas manajemen • Kendalikan daya serap anggaran sesuai dengan RKA • Hindari terjadinya defisit APBD 5
Salurkan BOS secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 10
AGREGAT APBD TAHUN 2010 (JUTA RUPIAH) PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
0,75%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
0,64%
0,45%
5,39%
4,67%
2,85%
2,70%
0,40%
0,19%
0,05%
9,73%
4,15%
17,74%
0,22%
21,70%
18,58%
10,15%
39,33%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
0,72%
BELANJA DAERAH
72,53%
PENDAPATAN DAERAH
% TERHADAP BELANJA DAERAH
% TERHADAP BELANJA DAERAH
NO.
PROVINSI
1 1.
2 ACEH
ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN 3 4 7.638.451 1.359.644
2.
SUMATERA UTARA
3.832.981
3.
SUMATERA BARAT
4.
TOTAL BELANJA
RASIO (%)
BANSOS DAN HIBAH
RASIO (%)
5 17,80
1.086.411
14,22%
395.989
10,33
335.120
8,74%
2.344.232
346.243
14,77
76.133
3,25%
JAMBI
1.504.935
239.663
15,93
51.250
3,40%
5.
KEPULAUAN RIAU
1.830.000
271.893
14,86
187.782
10,26%
6.
RIAU
4.124.904
833.784
20,21
354.000
8,58%
7.
BENGKULU
1.143.967
168.163
14,70
90.541
7,91%
8.
KEP. BANGKA BELITUNG
1.108.197
101.954
9,20
77.879
7,03%
9.
SUMATERA SELATAN
3.225.412
590.250
18,30
114.153
3,54%
10. LAMPUNG
1.839.829
400.331
21,76
140.900
7,66%
11. KALIMANTAN TIMUR
5.979.989
598.646
10,01
460.650
7,70%
12. KALIMANTAN BARAT
1.675.911
212.280
12,67
57.619
3,44%
13. KALIMANTAN TENGAH
2.028.000
405.540
20,00
302.366
14,91%
14. KALIMANTAN SELATAN
2.176.862
336.010
15,44
175.995
8,08%
568.218
65.169
11,47
11.500
2,02%
1.093.545
184.891
16,91
108.500
9,92%
15. GORONTALO 16. SULAWESI UTARA
12
NO.
PROVINSI
TOTAL BELANJA
1
2
3
ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN
RASIO (%)
4
5
BANSOS DAN HIBAH
RASIO (%)
17. SULAWESI TENGAH
1.105.604
75.149
6,80
28.426
2,57%
18. SULAWESI TENGGARA
1.320.577
126.655
9,59
5.210
0,39%
608.616
33.277
5,47
19.733
3,24%
20. SULAWESI SELATAN
2.443.037
347.390
14,22
27.032
1,11%
21. BALI NUSA TENGGARA 22. BARAT NUSA TENGGARA 23. TIMUR 24. JAWA BARAT
2.106.051
338.886
16,09
536.611
25,48%
1.356.772
226.392
16,69
208.927
15,40%
1.174.630
118.178
10,06
50.322
4,28%
9.560.557
1.710.079
17,89
302.325
3,16%
25. JAWA TENGAH
5.665.316
1.197.910
21,14
287.921
5,08%
26. D.I.YOGYAKARTA
1.394.446
246.405
17,67
174.355
12,50%
27. JAWA TIMUR
7.826.710
992.381
12,68
387.989
4,96%
28. BANTEN
2.511.267
165.482
6,59
101.735
4,05%
24.285.347
5.465.598
22,51
400.140
1,65%
30. PAPUA
5.124.526
943.938
18,42
386.344
7,54%
31. PAPUA BARAT
2.726.150
387.196
14,20
221.299
8,12%
32. MALUKU
976.322
118.699
12,16
50.290
5,15%
33. MALUKU UTARA
832.340
39.120
4,70
47.550
5,71%
113.133.101
19.043.183
16,83
6.466.867
5,72%
19. SULAWESI BARAT
29. DKI JAKARTA
TOTAL
13
•
• • •
Sukses penyelenggaraan Pemilu peningkatan pelayanan kepada masyarakat memenuhi kebutuhan semua pihak untuk pembangunan daerah keamanan negara
Terbitkan NIK dan kembangkan SIAK melalui penerapan e-KTP Sediakan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk efektifitas penerbitan NIK dan penerapan e-KTP Laksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 bahwa penerapan e-KTP diseluruh daerah paling lambat pada akhir tahun 2012 14
Mengintegrasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kedalam sistem perencanaan dan penganggaran Menyusun data profil desa untuk mendukung keakurasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan desa secara terpadu.
Sinergi pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan desa yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah
Memenuhi kewajiban pemerintahan daerah untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan program dan kegiatan PNPM Mandiri dimasing-masing daerah 15
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN Bagi Pemda yang satuan wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga: a.
(1) Meningkatkan prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan fokus:
b.
c. d. e. f.
(2) Melakukan koordinasi dengan BNPP dalam mengembangkan program dan kegiatan pada batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan berpedoman pada:
a. b. c.
Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum; Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat setempat; Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan; Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011– 2025; Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2014; Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 16
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
Designed by Anshori ‘10
