KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3
RAPAT DESK PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN Mengantisipasi Perkembangan Kelompok Ideologi Radikal (ISIS dan GAFATAR) dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Rupat Sembodro, 26 Maret 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UTK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA & MEMBERIKAN RASA AMAN PD SELURUH WARGA NEGARA
DIBUTUHKAN PERAN, SOLIDITAS, SINERGITAS ANTAR PEMPUS, PEMDA DAN SELURUH ELEMEN MASY
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PENANGANAN FAHAM RADIKAL DAN TERORISME
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN LAINNYA
1. UU NO.7/2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2. PP NO.2/2015 TTG PERATURAN TINJUT UU NO.7/2012 3. PERMENDAGRI NO.42/2015 TTG PELAKS KOORD PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PASAL 9 AYAT (1)
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PASAL 25 AYAT (1)
URUSAN PEMERINTAHAN YG MJD KEWENANGAN PRESIDEN SBG KEPALA PEMERINTAHAN, YG DILAKS GUB, BUP/WALKOT.
(PSL 25 AYAT (1) HURUF D) BERKAITAN DGN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PENCEGAHAN KONFLIK RUANG LINGKUP PENANGANAN KONFLIK
PASAL 4
PENGHENTIAN KONFLIK PEMULIHAN PASCAKONFLIK
KONFLIK BERSUMBER DARI :
PASAL 5
PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA; PERSETERUAN ANTARUMAT BERAGAMA DAN/ATAU INTERUMAT BERAGAMA, ANTARSUKU, DAN ANTARETNIS; SENGKETA BATAS WILAYAH DESA, KABUPATEN/KOTA, DAN/ATAU PROVINSI; SENGKETA SUMBER DAYA ALAM ANTARMASYARAKAT DAN/ATAU ANTARMASYARAKAT DENGAN PELAKU USAHA; ATAU DISTRIBUSI SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK SEIMBANG DALAM MASYARAKAT.
PILKADA 9 DES 2015
TOTAL : 269 KDH 1. PROV 9 DAERAH 2. KAB 224 DAERAH 3. KOTA 36 DAERAH
FEB 2017, UTK KDH YG AMJ BERAKHIR JULI – DES 2016 DAN AMJ BERAKHIR THN 2017 101 KDH JUNI 2018, UTK KDH YG AMJ BERAKHIR THN 2018 DAN THN 2019 171 KDH THN 2020 UTK KDH HSL PILKADA SERENTAK 2015 THN 2022 UTK KDH HSL PILKADA SERENTAK 2017 THN 2023 UTK KDH HSL PILKADA SERENTAK 2018 THN 2027, BARU DILAKUKAN PILKADA SERENTAK SCR NASIONAL.
AMJ KDH BERAKHIR THN 2015 DAN AMJ KDH BERAKHIR JANUARI-JUNI 2016.
(1) PENDAFTARAN PASANGAN CALON (2) DISTRIBUSI LOGISTIK
(3) KAMPANYE
(4) MASA TENANG
1. KEPENGURUSAN GANDA PARPOL 2. DUKUNGAN KTP CALON PERSEORANGAN 1. TERLAMBAT TIBA DI TEMPAT 2. PENCURIAN/SABOTASE 3. SALAH DISTRIBUSI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.
PROTES PARPOL KEPADA KPUD BENTROK/RUSUH MASSAL SABOTASE, TERROR, ANCAM & CULIK RUSAK/BAKAR ALAT PERAGA/BENDERA LANGGAR, LAKA & MACET LANTAS KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA MONEY POLITIC & KAMPANYE HITAM SABOTASE, ANCAMAN & PENCULIKAN KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA BOIKOT PEMILU & KAMPANYE GOLPUT
LANJUTAN....
(5) PEMUNGUTAN SUARA
(6) HITUNG & REKAP HASIL SUARA
(7) PENETAPAN HASIL HITUNG SUARA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
MONEY POLITIC / SERANGAN FAJAR PROTES, RIBUT / RUSUH DI TPS ANCAMAN/INTIMIDASI TERRORISME & SABOTASE PERUSAKAN, PEMBAKARAN KEKERASAN/KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA
1. 2. 3. 4. 5.
PROTES, RIBUT/RUSUH MANIPULASI / GELEMBUNG HSL SUARA PERUSAKAN/BAKAR & PEMUKULAN ULUR WAKTU PENGHITUNGAN/CURANG KEJAHATAN KONVENSIONAL
1. 2. 3. 4. 5.
PROTES, UNRAS, PERUSAKAN BENTROK MASSAL ANCAM & SABOTASE BLOKIR JALAN & KANTOR PENOLAKAN HASIL HITUNG SUARA
LANJUTAN....
(8) PENETAPAN HASIL PILKADA
1. 2. 3. 4.
PENOLAKAN HASIL PILKADA PENGERAHAN MASSA UNJUK RASA/DEMONSTRASI SABOTASE & BAKAR
(9) PENGAJUAN PERSELISIHAN HSL PILKADA
1. PENGERAHAN MASSA 2. PENDUKUNG DATANGI MK SAAT SIDANG 3. GESEKAN ANTAR PENDUKUNG
(10) PELANTIKAN KDH & WKL KDH
1. 2. 3. 4.
PROTES, UNJUK RASA SABOTASE, ANCAM, TEROR, CULIK PENGERAHAN MASSA KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA
CEGAH DAN ATASI GANGGUAN KAMTIBMAS DENGAN BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PP. NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (PERMENDAGRI NO. 42 THN 2015 TTG PELAKS KOORD PKS
PASAL 97 PP NO.2/2015 TTG PERATURAN PELAKS UU NO.7/2012 TTG PKS
MEMBERIKAN KEWENANGAN MENDAGRI UTK MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG MERUPAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL.
PERMENDAGRI NO.42 TH. 2015 TTG PELAKSANAAN KOORD PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
INPRES NO.1 THN 2014 TTG PGKDN BERAKHIR
TIMDU PGKDN
SE MDN NO.460/964.SJ
BERUBAH NOMENKLATUR MJD TIMDU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
A.
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
B.
TUGAS
C. D. E. F.
TINGKAT NASIONAL
PENGARAH
KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS
I II III IV V VI VII VIII IX
WKL SEKRE I WAKIL SEKRE II WAKIL SEKRE III WAKIL SEKRE IV WAKIL SEKRE WAKIL SEKRE WAKIL SEKRE WAKIL SEKRE ANGGOTA
V VI VII VIII
: 1. MENKO POLHUKAM 2. MENKO PMK 3. MENKO PEREKONOMIAN 4. MENKO KEMARITIMAN : MENTERI DALAM NEGERI : KAPOLRI : PANGLIMA TNI : JAKSA AGUNG : MENTERI SOSIAL : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : MENTERI KESEHATAN : MENTERI KEUANGAN : MENTERI PPN/BAPPENAS : KEPALA BIN : DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM : KABAHARKAM POLRI : KASUM TNI : JAM INTEL KEJAKSAAN RI : DIRJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,KEMSOS : DIRJEN PD KEMENDIKBUD : DIRJEN PD KEMENKES : DEPUTI BAPPENAS : DEPUTI II BIN : UNSUR PEJABAT K/L TERKAIT SESUAI KEBUTUHAN.
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN MENTERI
UTK MENGEFEKTIFKAN PELAKS LAPOR DAN MONEV GIAT RENCANA AKSI TERPADU
MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT NAS/PROV/KAB/KOTA MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, DAN MENGAWASI PENANGANAN KONFLIK SCR NASIONAL, SKALA PROV, DAN SKALA KAB/KOTA MEMBERIKAN INFO KEPADA PUBLIK TTG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA PENANGANANNYA MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI; MERESPON DGN CEPAT DAN MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI DLM MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK; MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG MELIPUTI, REKONSILIASI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.
TINGKAT PROV
KETUA : GUBERNUR WAKIL KETUA I : SEKDA PROVINSI WAKIL KETUA II : KAPOLDA WAKIL KETUA III : PANGDAM/DANREM/ KEPALA SATUAN TNI WIL SETEMPAT. WAKIL KETUA IV : KAJATI WAKIL KETUA V : KABINDA SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL PROV WKL SEKRE I : KA BIRO OPS POLDA WKL SEKRE II : ASOPS KODAM/KASREM WAKIL SEKRE III : ASINTEL KEJATI ANGGOTA : PEJABAT SKPD PROV DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL LAIN SESUAI KEBUTUHAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN GUBERNUR
TINGKAT KAB/KOTA
KETUA : BUP/WALKOT WAKIL KETUA I : SEKDA KAB/KOTA WAKIL KETUA II : KAPOLRES/TA/BES WAKIL KETUA III: DANDIM/KEPALA SATUAN TNI WIL SETEMPAT WAKIL KETUA IV : KAJARI SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL KAB/KOTA WKL SEKRE I : KABAG OPS POLRES/TA/TABES WKL SEKRE II : KASI OPS KODIM WKL SEKRE III : KASI INTEL KEJARI ANGGOTA : PEJABAT SKPD KAB/KOTA DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL TERKAIT SESUAI KEBUTUHAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN BUP/WALKOT
GUB, BUP DAN WALKOT MELAPORKAN SELURUH KEGIATAN RENCANA AKSI TERPADU DI DAERAH MELALUI
SISTEM INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
HRS DIJALANKAN OLEH TIMDU TINGKAT NAS, PROV, KAB/KOTA
PEMPUS AKAN MEMBERIKAN “REWARD DAN PUNISHMENT” SESUAI KETENTUAN PER UU AN
1.
2.
3.
TINGKATKAN KETERPADUAN DAN SINERGITAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH, KHUSUSNYA DALAM ANTISIPASI KERAWANAN KONFLIK SOSIAL MENJELANG PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2015. LAKSANAKAN RENCANA AKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2015 YANG TELAH DISUSUN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, TERUTAMA DALAM HAL PENCEGAHAN KONFLIK DI DAERAH. LAPORKAN RENCANA AKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI MELALUI SISTEM INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
15
