KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KESBANGPOL GUNA MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2014
OLEH
A. TANRIBALI L DIRJEN KESBANGPOL
BIODATA 1. 2. 3. 4.
Nama Tempat/Tgl Lahir Agama/ Suku Bangsa TMT ABRI Pangkat terakhir Jabatan terakhir
: : : : : :
Drs. Achmad Tanribali Lamo, SH Watampone/15 Nopember 1952 Islam, Bugis AKABRI 1974 Mayor Jenderal / TNI-AD ASPERS KASAD
5. ALIH STATUS DARI TNI KE PNS (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) : TMT : 18 Januari 2008 NIP : 19521115 200801 1 001 Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e) Jabatan : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik TMT Jabatan : 31 Desember 2008 s/d Sekarang 6. a. b. c. d. e. f.
Lain-lain SAHLI MENDAGRI Pj. GUB. SULSEL Pjs. GUB. MALUT Pj. GUB. SULTENG Pj. GUB. PAPUA BARAT Pj, GUB, MALUT
: : : : : :
2008 2008 2008 2011 2011 2013
a. b. c. d. e. f. g.
Ketua Tim RUU PARPOL Ketua Tim RUU Penyelenggara Pemilu Ses Timsel Calon Angg. KPU & BAWASLU Ketua Tim RUU PKS Ketua Tim RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Ketua Tim RUU ORMAS Angg. Tim RUU KAMNAS
: 2011 : 2011 : 2011 : 2012 : 2012 : 2012 : 2012
13 POKOK AJAKAN DAN ARAHAN PRESIDEN PADA RAKORNAS JHCC UNTUK PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF 2014
1. Mari secara bersungguh-sungguh mensukseskan pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014; 2. Ambil pelajaran dari pelaksanaan pemilu 2004 dan 2009 yang telah berlangsung baik mari kita pertahankan dan yang kurang baik kita perbaiki; 3. Pedomani dan laksanakan peraturan tentang Pemilu; 4. Pahami kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing terkait penyelenggaraan Pemilu. Sosialisasikan peran, tanggung jawab, dan tugas sehingga tidak terjadi saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab;
5. Cegah dan tiadakan penyimpangan serta pelanggaran Pemilu, termasuk tindakan intimidasi oleh siapapun. Berikan sanksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran Pemilu secara tegas dan adil; 6. Cegah kekerasan dan benturan antar kontestan Pemilu; 7. Jaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu, oleh peserta Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Penegak Keamanan. Cegah hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan terkait penyelenggaraan Pemilu; 8. Jika terdapat protes dan aduan, lakukanlah secara tertib dan damai sesuai aturan dan mekanisme. Hindari kekerasan dalam penyampaiannya;
9. Pers dan Media supaya menyampaikan siaran dan pemberitaan yang akurat dan konstruktif secara fair dan berimbang; 10. Kepada jajaran Pemerintah supaya tetap mengutamakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, cegah terjadinya conflik of interest; 11. Jaga netralitas TNI POLRI dalam Pemilu; 12. Kepada jajaran pemerintah diinstruksikan untuk membantu penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) sesuai permintaan penyelenggara Pemilu dan perundang-undangan; 13. Gunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, pastikan tidak ada penyimpangan dan jaga akuntabilitasnya.
TAMBAHAN FOKUS PERHATIAN JAJARAN KESBANGPOL PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK DALAM NEGERI MENGAKTIFKAN DAN MENGEFEKTIFKAN DENGAN SEGARA KELEMBAGAAN YANG DIAMANATKAN MELALUI PERMENDAGRI YANG TERKAIT DENGAN: PPWK, FPK, FKDM, FKUB DAN FORKOMPIMDA; MENINDAKLANJUTI SECARA EFEKTIF PELAKSANAAN INPRES 2/2013; DAN MENGEFEKTIFKAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PEMILU (PERMENDAGRI 61/2011): MELAKUKAN MONITORING UNTUK SEMUA TAHAPAN PEMILU; KOORDINASI ANTARLEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENGANTISIPASI BERBAGAI PERKEMBANGAN DALAM SEMUA TAHAPAN PEMILU; KONSOLIDASI KETERTIBAN & KEAMANAN ANTAR BERBAGAI INSTANSI
DUKUNG SUKSESNYA PEMILU 2014 SESUAI AMANAT UU 15/2011
KEWAJIBAN PEMDA TERKAIT BANTUAN DAN FASILITAS (Pasal 126 UU 15 Tahun 2011)
1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 3. PELAKSANAAN SOSIALISASI; 4. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK; 5. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU; 6. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN SETELAH ADA PERMINTAAN DARI PENYELENGGARA PEMILU.
KAWAL SETIAP JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU 2014
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014 (Peraturan KPU No.21 Tahun 2013) NO
KEGIATAN
TANGGAL
1
Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu 2014
9 – 11 Jan 2013
2
Pengumuman DCT Anggota DPR dan DPRD
23 – 25 Agust 2013
3
Pengumuman DCT Anggota DPD
29 – 31 Agust 2013
4
Rekapitulasi DPT
4 Nov 2013
5
Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga
11 Jan 2013 – 5 Apr 2014
6
Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik
16 Mar – 5 Apr 2014
7
Masa Tenang
6 – 8 Apr 2014
8
Distribusi logistik ke TPS
8 Apr 2014
9
Pemungutan suara
9 Apr 2014
10
Penetapan hasil Pemilu secara nasional
7 – 9 Mei 2014
11
Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD
11- 17 Mei 2014
12
Pengajuan perselisihan hasil Pemilu ke MK
12 – 14 Mei 2014
13
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kab/Kota
Juli – Okt 2014
14
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi
Agust – Okt 2014
15
Pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD
Okt 2014 12
RANCANGAN JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES 2014 NO
KEGIATAN
TANGGAL
1
Penetapan DPT nasional
6 – 13 Mei 2014
2
Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
10 – 16 Mei 2014
3
Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
5 – 9 Juni 2014
4
Kampanye
7
Masa Tenang
8
Pemungutan suara
9
Penetapan hasil Pemilu
26 – 28 Juli 2014
10
Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu
29 – 31 Juli 2014
11
Penetapan hasil Pemilu pasca Putusan MK
2 – 13 Agust 2014
12
Kampanye Putaran II
15 – 24 Agust 2014
13
Pemungutan suara Putaran II
14
Penetapan hasil Pemilu Putaran II
26 – 27 Sept 2014
15
Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu Putaran II
27 – 29 Sept 2014
16
Penetapan hasil Pemilu pasca Putusan MK
9 Okt 2014
17
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
20 Okt 2014
14 Juni – 5 Juli 2014
6 – 8 Juli 2014 9 Juli 2014
9 Sept 2014
13
PEJABAT NEGARA (GUB, BUP/WALKOT) WAJIB MENJAMIN TERWUJUDNYA MISI DAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA, SERTA ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
HARUS MENJALANKAN CUTI DAN TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA
KAMPANYE
ANTISIPASI POTENSI KERAWANAN PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF 2014 (Berdasarkan Kajian Bawaslu)
Tahapan Pendaftaran Dan Pemutakhiran Daftar Pemilih: 169 kab/kota kategori sangat rawan, 51 rawan dan 290 aman. Tahapan Kampanye: 34 kab/kota kategori sangat rawan, 268 rawan dan 208 aman. Tahapan logistik: 155 kab/kota kategori sangat rawan, 304 rawan dan 97 aman. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara: 92 kabupaten/kota kategori sangat rawan, 30 rawan dan 388 aman
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
