REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN HUBUNGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL REPUBLIK AFRIKA SELATAN MENGENAI KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Departemen Hubungan dan Kerjasama lnternasional Republik Afrika Selatan, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai ''Para Peserta". MENY ADARJ sernangat kerja sama yang ada di antara kedua negara;
MEMAJUKAN pengkajian yang saling menguntungkan bagi Kawasan Selatan;
BERKEINGINAN untuk memajukan kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian
Luar Negeri dan Oepartemen Hubungan dan Kerjasama lntemasional;
MENIMBANG pentingnya kerja sama dalam suasana netral dan infonnal yang
diciptakan oleh Para Peserta, di mana berbagai pandangan yang berbeda dapat disampaikan dan didiskus ikan secara terbuka, guna meningkatkan pemahaman dan kerj asama yang lebih luas; MENGAKUI Pernyataan Bersama mengena i Kemit:raan Strategis bagi Masa depan
yang Oamai dan Sejahtera yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Thabo Mvuyelwa Mbeki, di Pretoria, pada bulan Maret 2008;
MEMPERHATJKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masi ng negara;
TELAH MENCAPAI PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:
Pasal I TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) adalah untuk membentuk kerangka kerja sama jangka panjang antara Para Peserta dan untuk memfasilitasi kerja sama Para Peserta dalam bidang penelitian dan pengembangan.
Pasal II MAKSUD
Para Peserta akan bekerja sama dalam bidang-bidang yang merupakan kepentingan bersama, yang antara lain dapat mencakup pertukaran infonnasi mengenai struktur dan isi program penelitian, kecenderungan internasional, dan kemajuan dalam tek.nik analisis serta penggunaan teknologi dalam analisis, termasuk desain dan isi dari agenda penelitian, maupun identifikasi para ahli dan penelitian bersama di wilayah yang disepakati bersama.
Pasal III DIALOG PERENCANAAN KEBIJAKAN
Dialog Perencanaan Kebijakan rutin secara terstruktur akan diselenggarakan secara bergantian antara Para Peserta pada tanggal yang telah disepakati bersama. Tema dan agenda akan disepakati dalam konsultasi antara Para Peserta.
PasaiiV KEGIATAN
Para Peserta akan saling bertukar pengalaman, informasi, dan penelitian tentang subyek yang menjadi kepentingan bersama, yang dilakukan oleh Para Peserta dalarn bidang diplomasi dan hubungan internasional serta kegiatan kebijakan luar negeri lainnya.
Pasal V
KONTAK UTAMA
1. Kementerian Luar Negeri menunjuk Direktur/Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika sebagai kontak utama yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan MSP ini. 2. Departemen Hubungan dan Kerjasama lnternasional menunjuk Direktur Utarna Unit
Pengkajian dan Analisis Kebijakan sebagai kontak utama yang
bertanggungjawab dalam pelaksanaan MSP ini.
Pasal VI PELAKSANAAN DAN PENGATURAN FINANSIAL
1. Para Peserta akan melakukan konsultasi awal untuk menentukan kegiatan spesifik yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan MSP ini. 2. Pengaturan finansial untuk membiayai kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam kerangka MSP ini akan disepakati bersama oleh Para Peserta. 3. Dengan tidak mengesampingkan ayat 2, MSP ini tidak akan menimbulkan beban finansial atau kewajiban lainnya bagi masing-masing Peserta, kecuali dengan
kesepakatan bersama terkait dengan pengaturan penyelenggaraan suatu kegiatan spesifik.
Pasal VD
KERAHASIAAN 1. Para Peserta akan merahasiakan seluruh dokumen dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan oleh Peserta Jain yang ditentukan sebagai dokumen atau informasi rahasia oleh Peserta pengirim. 2. Jika salah satu Peserta berkeinginan untuk mengungkapkan dokumen-dokumen atau infonnasi tersebut, Peserta tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Peserta pengirim.
3. Para Peserta setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat antara Para Peserta meskipun MoU ini berakhir.
Pasal VIII
PERU BAHAN MSP ini dapat ditinjau kembali atau diubah kapan saJa berdasarkan keputusan bersama Para Peserta. Setiap perubahan akan dibuat secara tertulis melalui kesepakatan bersama Para Peserta. Peninjauan kern bali atau perubahan dimaksud akan berlaku pada tanggal yang telah ditentukan bersama oleh Para Peserta dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal IX
MULAIBERLAKU,MASABERLAKU DANPENGAKEITRAN I. MSP ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan tetap berlaku selama periode 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya atas kesepakatan bersama Para Peserta melalui pemberitahuan secara tertulis.
3. MSP ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Peserta dengan memberikan pemberitahuan awa l kepada Peserta lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
Sckiranya MSP ini diakhiri, pengaturan-pengaturan atau program-program dan kegiatan-keg iatan yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MSP ini akan tetap berlak u hingga selesai pelaksanaannya, kecuali disepakati lain oleh Para Peserta.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP
DIBUAT dalam dua rangkap di Jakarta pada I Maret 20 14 dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. Seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
Untuk
Untuk
Kementerian Luar Negeri
Departemen Hubungan
Republik Indonesia
dan Kerjasama Internasional Republik Afrika Selatan
Signed
R.M. Marty Menteri
tf. Nat'afegawa L~ar Negeri
Signed
Maite Nkoana-Masbabane Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional
REPUBLIK INDONESIA
MEMO~UMOFIDIDE~T~DmG
BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS AND COOPERATION
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ON MUTUAL COOPERATION ON POLICY RESEARCH AND DEVELOPMENT
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa, hereinafter
collectively referred to as the "Participants". RECOGNIZING the spirit of the cooperation that exists among the respective countries; PROMOTING research for the mutually beneficial development of the South; DESIRING to promote closer collaboration between the Ministry of Foreign Affairs and the Department of International Relations and Cooperation; TAKJNG INTO ACCOUNT the importance of cooperation in the neutral and informal environment which the Participants create, where differing views can be expressed and openly debated, to encourage understanding and greater cooperation;
ACKNOWLEDGING the Joint Declaration on Strategic Partnership for a Peaceful and Prosperous Future which was signed by President Susilo Bambang Yudhoyono and President Thabo Mvuyelwa Mbeki, in Pretoria, on March 2008; HAVING REGARD to the prevailing laws and regulations of the respective countries:
HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
Article I
OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish a framework for close cooperation among the Participants and to facilitate collaboration among them on policy research and development.
Article II
PURPOSE The Participants will cooperate in areas of mutual interest, which inter alia may include exchange of information on structure and content of research programs, international trends, and advances in analysis techniques and the use of technology in analysis, including design and content of research agendas; as well as identification of experts and joint research in mutually agreed areas. Article Ill
POLICY PLANNING DIALOGUE A structured regular Policy Planning Dialogue will be hosted on rotational basis between the Participants on a mutually agreed date. The theme and agenda will be agreed in consultation between the Participants.
Article IV
ACTIVITIES
The Participants will exchange experience, information, and research on subjects of mutual interest, undertaken by the Participants in the field of diplomacy and other international relations and foreign policy activities.
Article V PRINCIPAL CONTACT
I. The Ministry of Foreign Affairs designates the Director/Head of Center for Policy
Analysis and Development for Asia, Pacific, and Africa Regions as the principal contact responsible for the implementation of this MoU.
2. The Department of International Relations and Cooperation designates the Chief Director of Policy Research and Analysis Unit as the principal contact responsible for the implementation ofthis MoU.
Article VI TMPLEMENTATION AND FINANCIAL ARRANGEMENT
1. The Participants will hold prior consultation on defining specific activities to be conducted for the implementation of the MoU.
2. The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of this MoU will be agreed upon by the Participants. 3. Notwithstand ing Paragraph 2, this MoU wi ll place no financial or other obligation on either Participant, except by mutual agreement in conjunction with the organization of a specific program and activity.
Article VII CONFIDENTIALITY
I. The Partici pants shall treat as confidential all documents and any other in formarion in whatever forms submitted by another Participant which has been designated as confidential by the submitting Participant. 2. If any Participant wishes to disclose such documents or information, that Participant shall obtain prior consent from the submitting Participant. 3. The Participants agree that provision of this Article shall remain binding between the Participants notwithstanding the termination ofthis MoU.
Article VIII AMENDMENT
This MoU can be reviewed or amended at any time by joint decision of the Participants. Any modification will be made only in writing by mutual consent of the Participants. Such revisions or amendments will come into effect on such date as may be determined by the Participants and will form an integral part of this MoU.
Article IX COMING INTO EFFECT, DURATION, AND TERMINATION
I. This MoU will come into effect on the date of its signing. 2. This MoU wi ll remain in effect for a period of 3 (three) years and may be extended for a further period of 3 (three) years as mutually agreed by the Participants through written notifications. 3. This Mo U may be terminated by either Participant at any time by giving 6 (six) months prior notice to the other Participant. Shou ld this MoU terminated, the
arrangements or ongo ing programs and activities made under this MoU shall rema in in effect until their completion, unless agreed otherwise by the Participants.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU. SIGNED in duplicate in Jakarta on 151 of March 2014 in Indonesian and English
languages. A II texts are being equally authentic. Ln case of any divergence on interpretat ion. the English text shall prevail.
For
For
the Ministry of Foreign Affairs
the Department of International
of the R~oflndooesia
Relations and Cooperation of the Republic of South Africa
Signed
Signed
R.M. Mar~. Natalegawa
Mafte\Nkoana-Mashabane
Minister fqr Foreign Affairs
Minister of International Relations and Cooperation
