KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2015

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan selama satu tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah disusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun 2015. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan sekretariat jenderal Kementerian Luar negeri. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015. Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Sekretariat Jenderal diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Jakarta,

Februari 2016

Y. Kristiarto S. Legowo

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF Tahun 2015 adalah tahun pertama implementasi Rencana Strategis (renstra) jangka menengah Sekretariat Jenderal 2015–2019. Pada tahap awal pelaksanaan renstra ini, Sekretariat Jenderal (Setjen) melakukan beberapa perubahan termasuk perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari periode sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: No

IKU Tahun 2014

No

1

Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri Opini BPK Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi Persentase kelancaran ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

1

Indeks Kepuasan Pegawai

2

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri Opini BPK Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri

2

3 4 5

6

3 4 5

IKU Tahun 2015

IKU yang dipilih pada Tahun 2015 merupakan IKU yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan merupakan IKU yang hanya berorientasi pada kegiatan atau proses. Dengan IKU baru pada Tahun 2015 tersebut, pencapaian kinerja Setjen menjadi lebih menantang, namun tetap realistis. Dari hasil pengukuran, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, selama tahun 2015, Setjen berhasil meraih pencapaian kinerja sebagai berikut: SASARAN

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Indeks Kepuasan Pegawai 2 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB 3 Opini BPK

TARGET REALISASI CAPAIAN 2015 2015 2015

55%

45%

81,45%

B (70)

BB (72,22)

103,17%

WTP

WTP

120% (konversi)

4 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 50% kompetensi jabatan 5 Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan 55% komunikasi Kementerian Luar Negeri Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

5,56%

9,30%

11,11%

16,91% 66,53%

Capaian signifikan dari Sekretaris Jenderal pada tahun 2015 datang dari capaian kinerja indikator kinerja utama yang kedua dan ketiga yaitu capaian Indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian PAN-RB dan Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014. Pada Tahun 2015 Kemenlu mendapatkan nilai “BB” dengan nilai 72,22 atas Laporan Kinerja Kemenlu Tahun 2014. Nilai ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya mendapat Nilai Evaluasi AKIP 62,27. Selain itu, pada tahun 2015, Kemenlu mendapat Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014. Raihan capaian yang rendah pada IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” dikarenakan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 melakukan restrukturisasi organisasi untuk mencapai visi misi dan sasaran strategis sesuai Renstra Kemlu 2015–2019. Restrukturisasi ini pada prosesnya akan memunculkan jabatanjabatan baru secara nomenklatur maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan pembaharuan peta dan analisa jabatan. Oleh karena itu penyempurnaan model dan standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan asesmen tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 dan baru dapat dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2016 setelah struktur baru disahkan. Selain itu, pencapaian kinerja “Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri” tidak dapat mencapai target karena jumlah anggaran untuk pelaksanaan Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2011-2015 tahap kedua (tahun 2015) hanya tersedia sebesar 50%. Di samping itu, belum adanya kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri menyebabkan prioritas pelaksanaan tahapan penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi terganggu oleh adanya permintaan layanan infrastruktur dan aplikasi yang tidak tercantum dalam dokumen Rencana Induk Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus didahulukan penyelesaiannya. Sementara itu, dari sisi Anggaran, pada tahun 2015 Sekretaris Jenderal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 695.812.657.000,00. Anggaran tersebut mengalami revisi beberapa kali. Sehingga pada akhirnya anggaran tersebut menjadi sebesar Rp 654.200.169.000,00. Total realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp 593.520.354.661,00 dengan rata-rata realisasi persentase untuk total anggaran adalah sebesar 90,72% pada tahun 2015. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2014 yaitu 91,43%. Hal tersebut dikarenakan pada TA 2015, sebagian anggaran belanja non-operasional Setjen dianggarkan dari PNBP, demikian juga dengan anggaran belanja modal, sehingga realisasi anggarannya diwajibkan memenuhi terlebih dahulu target penerimaannya, yang kemudian pencairannya diperlukan proses yang cukup panjang dan memerlukan waktu.


Bab I Pendahuluan I.1 LATAR BELAKANG Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sekretariat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dari Kementerian Luar Negeri, termasuk dalam proses penyempurnaan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP) dari Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Jenderal terus berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara sesuai dengan bidang tugas Kementerian Luar Negeri. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan keuangan maupun kinerja Kementerian Luar Negeri yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi sistem pengendalian internal oleh Sekretariat Jenderal melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan. Sebagai bagian dari Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Jenderal memiliki tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan mendukung pemenuhan kebutuhankebutuhan pimpinan Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal berupaya untuk mewujudkan sistem manajemen kinerja yang bertumpu pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan SAKIP dalam rangka mewujudkan institusi yang profesional, bersih dan berwibawa serta menerapkan prinsip-prinsip good governance.


I.2 TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal adalah: 1. Tugas: Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. 2. Fungsi: Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Luar negeri; d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.


I.3 STRUKTUR ORGANISASI Secara umum, gambaran mengenai struktur organisasi Sekretariat Jenderal di tingkat Eselon II sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:


I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Sekretariat Jenderal memiliki tugas utama dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Luar Negeri. Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Sekretariat Jenderal turut andil dan memliki tanggung jawab dalam mendukung keberhasilan diplomasi total bagi pencapaian kepentingan nasional sesuai visi dan misi Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pencapaian kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Jenderal terus berupaya memantapkan koordinasi kegiatan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum.


Bab II Perencanaan Kinerja A. RENCANA STRATEGIS


PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Program

:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Total Anggaran Pusat : Rp 695.812.657.000,Perwakilan : Rp 4.478.216.952.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI SASARAN PROGRAM Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi Indonesia

No 1 2

3 4 5

INDIKATOR SASARAN Indeks Kepuasan Pegawai Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri Opini BPK Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri


TARGET 55% B (70) WTP 50%

55%

Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri memiliki sasaran Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi Indonesia dengan capaian sebesar 66,53% pada tahun 2015. Capaian untuk sasaran pertama Sekretariat Jenderal turun dari tahun sebelumnya, di mana capaian tahun 2014 sebesar 89,43%. Sasaran strategis Setjen Kemenlu diukur dengan beberapa IKU yang baru dimana IKU baru yang disusun lebih berorientasi kepada hasil (outcome) dan tidak pada kegiatan. IKU tersebut dilengkapi dengan manual IKU yang mencakup juga definisi beserta formulasi perhitungan, sehingga perhitungan capaian lebih terukur. Walaupun capaian terlihat lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi capaian tersebut sesuai dengan formulasi perhitungan dalam manual IKU. Seperti misalnya untuk capaian IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan diukur dengan standar kompetensi jabatan” sehingga IKU ini berorientasi pada outcome tidak lagi hanya mengukur kegiatan. Selain itu misalnya IKU “Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri” merupakan pengukuran capaian rencana strategis jangka panjang yang diukur melalui perhitungan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang diselesaikan. Kedua IKU tersebut merupakan IKU Setjen yang baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat Jenderal memiliki sasaran strategis yaitu “Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia”. Pengukuran pencapaian dua sasaran tersebut dicapai dengan meggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama. Sesuai dengan Manual IKU yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, maka Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut: SASARAN ESELON I

IKU ESELON I

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

IKU 1 Indeks Kepuasan Pegawai IKU 2 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TARGET

INFORMASI KINERJA

55%

Hasil Survey Kepuasan Pegawai

B (70)

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB


2,24 dari skala 5

BB (72,22)

REALISASI

CAPAIAN (%)

DATA DUKUNG

45%

81,45%

Hasil Survey Kepuasan Pegawai

103,17%

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

103,17%

Kementerian Luar Negeri

IKU 3 Opini BPK IKU 4 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan IKU 5 Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri

WTP

50%

55%

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu Tahun 2013 Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu yang telah memenuhi kompetensi jabatan Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu Sistem Informasi yang diselesaikan Sistem Informasi sesuai Cetak Biru TIK Infrastruktur Teknologi Informasi Yang Diselesaikan Infrastruktur Teknologi Informasi sesuai Cetak Biru TIK

WTP (100%)

Kemenlu dari KemenPAN dan RB Laporan Hasil Audit BPK

100%

120%

5,56%

11,11%

Database Kepegawaian

9,30%

16,91%

Laporan dari Pusat Komunikasi

4

72 1 25 3

18

Capaian Kinerja Setjen Tahun 2015

66,53%

C. Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2015 Secara keseluruhan capaian sasaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2015 untuk sasaran pertama yakni “Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia” adalah sebesar 66,53 %. Capaian ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2014 sasaran pertama mencapai sebesar 89,43%, tahun 2013 94,56%, tahun 2012 sebesar 91,36% dan tahun 2011 sebesar 84,66%. Sejalan dengan Manual IKU Setjen Kemenlu yang telah ditetapkan, maka pengukuran IKU telah lebih berorientasi kinerja dan bukan kepada kegiatan. Perhitungan capaian sasaran telah bororientasi kepada hasil dan sesuai dengan kriteria IKU yakni SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevan, Time Bound). Grafik perbandingan capaian kinerja Sekretariat Jenderal dari tahun 2011 hingga 2015 bisa terlihat seperti dalam gambar di bawah ini:


Trend Capaian Sasaran Strategis Sasaran I 100,00% 84,66% 80,00%

91,36%

Sasaran II

94,56%

89,40%

91,72% 85,87%

66,53% 75,78%

60,00%

74,49%

40,00% 20,00% 0,00%

0% 2015

2011

2012

2013

2014

Sasaran I

84,66%

91,36%

94,56%

89,40%

66,53%

Sasaran II

85,87%

75,78%

91,72%

74,49%

0,00%

Capaian sasaran Sekretariat Jenderal diukur dengan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran terhadap masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut: .Indeks Kepuasan Pegawai. Pengukuran untuk IKU tersebut menggunakan pengukuran dari 1. Indeks Kepuasan Pegawai. Pengukuran untuk IKU tersebut menggunakan pengukuran dari Hasil Survei Kepuasan Pegawai yang dilakukan oleh Biro Perencanaan & Organisasi (Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi). Penjelasan: Indeks Kepuasan Pegawai dilakukan melalui survei yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi 6 (enam) aspek yaitu: (i) kelembagaan; (ii) kepegawaian/sumber daya manusia; (iii) imbalan; (iv) sarana dan prasarana; (v) pengendalian dan pengawasan; serta (vi) mekanisme dan tata kerja. Ukuran tingkat kepuasan skala Likert (skala terendah 1 yaitu tidak puas dan skala tertinggi 5 yaitu sangat puas)

2.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB. Pengukuran untuk IKU tersebut menggunakan pengukuran dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB. Aspek pengukuran Laporan Kinerja oleh KemenPAN dan RB menggunakan 5 komponen penilaian yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, serta Capaian Kinerja. Pada tahun 2015 Kementerian Luar Negeri mendapatkan penilaian untuk LAPORAN KINERJA tahun 2014 dengan poin 72,22 yaitu “BB”


3.

Opini BPK Pengukuran untuk IKU ini menggunakan parameter dari Laporan Hasil Audit BPK. Untuk tahun 2015 Kementerian Luar Negeri mendapatkan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)

4.

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Pengukuran untuk IKU tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah pejabat (Eselon I & II) di lingkungan Kemenlu yang telah memenuhi kompetensi jabatan

x 100 %

Jumlah pejabat (Eselon I & II) di lingkungan Kemenlu

5.

Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri. Pengukuran terhadap IKU tersebut menggunakan rumusan sebagai berikut: Penjelasan: Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPR) adalah informasi tentang realisasi penerapan strategi teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri.

Keterangan: - % PPR = Persentase Penerapan Cetak Biru TIK - X1 = sistem informasi yang diselesaikan - X2 = sistem informasi sesuai cetak biru TIK - Y1 = Infrastruktur teknologi informasi yang diselesaikan - Y2 = Infrastruktur teknologi informasi sesuai cetak biru TIK

Secara keseluruhan perhitungan untuk capaian sasaran Sekretariat Jenderal “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi Indonesia” pada tahun 2015 diperlihatkan pada tabel di bawah ini: No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian

1


55%

45%

81,45%

2

Nilai Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB

B (70)

B (72,22)

103,17%

3

Opini BPK

WTP

WTP

120% (konversi)

4

Persentase pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

50%

5,56%

11,11%


5

Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri

55%

Capaian Sasaran I

C.1.

9,30%

16,91% 66,53%

Analisis IKU 1

IKU 1 “Indeks Kepuasan Pegawai” Target 55% Capaian Realisasi 45%

81,45%

Survei tingkat kepuasan pegawai dilakukan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi pada tanggal 27 Maret s.d 6 April 2015. Survei tersebut diikuti oleh 822 responden pegawai Kemenlu yang berada di Pusat dan Perwakilan RI atau merepresentasikan 23% dari total pegawai Kemenlu. Jumlah total pegawai Kemenlu saat ini sesuai catatan dari Biro Kepegawaian adalah 3587 orang. Survei ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi 6 (enam) aspek yaitu: (i) kelembagaan; (ii) kepegawaian/sumber daya manusia; (iii) imbalan; (iv) sarana dan prasarana; (v) pengendalian dan pengawasan; serta (vi) mekanisme dan tata kerja. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh tim bekerja sama dengan pihak konsultan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert (skala terendah 1 yaitu tidak puas dan skala tertinggi 5 yaitu sangat puas), angka kumulatif tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri adalah 2,24 atau kurang puas. Rincian tingkat kepuasan pegawai per aspek kapasitas organisasi adalah sebagai berikut: a. Tingkat kepuasan terhadap aspek kelembagaan adalah 2,13 (kurang puas); b. Tingkat kepuasan terhadap aspek kepegawaian/sumber daya manusia adalah 2,13 (kurang puas); c. Tingkat kepuasan pegawai terhadap aspek imbalan adalah 1,95 (tidak puas); d. Tingkat kepuasan terhadap aspek penyediaan sarana dan prasarana adalah 2,73 (kurang puas); e. Tingkat kepuasan terhadap aspek pengendalian dan pengawasan adalah 2,26 (kurang puas); dan f. Tingkat kepuasan terhadap aspek mekanisme dan tata kerja adalah 2,45 (kurang puas) Jika dikonversi ke dalam persentase maka realisasi tingkat kepuasan pegawai Kemenlu yang tercermin dari hasil survei tersebut adalah sebesar 44,8% (2,24 dari skala 5). Realisasi sampai Triwulan III: 44,8%. Target tahunan: 55%. Capaian kinerja 81,45% (44,8% dibagi dengan 55%). Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Tingkat kepuasan pegawai yang didapat dari hasil survei tersebut tidak mencapai target 55% seperti yang telah direncanakan pada renaksi dan PK Setjen 2015. Realisasinya hanya 44,8% atau capaiannya berarti 81,45% dari target. Rendahnya tingkat kepuasan pegawai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Isu dominan yang menjadi perhatian responden untuk dibenahi dapat diuraikan sebagai berikut: a. Menilik tingkat kepuasan aspek kelembagaan dan kepegawaian/sumber daya manusia yang memiliki skor yang sama (2,13), menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling berkaitan dan dalam pembenahannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Concern utama yang menjadi perhatian responden terhadap kedua aspek tersebut juga sama yaitu masalah pembenahan pola karir BPKRT, Pejabat Komunikasi dan Jabatan Fungsional Diplomat; b. Imbalan merupakan satu-satunya aspek kapasitas organisasi yang memperoleh skor tingkat kepuasan di bawah 2 yaitu 1,95 atau tidak puas. Rasa ketidakpuasan responden terhadap aspek imbalan berkaitan erat dengan tunjangan kinerja yang diterima. Sebagian besar responden berpandangan bahwa penentuan kelas jabatan seharusnya didasarkan secara obyektif pada beban kerja, jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan yang mereka lakukan sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan yang semestinya diterima. c. Salah satu aspek kapasitas organisasi adalah sarana dan prasarana, yang menjadi sorotan utama adalah masalah perbaikan dan kebersihan kantin; d. Pada aspek pengendalian dan pengawasan, tingkat kepuasan terendah pegawai adalah mengenai masalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Kemenlu dimana mayoritas pegawai menyatakan tidak puas (1,91). Sebagian besar responden menyatakan agar penerapan SPIP dapat disosialisasikan secara lebih intensif karena belum banyak diketahui dan dipahami oleh pegawai; e. Menyangkut aspek mekanisme dan tata kerja, tingkat kepuasan terendah pegawai adalah terhadap peraturan di Kemenlu yang mengatur mengenai penataan tatalaksana dan Standard Operating Procedures (SOP) (2,16). Hal ini dapat dipahami karena Kementerian Luar Negeri belum memiliki pedoman business process dan SOP sebagai panduan dalam penyusunan business process dan SOP di setiap unit kerja/satuan kerja. Tingkat kepuasan pegawai terhadap aspek imbalan adalah sebesar 1,95 (tidak puas). Aspek ini merupakan yang menyumbang tingkat kepuasan yang paling rendah. Masalah utama yang disampaikan responden dari aspek imbalan ini adalah perlunya perbaikan kelas jabatan sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan kinerja dan beban kerja yang bersangkutan. Sebagian besar responden berpandangan bahwa penentuan kelas jabatan seharusnya didasarkan secara obyektif pada beban kerja, jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan yang mereka lakukan sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan yang semestinya diterima. Selain itu, meskipun berada dalam skala “kurang puas”, namun dari 6 (enam) variabel kapasitas organisasi yang diajukan kepada responden, aspek sarana dan prasarana merupakan variabel yang menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi dari pegawai yaitu 2,73. Masalah sarana dan prasarana yang menjadi perhatian utama responden untuk dibenahi adalah: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

a. b. c. d.

perbaikan dan kebersihan kantin; kebersihan, perbaikan, dan kelengkapan sarana di toilet; dan pest control secara berkala penambahan dan peremajaan armada bus jemputan; penambahan ruang rapat, perlunya penamaan gedung, dan penyediaan ruang tamu yang memadai.

Berpijak dari hasil survei tersebut, direkomendasikan beberapa hal yang menjadi perhatian responden yang kiranya dapat dipertimbangkan untuk tindak lanjutnya oleh unit/satuan kerja terkait, yaitu: a. Penyelesaian pembentukan jabatan fungsional bagi BPKRT dan Petugas Komunikasi; serta Revisi terhadap Peraturan Menteri PANRB Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya; b. Peninjauan terhadap evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan) Kemenlu; c. Perbaikan kantin; d. Sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih intensif; e. Penyusunan penataan tatalaksana (business process) dan pedoman penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Kemenlu. Langkah percepatan dan proyeksi ke depan: a. Penyediaan alat pengukur kepuasaan elektronik di loket-loket pelayanan Biro Kepegawaian, seperti Unit Layanan Terpadu dan Poliklinik agar dapat mengukur kepuasaan pegawai secara real time. b. Pembuatan SOP untuk seluruh jenis pelayanan Sekretariat Jenderal c.q Biro Kepegawaian yang harus dipaparkan kepada seluruh pegawai Kemenlu. IKU “Indeks Kepuasan Pegawai” ini merupakan IKU yang baru digunakan dan diukur pada Tahun 2015, sehingga pencapaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahuntahun sebelumnya. INDIKATOR KINERJA UTAMA


C.2.

2011

2012

2013

2014

2015

N/A

N/A

N/A

N/A

81,45%

Analisis IKU 2

IKU 2 “ Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kierja Instansi Pemerintah Kemenlu dari KemenPAN dan RB” Target B (70) Capaian 100% Realisasi B (72,22) Setelah kurang lebih 5 tahun berada pada predikat Cukup Baik atau “CC”, nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri meningkat dengan raihan predikat “B” (Baik) dengan nilai 65,27 pada tahun 2014, kemudian, nilai AKIP Kemenlu naik menjadi “BB” dengan nilai 72,22 pada tahun 2015. Dengan predikat tersebut, Kementerian Luar Negeri menyejajarkan diri dengan sejumlah K/L lain yang terlebih dulu mencapai predikat Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2015, di Istana Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri telah menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2015. Kemenlu berhasil meraih prestasi AKIP dengan predikat “BB” (poin 72,22), atau meningkat dari predikat “B” (poin 65,27) pada tahun sebelumnya. Penghargaan tersebut diberikan sebagai penilaian atas implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja seluruh K/L dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Prestasi tersebut dicapai atas upaya bersama oleh seluruh Satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang terus melakukan langkah progresif dan kongkrit menggerakkan dan mendorong seluruh komponen di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk menjalankan rencana aksi perbaikan akuntabilitas kinerja. Prestasi “BB” dengan range nilai >70-80 dengan arti “Sangat Baik”, menandakan bahwa Kemenlu telah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Komponen yang menjadi penilaian diantaranya meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

GRAFIK PRESTASI AKIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2009-2015

Rentang Nilai AKIP

PRESTASI HASIL AKIP KEMLU 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PRESTASI

PREDIKAT

CC

PREDIKAT CC

PREDIKAT CC

PREDIKAT CC

PREDIKAT

PREDIKAT CC

PREDIKAT BB

B

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

52,58

57,27

59,84

59,95

62,93

65,27

72,22

Pada penilaian evaluasi AKIP Kemenlu Tahun 2015, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3931/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didapat rincian komponen penilaian sebagai berikut: Komponen Yang Dinilai a. Perencanaan Kinerja b. Pengukuran Kinerja c. Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

2014 Bobot Nilai 35 22,76 20 12,05 15 10,08

2015 Bobot Nilai 30 23,42 25 17,09 15 10,11

d. Evaluasi Internal e. Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

10 20 100

6,09 14,29 65,27 B

10 20 100

6,88 14,72 72,22 BB

a. Kemenlu telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB pada tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin baiknya kualitas Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu Tahun 2015-2019. Hal-hal yang ingin diwujudkan Kemenlu selama periode 2015-2019 telah secara baik dituangkan dalam Renstra dalam bentuk tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil (result oriented); b. Kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kemenlu selama lima tahun mendatang maupun setiap tahunnya telah diterjemahkan dan diturunkan (cascade-down) kepada unit-unit organisasinya serta dituangkan di dalam Renstra Unit Kerja. Dengan adanya Renstra unit kerja, maka diharapkan pembangunan result-oriented government dapat dirasakan bahkan sampai unit terkecil dalam Kemenlu; c. Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan tidak hanya oleh Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan sebagian Pejabat Pengawas. Dengan ditetapkannya PK sampai dengan pejabat pengawas, maka diharapkan mekanisme penetapan kinerja pada tingkat individu di lingkungan Kemenlu akan menjadi lebih mudah dan tepat; d. Kemenlu juga telah menyusun rencana aksi atas pencapaian perjanjian kinerja. Meskipun secara kualitas belum sepenuhnya memadai, namun rencana aksi yang telah disusun dapat memudahkan pimpinan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian capaian kinerja pada tahun berjalan; e. Kemenlu telah menetapkan ukuran keberhasilan atas hal-hal yang harus diwujudkan pada lima tahun mendatang dan setiap tahunnya. Kualitas ukuran tersebut juga telah memenuhi kriteria ukuran kinerja yang baik dan dapat menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan; f. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan juga telah dimanfaatkan pada berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran, baik pada tingkat instansional maupun unit organisasi; g. Kendala yang ditemukan adalah mekanisme pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual dan belum berbasis teknologi informasi sehingga cukup menyulitkan para penanggung jawab program untuk memastikan keandalan data kinerja yang dilaporkan. Ketiadaan sistem informasi pemantauan kinerja ini juga menyulitkan pemantauan dan pengendalian kinerja; h. Meskipun terkendala dengan keandalan data kinerja, namun kualitas pelaporan kinerja Kemenlu semakin membaik dengan semakin mendalam. Hal ini terlihat dari kualitas analisis atas capaian kinerja yang diperjanjikan serta analisis efisiensi penggunaan anggaran;


i. Evaluasi atas pelaksanaan program yang dilakukan oleh setiap penanggungjawab program maupun kegiatan belum memberikan hasil yang optimal. Masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program serta peran yang diemban oleh setiap unit organisasi; j. Pada tingkatan Perwakilan RI, tujuan, sasaran, dan ukuran keberhasilan yang ditetapkan secara seragam pada seluruh Perwakilan RI membuat isu kewilayahan yang seharusnya unik dan berbeda-beda pada setiap Negara tidak dimunculkan. Berdasarkan uraian di atas, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a. Memerintahkan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategis hingga tingkatan indikator kinerja level individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan; b. Membangun aplikasi pemantauan kinerja sehingga akan memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja. KemenPAN RB juga menyarankan untuk menyempurnakan aplikasi tersebut melalui pengintegrasian dengan aplikasi keuangan sehingga informasi keuangan dan kinerja dapat digambarkan secara lebih komprehensif; c. Menyederhanakan rumusan program dan kegiatan agar lebih result oriented; d. Lebih mendorong dan memperkuat penerapan budaya kinerja di lingkungan Kemenlu melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang telah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment kinerja, dan sebagainya; e. Mendorong peningkatan kualitas kinerja Perwakilan RI dengan menetapkan kinerja atas isu-isu kewilayahan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi KemenPAN dan RB tersebut, pada tahun 2016 Kemenlu melalui Sekretariat Jenderal akan melakukan langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan prestasi akuntabilitas kinerja, sebagai berikut: a. Penuangan indikator kinerja utama yang tersaji dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja dari level di atasnya sesuai tugas, fungsi dan peran pegawai masing-masing. Selain itu, Kemenlu harus melakukan penerapan reward and punishment atas kinerja individu di lingkungan Kemenlu. b. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard sampai dengan level individu pegawai Kemenlu, sebagaimana best practices Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah berhasil meraih Predikat “A” atas AKIP. c. Melakukan pengembangan sistem manajemen kinerja sebagai alat pengawalan terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Luar Negeri sampai dengan tingkat individu melalui


sistem aplikasi e-performance Kemenlu. Sistem aplikasi e-performance merupakan sistem terintegrasi antara informasi kinerja dengan informasi keuangan. d. Peningkatan keterlibatan Menteri Luar Negeri, Pimpinan masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas PK, yang dilakukan per triwulanan. e. Melakukan capacity building dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan melakukan diseminasi, sharing of knowledge, sertifikasi ataupun pelatihan-pelatihan menunjang, yang diselenggarakan dari mulai tingkat Menteri, Eselon I, Eselon II, serta bagi pegawai yang memiliki fungsi dalam mengelola kinerja dan APIP. f. Melakukan penelaahan serta evaluasi atas program dan kegiatan Kemenlu dengan berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN RB. g. Melakukan penyempurnaan pada tolak ukur kinerja Perwakilan RI serta perbaikan signifikan pada SAKIP Perwakilan RI.

C.3. Analisis IKU 3 IKU 3 “ Opini BPK” Target WTP Realisasi WTP

Capaian

100% (dikonversi menjadi 120%)

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri tahun 2015 telah mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejalan dengan peningkatan capaian opini dari tahun ke tahun di mana atas Laporan Keuangan tahun 2009 Kementerian Luar Negeri mendapatkan opini “Tidak Menyatakan Pendapat” (disclaimer), kemudian atas Laporan Keuangan tahun 2010 mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), serta pada tahun 2011 opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas” dan di tahun 2014 tercapai opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri tahun 2013 adalah WTP. Pada tanggal 1 Juni 2015, telah diserahkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2014 (LK Kemenlu TA 2014) dari Anggota I BPK, Bapak Agung Firman Sampurna kepada Menteri Luar Negeri, Ibu Retno L.P. Marsudi. Adapun capaian opini BPK untuk Kemenlu adalah opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini merupakan usaha keras semua pihak di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri baik di Pusat maupun di Perwakilan RI.


Capaian untuk IKU Opini BPK ini selama 5 tahun (2010 – 2015) dapat dibandingkan sebagai berikut: Indikator Kinerja Opini BPK (untuk LK Tahun sebelumnya)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TMP (Tidak Menyatakan Pendapat)/ Disclaimer

WDP (Wajar Dengan Pengecual ian)

WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian - Dengan Paragraf Penjelasan)

WTP (Wajar Tanpa Pengecual ian)

WTP (Wajar Tanpa Pengecual ian)

WTP (Wajar Tanpa Pengecuali an)

Dalam upaya untuk mempertahankan capaian kinerja terbaik Kemenlu terkait Opini BPK, sebagai suatu syarat mutlak bagi K/L dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, maka sampai triwulan II tahun 2015 Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai upaya strategis, diantaranya: 1. Peningkatan Kualitas SDM Kemenlu, terutama para Pengelola Keuangan (Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggan) baik di Satker Pusat maupun Satker Perwakilan RI, dalam bentuk Sosialisasi dan Pelatihan, sebagai berikut: a. Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Basis Akrual bagi Tim Penyusun LK Biro Keuangan, tanggal 7 Januari 2015 di Pusdiklat Kemenlu; b. Sosialisasi SAP Basis Akrual bagi Satker Pusat, pada tanggal 16 Januari 2015 di Ruang Nusantara Kemenlu. c. Sosialisasi SAP Basis Akrual bagi Satker Perwakilan RI melalui Video Conference, pada tanggal 27 Januari 2015 di Ruang Nusantara Kemenlu. 2. Penyusunan dan peningkatan kualitas pelaporan Keuangan Kemenlu yang telah disesuaikan dengan SAP Basis Akrual, yaitu: a. Pembahasan jurnal transaksi akrual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 28 – 31 Mei 2015 di Pusdiklat, Kemenlu. b. Penyusunan jurnal manual transaksi akrual Satker Perwakilan RI di luar negeri, pada tanggal Minggu ke 4 Juni 2015 di Biro Keuangan, Kemenlu. 3. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi data-data keuangan dari Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI, guna mendapatkan data LK yang akurat dan akuntabel, yakni: a. Rekonsiliasi data internal Biro Keuangan, tanggal 7 - 10 Januari 2015 di Pusdiklat Kemenlu; b. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) bagi Satker Pusat, pada tanggal 16 – 21 Januari 2015 di Ruang Nusantara Kemenlu. c. Rekonsiliasi SAKPA dan SIMAK BMN Satker Perwakilan RI melalui Video Conference, pada tanggal 27 Januari – 3 Februari 2015 di Ruang Nusantara Kemenlu. d. Pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut BPK untuk Semester I di tahun 2015 telah dilaksanakan Sekretariat Jenderal, Satker-Satker Pusat dengan Tim Monitoring BPK bersama pendampingan dari Inspektorat Jenderal. Pada Minggu ke IV Juni – Minggu ke II Juli 2015 di Ruang Rapat Itjen Kemenlu. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Dalam mencapai Opini BPK WTP atas laporan keuangan Kemenlu tahun 2014 tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala, di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Adanya urgensi untuk secara progresif meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Keuangan Kemenlu, terutama terkait dengan diberlakukannya SAP Basis Akrual, yang menuntut pemahaman dan akurasi data-data keuangan yang tinggi. Keberadaan pengelolaan keuangan (Bendahara dan Penata Kerumahtangaan/BPKRT) yang terbatas, terutama di Satker Perwakilan yang hanya memiliki 1 (satu) BPKRT, akan cukup mempersulit pelaksanaan SAP Basis Akrual ke depannya. Perubahan SAP yang cukup dalam waktu singkat menyebabkan pemahaman para pengelola keuangan di satker-satker masih sangat terbatas. 2. Panduan umum dan panduan teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Pembina para pengelola keuangan negara belum seluruhnya tersusun, sehingga masih banyak proses pencatatan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang belum akurat. 3. Perubahan SAP juga berdampak langsung kepada perubahan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang digunakan sehingga membutuhkan penyesuaian, pelatihan dan pemahaman yang relatif banyak bagi setiap K/L, termasuk Kemenlu. 4. Adanya urgensi pemahaman yang sama antara K/L dan BPK sebagai Auditee dan Auditor terhadap pelaksakaan SAP Basis Akrual di setiap tahapan pengeloaan keuangan negara Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Kemkeu c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan piloting project penyusunan LK Kemenlu TA 2014 dan TA 2015 untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan berbagai perbaikan yang diperlukan guna pengembangan aplikasi SAP Basis Akrual, yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal serta Inspektorat Jenderal dan BPK telah memiliki forum reguler guna memonitoring berbagai tindak lanjut yang diperlukan dalam penyelesaian berbagai temuan BPK di tahun anggaran sebelumnya. Proyeksi ke depan/hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu: 1. Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal akan segera melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis yang diperlukan guna mempercepat peningkatan kualitas pemahaman para pengelola keuangan di satker-satker atas SAP Basis Akrual. 2. Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Kemkeu c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan segera menyusun panduan teknis terkait di tingkat kementerian yang diperlukan guna memperbaiki proses pencatatan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan di satkersatker yang sesuai dengan SAP Basis Akrual. 3. Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal akan melakukan rekonsiliasi dan monitoring internal Kemenlu, guna memastikan dan menindaklanjuti berbagai temuan BPK yang ada. 4. Kemenlu akan segera menyesuaikan, mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang diperlukan guna pelaksanaan SAP Basis Akrual, baik aplikasi internal (SIMKEU, E-Data LK dan aplikasi Puskom lain) maupun eksternal (SILABI, SAS, SAIBA, OM SPAN dan aplikasi Kemkeu lain) Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

C.4. Analisis IKU 4 Selama tahun 2015, realisasi “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” sebesar 5,56% dari target 50% sebagaimana tabel berikut: IKU 4 “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” Target

50%

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu yang telah 4 memenuhi kompetensi jabatan

Realisasi

5,56%

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu

Capaian

11,11%

72

Pada tahun 2015, terdapat 3 jabatan Eselon I dan 4 jabatan Eselon II Kementerian Luar Negeri yang tidak terisi. Terhadap 7 jabatan kosong tersebut, Kemenlu melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya untuk 4 jabatan tersebut dari 7 yang tersedia, 3 lainnya akan dilaksanakan tahun 2016. Proses seleksi tersebut telah dilakukan dengan menggunakan penilaian kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Empat jabatan yang telah diisi dengan Seleksi Terbuka tersebut diantaranya adalah: 1) Inspektur Jenderal; 2) Staf Ahli Menteri bidang Sosial Budaya; 3) Sekretaris BPPK; dan 4) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” ini merupakan IKU yang baru digunakan dan diukur pada Tahun 2015, sehingga pencapaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

2011

2012

2013

2014

2015

N/A

N/A

N/A

N/A

11,11%

Jumlah Pejabat yang telah dinilai dan sesuai dengan Standar Kompetensi dibandingkan dengan jumlah jabatan yang tersedia (Eselon I maupun Eselon II) pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: No

Unit

Jumlah Pejabat telah dinilai dan sesuai Standar Kompetensi 1 1 0 0 0

Jumlah Jabatan Yang Tersedia (Eselon I dan Eselon II) 5 12 7 7 6

1 2 3 4 5

STAF AHLI MENTERI LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

6

DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL

0

7

7

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

0

6

8

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

0

5


9

DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

0

6

10

INSPEKTORAT JENDERAL

1

6

11

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN JUMLAH

1 4

5 72

Dalam pencapaian IKU-1 SS-3.1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya seperti: 1. Penyempurnaan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan pada setiap jenjang jabatan di Kementerian Luar Negeri tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 mengingat kendala teknis lelang jasa konsultan. 2. Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 melakukan restrukturisasi organisasi untuk mencapai visi misi dan sasaran strategis sesuai Renstra Kemlu 2015 – 2019. Restrukturisasi ini pada prosesnya akan memunculkan jabatan-jabatan baru secara nomenklatur maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan pembaharuan peta dan analisa jabatan. Oleh karena itu penyempurnaan model dan standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan asesmen baru dapat dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2016 setelah struktur baru disahkan. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dan proyeksi ke depan sebagai berikut: 1. Penyegeraan penyusunan model dan standar kompetensi jabatan di Kementerian Luar Negeri pada triwulan pertama tahun 2016. 2. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 melalui Seleksi Terbuka dengan menggunakan asesmen kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural untuk menghasilkan pejabat-pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Jumlah jabatan yang akan diisi pada tahun 2016 berjumlah 30% dari keseluruhan jumlah jabatan pimpinan tinggi. 3. Pelaksanaan asesmen kompetensi pada pejabat Kementerian Luar Negeri secara bertahap. 4. Dengan disempurnakannya peta jabatan dan standar kompetensi jabatan maka proses pengangkatan, mutasi dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, yang pada gilirannya akan menjadikan pencapaian kinerja organisasi lebih optimal.

C.5. Analisis IKU 5 IKU 5 “Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri” Target Realisasi

55% 9,30% Capaian

Laporan dari Pusat Komunikasi

9,30%

16,91%

Cetak biru TIK Kementerian Luar Negeri adalah dokumen perencanaan yang berisi identifikasi sistem dan teknologi informasi yang menyediakan kerangka kerja pengembangan sistem dimaksud secara efisien untuk mendukung dan meningkatkan strategi organisasi. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPR) adalah informasi tentang realisasi penerapan strategi teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri. Formulasi yang dipergunakan untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut:

Elemen yang terlibat dalam perhitungan adalah: 1) Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi ( persentase. 2) Sistem Informasi.

) dalam bentuk

a) Sistem Informasi Yang Diselesaikan ( ). b) Sistem Informasi Sesuai Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi ( ). 3) Infrastruktur Teknologi Informasi. a) Infrastruktur Teknologi Informasi Yang Diselesaikan ( ). b) Infrastruktur Teknologi Informasi sesuai Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (

).

Tujuan dipergunakannya Indikator Kinerja Utama ini adalah untuk mendorong realisasi penerapan strategi teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2015 adalah sebesar 9,30% dari target 55% (persentase realisasi 16.9 %), sebagaimana tabel berikut: SASARAN ANTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

INFORMASI KINERJA

Sistem Informasi Yang Diselesaikan Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi

55%

Sistem Informasi Sesuai RISTIK Infrastruktur Teknologi Informasi Yang Diselesaikan Infrastruktur TI Sesuai RISTIK Capaian IKU: 16.9 %

JUMLAH

REALISA SI

DATA DUKUNG

Laporan Pembangunan Sistem Informasi

1 25

RISTIK Kemenlu 9,30%

3

Laporan Pengembangan Infrastruktur TI

18

RISTIK Kemenlu

Upaya peningkatan kapasitas teknologi baik secara infrastruktur, jaringan, dan aplikasi sesuai panduan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2011-2015 agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada pengguna dilakukan oleh Pusat Komunikasi dengan melaksanakan tiga kegiatan, yaitu: a. Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri. b. Pengadaan Perangkat Dalam Rangka Peningkatan Pengamanan Data dan Informasi. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2015

c. Peningkatan Sarana Pendukung Operasional Keamanan Sistem Informasi. Capaian kinerja ketiga kegiatan di atas secara terinci adalah tersedianya infrastruktur sistem komunikasi terpadu, layanan private cloud termasuk perangkat pengamanan data dan informasinya, perangkat pengacak sinyal, perangkat sistem komunikasi informasi ekstranet, Fortigate 100D dan Fortimail 3000D, AP FSCA, Webinspect, dan ARC-Sight, serta Metasploit. Kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah: a. Karena ketersediaan anggaran, Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2011-2015 baru dapat dieksekusi pada tahun 2014, sehingga pada saat masa berlaku dokumen tersebut habis, baru dapat diterapkan dua dari lima tahapan yang telah ditentukan. b. Belum adanya kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri menyebabkan prioritas pelaksanaan tahapan penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi terganggu oleh adanya permintaan layanan infrastruktur dan aplikasi yang tidak tercantum dalam dokumen Rencana Induk Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus didahulukan penyelesaiannya karena arahan pimpinan. c. Sumber daya manusia yang menangani penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi belum seluruhnya mendapat pelatihan dan sertifikasi. d. Kode sumber yang dibangun sebelumnya oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh satker pengguna/pemesan aplikasi tidak dibuat di atas platform yang standar digunakan di Kementerian Luar Negeri. e. Jumlah anggaran untuk pelaksanaan tahap kedua (tahun 2015) hanya tersedia sebesar 50%. Langkah perbaikan dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja, Pusat Komunikasi melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menyelaraskan permintaan satker pengguna terhadap layanan infrastruktur dan aplikasi baru dengan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2011-2015. b. Melakukan prioritasi kegiatan dan optimalisasi anggaran untuk melaksanakan penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi. c. Pemutakhiran peta kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. d. Melakukan penyusunan draft Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2016-2020. Dalam upaya meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di masa depan, kegiatan tahun mendatang akan diproyeksikan pada: a. Pengesahan draft Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2016-2020 dalam bentuk Keputusan Menteri Luar Negeri. b. Peningkatan kualitas pengembang sistem informasi untuk lebih mengefektifkan proses pengembangan aplikasi.


c. Peningkatan koordinasi dengan satker pengguna sehingga kegiatan pengembangan TIK dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dalam Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perbandingan persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kurun waktu 2011-2015 adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi

2011

2012

2013

2014

2015

N/A

N/A

N/A

N/A

16,9%

Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi baru digunakan pada tahun 2015 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.


D. Realisasi Anggaran Tahun 2015 No Unit Kerja 1 BAM 2 BAKP 3 Biro Kepegawaian 4 Biro Keuangan 5 BPO 6 Biro Perlengkapan 7 Pusdiklat 8 Puskom JUMLAH

Pagu Setelah Revisi 22.437.596.000 19.734.070.000 222.942.692.000 137.218.480.000 17.744.822.000 81.135.359.000 55.279.800.000 97.707.350.000 654.200.169.000

Realisasi % 22.109.180.596 98,54% 17.769.712.533 90,05% 195.558.026.114 87,72% 118.610.266.235 86,44% 16.405.659.382 92,45% 76.048.506.437 93,73% 52.332.148.979 94,67% 94.686.854.385 96,91% 593.520.354.661 90,72%

Pada tahun 2015 Sekretariat Jenderal mendapatkan anggaran DIPA sebesar Rp 695.812.657.000,00. Anggaran tersebut mengalami revisi beberapa kali. Sehingga pada akhirnya anggaran tersebut menjadi sebesar Rp 654.200.169.000,00. Total realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp 593.520.354.661,00 dengan rata-rata realisasi persentase untuk total anggaran adalah sebesar 90,72% pada tahun 2015. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2014 yaitu 91,43%. Hal tersebut dikarenakan pada TA 2015, sebagian anggaran belanja non-operasional Setjen dianggarkan dari PNBP, demikian juga dengan anggaran belanja modal, sehingga realisasi anggarannya diwajibkan memenuhi terlebih dahulu target penerimaannya, yang kemudian pencairannya diperlukan proses yang cukup panjang dan memerlukan waktu. Sementara itu realisasi untuk tahun 2013 sebesar 89,47%, tahun 2012 sebesar 84,13 % dan tahun 2011 sebesar 71,75%.

Capaian tersebut dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:

Rata-Rata Capaian Total Anggaran 100,00% 95,00% 90,00% 85,00%

89,47%

91,43% 90,72%

Tahun 2012 Tahun 2013

84,13%

Tahun 2014 Tahun 2015

80,00% 75,00%


Bab IV Penutup Selama tahun 2015 Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri menjalankan program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri”, yang kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) Kegiatan setingkat Eselon II dan 1 (satu) Kegiatan Perwakilan dan program “Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri” yang dijabarkan dalam 1 (satu) Kegiatan setingkat Eselon II dan 1 (satu) Kegiatan Perwakilan. Dalam upayanya mencapai sasaran kinerja, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu kekurangan dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Jenderal adalah pada IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” dan “Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri”. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal demi pencapaian sasaran kinerja, terutama dalam upaya meningkatkan nilai hasil evaluasi AKIP dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri. Namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Setjen secara keseluruhan, yaitu perlunya diakukan upaya-upaya seperti: 1.

Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard sampai dengan level individu pegawai Kemenlu, sebagaimana best practices Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah berhasil meraih Predikat “A” atas AKIP; Dalam kaitan tersebut diperlukan penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya, sehingga hasil penilaian kinerja individu nantinya dapat dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjangan kinerja;

2.

Melakukan capacity building dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan melakukan diseminasi, sharing of knowledge, sertifikasi ataupun pelatihanpelatihan menunjang, yang diselenggarakan dari mulai tingkat Menteri, Eselon I, Eselon II, serta bagi pegawai yang memiliki fungsi dalam mengelola kinerja dan APIP;

3.

Membangun aplikasi pemantauan kinerja sehingga akan memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja. KemenPAN RB juga menyarankan untuk menyempurnakan aplikasi tersebut melalui pengintegrasian dengan aplikasi keuangan sehingga informasi keuangan dan kinerja dapat digambarkan secara lebih komprehensif;

4.

Penyegeraan penyusunan dan penyempurnaan model dan standar kompetensi jabatan di Kementerian Luar Negeri pada triwulan pertama tahun 2016. Dengan disempurnakannya peta jabatan dan standar kompetensi jabatan maka proses pengangkatan, mutasi dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, yang pada gilirannya akan menjadikan pencapaian kinerja organisasi lebih optimal;


5.

Revisi terhadap Peraturan Menteri PANRB Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya; Peninjauan terhadap evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan) Kemenlu; serta Penyelesaian pembentukan jabatan fungsional bagi BPKRT dan Petugas Komunikasi;

6.

Peningkatan kualitas pengembang sistem informasi untuk lebih mengefektifkan proses pengembangan aplikasi; serta Peningkatan koordinasi dengan satker pengguna sehingga kegiatan pengembangan TIK dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dalam Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi;

7.

Pengesahan draft Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2016-2020 dalam bentuk Keputusan Menteri Luar Negeri;

8.

Adanya urgensi untuk secara progresif meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Keuangan Kemenlu, terutama terkait dengan diberlakukannya SAP Basis Akrual, yang menuntut pemahaman dan akurasi data-data keuangan yang tinggi. Keberadaan pengelolaan keuangan (Bendahara dan Penata Kerumahtangaan/BPKRT) yang terbatas, terutama di Satker Perwakilan yang hanya memiliki 1 (satu) BPKRT, akan cukup mempersulit pelaksanaan SAP Basis Akrual ke depannya. Perubahan SAP yang cukup dalam waktu singkat menyebabkan pemahaman para pengelola keuangan di satker-satker masih sangat terbatas.

9.

Selain itu, upaya yang perlu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam perbaikan nilai AKIP sebagai berikut: a. Pembentukan fungsi Strategic Management Office (SMO) atau Pusat Manajemen Strategis di Kementerian Luar Negeri sebagai pengelola kinerja untuk lingkup Kementerian Luar Negeri. Salah satu tugas fungsi SMO adalah memformulasi, mengawal, mengevaluasi dan mengelola sistem pelaporan strategi; b. Menunjuk manajer kinerja (level Eselon III) pada masing-masing Unit Eselon I yang ditetapkan oleh Menteri, fungsi tersebut diletakkan dalam uraian jabatan tertentu baik pada jabatan yang sudah ada atau jabatan baru yang khusus dibentuk untuk mengelola kinerja; c. Monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan periodik secara bulanan atau triwulanan. Monitoring triwulanan capaian kinerja atas PK level kementerian dipimpin oleh Menteri; monitoring bulanan/triwulanan capaian kinerja level unit Eselon I dipimpin oleh pimpinan Unit Eselon I; monitoring bulanan/triwulanan capaian kinerja level unit Eselon II dipimpin oleh pimpinan Unit Eselon II; monitoring bulanan capaian kinerja level unit Eselon III dipimpin oleh pimpinan Unit Eselon III; d. Capacity Building, sertifikasi dan pengembangan kompetensi pengelola kinerja. Capacity building khusunya juga diperuntukan bagi para manajer kinerja organisasi (level Eselon III), sub manajer kinerja organisasi (level Eselon III) dan mitra manajer kinerja (level Eselon IV) organisasi masing-masing dari Unit Satker Eselon I; e. Menjadikan sistem pengelolaan kinerja sebagai salah satu mata diklat diseluruh jenjang jabatan serta pengayaan beasiswa gelar dan non gelar untuk manajemen


strategis, manajemen perubahan, manajemen resiko, perencanaan, training of trainers, coaching and counseling serta beasiswa terkait pengelolaan kinerja dan pengelolaan SDM; f.

Pemberlakuan penilaian perilaku 360 derajat sebagai bagian dari mekanisme penilaian kinerja pegawai yang akan menjadi dasar pembangunan e-performance;

g. Mengkaitkan pengelolaan kinerja dengan manajemen SDM dan tunjangan kinerja serta membangun dashboard peta strategi organisasi dan e-performance atau sistem manajemen kinerja yang terintegrasi antara Kementerian Luar Negeri pusat dan Perwakilan RI; h. Sinkronisasi pemahaman Balanced Scorecard bagi seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri, sekaligus sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri terkait sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, sosialisasi dashboard peta strategi, dan e-performance; i.

Implementasi sistem manajemen kinerja dan penerapan teknologi informasi manajemen kinerja pada Perwakilan RI. Horizontal alignment dan vertical alignment kinerja Kementerian Luar Negeri untuk Perwakilan RI.

Demikian, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri tahun 2015, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 dapat lebih baik.

A. Kendala Utama Dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 ini, sistematika penyusunannnya telah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dan relatif cukup baik. Namun demikian, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi tingkat capaian sasaran, yakni: 1.

Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja di Kementerian Luar Negeri yang sangat berdampak luas bagi pengelolaan kinerja di Kementerian Luar Negeri. Hal ini sangat berkaitan dengan pencapaian nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri dari KemenPAN dan RB;

2.

Mekanisme pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual dan belum berbasis teknologi informasi sehingga cukup menyulitkan para penanggung jawab program untuk memastikan keandalan data kinerja yang dilaporkan. Ketiadaan sistem informasi pemantauan kinerja ini juga menyulitkan pemantauan dan pengendalian kinerja;

3.

Perubahan SAP yang cukup banyak dalam waktu singkat menyebabkan pemahaman para pengelola keuangan di satker-satker masih sangat terbatas. Selain itu, panduan umum dan panduan teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Pembina para pengelola keuangan negara belum seluruhnya tersusun, sehingga masih banyak proses pencatatan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang belum akurat;


4.

Restrukturisasi organisasi Kementerian Luar Negeri 2015–2019 pada tahun 2015 pada prosesnya akan memunculkan jabatan-jabatan baru secara nomenklatur maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan pembaharuan peta dan analisa jabatan. Oleh karena itu penyempurnaan model dan standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan asesmen tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 dan baru dapat dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2016 setelah struktur baru disahkan. Selain itu juga, penyempurnaan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan pada setiap jenjang jabatan di Kementerian Luar Negeri tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 mengingat kendala teknis lelang jasa konsultan;

5.

Belum adanya kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri menyebabkan prioritas pelaksanaan tahapan penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi terganggu oleh adanya permintaan layanan infrastruktur dan aplikasi yang tidak tercantum dalam dokumen Rencana Induk Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus didahulukan penyelesaiannya;

B. Pemecahan Masalah Setelah diadakan evaluasi kinerja secara komprehensif dan disesuaikan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 dan dengan melihat pada Kendala Utama yang dihadapi, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk memperoleh hasil pengukuran kinerja tahun 2015 yang lebih akurat adalah: 1.

Kemenlu melalui Sekretariat Jenderal telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB pada tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin baiknya kualitas Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu Tahun 2015-2019. Hal-hal yang ingin diwujudkan Kemenlu selama periode 20152019 telah secara baik dituangkan dalam Renstra dalam bentuk tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil (result oriented);

2.

Kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kemenlu selama lima tahun mendatang maupun setiap tahunnya telah diterjemahkan dan diturunkan (cascade-down) kepada unitunit organisasinya serta dituangkan di dalam Renstra Unit Kerja. Dengan adanya Renstra unit kerja, maka diharapkan pembangunan result-oriented government dapat dirasakan bahkan sampai unit terkecil dalam Kemenlu;

3.

Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan tidak hanya oleh Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan sebagian Pejabat Pengawas. Dengan ditetapkannya PK sampai dengan pejabat pengawas, maka diharapkan mekanisme penetapan kinerja pada tingkat individu di lingkungan Kemenlu akan menjadi lebih mudah dan tepat;

4.

Kemenlu melalui Sekretariat Jenderal telah menyusun rencana aksi atas pencapaian perjanjian kinerja. Meskipun secara kualitas belum sepenuhnya memadai, namun rencana aksi yang telah disusun dapat memudahkan pimpinan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian capaian kinerja pada tahun berjalan;


5.

Pembahasan jurnal transaksi akrual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Satker Perwakilan RI di luar negeri.

6.

Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Kemkeu c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan segera menyusun panduan teknis terkait di tingkat kementerian yang diperlukan guna memperbaiki proses pencatatan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan di satker-satker yang sesuai dengan SAP Basis Akrual, dan juga Kemenlu c.q. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal akan melakukan rekonsiliasi dan monitoring internal Kemenlu, guna memastikan dan menindaklanjuti berbagai temuan BPK yang ada;

7.

Pelaksanaan asesmen kompetensi pada pejabat Kementerian Luar Negeri secara bertahap.

8.

Melakukan prioritasi kegiatan dan optimalisasi anggaran untuk melaksanakan penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi; Menyelaraskan permintaan satker pengguna terhadap layanan infrastruktur dan aplikasi baru dengan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2011-2015; serta pemutakhiran peta kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.


KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents