,
-.
REPUBUK INDONESIA NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK ISLAM GAMBIA UNTUK KERJA SAMA PELATIHAN KEPROTOKOLAN DAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Gambia untuk selanjutnya disebut "Para Pihak"; Berkeinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara melalui konsultasi dan pertukaran pandangan atas isu-isu bilateral , regional dan multilateral berdasarkan kepentingan bersama; Menyadari pemahaman para pihak akan pentingnya berbagi pengetahuan dan pengalaman teknis dalam bidang Pelatihan Protokol dan Konferensi lnternasional untuk kepentingan rakyat kedua negara; Menimbang pertemuan bilateral antara Wakil Presiden kedua negara di sela-sela Peringatan Konferensi Asia Afrika, April 2015 dan pertemuan kedua Menteri Luar Negeri di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam pada 6 Maret 2016 di Jakarta; Merujuk pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Gambia mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknis yang ditandatangani di Jakarta, 12 September
1994; Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara;
Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama pelatihan keprotokolan dan konferensi internasional untuk pejabat dan pegawai Kementerian Luar Negeri Gambia. Kerja sama dimaksud tidak akan ditandai dengan pertimbangan komersil. PASAL 2 KEGIATAN Kegiatan dalam kerja sama ini mencakup: Pelatihan keprotokolan ; Pelatihan penyelenggaraan konferensi internasional;
Penyediaan modul protokol dan konferensi; Kegiatan terkait lainnya yang dipandang perlu. PASAL 3 PEMBIAYAAN
Para pihak dapat meminta dan mengelola, baik secara bersama maupun terpisah, sumbersumber daya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat diatur di bawah Nota Kesepahaman ini. Semua pengeluaran yang ditimbulkan sebagai implementasi Nota Kesepahaman dimaksud disesuaikan dengan ketersediaan anggaran para pihak. PASAL 4 HAK KEKAY AAN INTELEKTUAL
Para pihak menyetujui bahwa kekayaan intelektual yang mu ncul dari implementasi Nota Kesepahaman ini akan dimiliki bersama dan penggunaannya akan diatur dalam perjanjian terpisah antara para pihak. PASAL 5 LEMBAGA PELAKSANA
Untuk koordinasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat diselenggarakan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjuk Direktorat Kerja Sama Teknik dan Kementerian Luar Negeri Republik Islam Gambia menunjuk Direktorat Protokol. PASAL 6 PELAKSANAAN
Untuk implementasi Nota Kesepahaman ini, para pihak dapat membuat pengaturan, program dan kegiatan khusus dalam lingkup Nota Kesepahaman dimaksud yang disesuaikan dengan ketersediaan dan dan personil para pihak . Pelaksana yang ditunjuk akan melakukan konsultasi berkala untuk mengambil langkahlangkah yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan penilaian dengan mengembangkan pengaturan, program dan kegiatan kerja sama yang khusus untuk mencapai tujuan dari program.
PASAL 7 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Perbedaan yang timbul antara para pihak terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara para Pihak.
PASAL 8 PERUBAHAN-PERUBAHAN
Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan persetujuan bersama tertulis kedua belah pihak. Perubahan atau modifikasi ini akan berlaku sesuai pasal terkait pemberlakuan dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL 9 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN
2.
3.
Nota kesepahaman ini akan mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan paling akhir dari para pihak yang menginformasikan satu sama lain melalui saluran diplomatik mengenai penyelesaian prosedur hukum masing-masing. Nota Kesepahaman ini akan berlaku hingga terlaksananya Konferensi Tingkat Tinggi OKI ke14 di Gambia. Salah satu pihak dapat memberhentikan Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu. Pemberhentian tersebut akan berlaku 30 hari setelah tanggal pemberhentian tertulis dari pihak yang menyatakan keinginan untuk pemberhentian. Pemberhentian Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi pelaksanaan berbagai program, proyek, dan kegiatan yang diselenggarakan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan demikian oleh kedua belah pihak.
SEBAGAI BUKTI , yang Kesepahaman ini.
bertanda tangan di
bawah telah
menandatangani
Nota
Ditandatangani dalam rangkap dua di Banjul 23 Juli 2016 dalam dua naskah asli dalam bahasa Indonesia dan lnggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan interpretasi, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku .
UNTUK KEMENTERIAN LUAR NEGERI
UNTUK KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK ISLAM GAMBIA
(Y. M. MANSYUR PANGERAN) DUTA BESAR
(BABOUCAR~
JOBARTEH) DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL
..
.,
Rio.PUHi I K INllONbSI \ I
I
Ii 1 1
1
'
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE ISLAM IC REPUBLIC OF THE GAMBIA FOR THE COOPERATION ON PROTOCOL AND INTERNATIONAL CONFERENCE TRAINING
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of The Gambia hereinafter referred to as the "Parties";
I I
Desi ring to develop and strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries through consultations and exchange of views of bilateral, regional and international issues of mutual interest; Recognizing the Parties understanding on the importance of sharing knowledge and technical experience in the field of Protocol and International Conference Training for the benefit of the people in both countries; Taking Into Account the bilateral meeting between the Vice Presidents of both countries on the sidelines of The Asian African Conference Commemoration , April 2015 and between Foreign Ministers on the sidelines of The Fifth Extraordinary Organization Islamic Countries Summit on 6th of March 2016 in Jakarta; Referring to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Gambia on Economic and Technical Cooperation signed in Jakarta, 12 September 1994 Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries; Have reached an understanding as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVES
This Memorandum of Understanding aims at establishing the framework of technical cooperation on protocol and international conference training for Gambian officials and Foreign SeNice Officers. Such cooperation shall not be marked by any commercial consideration .
I
ARTICLE 2 ACTIVITIES
The activities of this cooperation shall include: 1. 2. 3. 4.
Training on protocol; Training on international conference arrangement; Provision of conference and protocol manuals; Other related activities deemed necessary. ARTICLE 3 EXPENSES
The parties may request and manage, either jointly or separately, the resources in order to carry out with the projects that may be arranged under this Memorandum of Understanding. All the expenses arising out of the implementation of this Memorandum of Understanding shall subject to the budget availability of the Parties. ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY OF RIGHTS
The Parties agree that any intellectual property arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned and its utilization shall be subject to a separate arrangement between the Parties. ARTICLE 5 EXECUTING AGENCY
For the coordination and implementation of the activities that might be undertaken in framework of this Memorandum of Understanding, the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia designates the Directorate of Technical Cooperation and Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of the Gambia designates Directorate of Protocol.
the the the the
ARTICLE 6 IMPLEMENTATION
For the implementation of this Memorandum of Understanding, they may develop specific arrangements, programs , and projects within the scope of this Memorandum of Understanding subject to the availability of fund and personnel of the Parties. The designated executing agencies shall keep regular consultation to take any necessary steps to ensure effective implementation and review of this Memorandum of Understanding by developing specific arrangements, programs, and projects of cooperation aiming at attaining the objectives of the programs.
ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any differences between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE 8 AMENDMENTS This Memorandum of Understanding may be amended or modified upon mutual written consent of the Parties. The Amendments or modification shall enter into force in accordance with the article regarding entry into force and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. ARTICLE 9
ENTRY INTO EFFECT AND TERMINATION 1.
This memorandum of understanding will come into effect on the date of the receipt of the last notification by which the contracting Parties inform each other through diplomatic channels of the completion of their legal procedures. This Memorandum of Understanding will be valid until the 141h Session of The Islamic Summit Conference in Gambia. 2. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time. Such termination shall enter into force thirty (30) days after the date of the written notification by either Party on its intention of termination . 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the implementation of the ongoing programs, projects, and activities implemented in the framework of this Memorandum of Understanding, unless the Parties decided otherwise. IN WITNESS WHEREOF , the undersigned have signed this Memorandum of Understanding. Signed in duplicate at Banjul 23 July 2016 in two (2) originals in Indonesian and English languages. In case of any divergence of interpretation , the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
(H.E. MANSYUR PANGERAN) AMBASSADOR
FOR THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF THE GAMBIA
*
(MR. BABOUCARR M.S. JOBARTEH) DIRECTOR GENERAL OF PROTOCOL
