REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEKSIKO SERIKAT MENGENAI KERJASAMA KESEHATAN
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Meksiko Serikat untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" hubungan persahabatan antara kepentingan bersama di bidang kesehatan ; MENYADARI
kedua
belah
pihak dan
BERKEYAKINAN atas kebutuhan untuk menjembatani komunitas ilmiah dan
kesehatan masyarakat kedua negara; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
,
negara masing-masing. TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN sebagai berikut:
PASALI TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "Memorandum Saling Pengertian") ini adalah untuk mendirikan dasar dan mekanisme kerjasama di bidang Kesehatan masyarakat di antara Para Pihak berlandaskan prinsip saling menguntungkan. penghormatan. kesetaraan dan saling timbal balik.
t
PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA
Kerjasama antara Para Pihak melingkupi bidang , tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut: a) Penyakit menular, terutama Demam Berdarah; b) Penelitian dan pengembangan kesehatan, termasuk vaksin; c) Peningkatan kapasitas, pertukaran informasi dan praktek terbaik mengatasi epidemik I pandemik; d) Transfer pengetahuan mengenai kebijakan kesehatan dan manajemen pelayanan, termasuk perencanaan tenaga kerja untuk jasa kesehatan, manajemen perawatan kesehatan, perlindungan sosial dan cakupan menyeluruh jasa kesehatan. e) Pertukaran informasi dan pengetahuan dalam hal pembiayaan dan anggaran kesehatan, termasuk diantaranya topik seperti perlindungan keuangan sistem kesehatan dan sumber pembiayaan, termasuk diantaranya kemitraan publik dan swasta serta kesetaraan dalam pembiayaan kesehatan; f) Kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, termasuk transfer informasi dan pengetahuan dalam strategi inovasi untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan yang terkait dengan kelompok prioritas seperti ibu dan anak, manula dan manusia cacat, begitu juga partisipasi bersama yang memungkinkan adopsi, dan implementasi terhadap inisiatif yang tekait dengan berbagai tantangan yang digerakkan oleh Aliansi Dunia bagi Keselamatan Pasien. g) Kesiapsiagaan dan tanggap bencana dalam bidang kesehatan untuk memperkecil penderitaan manusia yang disebabkan oleh bencana alam atau yang disebabkan oleh manusia; h) Ke~asama-ke~asama lain dalam bidang Kesehatan Masyarakat sebagai mana yang disepakati oleh para pihak secara tertulis.
PASAL III MODALITAS KERJASAMA
Aktifitas ke~asama yang terbentuk di bawah Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilaksanakan melalui modalitas berikut, tergantung pada kelayakan teknis dan kepentingan bersama para Pihak. a) b) c)
Pertukaran informasi dalam hal kesehatan Pertukaran tenaga ahli dari kedua negara Keikutsertaan tenaga ahli dalam kong res dan konferensi ilmiah yang diselenggarakan oleh salah satu dari para Pihak;
2
d) Penelitian dan pengembangan bersama dalam bidang kesehatan; e) Transfer ilmu pengetahuan dan/atau teknologi f) Modalitas kerjasama lainnya yang disetujui oleh para Pihak
PASALIV PELAKSANAAN
Untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini para Pihak dapat membentuk pengaturan ke~asama khusus yang harus memuat: proyek yang akan dikembangkan, maksud dan tujuan, jadwal peke~aan, alokasi sumber daya manusia dan materiil, pembiayaan, tanggung jawab masing-masing Pihak, pengelolaan infonmasi, hubungan ke~a , dan infomasi lainnya yang dianggap pertu oleh para Pihak.
PASALV KELOMPOK KERJA BERSAMA
1. Para Pihak wajib membentuk Kelompok Kerja Bersama dan terdiri dan wakil-wakil masing-masing Pihak dan jika dianggap perlu, oleh wakil-wakil dari lembaga-Iembaga pemerintah lainnya. Kelompok Kerja Bersama tersebut hendaknya diketuai oleh para pejabat yang ditugaskan oleh masing-masing Pihak, sebagai berikut: a)
Bagi Kementerian Kesehatan Meksiko Serikat, Direktur Jenderal Hubungan Internasional.
b)
Bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal.
2. Kelompok Kerja Bersama tersebut akan memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan akan memberikan rekomendasi bagi pengaturan kerjasama khusus dan kerjasama
berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 3. Kelompok Kerja Bersama tersebut akan bertemu secara periodik atau bilamana perlu, secara bergantian di Meksiko Serikat atau di Republik Indonesia. Dalam keadaan di mana pertemuan kelompok kerja bersama tersebut tidak dapat diselenggarakan, para Pihak akan bertukar informasi dan dokumen yang terkait untuk menggantikan pertemuan tersebut.
3
PASAL VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Masing-masing Pihak hendaknya melindungi, di masing-masing negaranya, hak kekayaan intelektual pihak lain yang muncul dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertuan ini menurut peraturan perundangan nasionalnya. 2. Jika kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini menghasilkan produk yang memiliki nilai komersial dan atau munculnya hak kekayaan intelektual, para Pihak wajib membuat pengaturan tersendiri sesuai dengan perundangan nasioanl yang berlaku dan konvensi internasional yang relevan yang mengikat Meksiko Serikat dan Republik Indonesia untuk melindungi produk dan atau hak kekayaan intelektual tersebut.
PASAL VII TRANSFER MATERI
1. Berdasar1
PASAL VIII PEMBIAYAAN Para pihak wajib melaksanakan aktifitas kerja samanya merujuk kepada
Memorandum Saling Pengertian ini, dengan sumber dana yang telah dialokasikan oleh anggaran masing-masing, yang berdasar1
PASALIX KERAHASIAAN
1. Para pihak harus menghormati kerahasiaan dari dokumen, informasi, material dan peralatan yang diterima atau didapatkan dari salah satu pihak
4
selama Memorandum Saling Pengertian ini berlaku atau pengaturan lain apapun yang disepakati diluar Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Para pihak sepakat bahwa ketentuan dari pasal ini harus bersifat mengikat para pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini berakhir. 3. Berdasarkan permintaan dari kedua pihak, segala tindakan dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pengiriman atau pengiriman kembali dokumen, informasi, material ataupun peralatan apapun. 4. Ketentuan dari pasal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundangan nasional kedua pihak.
PASAL10 SUMBER DAYA GENETIKA DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
Penggunaan sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetika di bawah Memorandum Saling Pengertian ini harus menggunakan perjanjian tertulis yang harus memenuhi ketentuan dalam Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetika dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Sesuai yang disebabkan oleh penggunaan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati sampai berlakunya Protokol Nagoya dan untuk tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL XI PERSONALIA
1. Semua pihak yang terkait dengan aktivitas kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini diharuskan menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara tuan rumah dan tidak boleh melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Pegawai yang ditugaskan oleh setiap Pihak untuk melakukan aktivitas kerjasama akan tetap berada dalam kewenangan lembaga yang menugaskannya. Tidak akan tercipta hubungan kerja dengan pihak lain dan tidak akan dianggap sebagai pegawai pengganti. 3. Setiap Pihak sesuai dengan peraturan perundangan masing-masing , diharuskan merujuk kepada otoritas yang berwenang untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan bagi proses masuk, tinggal dan keluar dari wilayah pegawai
5
Pihak lain yang secara resmi terlibat dalam aktivitas ke~asama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL XII ASURANSI . 1. Setiap Pihak diharuskan menyediakan asuransi bagi pegawainya yang teriibat dalam aktivitas kerjasama selama berada di wilayah Pihak lain. 2. Asuransi harus meliputi kecelakaan medis, kecelakaan pribadi, jiwa dan juga kompensasi bagi korban, yang ditimbulkan oleh perkembangan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXIII PERJANJIAN INTERNASIONAL LAINNYA Memorandum Saling Pengertian ini tidak memberikan akibat bagi hak dan kewajiban Para Pihak yang ditimbulkan oleh pe~anjian internasional atau konvensi lain, di mana Meksiko dan Indonesia merupakan negara pihak.
PASALXIV PENYELESAIAN SENGKETA Setiap sengkela yang limbul alas penafsiran dan/alau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini harus dapal diselesaikan secara damai melalui konsullasi dan negosiasi anlara para Pihak.
PASALXV MODIFIKASI ATAU PENAMBAHAN Para Pihak dapat meninjau atau memodifikasi atau menambahkan Memorandum Saling Pengertian ini melalui kesepakatan bersama. Setiap perubahan atau penambahan harus dilakukan seeara tertulis. dimana tanggal penerapannya harus ditegaskan dan menjadi kesatuan dan Memorandum Saling Pengertian ini.
6
PASALXVI PEMBERLAKUKAN, MASA BERLAKU DAN PENGHENTIAN 1. Memorandum Saling penandalanganan.
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
langgal
2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama jangka waklu liga (3) lahun dan dapal diperpanjang unluk jangka waklu yang sarna dengan kesepakalan Para Pihak secara lertulis. 3. Salah salu Pihak dapal mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini seliap saal dengan menyampaikan pemberilahuan lertulis kepada Pihak lainnya, selidaknya liga (3) bulan sebelumnya. 4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini lidak akan mempengaruhi diselesaikannya kegialan kerjasama yang disahkan saal Memorandum Saling Pengertian ini masih berlaku. SEBAGAI SAKSI, yang bertandalangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh pemerinlah masing-masing lelah menandalangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT di Nusa Dua, Bali, 6 Oklober 2013, dalam rangkap dua, masing masing dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah memiliki kekualan hukum yang sarna. Dalam hal lerjadi perbedaan penalsiran dan penerapan Memorandum Saling Pengertian ini, naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN REP)JebtK !NDON~IA
UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN MEKSIKO SERIKAT
Signed
Signed
Nafsiah Mboi Menteri Kesehatan
Jose Antonio Meade Kuribreiia Menteri Luar Negeri
7
KEPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE El MINISTERIO DE SAlUD DE lA REPUBLICA DE INDONESIA Y lA SECRETARiA DE SAlUD DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS SOBRE COOPERACION EN MATERIA DE SAlUD
EI Ministerio de Sa Iud de la Republica de Indonesia y la Secretarla de Salud de los Estados Unidos Mexieanos, en adelante denominados como las "Partes"; RECONOCIENDO su relacl6n de amistad e interes comun en el campo de la salud; CONVENCIDAS de la necesidad de establecer vlnculos entre las comunidades cientificas y de la salud publiea de ambos palses; DE CON FORM IDAD con la legislacion y reglamentos vigentes en sus respectivos palses;
Han alcanzado el Entendimiento siguiente:
ARTicULO I OBJETIVO EI presente Memorandum de Entendimiento (en adelante denominado "MdE") tiene por objetivo establecer las bases y mecanismos de cooperacion entre las Partes en el campo de la salud publica, con base en los principios de beneficio mutuo, respeto, igualdad y reciprocldad.
ARTicULO II AREAS DE COOPERACION
La cooperaci6n entre las Partes se desarrollara de manera enunciativa, pero no limitativa, a traves de las areas siguientes: a)
Enferrnedades transmitidas por vector, particularmente en Dengue;
1
b)
Invesligaci6n en salud y desarrollo, incluyendo vacunas;
c)
Desarrollo de capacidades, intercambio de informacion y mejores pr;lcticas en el manejo de la epidemia pandemica;
d)
Transferencia de conocimientos en materia de politicas de salud y gesti6n de los servicios, incluyendo la planeaci6n de la fuerza laboral en los servicios de salud, administracion de la atenci6n sanitaria, protecci6n social y cobertura universal de los servicios de atenci6n a la salud;
e)
Intercambio de informaci6n y conocimientos en relaci6n con el financiamiento y gasto en salud, abarcando temas como proteccion financiera del sistema de sa Iud y fuentes de financiamiento, incluyendo la participacion publico-privada y la equidad en el financiamiento de la sa Iud;
f)
Calidad de la atenci6n a la salud y seguridad del paciente, incluyendo la transferencia de informacion y conocimientos sobre estrategias innovadoras que aumenten la calidad de la atencion medica relacionada con un grupo prioritario como el materno-infantil, adultos mayores y poblaci6n con discapacidad; asi como la participaci6n conjunta que permita lograr la adopci6n y ejecuci6n de las iniciativas vinculadas con los diversos retos impulsados por la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente;
g)
Sistema de respuesta y preparaci6n del sector salud en casos de desastre, para disminuir el sufrimiento humane ocasionado por los desastres naturales 0 por el hombre, y
h)
Otras areas de cooperaci6n en materia de salud publica, acordadas por las Partes, por escrito.
ARTicULO III MODALIDADES DE COOPERACI6N
Las actividades de cooperaci6n desarrolladas en virtud del presente MdE pod ran lIevarse a cabo a traves de las modalidades siguientes, sujetas a la viabilidad tecnica y al interes comun de las Partes: a)
intercambio de informaci6n en materia de salud;
b)
intercambio de profesionales de la salud de ambos paises;
2
c)
participaci6n de expertos en congresos y conferencias cientificas celebrados por una de las Partes;
d)
investigaci6n cientlfica conjunta y desarrollo en materia de salud;
e)
transferencia de conocimientos y/o tecnologia, y
f)
cualquier otra modalidad de cooperaci6n que las Partes acuerden.
ARTicULO IV IMPlEMENTACI6N
Para la implementaci6n del presente MdE, las Partes podran formalizar acuerdos especificos de cooperaci6n, los cuales deber,;n establecer: el proyecto a desarrollar, objetivos, plan de trabajo, asignaci6n de recursos humanos y materiales, financiamiento, responsabilidad de cada una de las Partes, gesti6n de la informacion, relaci6n laboral y cualquier otra informaci6n que las Partes consideren necesaria.
ARTicULO V GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO 1. Para el adecuado seguimiento del presente MdE, se establecera un Grupo de Trabajo Conjunto, integrado por representantes de cada Parte y, cuando 10 estimen conveniente, por representantes de otras instituciones gubernamentales. EI Grupo de Trabajo Conjunto sera co-presidido por los siguientes funcionarios de alto nivel designados por cada una de las Partes: a)
Por la Secreta ria de Sa Iud de los Estados Unidos Mexicanos, el Director General de Relaciones Internacionales.
b)
Por el Ministerio de Sa Iud de la Republica de Indonesia, Secreta rio General.
2. EI Grupo de Trabajo Conjunto facilitara , dara seguimiento y evaluara la implementaci6n del presente MdE, y recomendara la formalizaci6n de acuerdos especificos de cooperaci6n , asi como de proyectos, de conformidad con el presente Instrumento. 3. EI Grupo de Trabajo Conjunto se reunira peri6dicamente 0 cuando se considere necesario, de manera alternada en la Republica de Indonesia 0
3
en los Estados Unidos Mexicanos. Cuando por alguna. Circunstancia. las reuniones del Grupo de Trabajo Conjunto no puedan lIevarse a cabo, las Partes intercambiartm la informaci6n y documentaci6n que estimen pertinente, en sustituci6n de tales reuniones.
ARTicULO VI DERECHOS DE PROPIEDAD INTElECTUAl 1. Cada Parte protegen!, en sus respectivos paises, los derechos de propiedad intelectual de la otra Parte que se deriven de las actividades de cooperacion desarrolladas al amparo del presente MdE, de conformidad con sus legislaciones nacionales y reglamentos. 2. Si como resultado de las actividades de cooperaci6n desarrolladas de conformidad con el presente MdE , se generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual , las Partes fonmalizar,m acuerdos por separado, de conformidad con su respectiva legislaci6n nacional aplicable, asl como por las convenciones internacionales en la materia que sean vinculantes para la Republica de Indonesia y los Estados Unidos Mexicanos, a fin de proteger tales productos y/o derechos de propiedad intelectual.
ARTicULO VII TRANSFERENCIA DE MATERIAlES
1. Tomando en consideraci6n la legislacion y reglamentos aplicables de las Partes, las actividades de cooperacion relacionadas con la investigaci6n se lIevan!n a cabo, en mayor medida, en el territorio de la Parte de origen de los materiales destinados a dicha investigacion . 2. En caso de que los materiales destinados a la investigaci6n sean transferidos fuera del territorio de la Parte de origen, dicha transferencia se realizara a traves de un Acuerdo de Transferencia de Material (ATM) que sera elaborado y aprobado por las Partes, para cada caso en particular.
ARTicULO VIII FINANCIAMIENTO
las Partes financiaran las actividades de cooperaci6n a que se refiere el presente MdE con los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, de
4
conformidad con su disponibilidad, afectaci6n presupuestal y 10 dispuesto por su legislacion naciona!.
ARTicULO IX CONFIDENCIALIDAD
1.
Cada una de las Partes se compromete a observar la confidencialidad y reserva de los documentos, informaci6n, materiales y/o equipo recibidos 0 proporcionados par la otra Parte durante la vigencia del presente MdE, 0 de cualquier otro acuerdo celebrado al amparo del mismo. 2. las Partes acuerdan que 10 dispuesto en este Articulo tendra caracter vinculante, no obstante la terminacion del presente MdE. 3. A peticion de cualquiera de las Partes, se tomaran las medidas necesarias para evitar la transferencia 0 re-transferencia no autorizada de cualquier documento, informaci6n, material y/o equipo. 4. lo dispuesto en este Articulo se entendera sin perjuicio de la legislacion y reglamentos vigentes de las Partes.
ARTicULO X RECURSOS GENETICOS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONAlES la utilizacion de los recursos geneticos y los conocimientos tradicionales asociados a estos en virtud del presente MdE seran objeto de un acuerdo especlfico celebrado por escrito, que debera cumplir con las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica y del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Geneticos y Participaci6n Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilizaci6n al Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, hasta en tanto el Protocolo de Nagoya entre en vigor y para los efectos del presente MdE.
ARTicULO XI PERSONAL
1.
Todas las personas involucradas en las actividades de cooperaci6n relacionadas con el presente MdE, respetaran la independencia politica, soberanla e integridad territorial del pals anfitrion y no lIevaran a cabo actividades incompatibles con el objetivo del presente MdE.
5
2. EI personal designado por cada una de las Partes para lIevar a cabo las actividades de cooperaci6n continuara bajo la dependencia de la instituci6n a la que pertenezca, por 10 que no S8 crea,,;n relaciones de caracter laboral con la otra Parte, a la que no se considerara como patr6n sustituto 0 solidario. 3. Cada Parte, de conlomnidad con su legislacion y reglamentos, se apoyara ante sus autoridades competentes para que se otorguen las lacilidades necesarias para la entrada, pemnanencia y salida de su territorio del personal de la otra Parte que en lomna olicial intervenga en las actividades de cooperaci6n realizadas en virtud del presente MdE.
ARTicULO XII SEGUROS
1. Cada Parte otorgara a su personal involucrado en las actividades de cooperaci6n un segura durante su estancia en el territorio de la otra Parte. 2. EI segura cubrira lesiones, danos personales y de vida, asi como la compensacion por la perdida resultante del desarrollo del presente MdE.
ARTicULO XIII OTROS ACUERDOS INTERNACIONAlES EI presente MdE no alectara los derechos y obligaciones de las Partes derivados de otros tratados 0 convenciones internacionales de los cuales la Republica de Indonesia y los Estados Unidos Mexicanos sean parte.
ARTIcULO XIV SOlUCI6N DE CONTROVERSIAS Cualquier controversia derivada de la interpretacion y/o aplicaci6n del presente MdE sera resuelta entre las Partes de manera amistosa, a traves de consultas y negociaciones.
ARTIcULO XV MODIFICACIONES 0 ADICIONES EI presente MdE podra ser revisado, modilicado 0 adicionado por mutuo consentimiento de las Partes. Cualquier modificaci6n 0 adici6n sera lomnalizada
6
por escrito, especificando la fecha de su entrada en vigor y formanln parte integrante del presente MdE.
ARTicULO XVI ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION 1.
EI presente MdE entrara en vigor a partir de la fecha de su firma.
2. EI presente MdE tendril una vigencia de tres (3) anos y podra ser prorrogado por otros tres (3) anos, por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado por escrito. 3. Cualquiera de las Partes podra dar por terminado el presente MdE en cualquier momento. mediante notificaci6n escrita dirigida a la otra Parte, con tres (3) meses de anticipaci6n. 4. la terrninaci6n del presente MdE no afectar,. la conclusi6n de las ac!ividades de cooperacion que hayan side formalizadas durante su vigencia.
EN FE DE lO CUAl, los infrascritos, deb ida mente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firrnado el presente MdE. Firmado en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013, en dos ejemplares originales, en idiom a indonesio, espanol e ingles, siendo todos los texlos igualmente autenticos. En caso de cualquier divergencia en la interpretacion del presente MdE, el texlo en ingles prevalecera.
POR El MINISTERIO DE SAlUD DElA REPUB~ DE INDONESIA
POR lA SECRETARiA DE SAlUD DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Signed Nafsiah Mboi Ministra de Salud
Signed Jose Antonio Meade Kuribrefia Secreta rio de Relaciones Exteriores
7
•
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF HEALTH OF THE UNITED MEXICAN STATES ON HEALTH COOPERATION
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Secretariat of Health of the United Mexican States, here in after referred to as the "Parties"; RECOGNIZING their friendly relationship and shared interest in the field of health; CONVINCED of the need to establish links between the scientific and public health communities of both countries; PURSUANT to the prevailing legislation and regulations in their respective countries; Have reached the following Understanding:
ARTICLE I OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (here in after referred to as "MoU") is to establish the basis and mechanisms for cooperation in the field of public health between the Parties based on the principles of mutual benefit, respect, equity and reciprocity.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION Cooperation between the Parties shall take place, declarative, but not limited to, through the following areas: 1
a) Vector-bone disease, particularly in Dengue; b)
Health research and development, including vaccines;
c)
Capacity building, exchange of infoonation and best practices in handling the epidemic/pandemic;
d)
Transfer of knowledge on health policy and services management, including workforce planning for health services, healthcare management, social protection and universal coverage of health care services;
e)
Exchange of information and knowledge regarding financing and health expenditure, including topic such as financial protection of the health system and funding sources, including public-private participation and equity in health financing;
f)
Quality of the healthcare and patient safety, including the transfer of information and knowledge on innovative strategies to increase the quality of healthcare related to priority group such as mothers and children, elderly and people with disabilities; as well as the joint participation that enable the achievement towards the adoption, and implementation of initiatives related to the different challenges driven by the World Alliance for Patient Safety;
g)
Health sector disaster preparedness and response system to minimize human suffering caused by natural or man-made disasters, and
h) Other areas of cooperation in the field of public health as agreed by the Parties in writing.
ARTICLE III MODALITIES OF COOPERATION Activities of cooperation developed under this MoU may be conducted through the following modalities, subject to the technical feasibility and common interest of the Parties: a)
exchange of infoonation in health matters;
b)
exchange of health professionals from both countries;
c)
participation of experts in congresses and scientific conferences held by one of the Parties;
2
d) joint scientific research and development in the field of health; e) transfer of knowledge andlor technology, and f)
any other modality of cooperation agreed upon by the Parties.
ARTICLE IV IMPLEMENTATION For the implementation of this MoU , the Parties may formalize specific arrangement of cooperation , which should establish: the project to develop, objectives, work schedule, allocation of human and material resources, financing , responsibility of each one of the Parties, information management, labor relation and any other information that Parties deemed necessary.
ARTICLE V
JOINT WORKING GROUP 1. For the adequate follow-up of this MoU, a Joint Working Group shall be established , and shall be integrated by the representatives of each Party and, when ij is deemed necessary, by representatives of other government institutions. The Joint Working Group shall be co-chaired by the following senior officials designated by each Party: a) For the Secretariat of Health of the United Mexican States, the Director General for International Relations. b) For the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Secretary General. 2. The Joint Working Group shall facilitate, monitor and evaluate the implementation of this MoU, and shall recommend formalization of specific arrangements of cooperation, as well as projects in accordance with this MoU. 3. The Joint Working Group shall meet periodically or as deemed necessary alternately in the United Mexican States or in the Republic of Indonesia. In certain circumstances when the Joint Working Group meetings could not be held, the Parties will exchange pertinent information and documents to substitute such meetings.
3
ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
I . Each Party shall prolect, in their respective countries, the intellectual property rights of the other Party arising from the cooperative activities under this MoU , in accordance with their national legislations and regulations. 2. If, as a result of the cooperative activities under this MoU products of commercial value andlor intellectual property rights are generated, the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with their applicable national legislation, as well as relevant international conventions binding for the United Mexican States and the Republic of Indonesia in order to protect such products andlor intellectual property rights.
ARTICLE VII MATERIAL TRANSFER
I . Pursuant to the applicable legislation and regulations of the respective Parties, research activities of cooperation shall be conducted, further, in the territory of the originating Party of the materials for such research. 2. In the event that research materials shall be transferred outside the territory of the originating Party, the research material shall be transferred using a Material Transfer Agreement (MTA) that shall be elaborated and approved by the Parties, for each particular case.
ARTICLE VIII FINANCING
The Parties shall bear the activities of cooperation referred to in this MoU , with resources allocated by their respective budgets, according to their availability, budgetary appraisal and the provisions of their national legislation.
ARTICLE IX CONFIDENTIALITY I . Each Party shall undertake to respect the confidentiality and secrecy of documents, information, materials andlor equipment received from , or supplied by the other Party during the validity of this MoU or any other arrangement concluded under this MoU .
4
2. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU. 3. Upon request of either Party, the necessary measures shall be taken to avoid the unauthorized transfer or retransfer of any document, information, material andlor equipment. 4. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing legislation and regulations of the Parties.
ARTICLE X GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
Utilization of Genetic Resources and Traditional Knowledge associated w~h Genetic Resources under this MoU shall be subjected to a specific written agreement which shall comply with the provisions of the Convention on Biological Diversity and Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, until the Nagoya Protocol enters into force and for the purposes of this MoU .
ARTICLE XI PERSONNEL
1. Everyone involved in activities of cooperation related to this MoU shall respect the political independence, sovereignty and territorial integrity of the host country and shall not carry out activities inconsistent within the objective of this MoU. 2.
The personnel assigned by each of the Parties to carry out activities of cooperation will continue under the dependence of the institution to which they belong. It will not create any labor relation with the other Party and will not be considered as a substitute employer or solidarity. 3. Each Party, in accordance with ~s legislation and regulations, shall lean on their competent authorities to grant the necessary facilities for the entry into, stay in and exit from its territory of appropriate personnel of the other Party who are officially involved in the cooperative activities made under this MoU.
5
ARTICLE XII INSURANCE 1. Each Party shall provide its personnel involved in the activities of cooperation with insurance during their stay in the territory of the other Party. 2. The insurance shall cover medical injuries, personal injuries and life, as well as compensation for the loss, resulting of the development of this MoU.
ARTICLE XIII OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS This MoU shall not affect the rights and obligations of the Parties resulting from other international treaties or conventions, to which the United Mexican States and the Republic of Indonesia are parties.
ARTICLE XIV SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any divergence arising from the interpretation andlor application of this MoU shall be seltled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE XV MODIFICATIONS OR ADDITIONS The Parties may review or make modifications or additions to this MoU by mutual consent. Any modification or addition shall be formalized in writing, in which the date of its entry into force shall be specified and shall form integral part of this MoU.
ARTICLE XVI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1.
This MoU shall enter into force from the date of its signature.
2. This MoU shall be valid for three (3) years and may be extended for another period of three (3) years by mutual consent of the Parties, formalized in writing.
6
3, Either Party may terminate this MoU, at any time by giving written notification to the other Party, at least three (3) months in advance, 4. The termination of this MoU shall not affect the conclusion of the activities of cooperation that may have been formalized while it was in force. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective governments, have signed this MoU. DONE at Nusa Dua, Bali, on 6 October 2013, in duplicate, each in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation and the application of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUJ!.I..IC OF INDONESIA
FOR THE SECRETARIAT OF HEALTH OF THE UNITED MEXICAN STATES
Signed
Signed
Nafsiah Mboi Minister of Health
Jose Antonio Meade Kuribreiia Minister of Foreign Affairs
7
