MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK SUDAN TENTANG KERJASAMA DI Bl DANG KESEHAT.AN, OBAT-OBATAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Republik Sudan, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"
Kesehatan
BERKEINGINAN untuk mengembangkan dan memperkuat persahabatan antara kedua negara dan untuk melanjutkan kerjasama antara "Para Pihak" di bidang kesehatan, obat-obatan, pengembangan sumber daya manusia untuk kesehatan dan kesehatan masyarakat berdasarkan asas timbal balik, sating memahami dan saling menguntungkan; MENGINGAT kebutuhan untuk membangun dan mempercepat hubungan di bidang kesehatan, obat-obatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, dan kesehatan masyarakat sebagaimana kerjasama antara dua negara; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :
PASALI TUJUAN
14
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membentuk kerangka hukum untuk kerjasama antara Para Pihak di bidang kesehatan, obat-obatan, pengembangan sumber- daya manrusia untuk kesehatan serta kesehatan masyarakat.
·
PASAL II BIDANG KERJASAMA
Para Pihak berusaha untuk meningkatkan kerjasama di bidang-bidang sebagai berikut: a. Pengembangan sumber daya manusia dan alih pengetahuan; b. Manajemen rumah sakit; c. Penyakit menular dan kesehatan lingkungan; d. Obat-obatan farmasi, bahan biologi dan peralatan medis; e. Penelitan dan pengembangan kesehatan; f. Kesehatan lbu dan Anak, dan Gizi; g. Bidang - bidang kerjasama lain seperti yang diputuskan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL Ill PELAKSANAAN
Dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini , Para Pihak akan menyusun pengaturan-pengaturnn yang spesifik, program-program dan proyek-proyek di bawah Memorandum Saling Pengertian ini, berdasarkan ketersediaan dana dan personil Para Pihak. Pengaturan, program, dan proyek dimaksud wajib merujuk dan sesuai dengan Saling Pengertian ini.
PASAL IV KELOMPOK KERJA BERSAMA
1.
Dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak wajib membentuk suatu Kelompok Kerja yang akan: a. menetapkan bentuk, metode, dan batasan kerjasama; b. mengkaji dan menganalisa hasil-hasil kerjasama.
2.
Kelompok Kerja wajib terdiri dari perwakilan dari Para Pihak dan perwakilan organisasi lain di bawah panduan Para Pihak dan wajib secara periodic mengadakan pertemuan bersama secara bergantian di Indonesia dan Sudan.
3.
Para Pihak wajib memfasilitasi pembukaan hubungan langsung antara lembaga-lembaga-yang-sesuai pada kedua negara-:-
PASALV HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak setuju bahwa kekayaan intelektual yang muncul di bawah pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menjadi milik bersama dan: a. Masing masing Pihak wajib diperbolehkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan memilihara, menyelaraskan, dan memperbaiki kekayaan yang diperlukan. b. Dalam hal hak kekayaan intelektual dimaksud digunakan oleh Pihak dan atau lembaga sebagai wakil dari salah satu Pemerintah untuk tujuan komersial, Pihak lain wajib berhak untuk memperoleh bagian keuntungan yang adil dari royalty; c. Masing-masing pihak wajib bertanggungjawab terhadap semua tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga dalam hal kepemilikan dan legalitas atas pemanfaatan dari hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh pihakpihak tersebut di atas untuk pelaksanaan kerjasama. 2.
Para Pihak wajib saling menjamin bahwa hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lain untuk pelaksanaan dari semua pengaturan proyek tentang aktivitas tidak dihasilkan dari semua bentuk pelanggaran dari legitimasi dari hak Pihak ketiga.
3. Bila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data atau informasi rahasia yang dihasilkan dari aktivitas kerjasama dibawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga manapun , Pihak yang mengungkapkan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum semua pembukaan dapat dilakukan. 4.
Bila mana salah satu pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lainnya di luar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sudan untuk semua usaha komersial yang dihasilkan dari hak kekayaan intelektual yang tercakup oleh Memorandum Saling Pengertian ini, Salah satu Pihak wajib memberikan pilihan pertama kerjasama kepada Pihak Lain di bawah di bahah Memorandum Saling Pengertian ini, yang akan dikecualikan, bila Pihak lainnya tidak dapat berpartisipasi dalam sikap saling menguntungkan kedua belah pihak.
PASALVI PERJANJIAN ALIH MATERIAL
1.
Semua kegiatan penelitian yang menggunakan materi-materi biologi yang berasal dari Indonesia wajib sejauh mungkin diupayakan untuk dilaksanakan di Indonesia.
2.
Semua kegiatan yang melibatkan alih specimen yang dilaksanakan dalam Memorandum Saling Pengertian ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Perjanjian Alih Material.
PASAL VII PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONEL
Masing-masing pihak wajib memastikan bahwa personelnya yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, wajib memiliki suatu tanggung jawab untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah dan wajib menghindari semua kegiatan yang tidak konsisten dengan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL VIII PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa yang timbul atas penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling- Pengertian ini wajib diselesaikan secara bersahabat rnelalui konsultasi dan atau melalui saluran diplomatic di antara Para Pihak.
PASALIX AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau kembali dan diubah setiap saat atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Setiap perubahan wajib merupakan bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan wajib berlaku pada saat yang dapat ditentukan oleh Para Pihak.
PASAL X PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN ~.
Memorandum Saling penandatanganan.
~.
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk masa 3 (tiga tahun) dan dapat diperpanjang oleh Para Pihak melalui persetujuan tertulis kedua belah pihak kecuali bila salah satu Pihak mengakhirinya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelum masa berakhirnya melalui saluran diplomatik.
Pengertian
ini
wajib
berlaku
sejak
tanggal
3. Pengakhiran dari Mem9randum Saling Pengertian ini wajib tidak mempengaruhi berlakunya dan lamanya semua kegiatan, perencanaan, program dan proyek di bawah Memorandum Saling Pengertian ini. Dengan mulai belakunya Memorandum Saling Pengertian ini, Memorandum Saling Pengertian antara Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Sudan tentang Kerjasama Kesehatan yang ditandatangani di Khartoum pada tanggal 22 Ap_ril 1992 wajib berhenti pemberJakuannya. >EBAGAI SAKSI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh )emerintah masing-masing telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ni.
~~~~·~·.
~~~ ~~)~t .........
Dibuat dalam rangkap dua di .. pada hari ke .... .... bu Ian Dktober tahun dua ribu sembilan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi !)erbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, naskah Bahasa nggris yang berlaku.
UNTU~<
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Signed )r. dr. SITI FADILA.H SUPARI, Sp.JP(K)
lJNTUK KEMENTERIAN KESEHATJ\N REPUBLIK SUDAN
Signed DR. T/,BITA BOTROS SHOKAI
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF THE SUDAN ON HEALTH, MEDICINE, HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND COMMUNITY HEALTH COOPERATION
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia and The Ministry of Health of the Republic of the Sudan, hereinafter referred to as "the Parties": DESIRING to expand and strengthen the friendship between both countries and to continue cooperation between the Parties on Health, Medicine, Human Resource Development for Health, and Community Health matters on the basis of reciprocity, mutual understanding and mutual benefits; CONSIDERING the need to develop and foster the relations on Health, Medicine, Human Resource Development for Health, and Community Health matters, as well as the cooperation between the two countries; PURSUANT to the prevailing law and regulations as well as policies of the respective countries; HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I OBJECTIVES
The Objectives of this Memorandum of Understanding is to establish legal framework for the cooperation between the Parties in the fields of health, medicine, human resource development for health and community health.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATIONS
The Parties endeavor to promote cooperation in the following areas: a. Human resources development and transfer of knowledge; b. Hospital management; c. Communicable diseases and environmental health; d. Pharmaceutical medicines, biologicals, and medical devices; e. Health research and development; f. Maternal and Child Health, and Nutrition; g. Other areas of cooperation as mutually decided in writing by the Parties.
ARTICLE Ill IMPLEMENTATION
For the purpose of the implementation of this Memorandum of Understanding , the Parties shall develop specific arrangements, programs and projects under this Memorandum of Understanding, subject to availibility of fund and personnel of the Parties. Such arrangement, program and project shall be subject to and in conformity with this Memorandum of Understanding.
ARTICLE IV JOINT WORKING GROUP
1. For the purpose of implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties shall set up a Working Group which shall: a. Define forms, methods, and terms of cooperation; b. · Asses and analyze the results of the cooperation. 2. The Working Group shall consist of representatives of the Parties and representatives of other organization under the guidance of the Parties and shall periodically hold jont meeting alternately in the Republic of Indonesia and in the Republic of the Sudan. 3. The Parties shall facilitate the establishment of direct contact between appropriate institutes of both countries.
ARTICLEV INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding shall be jointly owned and: a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property; b. In the event the relevant intellectual property is used by the Party and/or institution on behalf of the Government for commercial purposes the other party shall be entitled to obtain equitable benefit portion of royalty; c. Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of the cooperation. 2. The Parties shall indemnify each other that intellectual property rights brought by the Party into the territory of the other Party for the implementation of any project arrangement of activities is not resulted from any infringement of the third Party's legitimate rights. 3. If either of the Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtain prior written consent from other Party before any disclosure can be made. 4. Whenever either Party requires the cooperation of another Party outside The Government of the Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Sudan for any commercial undertaking resulted from intellectual property covered by this Memorandum of Understanding , this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding , which will be waived , if other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner. ARTICLE VI MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
1. All research activities using biological materials originating from Indonesia shall to the fullest extent possible be done in Indonesia. 2. Any activities that involve transfer of specimen undertaken within this Memorandum of Understanding shall be accordance with The Ministry of Health of the Republic of Indonesia Decree on Material Transfer Agreement.
ARTICLE VII LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL
Each Party shall assure that its personnel involved in the activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of host country, shall have a duty not to interfere in the internal affairs of the host country and will avoid any activities inconsistent with the aims of this Memorandum of Understanding
ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes or differences arising out of the interpretation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably though consultations and/or negotiations through diplomatic channel between the Parties.
ARTICLE IX AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time by mutual written consent of the Parties. Any amendments shall form and integral part of this Memorandum of Understanding and shall entry into force on the date as may be determined by the Parties.
ARTICLE X ENTRY INTO FORCE, DURATION, EXTENSION, AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing; 2. This Memorandum of Understanding is valid for a period of 3 (three) years, and may be extended by the parties in mutual written consent unless either Party terminates it by giving written notification 6 (six) months prior to expiration, through diplomatic channel; 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activities, plans, programmes, and projects under this Memorandum of Understanding 4. Upon entry into force of this Memorandum of Understanding, The Memorandum of Understanding between the Ministry of Health of the Republic
the Ministry of Health of the Republic of the Sudan on Health Cooperation, signed in Khartoum on 22nd of April 1992 shall cease to be in force. IN WITNESS WHEREOF , the Undersigned, being duly authorized by their respective Governments. have signed this Memorandum of Understanding.
~.If.~....................
Done in duplicate in Jakarta on this ... . day of October in the year of two thousand and nine, in the Indonesian and English languages, all texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)
FOR THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF THE SUDAN
Signed DR. TABITHA BOUTROS SHOKAI
5
