MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA/KESEHATAN REPRODUKSI
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; BERHASRAT untuk memperkuat hubungan kedekatan dan "Para Pihak";
persahabatan antara
MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama dalam mendukung kerjasama dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencanaj Kesehatan Reproduksi MENGAKUI akan manfaat yang diperoleh dari kerjasama yang erat dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi berdasarkan prinsipprinsip yang adil dan saling menguntungkan MENGAKUI pembentukan Parh1ers in Population aud Development (PPD) pada saat berlangsungnya International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo tahun 1994; MERUJUK pada Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 April 2005; SESUAI dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku masing-masing negara serta prosedur dan kebijakan dari kerjasama dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
Pasal I
Tujuan Para Pihak berusaha untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama dibidang kependudukan dan keluarga berencanajkesehatan reproduksi dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini sesuai prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Partners in Population and Development dian tara negara anggota Partners.
Pasa.l II Lembaga Pelaksana
Untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Kepala Badcm Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat dan Pemerintah Republik Rakyat China menunjuk Menteri Kependudukan Nasional dan Komisi Keluarga Berencana, sebagai wakil dari Para Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini. Pihak yang ditunjuk akan mengadakan pertemuan sekali dalam dua tahun untuk memantau dan menganalisa pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal III
Ruan g Lingkup Kerjasama dibidang Kependudukan dan Keluarga BerencanajKesehatan Reproduksi antara Para Pihak sebagai anggota negara Partners in Populatio11 mzd Development selanjutnya dapat dijabarkan kedalam bidang-bidang khusus sebagai berikut: 1. Pertukaran kunjungan antara para Pejabat Tingkat Tinggi untuk mendiskusikan masalah-masalah dalam bidang terkait; 2. Pertukaran dan pelatihan bagi para ahJi dan petugas pelaksana program keluarga berencana/kesehatan reproduksi dalam rangka peningkatan kemampuan; 3. Penelitian ilmiah dan teknologi mengenai kontrasepsi; 4. Pertukaran pengalaman dan teknologi dalam komoditas kontrasepsi dan kesehatan reproduksi; dan 5. Peranserta tokoh Agama dalam lnformasi, Pendidikan dan Komunikasi serta penerapan program keluarga berencana/kesehatan reproduksi.
Pasal IV Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan ketentuan hukum pada negara pihak-pihak dimaksud, pihak tersebut akan menyediakan perlindungan dan pembagian hak kekayaan intelektual yang effisien, termasuk dalam kepemilikan dan penggunaan resmi, yang telah ditransfer atau dikemas sesuai dengan Memorandum saling pengertian. Isu mengenai perlindungan dan pembagian hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan terhadap hak legitirnasi dari pihak ketiga, dengan memperhatikan secara penuh pembagian yang adil dari kepemilikan berdasarkan pada kontribusi peserta yang bersangkutan, akan diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh organisasi dari pihak-pihak pada kerjasama dalam hal khusus.
PasaJ V Pengaturan Administratif Kerjasama yang dijelaskan dalam Pasal III akan dilaksanakan melalui pengembangan peraturan khusus, antara institusi yang terkait dari masing-masing pihak. Peraturan khusus tersebut harus memerincikan tujuan, pengaturan keuangan, agenda, rencana, dan rincian lalnnya yang berhubungan dengan perjanjian khusus yang melibatkan seluruh pihak terkait. Pasal VI Penyelesaian Perbedaan
Setiap perbedaan yang timbul rnengenai penafsiran, penerapan atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini diselesaikan secara bersahabat rnelalui konsultasi dan negosiasi an tara Para Pihak.
PasaJ VII Perubahan Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
Pasal VIII Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1.
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan menggantikan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerjasama dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi yang ditandatangani di Bangkok, Thailand pada tanggal 16 Desember 2002;
2.
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan secara otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun berikutnya kecuali apabila salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 (enam) bulan sebelum berakhimya Memorand urn Saling Pengertian ini;
3.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu pengaturan yang telah dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, sampai selesainya pengaturan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawal1 ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Beijing, China pada hari Rabu, ~anggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh, dalam bahasa Indonesia, China dan Inggris, semua naskah mempunyai keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi atas naskah Memorandum Saling Pengertian ini, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed
Drt Sugiri Syarief, MPA Kfpala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA
Signed
H.E. Zhang Weiqing Menteri Kependudukan Nasional dan Komisi Keluarga Berencana
*~~Ao~~~~- ~~ma-~d 7f~~f'f=B{]
=oo--t~--t.FJ+-f3
~IN
~l:*
iE ~n fl ~ iffi TI~Z ~ ~Q ~
*
i& m~Q ~ *A~ ~~Q ~ i& mc~~ 1' rm f$ ~ 1J),
tJ tm ~~xJl.1J !& 6z. ~1-~ *,
~ ~ ¥1J 1£ A Q , it~IJ ~~I~ 71 1~mt~9ii~
~§.S:.g-{'J:a{]~[E)frj~, *~.IJZ.~.S:~rj a{]1*YJIJ, ~i.R¥rJ~1J1£A Q,
~rJ ~~I~ 91 1~mt~9i±~ !&tJJ .g-11= a{]~ f-rJ ~1*,
it
iiifl iA 1£ 1f t9 ~~~A Q !=;)
~~*~1iilfBJfit1La{]ArJ !=:J~Iii¥Ji¥J.g-11=1*1=¥-~H~JL 3t-ll~m 2oo51F
4 1=1 25
13 ~ ~f-Q~n~.:t±~t:tmit5~~ag~T-~.li:~~5xiB~1*1*~*ij~
.g-~ffiM~~k , -~~1J§~Ar=l!=:Jrl~~~~~mMmtM~W, 5!~J.!~Qi&* ag ~Mlk,
a{] .g-11=,
tJ 1m 5~xJl.1J ttA Q !=:J it~rJ ~~I ~91 1~mt~9i±~
1~ ~ AE: 3zu 1' =
~1J@~*•~~~~~~~~#m~~~~¥*~~l'mm 1fli:Ar=l~rl~~~&~mMa~~M.g-~ o
~*A~ ~~Q ~i&mt~*JZ. ~~A rJ ~Qit~rJ ~ ~ ~ ~ ~ :E 1:1:, ~n !l
JE iffi .illZ ~f-Q ~ i& Iff t~ fJl. ~n fl ~ iffi .illZ ~ ~ it~rJ ~ ~ t1J. i~~ ~ ~ :E i:f, 11=
n § ~ i&m a{] 1-t
*,
~ ~*~~iRa{]~ ~w ~Q tJt. fr o ~ 1J& ~ 1F ~~$-t: ~lit
.:t±~n.JEf-Q~ ~~fr~iSL f~~~Qi!f1t!lt~~~a{]tJt.~-T'I'~'.R. o
~i1:®!~
~~AQ~~-~~*~~wm~~~oo~~~aAQ~~~~
~ 1~9t1~mt~Im a{]~f1:~~a ~~ 1' J! f*~m±9X
*•:
1. it!fr~~siiJ, *ft~~_t~m±9Xa{]*~*fCJ~~~:J*1ii1!fr~&im;
2. ~.§. ~,Q ~ ~ ~IJ 'g ~
7f.
it ~IJ ~~I~ 9l1~mt~Vi±9X a{]~$~ 5lit~IJ ±~i)ll
5% iJJ ~~ 1.IE itt ~IJ t~ ~ ~ §
~~ 1:J ~ i~;
4. a~~~~•••~~~oo~g~~~*~~;
s. ~~*•~~affiw,~ft•~~~~~~~~~~•=•~§~
~i.RF*Jl.
~~t-& t'* ut ~~~a :x1 ~Q i..R ~ ~Jl.it! fr~~i.1 ~IJ ~& *'1 a{] a11'~ , Jl ~m ~ ~ ~$•,mm~~m~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~$~
~ffl o ~~m~~~~~~~~~~~-
~*$~~~~~~~~
~~I!*§ JE. ~a{] ~~~Jl. ~'J , JE. 1.~ ~ ~'J J!1* *11=~m±9X a{] *'1. ~~~H ~RpJTft a{]
~~li
~
*):
* , ~~
fr~:tct-1~
=
?JTtw i£ E~ ~ 11= ~~ E8 ~ 15 ~@ E~ *ll t~ im i1 7f ~ J!-1* a~ !fi: 14~
1~ !fi: t4~ ~~~!Hi :Jt 1m lt5l ~ ~Q E1 f~ , Y!if ~ ~ t4~ ,
B~¥ ,
~.m :lW ~ll :Jt
~~ffi~·~15~~~J!.~ff~*ffJ!.~~ o
~i.Sl.fW~
~*~~-~~~-~--mm~~~ffi~~~•~ , ~11m~~ ~--~15~ , ~~15~~um•~ o
~~1:;
f~iT
*~~-~~~~15Um, m~ffOO~~illff~~-IT o
~~~~'~:h~&~Jl:
1. **~~ § :ftJ;Ez B~~~j[, *~~~1-\:r:f1$A.~~~Il00~Rt~ll~P JlJElffiSIE~~IlOOiE)Uft~ 2002
!if 12 FJ
16
B C ~-)
~~OO~frft
-~~A.D~~~~-&~M-a1500~~~-~~ o 2. **~~~)[:nm:;g~m C4)
!ifo
!if o ~rJAA~i,
-15~Q~!~.tt*•~~,
3. **~~~~~~~~~~**~~m~~~~~ff~~§~~ ~·ti~QJt~~R, ~~:r.w § ~;~~~tAfrHtiJ7BPX;t.J ~ 0
**~~a~is:~.A.~*~~R1a~t~fJl.1-\:* o **~~T 2001 ~ 7
Fl
11 13~'il~~t'*ffl~Jt, ~PJEJt ,
!fl3t3t*7BJ5X;*-itim17f,
A~~~~~,~~*ffl -ffi o ~*~§jc*~-ff~~~~,~~
jcf.J /l o
Signed
Signed
Ef JiJE W~3t~Q @l~lf.f
'il $.A.~ 3t~Q IE i&lf.f
IE ~ i.t j;IJ ~'A 111- i?aJ ~ 93. ::£ fft
IE~ .A. [J ~ i.tx'J ~"A~ 93. ~::£a:
~~m·~~~~J~
~it~
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE COOPERATION IN THE FIELD OF POPULATION AND FAMILY PLANNING/REPRODUCTIVE HEALTH
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the "Parties" DESIRING to strengthen the close and friend ly relations between the Parties; CONSIDERING their common interest in supporting cooperation in the field of population of family planning/reproductive health;
RECOGNIZING the benefits derived from close cooperation in the field of population and family planning/reproductive health based on the principles of equal and mutual benefit; RECOGNIZING the establishment of the Partners in Population and Development (PPD) during the International Conference on Population and Development (ICPD) held in Cairo, in 1994 REFERRING TO the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China signed in Jakarta on 25 April2005; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as the procedures and policies of cooperation in the field of population and family planning/ reproductive health;
HAVE AGREEED as follows: Article I
O bjective The Parties shall endeavor to encourage and develop the cooperation in the field of population and fami ly planning/reproductive health within the framework of this Memorandum of Understanding and principles initiated in the Partners of Population and Development's modalities among the Partners members.
Article II Implementing/Executing Agencies For the purpose of this Memorandum of Understanding, the Government of the Republic of Indonesia shall designate Chairperson of the National Family Planning Coordinating Board and the Government of the People's Republic of China shaiJ designate the Minister of National Population and Family Planning Commission (NPFPC) respectively as their appropriate government authorities for the implementation of this Memorandum of Understanding. The designated parties shall meet bi-yearly alternately in Indonesia or China, to examine and assess the implementation of this Memorandum of Understanding.
Article III
Scope of Cooperation Cooperation in the field of population and family planning/ reproductive health between the Parties as counb·y members of Part11ers and Population and Development may be further elaborated in the specific areas as follows: a). Exchange of High-Level Visits for discussions on the issues and related matters in the above field; b). Exchange of and Training course for family planning/reproductive health experts and officials in the context of capacity building; c). Scientific research on contraceptives and reproductive health technologies; d). Exchange of experiences and technology on contraceptives and reproductive health commodities and; e). Roles of Religious Leaders in advocacy, Information, Education and Communication (IEC), and implementation of fam ily planning/reproductive hea Ith programs.
Article IV Intellectual Property Rights
In accordance with the legislation of their respective countries, Parties shall provide efficient protection and distribution of intellectual property rights, including its ownership and legal use, which are being transferred or created in accordance with this Memorandum of Understanding. The issues of protection and distribution of intellectual property rights including protection of the third party's legitimate rights, taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants, shall be regulated by the agreements concluded by organizations of the Parties on specific areas of cooperation.
Article V Administrative Arrangement Cooperation desa·ibed in the article III may be implemented through the development of specific arrangements, between the appropriate institutions of each party. Such arrangements should specify inter alia, the objectives, financial arrangement tasks, schedule, plans and other details relating to specific undertakings of all participants involved.
Article VI Settlement of Differences Any disputes ansmg out of interpretation, application or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation and negotiation between the Parties at any time by mutual consent in writing by the Parties.
Article VII Amendment This Memorandum of Understanding may be amended at any time in writing by muh1al consent of the Parties
Article VIII Entry In to Force, Duration and Termination 1. The Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and shall supersede the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China concerning the Cooperation in The Field of Population And Family Planning/Reproductive Health signed in Bangkok, Thailand on 16 December 2002. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of four years and be automatically extended for subsequent period of 1 (one) year, unless either Party notifies the other Party in writing its intention to terminate this Memorandum of Understanding 6 (six) months prior to its expiration. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any arrangement made under this Memorandum of Understanding until the completion of such arrangement. IN WITNESS WHEREO F, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate in Beijing, China on the day of Wednesday of eleventh July in the year of two thousand and seven, in the Indonesian, Chinese and English, all text being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
r. Su iriS arief MPA
Chairperson of National Family Planning Coordinating Board (NFPCB)
FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Signed
H.E. Zhang Weiqing Minister of National Population and Family Planning Commission (NPFPC)
