REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA MENGENAI PEMBEBASAN PERSYARATAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
Pemerintah
Kerajaan
Norwegia,
yang
selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; BERHASRAT untuk memajukan hubungan bilateral di antara mereka; MEMPERTIMBANGKAN
kepentingan
mereka
dalam
memperkuat hubungan
persahabatan yang telah ada dan dengan tujuan untuk memfasilitasi kunjungan warga negara dari salah satu Pihak ke wilayah Pihak lainnya; SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara; MEMERHATIKAN Persetujuan tertanggal 18 Mei 1999 antara Dewan Uni Eropa dengan Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia terkait keikutsertaan kedua negara tersebut dalam Pelaksanaan, Penerapan dan Pengembangan Schengen Acquis; MEMERHATIKAN Peraturan Dewan Uni Eropa (EC) No 539/2001 tertanggal 15 Maret 2001 yang memuat daftar negara-negara ketiga yang warga negaranya diharuskan memiliki visa pada saat melintas batas luar dan negara-negara yang warga negaranya dibebaskan dari persyaratan tersebut. dan Pasal 4(1) yang menyatakan bahwa per~yaratan
Negara Anggota
dapat memberikan pengecualian
visa bagi pemegang paspor diplomatik;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
atas
Pasal1 PEMBEBASAN VISA
1. Warga negara Republik Indonesia, yang memegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, yang tidak diakreditasi ke wilayah Kerajaan Norwegia dan melakukan kunjungan kedinasan, wajib dibebaskan dari persyaratan visa untuk dapat masuk, singgah, tinggal, atau meninggalkan wilayah Kerajaan Norwegia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari. Jumlah maksimum hari kunjungan bebas visa adalah 90 (sembilan
p~luh)"
hari dalam
suatu jangka waktu 180 (seratus de!apan puluh) hari. Guna menentukan jangka waktu tinggal maksimum bagi warga negara Republik Indonesia, jangka waktu tinggal lainnya di negara lain yang menerapkan Schengen acquis wajib diperhitungkan. 2.
Warga negara Kerajaan Norwegia, yang memegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, yar)g .tidak
di~kreditasi
ke wilayah Republik Indonesia dan
melakukan kunjungan kedinasan , wajib dibebaskan dari persyaratan visa untuk dapat masuk, singgah , tinggal , atau meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk. 3.
Warga negara Para Pihak sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 dari Pasal ini tidak diizinkan untuk bekerja dengan upah, yang memerlukan izin kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak. Pasal2 VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER
Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler, organisasi internasional antarpemerintah, atau treaty body yang berlokasi di wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarga mereka, wajib memperoleh visa masuk yang sesuai dari misi diplomatik atau konsuler negara penerima, sebelum memasuki wilayah tersebut.
Pasal 3 MASA BERLAKU PASPOR
Masa berlaku paspor bagi warga negara salah satu Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat memasuki wilayah Pihak lainnya.
Pasal4 PERSYARATAN MASUK DAN KELUAR
Warga negara saiah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas, wajib masuk atau keluar dari wilayah negara Pihak !ainnya melalui pos-pos pemeriksaan internasional resmi yang ditetapkan oleh otoritas imigrasi yang bervvenang, tanpa pembatasan, kecual i yang diatur dalam ketentuan-ketentuan terkait keamanan, perlintasan batas, bea cukai , sanitasi , dan ketentuan lain yang secara hukum dapat diterapkan bagi pemegang paspor yang sah tersebut.
Pasal 5 PEMBATASAN RUANG LINGKUP
1.
Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara salah satu Pihak dari kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan Pihak lainnya ketika memasuki wilayahnya, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan peraturan terkait masuk, tinggal, dan keluar bagi orang asing.
2. Persetujuan ini tidak memengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di kedua negara terkait dengar. keamanan dalam negeri dan masuknya, tinggal, atau pergerakan orang asing. 3. Persetujuan ini tidak memengaruhi hak otoritas yang berwenang dari salah satu Pihak untuk menolak masuk, atau melarang tinggal, orang-orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang dinyatakan tidak dikehendaki atau orang-orang yang tidak memenuhi .persyaratan untuk masuk dan tinggal berdasarkan hukum nasional masing-masing P1hak.
Pasal6 KOMUNIKASI TERKAIT CONTOH DOKUMEN PERJALANAN
1. Otoritas berwenang dari Para Pihak wajib mempertukarkan, melalui saluran diplomatik, contoh paspor dari masing-masing Pihak dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2.
Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau dinas yang baru, termasuk modifikasi dari paspor yang ada, otoritas berwenang dari Para Pihak wajib saling memberitahukan
secara
tertulis,
melalui
saluran
diplomatik,
mengenai
perubahan apapun dan mengirimkan contoh paspor baru tersebut selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalannya secara resmi. 3.
Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan atas paspor diplomatik atau dinas warga negara salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada otoritas berwenang dari Pihak penerima, melalui misi diplomatik atau . konsu ler yang mewakili negara asal warga negara dimaksud. Misi diplomatik atau konsuler tersebut akan menerbitkan paspor atau dokumen perjalanan baru kepada warga negara dimaksud dan memberitahukan penerbitan tersebut kepada otoritas berwenang Pihak penerima.
Pasal7 PERU BAHAN
Para Pihak dapat setiap saat melakukan perubahan terhadap Persetujuan ini, apabila dipandang perlu, dengan persetujuan tertulis, melalui Protokol tambahan atau Pertukaran Nota. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dar! penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai rr.elalui konsultasi atau negosiasi antara para Pihak melalui saluran diplomatik.
Pasal9 PENANGGUHAN
1. Masing-masing Pihak dapat menar:gguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, terutama untuk alasan keamanan nasional, penerapan
ketertiban kembali
urnum, kesehatan
masyarakat, imigrasi ilegal, ·atau
persyaratan
Suatu
visa.
penangguhan
tidak · akan
memengaruhi hak orang-orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan 2 dari Persetujuan ini yang telah memasuki wilayah Pihak lainnya.
2.
Penerapan dan pengal
·1.
Persetujuan ini mulai berlaku pada hari ke-14 (empat belas) setelah tanggal penandatanganan.
2.
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
3.
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Persetujuan ini akan berakhir 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut.
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani
Persetujuan ini. \) U C1
&f. l&t ~
J u nI
bulan - - - - - tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa DIBUAT di Oslo pad a tang gal
Indonesia, bahasa Norwegia, dan bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA
Artikkel1 FRITAK FOR VISUMPLIKT 1. lndonesiske statsborgere som innehar gyldig diplomatpass eller tjenestepass, og som ikke er akkreditert til KongeriKet Norges territorium, skal pa reise i embets medf0r vcere fritatt for visumplikt ved innreise pa, transitt gjennom, opphold pa eller utreise fra Kongeriket Norges territorium i inntil 30 (tretti) dager. Maksimum anta!l visumfrie dager er 90 (nitti) i l0pet av et tidsrom pa 180 (ett hundre og atti) dager. Ved fastsettelse av maksimal oppholdstid for indonesiske statsborgere skal aile opphold i andre stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet, telle med. 2. Norske statsborgere som innehar gyldig diplomatpass eller tjenestepass, og som ikke er akkreditert til Republikken !ndonesias territorium , skal pa reise i embets medf0r vcere fritatt for visumplikt ved innreise pa, transitt gjennom, opphold pa eller utreise fra Republikken lndonesias territorium i inntil 30 (tretti) dager regnet fra innreisedato. 3. Det er ikke tillatt for statsborgere fra partene som nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel a ta l0nnet arbeid som krever arbeidstillatelse i henhold til partenes egen lovgivning. Artikkel 2 VISUM FOR ANSATTE VED DIPLOMATISKE OG KONSUUERE STASJONER Statsborgere fra en av partene som innehar diplomatpass eller tjenestepass og er ansatt ved diplomatiske eller konsulcere stasjoner, i mellomstatlige organisasjoner eller i konvensjonsorganer som ligger pa den annen parts territorium , og deres '
familiemedlemmer, ma ha n0dvendig innreisevisum fra mottakerstatens diplomatiske eller konsulcere stasjon f0r innreise. Artikkel 3 GYLDIGHETSTID FOR PASS Pass tilh0rende en av partenes statsborgere skal vcere gyldige i minst 6 (seks) maneder regnet fra datoen for innreise pa den annen parts territorium.
Artikkel4 INNREISE- OG UTREISEVILKAR Statsborgere fra en av partene som innehar diplomatpass eller tjenestepass, skal reise
inn
pa
eller
forlate
den
annen
parts
territorium
via
internasjonale
grensekontrollsteder godkjent av de ansvarlige immigrasjonsmyndigheter, uten andre rest1iksjoner enn
det som
er fastsatt i sikkerhets-, innvandrings-,
toll- og
sanitcerbestemmelser eller andre bestemmelser som kan fa rettslig virkning for innehavere av denne type gyldige pass.
Artikkel 5 BEGRENSET VIRKEOMRADE 1. Denne avta!e fritar ikke statsborgere fra en av partene for plikten til a overholde den annen parts lover og regelverk ved innreise pa partens territorium, herunder men ikke begrenset til lover og regelverk vedmrende utenlandske borgeres i'nnreise, opphold og utreise. 2. Denne avtale pavirker ikke de to landenes gjeldende lover og/eller regelverk vedmrende nasjonal sikkerhet og utenlandske borgeres innreise, opphold og bevegelsesfrihet. 3. Denne avta!e er ikke til hinder for at en av partenes kompetente myndigheter kan nekte innreise eller forby opphold for personer nevnt i artikkel 1 som er erklcert u0nsket, eller personer som i henhold til partenes egen lovgivning ikke oppfyller vilkarene for innreise og opphold.
Artikkel 6 UTVEKSLING AV PR0VEEKSEMPLARER AV REISEDOKUMENTER 1. Partenes kompetente myndigheter ska! gjennom diplomatiske kanaler utveksle pmveeksemplarer av sine respektive pass innen 30 (tretti) dager etter at denne avtale er undertegnet. 2. Ved innf0ring av nye eller endring av eksisterende diplomatpass eller tjenestepass skal partenes kompetente myndigheter gjennom diplomatiske kanaler underrette hverandre skriftlig om eventuelle endringer og oversende de nye eksemplarene senest 30 (tretti) dager f0r de offisielt tas i bruk. 3. Dersom en statsborger fra en av partene mister eller tar 0delagt et gyldig diplomatpass
eller
tjenestepass
pa
den
annen
parts
territorium ,
skal
vedkommende underrette mottakerpartens kompetente myndigheter gjennom den dipl omatiske eller konsulcere stasjon som representerer opprinnelseslandet, slik at
det kan treffes n0dvendige tiltak. Den ber0rte diplomatiske eller konsulcere stasjonen skal utstede nytt pass eller reisedokument til vedkommende statsborger og skal underrette mottakerpartens kompetente myndigheter om utstedelsen. Artikkel 7 ENDRINGER
Dersom partene anser det n0dvendig, kan de nar som heist og ved felles overenskomst endre denne avtale gjennom tilleggsprotokoller eller noteveksling. Slike endringer sk~l tre i kraft pa den dato partene matte bestemme, og skal utgj0re en integrert de::l av denne avtale. Artikkel8 TVISTEL0SNING
Eventuelle uoverensstemmelser eller tvister som matte oppsta i forbindelse med fortolkningen eller gjennomf0ringen av disse avtalebestemmelser, skal l0ses i minnelighet og gjennom diplomatiske kanaler ved konsultasjoner eller forhandlinger mellom partene. Artikkel 9 MIDLERTIDIG OPPHEVING
1. En part kan midlertidig oppheve hele eller deler av denne avtale, scerlig av hensyn til rikets sikkerhet, den offentlige orden eller folkehelsen, eller som f0lge av ulovlig innvandring eller av at visumplikten gjeninnf0res. En midlertidig oppheving ber0rer ikke rettighetene til personer omhandlet i artikkel 1 og 2 i denne avtale dersom de allerede har reist inn pa den annen parts territorium . 2. Den annen part skal underrettes gjennom diplomatiske kanaler om innf0ring og opph0r av tiltak som nevnt i nr. 1 i denne artikkel senest 72 (syttito) timer f0r ikrafttreoelse. Artikkel10 IKRAFTTREDELSE, GYLDIGHET OG OPPSIGELSE
1. Denne avtale trer i kraft den 14. (fjortende) dag etter at den er undertegnet. 2. Denne avtale gjelder pa ubestemt tid . 3. En part kan si opp denne avtale ved skriftlig varsel til den annen part. Avtalen opph0rer 90 (nitti) dager etter at underretning er gitt.
SOM BEKREFTELSE PA DETTE ·h~r de un~ ertegnede undertegnet denne avtale.
Utferdiget i
OS\o
den
I 2. .
j O(\:
20lf i to eksemplarer
pa
indonesisk, norsk og engelsk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved ulik fortolkning skal den engelske teksten ga foran.
FOR REPUBLIKKEN INDONESIA$ JERING
FOR KONGERIKET NORGES REGJER!NG
UTENRIKSMINISTER
REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON EXEMPTION FROM VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Norway, hereinafter referred to as the "Parties"; DESIRING to promote their bilateral relations; CONSIDERING their interest in strengthening their existing friendly relations and
with a view to facilitating the travel of nationals of one of the Parties to the territory of the other Party; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries; HAVING REGARD to the Agreement of 18 May 1999 between the Council of the
European Union and the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland concerning the latters' Association with the Implementation, Application and Development of the Schengen Acquis; HAVING REGARD to Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing
the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, and Article 4(1) stating that Member States may provide for exceptions from the visa requirement for holders of diplomatic passports; HAVE AGREED as follows:
Article 1 VISA EXEMPTION
1.
Nationals of the Republic of Indonesia, holding valid diplomatic or service passports, who are not accredited to the territory of the Kingdom of Norway and are travelling in an official capacity, shall be exempted from visa requirements to enter, transit through, stay in or leave the territory of the Kingdom of Norway for a period not exceeding 30 (thirty) days. The maximum number of visa free days is 90 (ninety) days within any 180 (one hundred and eighty) day period. For the purpose of determining the maximum period of stay for nationals of the Republic of Indonesia, any period of stay in any other state applying the Schengen acquis in full shall be taken into account
2.
Nationals of the Kingdom of Norway, holding valid diplomatic or service passports, who are not accredited to the territory of the Republic of Indonesia and are travelling in an official capacity, shall be exempted from visa requirements to enter, transit through, stay in or leave the territory of the Republic of Indonesia for a period not exceeding 30 (thirty) days from the date of entry.
3.
Nationals of the Parties mentioned in paragraph 1 and 2 of this Article shall not be permitted to undertake paid employment for which a work permit is required under the national legislation of the Parties. Article 2 VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSION
Nationals of either Party who are holders of diplomatic or service passports and assigned
as
members
of a
diplomatic
or consular mission,
international
governmental organisation or treaty body located in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the receiving state's diplomatic or consular mission, prior to the entry. Article 3 DURATION OF PASSPORT VALIDITY
The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least six (6) months upon entering the territory of the other Party.
Article 4 ENTRY AND EXIT CONDITIONS
Nationals of either Party who are holders of diplomatic or service passports, shall enter into or exit from the territory of the other Party through international check points authorized by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, custom and sanitary provisions and others which may be legally applicable to holders of such valid passports . Article 5 LIMITATION OF SCOPE
1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party when entering into its territory, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners. 2.
This Agreement does not affect the applicable laws and/or regulations of the two coun~ries
relating to internal security and the entry, stay or moveme11t of
foreigners. 3. This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either of the Parties to refuse entry to, or prohibit the stay of, persons mentioned in the Article 1 declared undesirable or persons who fail to meet the conditions for entry and residence under their respective national law. Article 6 COMMUNICATION ON SPECIMEN OF TRAVEL DOCUMENTS
1.
The competent authorities of the Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their respective passports within thirty (30) days after signing this Agreement.
2. In case of introduction of a new diplomatic or service passport, as well as modifications of the existing ones, the competent authorities of the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes and send the new specimens not later than thirty (30) days prior to their official introduction.
3. If a national of either Party loses or damage his/her valid diplomatic or service passports in the territory of the other Party, he/she shall inform the competent authorities of the receiving Party, through the diplomatic or consular mission representing the country of origin, in order to take the appropriate measure. The concerned diplomatic or consular mission shall issue a new passport or travel document to the aforementioned national and inform such issuance to the competent authorities of the receiving Party. Article 7 AMENDMENT
The Parties may amend this Agreement at any time, if deemed necessary, by mutual written consent, through additional Protocols or Exchange of Notes. Such amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and form an integral part of this Agreement. Article 8 SETTLEMENT OF DISPUTE
Any differences or disputes arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties via diplomatic channels. Article 9 SUSPENSION
1. Each Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, in particular for reasons of national security, public order, public health, illegal immigration, or the reintroduction of the visa requirement. A suspension shall not affect the rights of individuals mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement who have already entered in the territory of the other Party. 2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be informed to the other Party through diplomatic channels not later than seventy two (72) hours before the entry into force of such introduction.
Article 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Agreeme11t shall enter into force on the fourteenth (14th) day following the date of signature hereof.
2. This Agreement shall remain in force for indefinite period of time. 3. Each Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party. This Agreement shall cease to be in force ninety (90) days after the date of such notification. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Agreement. DONE at Oslo, on this
Twel{--t V1
day of
1 une
in the year Two
Thousand and Seventeen, in duplicate, each in the Indonesian, Norwegian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REP,tJB[f OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY
MINIST
RGE BRENDE OF FOREIGN AFFAIRS
