REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK TENT ANG KERJA SAMA MARITIM
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark yang selanjutnya secara tunggal disebut "Pihak" dan secara bersama disebut "Para Pihak"; MENCATAT Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Hukum Laut
1982; MENGAKUI pentingnya sektor kemaritiman terhadap perkembangan ekonomi dan sosial kedua negara;
MEMAJUKAN kerja sama timbal balik antara kedua negara di bidang
kemaritiman; MEMPERHATIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Denmark tentang Konsultasi Bilateral yang ditandatangani di Jakarta pada tangga l 17 Ap ril 2013;
MENGINGAT Persetujuan antara
Pemerintah
Republ ik
Indonesia
dan
Pemerintah Kerajaan Denmark tentang Kerja Sama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2006;
BERKEINGINAN untuk mengembangkan lebih lanjut sebuah persahabatan
dan hubungan kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan ;
SESUAI DENGAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing
negara;
Para Pihak telah mencapai pengertian sebagai berikut:
PASALI TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai MSP) ini adalah untuk membentuk sebuah kerangka kerja sama maritim berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan , saling menghargai, percaya dan menguntu ngkan.
PASAL II BIDANG KERJA SAMA
Sesuai dengan tujuan MSP, Para Pihak dan lembaga-lembaga terkait akan mengembangkan dan memajukan kerja sama maritim di bidang sebagai berikut: 1. Pertukaran kebijakan kemaritiman atau kelautan; 2. lndustri dan infrastruktur maritim, termasuk proses pembuatan kapal ramah lingkungan dan zona ekonomi menyeluruh; 3. Kendali negara pelabuhan dan pemeriksaan; 4. Keselamatan dan keamanan penumpang dan pelaut; 5. Pengembangan kapasitas dan teknolog i maritim; 6. Pelatihan pelaut;
7. Pariwisata laut; 8. Tanpa mengesampingKan KebijaKan PeriKanan umum Uni Eropa, berbagi informasi tentang prosedur-prosedur sehubungan dengan penerapan aturan untuk mencegah, menangkal, dan menghilangkan Perikanan llegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak diatur; dan 9. Bidang-bidang kerja sama lainnya yang dapat disetujui bersama oleh Para Pihak.
PASAL Ill BENTUK KERJA SAMA
Mengacu kepada tujuan dari MSP ini, dan sedapat mungkin cara-cara, sumbersumber daya dan ketentuan-ketentuan Para Pihak mengizinkan, bidang-bidang kerja sama yang disebut dalam Pasal II MSP ini, termasuk para pemangku kepentingan umum dan swasta, dan dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Proyek-proyek bersama dalam kerja sama maritim. 2. Dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral. 3. Untuk tujuan dimaksud, Para Pihak akan membentuk Forum Maritim
Bilateral yang akan dipimpin bersama oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Otoritas Maritim Denmark Kementerian Bisnis dan Pertumbuhan Kerajaan Denmark atau perwakilan-
perwakilan yang ditunjuk.
PASAL IV OTORITAS KOMPETEN DAN IMPLEMENTASI
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Otoritas Maritim Denmark dari Kementerian Bisnis dan Pertumbuhan Kerajaan Denmark akan bertindak sebagai institusi-institusi penghubung untuk mengorganisasikan dan mengoordinasikan kerja sama dan kegiatankegiatan terkait.
2. Para Pihak dapat melibatkan perwakilan-perwakilan otoritas-otoritas publik, akademik dan sektor swasta dalam pertemuan-pertemuan terkait yang dianggap perlu oleh salah satu Pihak.
PASAL V KETENTUAN UMUM
1. Setiap Pihak akan membiayai semua pengeluaran dari pesertanya sendiri termasuk perjalanan internasional, perjalanan lokal, akomodasi, dan lain sebagainya.
2. MSP ini wajib dilaksanakan dalam kerangka hukum dan peraturan masingmasing negara dan berdasarkan ketersediaan dana dan personil yang sesuai dari Para Pihak.
3. MSP ini tidak akan berpengaruh pada persetujuan dan memorandum lainnya antara Para Pihak atau antara salah satu Pihak dengan pihak ketiga.
PASAL VI KERAHASIAAN
Para Pihak akan memastikan bahwa data dan informasi yang disediakan bersama
atau
disampaikan
termasuk
hasil
penelitian
bersama
yang
dilaksanakan di bawah MSP ini, tidak dialihkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
PASAL VII PERUBAHAN
Para Pihak hanya dapat membuat perubahan MSP ini setelah persetujuan bersama tercapai melalui konsultasi dan konfirmasi tertulis melalui saluran diplomatik. Perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
PASAL VIII PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul antara Para Pihak terkait berbagai hal di bawah MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
PASAL IX MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, PENGAKHIRAN, DAN PERPANJANGAN
1. MSP ini akan berlaku pada saat tanggal ditandatangani. 2. MSP ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui berturut-turut dengan periode 3 (tiga) tahun, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lain secara tertulis terhadap
maksud
untuk
mengakhirinya.
3. Setiap Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan memberikan 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya melalui pemberitahuan tertu lis kepada Pihak lain terhadap maksud untuk mengakhiri MSP ini melalui saluran diplomatik.
4. Kecuali disetujui oleh Para Pihak, pengakhiran MSP ini tidak akan mengesampingkan penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan atau kegiatan-kegiatan di bawah MSP ini sesuai dengan jangka waktu proyek-
proyek atau kegiatan-kegiatan tersebut. SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberikan kuasa
oleh Pemerintah masing-masing negara, telah menandatangani MSP ini.
DITANDANGANI di Jakarta pada tanggal
Z:?.: ..
Bulan Oktober tahun 2015,
dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
KERAJAAN DENM RK
DR. Rizal Ramli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK ON MARITIME COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties";
NOTING the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982;
RECOGNIZING the importance of the maritime sector to economic and social
development of both countries; PROMOTING mutual cooperation between the two countries in the field of
maritime affairs ;
TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between the
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark on Bilateral Consultations signed in Jakarta on 17 April 2013;
RECALLING the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark on Technical Cooperation signed in Jakarta on 26 July 2006;
DESIRING to develop further a friendly and co-operative maritime relations
existing between the two countries based on equality and mutual benefit;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; The Parties have reached the followi ng understanding:
ARTICLE I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is to establish a framework for bilateral maritime cooperation based on the principles of equality, mutual respect, trust and benefit.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION
In accordance with the objective of the MoU , the Parties and its related institutions will develop and promote maritime cooperation in the following areas: 1. Maritime or ocean policy exchanges; 2. Maritime industry and infrastructure, including green shipbuilding and comprehensive economic zone; 3. Port state control and inspection; 4. Safety and security of passengers and seafarers; 5. Capacity building and maritime technology; 6. Training of Seafarers; 7. Marine Tourism; 8. Without prejudice to the EU Common Fisheries Policy, share information on procedures with respect to the application of the rules to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated (IUU fishing); and 9. Other areas of cooperation as may be mutually agreed by the Parties.
ARTICLE Ill FORMS OF COOPERATION
Referring to the objective of this MoU, and as far as the means. resources and requ irements of both Parties allow, the areas of cooperation as stated in Article II of this MoU, including both public and private stakeholders, and may take the following forms : 1. Joint projects in maritime cooperation. 2. Policy dialogue, technical exchange and bilateral meetings. 3. For this purpose , the Parties will establish a Bilateral Maritime Forum that
..
will be co-chaired by the Vice Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and Director General of the Danish Maritime Authority of the Ministry of Business and Growth of the Kingdom of Denmark or their designated representatives.
ARTI CLE IV COMPETENT AUTHORITIES AND IMPLEMENTATION
1. The Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia and the Danish Maritime Authority of the Ministry of Business and Growth of the Kingdom of Denmark will act as liaison institutions to organise and coordinate relevant cooperation and activities.
2. The Parties may include other public authorities, academic and private sector representatives in relevant meetings as deemed appropriate by either Party.
ARTICLE V GENERAL PROVISIONS
1. Each Party will cover all the expenditures of their own participants including international travel, local travel, accommodation, et cetera .
2. This MoU shall be carried out within the framework of the respective laws and regulations of the Parties and subject to the availability of appropriated funds and personnel of the Parties.
3. This MoU will have no effect on other agreements and memorandums between the Parties or those between either Party with any third party.
ARTI CLE VI CONFIDENTIALITY
The Parties will ensure that the data and information jointly provided or shared including the result of joint research ca rried out under this Memorandum of Understanding, are not transferred or supplied to a third party without prior written consent of the Parties.
ARTICLE VII AMENDMENT
The Parties can only make amendments to this MoU after mutual consent achieved by consultation and confirmation in writing through diplomatic channels. Such amendments will form an integral part of this MoU and will enter into effect on such date as may be determined by the Parties.
ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES
Any differences or disputes that may arise between the Parties relating to any matters under this MoU will be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties.
ARTICLE IX ENTRY INTO FORCE, DURATION, TERMINATION AND EXTENTION
1. This MoU shall enter into force on the date of its signing. 2. This MoU shall remain valid for 5 (five) years and may be renewed for successive 3 (three) year periods, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate it.
3. Each Party may terminate this MoU at any time by giving 90 (ninety) days prior written notification to the other Party of its intention to terminate this MoU th rough diplomatic channels.
4. Unless agreed otherwise by the Parties, the termination of this MoU will not prejudice the completion of any on-going projects or activities under the MoU in accordance with the terms of those projects or activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised thereto by
their respective Governments, has signed this MoU .
SIGNED in Jakarta on the
'?-.~.. day of October in the year 2015, in duplicate, in
Indonesian and English language, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
KINGDOM OF DENMARK
DR. Rizal Ramli Coordinating Minister for Maritime Affairs
~~:1~
Minister of Forei!~ Affairs
