MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANT ARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN THE UNITED KINGDOM SPACE AGENCY MENGENAI KOLABORASI DI BIDANG KEGIATAN SIPIL KEANT ARIKSAAN
~
~~
Memorandum Saling Pengertian ini {selanjutnya disebut sebagai "MoU") dibuat oleh dan berlaku antara the United Kingdom Space Agency {selanjutnya disebut sebagai "UK Space Agency'') dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "LAPAN");
UK Space Agency dan LAPAN selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara tunggal disebut sebagai "Pihak";
DENGAN memperhatikan keinginan dari UK Space Agency dan LAPAN untuk bekerja sama dalam bidang kegiatan keantariksaan untuk keuntungan bersama;
MENIMBANG kepentingan bersama Kerajaan lnggris dan Republik Indonesia dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan untuk tujuan damai;
11
MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan lnggeris Raya dan lrlandia Utara mengenai Kerjasama llmu Pengetahuan dan Teknologi, ditandatangani di London pada 10 Juli 1985;
MEMPERHATIKAN
Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dan United Kingdom Space Agency mengenai Kerjasama dalam Kegiatan Keantariksaan untuk
Keuntungan Bersama, ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada 1 Februari 2011 ; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing Negara;
TELAH MENYEPAKATl hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
1. Tujuan dari MoU ini adalah: a) menyediakan kerangka kerja untuk kegiatan kolaborasi dan
untuk
mengkaji bidang-bidang yang menjadi minat bersama padla aspekaspek sipil keantariksaan; b) memfasilitasi pertukaran informasi, teknologi dan para personil pada bidang-bidang kepentingan bersama; c) menentukan narahubung yang terkait untuk kedua Pihak.
PASAL 2 BIDANG DAN BENTUK KERJA SAMA
1.
Kerja sama berdasarkan MoU ini akan dilakukan pada bidang teknologi keantariksaan. sistem berbasis-antariksa dan sains antariksa, serta aplikasi dan infrastrukturnya.
2.
Oalam rangka melaksanakan bidang-bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Para Pihak akan melaksanakan hal-hal berikut:
2
a) Penelitian dan pengembangan bersama; b) Pemanfaatan dan berbagi data satelit penginderaan jauh yang telah tersedia ataupun yang akan datang; c)
Kolaborasi dan berbagi informasi mengenai penggunaan aplikasi keantariksaan;
d) Mendukung hubungan dalam bidang akademik dan penelitian; e) Membangun kegiatan-kegiatan komersil; f)
Peningkatan kapasitas termasuk pelatihan, konsultasi
ahli dan
pertukaran personil, serta menyelenggarakan lokakarya, seminar atau konferensi. 3.
Penambahan
bidang-bidang
dan
bentuk-bentuk
kerja
sama
dapat
ditentukan dengan persetujuan bersama Para Pihak.
PASAL 3 PENGATURAN PELAKSANAAN
1. Penjelasan rinci tentang kegiatan akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan.
Pengaturan pelaksanaan akan disusun dan diputuskan
secara tertulis oleh Para Pihak. 2. Pengaturan pelaksanaan tersebut akan berisi jadwal, anggaran, peralatan, tim pelaksana. pelaporan dan evaluasi kegiatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan yang disetujui oleh Para Pihak.
PASAL4 PEMBIAYAAN
1. Kemampuan Para Pihak dalam melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing tunduk pada prosedur pembiayaan mereka masing-masing dan ketersediaan dana yang dialokasikan oleh Para Pihak.
3
PASAL 5 NARAHUBUNG 1. Setiap kontak atau korespondensi yang berkaitan dengan MoU ini akan ditujukan kepada narahubung yang bertanggung jawab sebagaimana di loawah ini: UK Space Agency
Manajer Hubungan lnternasional lbu Elizabeth Cox Polaris House (Room C204), North Star Avenue Swindon, Wiltshire, UK, SN2 1UH Telepon/fax: +44 (0)1793 418059
LAPAN
Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Bapak Agus Hidayat Jin. Pemuda, Persil No.1 , Rawamangun Jakarta 13220 Indonesia Telepon/Fax: +62 21 4892802 / +62 21 47882726
2.
Pemberitahuan perubahan terhadap salah satu narahubung harus dibuat secara tertulis segera dan tanpa penundaan kepada narahubung Pihak lain.
PASAL6 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. Setiap Hak atas Kekayaan lntelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan MoU ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut. Namun, Pihak tersebut harus membuktikan dan menjamin bahwa Hak atas Kekayaan lntelektual tersebut bukan merupakan hasil dari pelanggaran atas hak dari pihak ketiga. Selanjutnya, Pihak tersebut akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaa111 Hak atas Kekayaan lntelektual yang dibawa oleh Pihak yang tersebut di atas dari pelaksanaan MoU ini.
4
2.
Setiap Hak atas Kekayaan lntelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan MoU ini akan dimiliki secara bersama oleh kedua Pihak, dan kedua Pihak akan diizinkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan non-komersil bebas royalti. Bila Hak atas Kekayaan lntelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan MoU ini digunakan untuk tujuan komersil oleh salah satu Pihak, Pihak lainnya berhak atas pembagian royalti yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan intelektual tersebut atas dasar prinsip pembagian sesuai kontribusi.
3. Pengakhiran MoU
ini tidak akan mempengaruhi manfaat dan/atau
komitmen-komitmen berdasarkan Pasal ini.
PASAL7 KERAHASIAAN
1. Masing-masing Pihak memperlakukan informasi yang diberikan oleh Pihak lain sebagai rahasia, sejauh yang diizinkan oleh hukum nasionalnya, sehubungan dengan kerja sama berdasarkan MoU ini dengan permintaan untuk perlakuan kerahasiaan atas informasi tersebut. Semua informasi dan pengalaman yang diperoleh atau dihasilkan sesuai dengan MoU ini akan
tetap menjadi milik dari Pihak yang menyediakannya tetapi sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Pihak yang menerima. Ketika tidak dipersyaratkan secara khusus oleh masing-masing hukum nasional, tidak ada satu pun pihak yang akan membocorkan kepada pihak ketiga setiap rahasia atau informasi yang dimiliki berdasarkan MoU ini tanpa persetujuan sebelumnya dan khusus dari Pihak lainnya. 2.
Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi manfaat dan/atau komitmen-komitmen berdasarkan Pasal i ni.
5
PASAL 8 PERTANGGUNGJAWABAN
1.
Para Pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun melawan Pihak lain atas cidera atau kematian dari pegawai mereka atau pegawai-pegawai dari lembaga terkait mereka, atau atas kerusakan atau kerugian dari kekayaan intelektual mereka. Pasal ini tidak akan membebaskan tiap orang dari pertanggungjawaban yang disebabkan oleh kelalaian tidak pidana atau kesengajaan yang dilakukan oleh orang tersebut.
PASAL 9 KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN
1.
Masing-masing Pihak akan berusaha untu'k mengajukan segala kemungkinan pengurangan atau pembebasan atas bea dan pajak-pajak yang berlaku untuk peralatan-peralatan dan barang-barang
terkait yang
dipertukan untuk
pelaksanaan MoU ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pembatasan perizinan dan pemberitahuan kepabeanan yang kemudian dapat memberikan keuntungan dari pelayanan terbaik yang dapat diberlakukan, dalam kaitannya dengan pengendalian operasional masingmasing Pihak oleh Otoritas Kepabeanan mereka, yang memudahkan masingmasing Pihak untuk mengirimkan pra-notifikasi yang memadai dan/atau pengesahan pengiriman yang
ditujukan untuk pengiriman kepada Pihak
lainnya. Dalam hal terdapat biaya-biaya dan/atau pajak-pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Para Pihak terhadap peralatan-peralatan dan barang-barang terkait untuk pelaksanaan MoU ini setelah tidak diberikan pengurangan atau pembebasan yang diperlukan dari setiap bea dan pajak-pajak yang diberlakukan, setiap bea, biaya-biaya dan/atau pajak-pajak lainnya tersebut akan ditanggung oleh Pihak yang mengekspor pengiriman dari peralatanperalatan dan barang-barang terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan MoU ini. Semua pengaturan tersebut akan berlaku secara timbal balik sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari masing-masing pemerintah Para Pihak dan setiap hukum dan perjanjian internasional di mana telah mengikat pemerintah Para Pihak. 6
PASAL10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Setiap perselisihan, perdebatan, atau perbedaan penafsiran dari MoU ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
PASAL11 PERUBAHAN
1. MoU ini dapat diubah sewaktu-waktu melalui persetujuan bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan tersebut akan berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
PASAL12 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN
1. MoU ini akan berlaku efektif setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. MoU ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu kali 5 (lima) tahun melalui persetujuan bersama secara tertulis tidak lebih dari 1 (satu) bulan sebelum MoU ini berakhir. 2.
MoU ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak, melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi manfaat dan/atau komitmen-komitmen berdasarkan Pasal ini serta penyelesaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan MoU ini.
Hal-lhal tersebut di atas merupakan kesepahaman yang telah dicapai oleh Para Pihak atas hal-hal yang dirujuk didalamnya.
Ditandatangani di Jakarta pada 27 Juli 2015 dalam dua naskah asli dalam bahasa lnggris dan bahasa Indonesia, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dari MoU ini, naskah dalam bahasa lnggris yang akan berlaku.
7
Hal-hal tersebut di atas merupakan kesepahaman yang telah dicapai oleh Para Pihak atas hal-hal yang dirujuk didalamnya.
Ditandatangani di Jakarta pada 27 Juli 2015 dalam dua naskah asli dalam bahasa lnggris dan bahasa Indonesia, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dari MoU ini, naskah dalam bahasa lnggris yang akan berlaku .
UNTUK LAPAN
UNTUK UK Space Agency
(l
Mohamad Nasir
Lord Maude of Horsham
Menteri Riset, Teknologi dan
Menteri Negara untuk Perdagangan
Pendidikan Tinggi
dan lnvestasi Departmen Bisnis, lnovasi, dan Keahlian-Keahlian, dan Kementerian Luar Negeri
8
t1·-··J ·' .) . .
,.
·· ~ ltwi '"'m..11
'·
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BElWEEN NATIONAL INSTITUTE OF AERONAUTICS AND SPACE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED KINGDOM SPACE AGENCY REGARDING COLLABORATION IN CIVIL SPACE ACTIVITIES
This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is made and entered into by and between the United Kingdom Space Agency (hereinafter referred to as "UK Space Agency") and National Institute of Aeronautics and Space of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "LAPAN");
The UK Space Agency and LAPAN hereinafter are referred to collectively as "the Participants" and individually as "the Participant";
HAVING regard to the wishes of the UK Space Agency and LAPAN to cooperate on space activities for their mutual benefit;
CONSIDERING the common interest of the United Kingdom and the Republic of Indonesia in the use of space technologies for peaceful purposes;
RECOGNISING the advantages and benefits arising from cooperation in the space field;
1
international
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Scientific and Technological Cooperation, signed in London on 10 July 1985; TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between National Institute of Aeronautics and Space of the Republic of Indonesia and the United Kingdom Space Agency regarding Cooperation on Space Activities for Their Mutual Benefit, signed in Jakarta, Indonesia on 1 February 2011 ; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective Countries; HAVE REACHED the following understandings:
SECTION 1 OBJECTIVES
1. The objectives of this MoU are: a)
to provide a framework for collaborative activities and for reviewing areas of common interest in the civil aspects of space;
b)
to facilitate the interchange of information, technology and personnel in areas of mutual interest;
c)
to nominate relevant points of contact for both Participants.
SECTION 2 AREAS AND FORMS OF COOPERATION
1. Cooperation pursuant to this MoU will be carried out in the area of space technologies, space-based systems and space science, as well as their applications and infrastructure. 2
2. In order to implement the areas of cooperation stipulated in para 1, the Participants will carry out the following: a)
Joint development and research;
b)
Sharing and utilization of data from existing or future remote sensing satellites;
c)
Collaboration and sharing of information on the use of space applications;
d)
Support academic and research relationships;
e)
Build commercial activities;
f)
Capacity building including training, expert consultation and exchanges of personnel, as well as conducting workshops, seminars or conferences.
3. Additional areas and forms of cooperation may be determined by mutual consent of the Participants.
SECTION 3 IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
1. A detailed
description
of activities
will
be defined
in
implementing
arrangements. The Implementing Arrangements will be drawn up and decided upon in writing by the Participants. 2. Such Implementing Arrangements will contain a schedule, budget, equipment, executing team, reporting and evaluation of the activity, and other matters related to the activities approved by both Participants.
3
SECTION 4 FUNDING 1. The ability of the Participants to carry out their respective responsibilities is subject to their respective funding procedures and the availability of appropriate funds.
SECTION 5 POINT OF CONTACT
1. Any contact or correspondence pertaining to this MoU will be addressed to the point of contact in charge as given below: For UK Space Agency : International Relations Manager Ms. Elizabeth Cox Polaris House (Room C204), North Star Avenue Swindon, Wiltshire , UK, SN2 1UH Phone/fax: +44 (0)1793 418059 For LAPAN
Director of Cooperation and Public Relation
Bureau Agus Hidayat Jin. Pemuda, Persil No.1 , Rawamangun Jakarta 13220 Indonesia Phone/Fax: +62 21 4892802 I +62 21 47882726
2. Notification of any changes with respect to one Participant's point of contact must be made in writing promptly and without delay to the other Participant's point of contact.
SECTION 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Any Intellectual Property rights brought by one of the Participants for the implementation of this MoU will remain the property of that Participant. However, that Participant will represent and warrant that the Intellectual
4
Property right is not resulting from the infringement of any third participant's right. Further, that Participant will be liable for any claim made by any third participant on the ownership and legality of the use of the Intellectual Property right which
is brought in by the aforementioned
Participant of the
implementation of this MoU. 2.
Any Intellectual Property right, data and information resulting from the activities conducted under this MoU will be jointly owned by both Participants, and both Participants will be allowed to use such property for non-commercial purposes free of royalty. Should the Intellectual Property right, data and information resulting from the activities under this MoU be used for commercial purposes by one Participant, the other Participant will be entitled to a share of the royalties obtained from the exploitation of such property on this basis of the principle of equitable contribution.
3.
The termination of this MoU will not affect the benefit and/or commitments under this Section.
SECTION 7 CONFIDENTIALITY l.
Each Participant is to treat as confidential, to the extent permitted under its national law, information provided by the other Participant in connection with ,cooperation under this MoU with a request for confidential treatment of that information. All the information and experience obtained or generated pursuant to this MoU will remain the property of the Participant which provided it but will be available for use by the receiving Participant. When not specifically required by the respective national law, neither Participant will divulge to third participants any confidential or proprietary information under this MoU without previous and specific consent from the other Participant.
2.
The termination of this MoU will not affect the benefit and/or commitments under this Section. 5
SECTION 8 LIABILITY
1. The Participants will not make any claim against each other with respect to injury or death of their employee or employees of their related entities, or with respect to damage or loss of their property. This Section will not relieve any person from liability resulting from negligence, criminal acts or willful misconduct on the part of that person.
SECTION 9 CUSTOMS CLEARANCE AND TAXES
1.
Each Participant will seek to apply any potential reliefs or waivers of applicable duties and taxes for equipment and related goods necessary for the execution of this MoU in respect to the current legislation. Any frontier clearances and customs declarations may then benefit from the best facilitation that can be applied, in relation to each Participant's operational controls by their Customs Authorities, providing each Participant sends adequate pre-notification and/or authorisation on consignments destined for delivery to the other Participant. In the event that any fees and/or taxes of any kind are levied by the Governments of the Participants on any of the equipment and related goods for the execution of this MoU after not being granted the necessary reliefs or waivers of any applied duties and taxes, any such customs duties, fees and/or other taxes will be borne by the Participant who exported that consignment of equipment and related goods necessary for the execution of this MoU. All such arrangements will be reciprocal in accordance with the respective laws and regulations of the Participants' governments and any international laws and agreements the Participants' governments are already subject to.
6
SECTION 10 SETTLEMENT OF DIFFERENCES 1. Any dispute, controversy or difference to the interpretation of this MoU will be settled amicably by mutual consultation and negotiation between the Participants.
SECTION 11 AMENDMENT 1. This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Participants. Such amendments will come into effect on such date as may be determined by the Participants and will be an integral part of this MoU.
SECTION 12 COMMENCEMENT AND TERMINATION 1. This MoU will come into effect upon signature by both Participants and be valid for the duration of 5 (five) years. This MoU may be extended for a period of 5 (five) years by mutual written consent not later than 1 (one) month prior to the expiry of this Mou. 2.
This MoU may be terminated by either Participant, subject to written notice of at least 6 (six) months in advance. The termination of this MoU will not affect the benefit and/or commitments under this Section as well as the completion of the activities concluded under this MoU.
The foregoing record represents the understandings reached between the Participants upon the matters referred to therein .
Signed in Jakarta on 27 July 2015 in two originals in the English and Indonesian languages, both texts having equal validity. In case of any divergent of interpretation of this MoU , the English text will prevail.
7
FOR UK Space Agency
FOR LAPAN
--
fl
.' Mohamad Nasir
Lord Maude of Horsham
Minister for Research, Technology,
Minister of State for Trade and
and Higher Education
Investment, Department of Business, Innovation, and Skills, and the Foreign and Commonwealth Office
8
