PERJANJIAN PINJAMAN Perjanjian pinjaman ini (“Perjanjian”) dibuat pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, oleh dan antara: 1. Koperasi Sahabat Sejahtera Anda, suatu koperasi simpan pinjam yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Wijaya I, Nomor 5, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh yang disebutkan dalam halaman tujuh, bertindak dalam hal kedudukannya selaku Pengurus dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Koperasi Mapan Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Koperasi Mapan Indonesia“ atau “KMI” atau “Pemberi Pinjaman”); dan 2. Seorang penerima pinjaman dengan identitas dan detail yang disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Pinjaman”). (Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman selanjutnya secara bersama disebut sebagai “Para Pihak”) Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman telah sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.
Pasal 1 FASILITAS PINJAMAN 1.
Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dengan besar dan untuk tujuan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I (Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman dan Objek Jaminan) Perjanjian ini (“Pinjaman”).
2.
Jumlah Pinjaman yang disebutkan akan diberikan kepada Penerima Pinjaman secara keseluruhan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal Perjanjian ini melalui penyerahan uang secara tunai kepada Penerima Pinjaman, atau dengan cara transfer bank ke rekening bank yang disebutkan dalam Lampiran I (Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman dan Objek Jaminan) Perjanjian ini. Sebagai bukti penerimaan jumlah tersebut melalui penyerahan secara tunai, Penerima Pinjaman setuju untuk menandatangani Surat Tanda Terima Pinjaman yang akan diserahkan kepada Pemberi Pinjaman. Dalam hal penerimaan jumlah tersebut diterima melalui transfer ke rekening bank, maka bukti transfer untuk pengiriman uang tersebut sudah cukup untuk menjadi bukti penyerahan uang pinjaman. Pasal 2 PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN
1.
Penerima Pinjaman wajib membayar kembali seluruh jumlah Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dengan cara angsuran, sesuai dengan jadwal dan cara pembayaran yang tertera pada Lampiran I Perjanjian ini.
2.
Semua pembayaran Pinjaman harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang (kompensasi), atau Halaman 1 PMv.1
pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Pinjaman melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 3 JANGKA WAKTU 1.
Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak.
2.
Dalam hal Penerima Pinjaman telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.
3.
Apabila Penerima Pinjaman tidak dapat melaksanakan pembayaran Pinjaman sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, Penerima Pinjaman dapat mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini atau penjadwalan kembali pembayaran Pinjaman, yang mana Penerima Pinjaman wajib untuk memberitahu Pemberi Pinjaman atas ketidakmampuan pembayaran Pinjaman tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pembayaran atas Pinjaman tersebut jatuh tempo. Perpanjangan tersebut dapat dilakukan setelah persetujuan dari Pemberi Pinjaman dan akan efektif mulai sejak tanggal penandatangan amandemen terhadap Lampiran I Perjanjian ini oleh Para Pihak.
Pasal 4 JAMINAN Pemberi Pinjaman tidak membebankan jaminan apapun terhadap Pinjaman yang diberikan kepada Penerima Pinjaman.
Pasal 5 PENGALIHAN PINJAMAN KEPADA PIHAK LAIN 1.
Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk mengalihkan, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman.
2.
Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Pinjaman.
3.
Ketentuan pada ayat 1 di atas dikecualikan dalam keadaan Penerima Pinjaman meninggal dunia. Pasal 6
Halaman 2 PMv.1
PERSYARATAN PENCAIRAN PINJAMAN DAN KEANGGOTAAN 1.
Penerima Pinjaman wajib untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya dan simpanan untuk menjadi anggota KMI pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, yang mana rincian atas biaya dan simpanan tersebut disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini.
2.
Jika Penerima Pinjaman berkeinginan untuk berhenti menjadi anggota koperasi Pemberi Pinjaman, maka dalam hal ini Penerima Pinjaman harus membayarkan seluruh jumlah terutang kepada Pemberi Pinjaman dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 (Pembayaran Dipercepat) Perjanjian ini sebelum keinginan tersebut dikabulkan oleh Pemberi Pinjaman.
3.
Jika Penerima Pinjaman diberhentikan menjadi anggota Pemberi Pinjaman karena tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan, maka Penerima Pinjaman masih harus tetap membayar jumlah terutang kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan Lampiran I (Jadwal Pembayaran Pinjaman) Perjanjian ini. Setelah pembayaran ini terpenuhi, maka Pemberi Pinjaman akan mengembalikan seluruh jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib kepada Penerima Pinjaman.
4.
Apabila Penerima Pinjaman adalah calon anggota koperasi Pemberi Pinjaman, maka Penerima Pinjaman tersebut wajib untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang disebutkan dalam ayat 1 sebelum dapat menerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. Pasal 7 PENGAKHIRAN LEBIH AWAL
1.
Penerima Pinjaman berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal dengan melakukan pembayaran lebih cepat dari jadwal pembayaran yang dinyatakan dalam Lampiran I Perjanjian ini, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman atau pemberitahuan melalui pesan elektronik (sms) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum Penerima Pinjaman bermaksud untuk melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal, namun hanya apabila Penerima Pinjaman melakukan pembayaran atas seluruh jumlah terutang yang terdiri dari: a. seluruh nilai angsuran Pinjaman yang telah jatuh tempo; b. sisa nilai pokok pinjaman yang belum terbayarkan (nilai pokok pinjaman dikurangi dengan bagian hutang pokok dari setiap angsuran yang telah diterima oleh Pemberi Pinjaman); c. bunga 1 (satu) kali angsuran Pinjaman berikutnya; d. biaya denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan; e. biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman dalam kaitannya dengan Perjanjian ini yang belum dibayarkan oleh Penerima Pinjaman (point a hingga e disebut sebagai “Jumlah Pembayaran Yang Dipercepat”)
2.
Apabila terjadinya hal-hal yang disebutkan di bawah ini, Pemberi Pinjaman berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pinjaman lebih awal dengan meminta Penerima Pinjaman untuk melakukan pembayaran atas Jumlah Pembayaran Yang Dipercepat, dan Penerima Pinjaman wajib untuk melakukan pembayaran tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari dari waktu permintaan oleh Pemberi Pinjaman: a. Penerima Pinjaman menyatakan secara tertulis bahwa Penerima Pinjaman tidak mampu untuk Halaman 3 PMv.1
membayar Pinjaman atau menanggalkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Pinjaman; b. Penerima Pinjaman menganjurkan atau mempengaruhi penerima pinjaman lainnya dari Pemberi Pinjaman untuk menanggalkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman; c. Apabila terdapat suatu informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman baik dalam pengisian aplikasi pinjaman atau Perjanjian ini; dan d. Terjadinya Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (Peristiwa Cidera Janji) Perjanjian ini.
PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN OLEH PENERIMA PINJAMAN Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa: 1.
Tidak ada cidera janji yang telah atau sedang terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun dimana Penerima Pinjaman menjadi salah satu pihak, dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penandatanganan Perjanjian Pinjaman oleh Penerima Pinjaman.
2.
Semua informasi dan dokumen yang disediakan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman terkait dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam segala aspek.
3.
Penerima Pinjaman akan melakukan pembayaran kembali dalam Perjanjian ini dengan tidak menggunakan sumber dana yang didapat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. PASAL 9 PERISTIWA CIDERA JANJI
1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan ”Peristiwa Cidera Janji” terhadap Perjanjian Pinjaman: a.
Jika Penerima Pinjaman, karena sebab apapun juga telah lalai dalam membayar pada tanggal jatuh tempo: (i) seluruh angsuran, atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.
b.
Jika Penerima Pinjaman lalai dalam mentaati atau melaksanakan suatu janji atau ketentuan di dalam Perjanjian ini.
c.
Jika Penerima Pinjaman menjadi terdakwa dalam perkara Pidana maupun Perdata, atau dinyatakan tidak mampu membayar, dimohonkan suatu proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dinyatakan pailit atau terlibat perkara hukum lainnya.
d.
Jika harta kekayaan Penerima Pinjaman, baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh Pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun.
e.
Jika Penerima Pinjaman telah sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar Halaman 4 PMv.1
atau palsu kepada Pemberi Pinjaman. f.
Suatu Peristiwa Cidera Janji (atau pelanggaran perjanjian oleh Penerima Pinjaman) terjadi dalam kaitannya dengan (i) perjanjian atau kontrak manapun yang dibuat oleh dan antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman atau (ii) perjanjian atau kontrak manapun yang dibuat oleh dan antara Penerima Pinjaman dengan satu atau lebih pihak ketiga.
2. Dalam hal terjadinya Peristiwa Cidera Janji, Pemberi Pinjaman dapat: a.
melaporkan Penerima Pinjaman kepada institusi pemerintahan manapun dalam hal ada pelanggaran dari Penerima Pinjaman akan hal apapun dari Perjanjian ini; dan
b.
menyebarkan informasi-informasi terkait dengan Pinjaman kepada rekan-rekan kerjanya tanpa persetujuan dari Penerima Pinjaman. PASAL 10 UPAYA-UPAYA DALAM TERJADINYA PERISTIWA CIDERA JANJI
1.
Jika terjadi salah satu atau semua hal Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk melaksanakan salah satu atau lebih upayaupaya di bawah ini: a
Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Penerima Pinjaman, termasuk pinjaman pokok, bunga, dan biaya-biaya lain, berdasarkan Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji.
b
Memberitahu pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, keluarga dari Penerima Pinjaman, ketua RT dari Penerima Pinjaman, dan pihakpihak lainnya yang dianggap penting (sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang).
c
menggunakan uang yang telah dibayarkan oleh Penerima Pinjaman dalam Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Penerima Pinjaman untuk membayar kewajiban-kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, apabila Penerima Pinjaman telah melalaikan kewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau lebih.
d
menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan atas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.
e
Hak Pemberi Pinjaman sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5.2 Perjanjian ini.
2.
Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuanketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga persetujuan Pengadilan atas pembatalan atau pengakhiran lebih awal Perjanjian Pinjaman tidak diperlukan lagi, dan untuk Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan ditafsirkan sebagai menghindarkan campur tangan Pengadilan untuk pelaksanaan isi Pasal tersebut dan dalam hal terjadi kerusakan maka Para Pihak setuju untuk melepaskan hak untuk melaksanakan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.
Hak Pemberi Pinjaman di dalam Pasal ini merupakan tambahan dari hak-hak lainnya di dalam Halaman 5 PMv.1
Perjanjian ini. Pemilihan salah satu atau lebih upaya-upaya hukum diatas oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Pasal ini atau ketentuan lainnya di dalam Perjanjian ini, tidak boleh diartikan bagaimanapun juga sebagai: (i) mengurangi, membatasi atau menggantikan upaya-upaya hukum Pemberi Pinjaman lainnya dalam Pasal ini atau dalam Perjanjian ini, atau (ii) membebaskan, mengurangi, atau membatasi kewajiban Penerima Pinjaman lainnya di dalam Pasal ini atau dalam Perjanjian ini termasuk tanggung jawab Penerima Pinjaman yang timbul dari permintaan ganti kerugian dari Pemberi Pinjaman berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 11 PEMBERITAHUAN Setiap pemberitahuan yang disyaratkan atau diijinkan untuk diberikan kepada Para Pihak dapat dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan secara sah dan sebagaimana mestinya jika telah dilakukan dengan menggunakan surat atau dengan kurir atau melalui pesan elektronik (sms atau short message service) ke nomor telepon sebagaimana tercantum pada Lampiran I. Jika dikirim menggunakan surat dianggap telah diterima dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pengiriman; jika dikirim melalui kurir dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman; jika dikirim dengan pesan elektronik (sms) maka dianggap diterima pada waktu diterimanya laporan bahwa pesan sudah diterima. Setiap perubahan informasi untuk kepentingan pemberitahuan harus segera diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya ke alamat sebagaimana tercantum di Lampiran I Perjanjian ini.
Pasal 12 PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM YANG BERLAKU 1.
Penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
2.
Apabila terjadi perselisihan diantara Para Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pasal 13 LAIN-LAIN 1.
Perubahan apapun terhadap Perjanjian ini (termasuk Lampiran I) harus mendapat persetujuan dari Para Pihak, kecuali untuk hal yang dinyatakan pada Pasal 5.2 Perjanjian ini.
Halaman 6 PMv.1
2.
Keputusan untuk menghapuskan Pinjaman tidak akan menghilangkan kewajiban Penerima Pinjaman untuk melakukan pembayaran kembali atas Pinjaman.
3.
Penerima Pinjaman akan membayar semua biaya baik yang timbul saat ini atau yang akan terhutang dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) biaya pembuatan akta-akta penjaminan Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian seperti akta Hak Tanggungan, hipotik dan/atau Jaminan Fidusia dan pendaftarannya; dan (b) biaya jasa hukum, yang ditimbulkan oleh Pemberi Pinjaman sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terkait dengan Perjanjian ini.
4.
Pemberian Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman tidak menimbulkan kewajiban bagi Pemberi Pinjaman untuk memberikan pinjaman lainnya kepada Penerima Pinjaman dikemudian hari.
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing rangkap akan dianggap sebagai yang asli dan semuanya akan dianggap sebagai satu perjanjian yang sama.
Pemberi Pinjaman KOPERASI SAHABAT SEJAHTERA ANDA
Penerima Pinjaman
____________________
____________________
Nama Jabatan
Nama
: : Pengurusan
:
Diketahui dan Disetujui oleh:
_____________________ Nama : Sebagai Istri/Suami dari Penerima Pinjaman (kosongkan bila tidak berlaku)
Halaman 7 PMv.1