ffi.tffi
"s -ffi: BlUKG PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADANMETEOROLOGI,KLIMATOLOGI,DANGEOFISIKA(BMKG) DENGAN
(BAKOSURTANAL) BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TENTANG
TERKAIT AKTIFITAS PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL DAN DATA
METEoRoLoGI,KLIMAToLoGI,KUALITASUDARADANGEoFISIKA Nomor : HK.303/C.22IKBIBMKG 2011
Nomor: B. 139/KA. BAKO/RTIXll2O11 Dua Ribu Sebelas Pada hari ini, Jumat Tanggal Sebelas Bulan November Tahun bawah ini bertempat di Jakarta kami Yang bertanda tangan di
Dr. lr. SRIWORO B. HARIJONO, M'Sc,
:
selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi' dan Geofisika selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Dr. ASEP KARSIDI, M.Sc
selaku Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:
a. bahwa PIHAK PERTAMA memiliki kemampuan dan kewenangan dalam penyelenggataan tugas pemerintahan
di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas
Udara dan Geofisika serta berfungsi memberikan informasi Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika;
b.
bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Survei dan Pemetaan;
c.
bahwa PARA PIHAK memiliki sumber data dan informasi yang dapat dimanfaatkan bersama;
d.
bahwa PARA PIHAK dapat menggunakan data tertentu yang dibangun bersama untuk kepentingan bersama sejalan dengan Piagam Kesepakatan Bersama ini.
Mengingat:
a.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5058)
b.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5214).
c.
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
d.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
e.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor 156 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
Memahami hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Piagam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut
:
PASAL
1
MAKSUD DAN TUJUAN (1)
Maksud Piagam Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan data dan informasi, sarana, dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai
dengan tugas, fungsi dan kewenangan, sehingga diperoleh pelayanan informasi yang optimal. (2)
Tujuan Piagam Kesepakatan Bersama ini adalah tenrvujudnya peningkatan pemanfaatan bersama informasi geospasial dan data terkait aktifitas Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika.
PASAL 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Piagam Kesepakatan Bersama ini meliputi
a. b. c.
:
Pemanfaatan bersama informasi geospasial dasar; Pemanfaatan bersamainformasigeospasialtematik;
Pemanfaatan bersama data dan informasi terkait aktifitas Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika;
d.
Penyelenggaraan bersama informasi geospasial tematik terkait aktifitas Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika; dan
e.
Penyelenggataan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
PASAL 3 PELAKSANAAN
(1)
Pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksana Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini.
(2)
Perjanjian Pelaksana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama BMKG dan Sekretaris Utama Bakosurtanal.
(3)
Perjanjian Pelaksana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
(4)
Perjanjian Pelaksana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Piagam Kesepakatan Bersama ini.
PASAL 4 PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksana Kerjasama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan lntelektual (HAKI) sebagai hasil dari
Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksana Kerjasama yang disetujui oleh PARA PIHAK.
PASAL 6 MASA BERLAKU (1)
Piagam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu
5
(lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kesepakatan Bersama ini. (2)
Piagam Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA
(3)
Pl HAK.
Untuk perpanjangan Piagam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Piagam Kesepakatan Bersama yang
baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama ini. (4)
Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Piagam Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Piagam Kesepakatan Bersama ini.
(5)
Dalam hal Piagam Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ataupun karena
alasan lain, pengakhiran Piagam Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi
hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan
terkait
pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Piagam Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama.
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
PASAL 8 PERUBAHAN
Perubahan terhadap Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini.
PASAL 9 PENUTUP
Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Dr. lr.
ARIJONO, M.Sc
