.,ffi a,&
L
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERALBEADANCUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN JAKSAAGUNGMUDABIDANG INTELIJEN KEJAKSAANREPUBLIKINDONESIA Nomor: KEP.8,UBC/2012 Nomor: B.475lD/Ds/04/2012 TENTANG KERJASAMA DALAMRANGKAMENDUKUNG PENEGA.KAN HUKUMDI BIDANGKEPABEANANDANCUKAI
Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan April, tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta,yang bertanda-tangandi bawah ini: '1. AGUNG KUSWANDONO selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukandan beralamat di Jalan Jenderal A. Yani (By Pass), Jakarta Timur 13230,selanjutnyadisebutPIHAK PERTAMA. 2.
EDWIN P SITUMORANG selaku Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia,dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bldang Inteluen Keiaksaan Republik Indonesia, berkedudukandan beratamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Jakaia Selatan 12160, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selaniutnva disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebihdahulu menerangkanhalhal sebagaiberikut: a.
bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakankebijakan dan standardisasiteknis di bidang kepabeanandan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkanoleh lrenteri, dan berdasarkanperaturan perundang-undangan yangberlaku;
b.
bahwaJaksa Agung Muda Bidang lntelijenmelaksanakantugas dan wewenangserta fungsi Kejaksaandi bidang intelijenKejaksaan;
c.
bahwa KementerjanKeuanganRepublikIndonesiadan KejaksaanRepubliklndonesia sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam Kesepahaman Bersama antara KementerianKeuangan Republik lndonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor MoU-2/MK.01/2012dan Nomor KEP-053|NJN0412O12tentang Koordinasi Dalam PelaksanaanTugas dan Fungsi;dan
d.
bahwa pelaksanaanKesepahamanBersama sebagaimanadimaksud pada huruf c, ditindaklanjutidengan Kesepakatan Bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang merupakansatu kesatuandan bagianyang tidak terpisahkan.
Denganmemperhatikanperaturanperundang-undangan sebagaiberikut: 1.
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3209);
2.
Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimanatelah diubah dengan lJndang-UndangNomor 17 Tahun 2006 (LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 2006 Nomor 93. Tambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesiaNomor4661)l
3.
Undang-UndangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3613) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tamoanan LembaranNega|a RepublikIndonesiaNomor47SS);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun .1983tentang pelaksanaan Kitab LJndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1993 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32Sg) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OlO
tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah. Nomor 27 Tahun 19g3 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 90, Tambahan LembaIan Negara Repubtik IndonesiaNomor 5145); Berdasarkanhal-haltersebutdi atas, PARA pIHAK sepakatuntuk membuatKesepakatan Bersama guna menyelaraskandan/atau mengoptimalkanpelaksanaantugas penegakan hukum dengan ketentuansebagaiberikut BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal I KesepakatanBersamaini dimaksudkanunruK: a.
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK sesuai dengan wewenang.tugas dan fungsi masing-masing;
b.
meningkatkan pertukaran informasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penangkalan;dan
c.
meningkatkanpengetahuandan pemahamanmasyarakat tentang penegakanhukum. Pasal 2
Tujuan KesepakalanBersamaini adalah : a.
terwujudnyapeningkatanpengetahuandan pemahamanPARA PIHAK baik di bidang Kepabeanan dan Cukai maupun di bidang penegakan hukum sesuai dengan wewenang,tugas dan fungsi PARA pIHAK;
b.
meningkainya sinergi antara PARA PIHAK dalam penanganan pencegahan dan penangkalan;dan
c.
terwujudnyakesadaranhukum masyarakat. BAB II RUANGLINGKUP Pasal 3
Ruang lingkupKesepakatanBersamaini metiputikerjasama di bidang: a.
sosialisasi,peneranganhukum dan penyuluhanhukum;
b.
pertukaraninformasipenangananpencegahandan penangkalan;
c.
bimbinganteknis; dan
d.
pembentukanForum Komunikasi. BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Sosialisasi, Penerangan Hukum dan penyuluhan Hukum Pasal 4
(1) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PTHAKPERTAMA memberikansosiatisasidatam rangkapeningkatanpengetahuandi bidangKepabeanandan Cukai. (2) Atas permintaanPIHAK PERTAMA,pIHAK KEDUA memberikanpenerangannuKum dalam rangka peningkatanpengetahuandi bidangpenegakanhukum. (3) PARA PIHAK dapat memberikanpenyutuhanhukum di bidang kepabeanandan cukai serta penegakanhukum kepada masyarakat (4) PARA PIHAK memberikan sosialisasi,peneranganhukum dan penyuluhan huKum sesuai peraturanperundang-undangan, baik secara sendiri-sendirimaupun bersamasama. Bagian Kedua Pertukaran Informasi penanganan pencegahan dan penangkalan Pasal 5 (1) PARA PIHAK dapat saling melakukan pertukaran informasi dalam penanganan pencegahandan penangkalan. (2) Pertukaraninformasi sebagaimanadimaksud pada ayat (l), dapat dilakukansetelah ada permintaansecaratertuljsdari salah satu pihak. Baglan Ketiga BimbinganTeknis Pasal 6 (1) Atas permintaanPIHAK pERTAMA, ptHAK KEDUA memberikanBimbinganTeknis tentang pengetahuandr bidang intelijen.
(2) Atas permintaanPTHAKKEDUA, PIHAK PERTAMA memberikanBimbinganTeknis tentangpengetahuandi bidangkepabeanandan cukai. Bagian Keempat Forum Komunikasi Pasal 7 (1) Dalam rangka mengefektifkanpelaksanaanKesepakatan Bersama ini,
PARA PIHAK
dapat membentukForum Komunikesi. (2) Forum Komunikasisebagaimanadimaksud pada ayat (.t) terdiri dari para pejabat Penghubungyang ditunjukmasing-masingpihak. (3) PejabatPenghubungsebagaimanadimaksudpada ayat (2), yaitu : a. Untuk tingkat pusat 1. Direkturpenindakandan penyidikanDirektoratJenderalBea dan Cukaii 2. Kepala pusat peneranganHukum. b. Unt0k tingkatwilayah 1. Kepala Bidang penindakan dan penyidikan pada Kantor Wilayah DireKorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Asisten Intetijenpada KejaksaanTinggi. c. Untuk tingkat operasional '1. Kepala
Kantor pabean dan CuKal;
2. Kepala KejaksaanNegeri. BAB IV BIAYA Pasal 8 Segala biaya yang diperlukanuntuk kegiatankoordinasi,sosialisasi, dan bimbinganteknis ditanggungoleh masing-masingpihak yang menyerenggarakan. BAB V MASA BERLAKU Pasal9 ('1) KesepakatanBersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ranggal ditandatangani.
-5-
(2) KesepakatanBersama ini dapat berakhiratas kesepakatanPARA PIHAK atau bahl dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakanPem€rintahyang tidak memungkinkanKesepakatanBeFama ini diberlakukan. BAB VI KETENTUANLAIN-LAIN Pasal l0 Setiap permasalahanyang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama jni akan diselesaikanPARA PIHAK secara musyawarah. Pasal 1'l Hal-hal yang belum diatur dalam KesepakatanBersama ini, akan diatur lebih tanjut ahs persetujuan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk amandemen Kesepakatan Bersama yang merupakan sato kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakahn Bersamaini.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dihndatangani oleh PARA PIHAKdan dibubuhicap instansimasing-masing.
EDWINP SITUMORANG