NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENT ANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA KEPOLISIAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak'; Bertindak dalam kerangka semangat kemitraan dan kerjasama; Dalam Nota Kesepahaman ini mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1.
Latar Belakang
Para Pihak menyadari semakin meningkatnya ancaman kejahatan lintas n~gara yang bersifat kompleks sehingga diperlukan kerjasama internasional guna keberhasilan penanggulangannya. Para Pihak telah bersama-sama memutuskan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama yang sudah ada dalam bentuk kerjasama teknis di bidang intelijen dan pertukaran informasi, pelaksanaan operasi bersama dan pengembangan kemampuan lainnya. Para pihak menyadari bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) selaku institusi utama yang bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan penegakan hukum di negara masing-masing. Para Pihak mengakui tanggung jawab kedua institusi tersebut untuk mengkoordinasikan operasi penegakan hukum dan intelijen dalam rangka menanggulangi kejahatan lintas Negara yang berdampak terhadap masing-masing Negara. Dengan demikian dianggap perlu untuk memperbaharui Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian tertanggal 18 November 2005.
Page 1 of 10
2.
3.
Dasar
a.
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia dalam rangka kerangka kerjasama di bidang keamanan yang ditanda tangani pada tanggal 17 November 2007, yang disebut dengan Perjanjian Lombok;
b.
Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1992;
c.
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Commonwealth of Australia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Tindak Pidana yang ditandatangani di Jakarta pada tgl 27 Oktober 1995 dan disahkan pada tanggal 17 Juli 1999;
d.
Akte Pendirian Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) tertanggal 28 Februari 2005;
e.
Protokol antara Polri dan AFP untuk mendirikan JCLEC yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 April 2004 dan diratifikasi di Melbourne pada tanggal 29 April 2004.
Maksud dan Tujuan
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pada upaya perjanjian kerjasama yang sudah ada antara para Pihak dalam penanggulangan kejahatan lintas negara dan bentuk kerjasama kepolisian lainnya. Tujuannya adalah untuk membentuk dasar kerangka kerjasama dan melanjutkan kerjasama yang sudah ada antara para Pihak dalam penanganan jenis-jenis kejahatan lintas negara yang diprioritaskan serta kerjasama kepolisian lainnya. Nota Kesepahaman ini memahami prinsip-prinsip kerjasama yang tercantum di dalam Perjanjian Lombok. Kerangka kerja dalam perjanjian tersebut memberikan suatu landasan kerja bagi institusi pelaksana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kerjasama di bidang penegakan hukum dan kerjasama antara institusi pelaksana dalam perjanjian ini, di bidang kontra terorisme, lntelejen, Keamanan laut, keamanan penerbangan, perkembangan senjata pemusnah masal dan kerjasama kontinjensi. 4.
Lingkup dan Bidang Kerjasama
Masing-masing Pihak akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing-masing dalam bidang-bidang sebagai berikut: a.
Kerjasama dan utamanya koordinasi di bidang intelijen dan pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum;
Page 2of10
b.
Kegiatan operasi bersama;
c.
Pembentukan dan atau penempatan Kantor Penghubung (Liaison Office) dan atau Perwira Penghubung (Liaison Officers) yang baru, di kedua negara;
d.
Bantuan kerjasama dalam bidang pengembangan kapabilitas institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan.
AGREEMENT
Para Pihak telah menyepakati sebagai berikut: Pasal 1 Pengertian
Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan: 1.
Parties - berarti para pihak, adalah pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia.
2.
Participant Agency - berarti institusi pelaksana, adalah Polri dan AFP
3.
Co-Chair - adalah pejabat-pejabat senior yang ditugaskan oleh institusi pelaksana untuk berkoordinasi, memfasilitasi, memediasi dan mengawasi Nota Kesepahaman ini
4.
Intelligence - adalah setiap informasi yang dibutuhkan dalam penegakan hukum.
5.
Operasi Bersama - adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi pelaksana dalam rangka memerangi kejahatan lintas negara.
6.
lnformasi Lain - adalah informasi selain informasi intelijen dalam rangka penegakkan hukum dan pengembangan kerjasama institusi pelaksana.
7.
Quarterly Management Meeting - adalah pertemuan triwulan yang dibentuk oleh institusi pelaksana dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana kerjasama strategis yang sudah disepakati.
8.
Secretariat - adalah badan yang ditunjuk oleh delegasi kedua institusi pelaksana untuk mengorganisir, mengawasi dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
9.
Senior Officer Meeting - adalah pertemuan pejabat tinggi, yang dilaksanakan institusi pelaksana setiap tahun sekali dan bertanggungjawab untuk menentukan rencana kerjasama strategis yang sudah disepakati serta mengawasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
Page 3 of 10
I
10. Strategic Engagement - adalah rencana kerjasama strategis yang disepakati untuk kegiatan kerjasama dan kolaborasi yang dilaksanakan oleh institusi pelaksana, sesuai dengan Nata Kesepahaman ini. Pasal2 lnstitusi Pelaksana
Dalam Nata Kesepahaman ini, Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Australia diwakili oleh Kepolisian Federal Australia, daJam hal ini disebut sebagai lnstitusi Pelaksana. lnstitusi pelaksana mengakui bahwa kedua belah pihak adalah sebagai saluran utama untuk mewakili kepentingan penegakan hukum di masing-masing negara serta untuk mengkoordinasikan operasi penegakkan hukum dan intelijen dalam rangka memerangi kejahatan lintas negara. Pasal3 Manajemen Nota
1.
Senior Officer Meeting akan diadakan setiap tahun untuk menentukan rencana kerjasama strategis berkaitan dengan pertukaran informasi intelejen, operasi bersama, koordinasi dalam penegakkan hukum dan berbagai bentuk kerjasama lain dalam Nata Kesepahaman ini.
2.
Untuk memfasilitasi pelaksanaan Nata Kesepahaman ini, institusi pelaksana akan menunjuk pejabat senior Kepolisian sebagai Ketua Bersama pada Senior Officer Meeting.
3.
Pelaksanaan Nata Kesepahaman ini akan diatur dan diawasi melalui pertemuan triwulanan secara reguler (Quarterly Management Meeting) di antara institusi pelaksana.
4.
Sekretariat akan ditunjuk oleh institusi pelaksana untuk mengorganisir Senior Officer Meeting dan Quarterly Management Meeting serta melaporkan hasilhasil pelaksanaan Nata Kesepahaman ini. Pasa14 Bentuk-bentuk Rencana Strategis
1.
Kegiatan-kegiatan kerjasama meliputi: a.
Kerjasama dan utamanya koordinasi operasional dan intelijen serta pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum, antara institusi pelaksana.
b.
Kegiatan operasi bersama.
Page 4of10
2.
c.
Pembentukan dan atau penambahan Kantor Penghubung (Liaison Office) dan atau Perwira Penghubung (Liaison Officer) yang baru, di kedua negara.
d.
Bantuan kerjasama dalam pengembangan kapabilitas infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan.
institusi,
Kegiatan-kegiatan ini akan dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada pertemuan tahunan Senior Officers Meeting.
Pasal5 Strategi Untuk menjamin pelaksanaan No ta Kesepahaman 1ni secara efektif, institusi pelaksana akan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut: 1.
lnstitusi Pelaksana adalah saluran utama untuk pertukaran informasi intelijen dalam rangka penegakan hukum. a.
lnstitusi pelaksana menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kemampuan intelijen yang diarahkan pada peningkatan pertukaran informasi intelijen yang berkaitan dengan berbagai jenis kejahatan lintas negara, berdasarkan yurisdiksi hukum Negara masingmasing;
b. Senior Officer Meeting akan mengembangkan strategi-strategi untuk membangun jaringan kerja dan kesepakatan hubungan yang sudah ada; c. Peningkatan manajemen informasi akan mendukung pada pengidentifikasian dan pengembangan peluang-peluang penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan lintas negara. 2.
lnstitusi pelaksana merupakan saluran utama para pihak dalam rangka Kegiatan Operasi Bersama penegakan hukum. a.
lnstitusi pelaksana menyadari manfaat dan pentingnya kerjasama serta koordinasi utama pada operasi-operasi penegakan hukum bersama. Operasi-operasi Penegakan Hukum Bersama ini akan memberikan peluang bagi lembaga-lembaga penegak hukum untuk menggagalkan dan membongkar sindikat kejahatan lintas Negara;
b.
Senior Officer Meeting akan mengembangkan dan meningkatkan strategi serta prosedur, untuk operasi bersama. Operasi tersebut dapat dikembangkan melalui kesepakatan hubungan yang sudah ada.
Page 5of10
c.
Quarterly Management Meeting akan memastikan bahwa strategi pengawasan kegiatan Operasi bersama dapat dijalankan. Apabila diperlukan, pertemuan ini akan memberikan arahan dalam operasi memerangi kejahatan lintas negara dan mengevaluasi dampak-dampak sumber daya pada operasi dimaksud.
d.
Quarterly Management Meeting apabila diperlukan dapat menyepakati, Protokol-protokol yang mengatur tentang: • • • • • •
Penetapan dan penyiapan target operasi bersama; Penyiapan rencana pelaksanaan operasi bersama; Hasil tindak kejahatan; Pengelolaan para informan; Sumber-sumber daya organisasi terutama dalam pendanaan; Pengelolaan dan pengamanan informasi.
3.
Quarterly Management Meeting akan memonitor, mengevaluasi dan bila diperlukan akan merubah, kesepakatan hubungan yang ada untuk menjamin efektifitas pengawasan seluruh operasi dan intelijen dalam rangka penegakan hukum antara masing-masing institusi pelaksana.
4.
Bentuk Kerjasama lainnya. Kerjasama dalam peningkatan kapabilitas institusi melalui cara-cara seperti: • • • • • •
Pertukaran personil; Program Pendidikan dan Pelatihan; Pembangunan infrastruktur organisasi; Penyediaan saran pertimbangan dan dukungan teknologi; Pengadaan peralatan; Menghadiri seminar dan konferensi.
Para pihak mengakui dan mendukung Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) dalam membangun kapabilitas institusi pelaksana untuk memerangi kejahatan lintas negara. Pasal6 Kejahatan Lintas Negara yang diprioritaskan
Masalah-masalah kriminal yang diprioritaskan dalam Nota Kesepahaman ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada: • • • • •
Terorisme; Perdagangan gelap narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya serta prekursornya; Perdagangan dan Penyelundupan Manusia; Eksploitasi Anak Lintas Negara; Pencucian uang dan hasil-hasil kejahatan; Page 6of10
• • • • • • • • • •
Kejahatan Dunia Maya; Penyelundupan senjata api; Kejahatan ekonomi lintas negara; Korupsi; Kejahatan lingkungan; Penangkapan ikan secara illegal; Kejahatan Hak Kekayaan lntelektual; Kejahatan Pemalsuan ldentitas; Perompakan dilaut; Dan berbagai macam kejahatan lain, apabila dianggap perlu, oleh para pihak. Pasal7 Tanggung Jawab
1.
2.
Tanggung jawab Senior Officer Meeting (SOM) meliputi: •
Mengidentifikasi isu-isu yang berdampak, atau mungkin berdampak pada Rencana Kerjasama Strategis;
•
Membuat dan menyusun Rencana Kerjasama Strategis;
•
Bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan institusi kepolisian dan menjamin keberlanjutannya;
•
Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
•
Mengkaji Rencana Kerjasama Strategis.
Tanggung jawab Quarterly Management Meeting meliputi : •
Mengelola implementasi Rencana Kerjasama Strategis;
•
Memberikan dukungan dan arahan apabila kegiatan operasional membutuhkannya;
•
Mengarahkan kegiatan operasional dalam rangka menanggulangi kejahatan lintas Negara serta mengevaluasi dampak terhadap sumber daya pada operasi dimaksud;
•
Memonitor kerjasama yang dilakukan oleh lnstitusi Pelaksana dan instansi-instansi terkait lainnya berkenaan dengan penggunaan tindakan penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan lintas Negara;
•
Memberikan masukan kepada Senior Officer Meeting (SOM); dan
Page 7of10
•
Menyampaikan Laporan Assessment (TCA).
Tahunan
dan
Transnational
Crime
Perwakilan-perwakilan yang ditugaskan dalam Quarterly Management Meeting akan ditunjuk oleh Senior Officer Meeting (SOM) yang memiliki kemampuan untuk menjabarkan kepentingan-kepentingan yang menjadi perhatian Pimpinan lnstitusi Pelaksana. 3.
Senior Officer Meeting akan menunjuk Sekretariat untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerjasama Strategis. Sekretariat akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan: • • • • • •
Senior Officer Meeting; Publikasi Rencana Kerjasama Strategis; Quarterly Management Meeting; La po ran Tahunan; Transnational Crime Assessment; Laporan-laporan lain yang diperlukan oleh lnstitusi Pelaksana. Pasal8 Pertukaran Bahan Keterangan dan lnformasi Lainnya
1.
Pertukaran intelijen dan informasi lainnya akan dilaksanakan sesuai hukum dan perundang-perundangan nasional masing-masing pihak.
2.
lntelijen dan informasi lainnya yang dipertukarkan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini atau menurut perjanjian sebelumnya tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari lnstitusi Pelaksana pemberi keterangan.
3.
lnstitusi Pelaksana akan menjamin keamanan semua intelijen atau informasi yang diberikan oleh lnstitusi Pelaksana lainnya setidak-tidaknya dengan cara setara dengan perlindungan yang diatur dalam ketentuan pengklasifikasian dari lnstitusi Pelaksana yang memberikan informasi tersebut dan akan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang diberlakukan oleh lnstitusi Pelaksana pemberi informasi. Pasal9 Pemberitaan Kepada Media
1.
Pemberitaan kepada media baik secara bersama maupun sendiri-sendiri akan dikoordinasikan oleh kedua lnstitusi Pelaksana untuk menjamin bahwa kepentingan lnstitusi Pelaksana dipertimbangkan dan dilindungi dan I atau tidak membahayakan.
Page 8of10
2.
Pemberitaan kepada media harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lnstitusi Pelaksana dalam mengungkap jaringan-jaringan kejahatan lintas Negara sehingga kegiatan-kegiatan illegal mereka dapat digagalkan. Pasal 10 Pendanaan
Agar Nata Kesepahaman ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, salah satu lnstitusi Pelaksana dapat meminta bantuan pendanaan kegiatan-kegiatan operasional bersama dan I atau peningkatan kemampuan institusi kepada lnstitusi Pelaksana lainnya. Penyediaan dukungan keuangan semata-mata merupakan keputusan lnstitusi Pelaksana yang diminta untuk memberikan dukungan tersebut. Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan
Perbedaan pendapat apapun yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai Nata Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui konsultasi-konsultasi yang dilakukan oleh wakil-wakil lnstitusi Pelaksana yang tergabung dalam Quarterly Management Meeting, atau apabila diperlukan, dalam Senior Officer Meeting (SOM). Pasal 12 Laporan Tahunan & Transnational Crime Assessment (TCA)
1.
Laporan Tahunan tentang kemajuan pelaksanaan Nata Kesepahaman 1rn akan disiapkan oleh Sekretariat dan selanjutnya disampaikan kepada Senior Officer Meeting (SOM).
2.
lnstitusi Pelaksana akan menyiapkan perkiraan (assessment) tahunan tentang isu-isu kejahatan lintas negara yang berdampak terhadap para Pihak guna memberikan masukan kepada Senior Officer Meeting (SOM). Sekretariat akan mengkoordinasikan persiapan dan pengiriman perkiraan dimaksud. Pasal 13 Penutup
1.
Nata Kesepahaman ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan atau sejak saat diterima konfirmasi yang menyatakan bahwa semua persyaratan bagi diberlakukannya Nata Kesepahaman ini telah dipenuhi, yang manapun yang lebih dahulu dilakukan.
2.
Nata Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan perjanjian-perjanjian internasioanal apapun dimana Republik Indonesia dan/atau Australia ikut menanda-tangani perjanjian-perjanjian tersebut.
Page 9of10
3.
Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama jangka waktu 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) berikutnya atas dasar persetujuan bersama secara tertulis.
4.
Nota Kesepahaman ini dapat diubah atas persetujuan bersama secara tertulis oleh lnstitusi Pelaksana. Perubahan atau perbaikan demikian akan berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh lnstitusi Pelaksana.
Ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal tiga belas November dua ribu delapan , dalam 2 (dua) naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, yang keduanya diberlakukan setara. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa lnggris akan diberlakukan sebagai acuan.
Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia
Signed
Atas Nama Pemerintah Australia
Signed
Ors. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
M. J/KEEl.TY AP66
Jenderal Polisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
ctorn)lrnssioner Austrarrnn Federal Police
Page 10of10
...~
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON COMBATING TRANSNATIONAL CRIME AND DEVELOPING POLICE COOPERATION The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia hereinafter referred to as 'Parties'; acting in the spirit of partnership and cooperation; in this Memorandum of Understanding referring to the matters as follows:
INTRODUCTION
1.
Background The Parties realise that the increased threat of complex transnational crime requires international cooperation to successfully combat that threat. The Parties have mutually decided to continue and to improve existing cooperation in the form of technical cooperation in the areas of intelligence and other information exchange, the conduct of joint operations and other capability development. The Parties recognise the Indonesian National Police and the Australian Federal Police ('the Participant Agencies') as the primary agencies responsible for representing the interests of law enforcement in their respective countries. The Parties acknowledge the responsibilities of these agencies to coordinate law enforcement operations and intelligence to combat transnational crime impacting on each other's countries. In this context, it is necessary to renew the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation, dated November 18, 2005.
2.
Basis a.
The Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation signed on November 17, 2007, herein referred to as the Lombok Treaty;
Page 1 of 10
3.
b.
The Extradition Treaty between the Government of Australia and the Republic of Indonesia signed on April 22, 1992;
c.
The Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia signed in Jakarta on October 27, 1995, and ratified on July 17, 1999;
d.
The Deed of Establishment of the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), dated February 28, 2005.
e.
Protocol between the Indonesian National Police and the Australian Federal Police to establish the JCLEC signed in Jakarta, on April 21, 2004, and ratified in Melbourne on April 29, 2004.
Aim and Purpose This Memorandum of Understanding is intended to provide a basis to build upon existing cooperative agreements between both Participant Agencies in the prevention of transnational crime and other forms of police cooperation. The purpose is to form the basic framework, as well as continue existing cooperation, between both Participant Agencies in dealing with the priority transnational crime types and other police cooperation. This Memorandum of Understanding recognises the principles of cooperation espoused in the Lombok Treaty. The framework in this agreement provides a working platform between the Participant Agencies to implement these principles in so far as it applies to law enforcement cooperation, and, cooperation between the Participant Agencies under this agreement in counter terrorism, intelligence, maritime security, aviation security, proliferation of weapons of mass destruction and emergency cooperation.
4.
Scope and Field of Cooperation Each Participant agency will implement this Memorandum of Understanding in accordance with their respective national laws in the following areas: 1.
Cooperation and primary coordination in the area of intelligence and information sharing for law enforcement;
2.
Joint operational activities;
3.
Establishment or/and placement of new Liaison Offices or/and Liaison Officers, in both countries;
4.
Cooperative assistance in the field of developing institutional capabilities, organisational infrastructure, human resources and equipment. Page 2 of 10
AGREEMENT The Participant Agencies have agreed to the following: Paragraph 1 Definitions In this Memorandum of Understanding certain terms are defined as follows: Parties - means the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia. Participant Agency - means either the Indonesian National Police or Australian Federal Police. Co-Chair - means the senior officials appointed by the Participant Agencies to coordinate, facilitate, mediate and oversight this Memorandum of Understanding. Intelligence - means any information necessary to progress a law enforcement operation. Joint Operation - means the activity performed by both Participant Agencies for the purpose of combating transnational crimes. Other information - means information other than intelligence for law enforcement and for developing cooperation of the Participant Agencies. Quarterly Management Meeting - refers to the meeting established by the Participant Agencies and is responsible for implementing the Strategic Engagement. Secretariat - means that body appointed by the delegations of both Participant Agencies to organise, monitor and report on the implementation of this Memorandum of Understanding. Senior Officers Meeting - means an annual meeting established by the Participant .Agencies and is responsible for setting the agreed Strategic Engagement and oversighting implementation of the Memorandum of Understanding. Strategic Engagement - is the agreed plan of collaborative and cooperative activities undertaken between the Participant Agencies in accordance with this Memorandum of Understanding.
Page 3 of 10
Paragraph 2 Participant Agencies
1.
For the purposes of this Memorandum of Understanding, the Government of the Republic of Indonesia will be represented by the Indonesian National Police and the Government of Australia will be represented by the Australian Federal Police.
2.
The Participant Agencies recognise each other as the primary conduit for representing the interests of law enforcement in their respective countries and for coordination of law enforcement operations and intelligence to combat transnational crime. Paragraph 3 Memorandum Management
1.
The Senior Officers Meeting will be held annually to set the Strategic Engagement in relation to the exchange of intelligence, joint operations, coordination of law enforcement and other forms of cooperation under this Memorandum of Understanding.
2.
To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, both Participant Agencies shall appoint a senior executive Police official as the CoChairs of the Senior Officers Meeting.
3.
The implementation of this Memorandum of Understanding will be managed through the regular Quarterly Management Meeting between Participant Agencies.
4.
A Secretariat will be appointed by the Participant Agencies to organise the Senior Officers Meeting and Quarterly Management Meeting and to report on the implementation of this Memorandum of Understanding. Paragraph 4 Forms of Strategic Engagement
1.
Cooperation activities comprise the following: a.
Cooperation and primary coordination of operations and intelligence and information sharing for law enforcement between both Participant Agencies;
b.
Joint operational activities;
c.
Establishment or/and placement of new Liaison Offices or/and Liaison Officers, in both countries; and
d.
Cooperative assistance in developing institutional capabilities, organisational infrastructure, human resources and equipment. Page 4 of 10
2.
These activities will be developed and improved based on the evaluation conducted at the annual Senior Officers Meeting. Paragraph 5 Strategies
To ensure the effective implementation of this Memorandum of Understanding, the Participant Agencies shall use the strategies as follows. 1.
2.
The Participant Agencies are the Parties' primary conduits for intelligence exchange for law enforcement: a.
The Participant Agencies recognise the importance of developing and improving intelligence capability leading to the increased exchange of intelligence in relation to various types of transnational crime, subject to each jurisdiction's legal basis;
b.
The Senior Officers Meeting will develop the strategies to build on existing networks and liaison arrangements; and
c.
The improved management of information will assist in identifying and developing investigative opportunities across a broad range of transnational crimes.
The Participant Agencies are the Parties primary conduits for joint operational activity for law enforcement: a.
The Participant Agencies recognise the importance and benefit of cooperation and primary coordination in relation to joint law enforcement operations. These joint operations will provide the opportunity for law enforcement agencies to disrupt and dismantle common transnational crime syndicates;
b.
The Senior Officers Meeting will develop and improve the strategy, as well as procedures, for joint operations. These operations can be developed through existing liaison arrangements;
c.
The Quarterly Management Meeting will ensure that the joint operational activity supervision strategy is maintained. This meeting will, where necessary, give direction on the operations to combat transnational crimes and evaluate the resource implications of such operations; and
Page 5 of 10
d.
The Quarterly Management Meeting will agree on protocols when required relating to: • • • • • •
determining and preparing targets of the joint operations preparing plans for the conduct of joint operations proceeds of crime action; informant management; organisational resources, especially financing; or management and security of information.
3.
The Quarterly Management Meeting will monitor, evaluate, and if necessary modify, liaison arrangements to ensure the effective oversight of all operations and intelligence for law enforcement between the respective Participant Agencies.
4.
Other forms of cooperation. a.
Cooperation to improve institutional capability through methods such as: • • • • • •
b.
personnelexchanges training and education programs building of organisational infrastructure provision of advice and technological support equipment procurement, or attendance at seminars and conferences.
The Parties recognise and support the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation in building the Participant Agencies capacity to combat transnational crime.
Paragraph 6 Priority Crime Types Priority criminal issues under this Memorandum of Understanding will include, but are not limited to: • • • • • • • • •
Terrorism; illicit trafficking in narcotics drugs and psychotropic substances and their precursors; people smuggling and trafficking in persons; transnational child exploitation; money laundering and proceeds of crime action; cyber crimes; arms smuggling; transnational economic crimes; corruption; Page 6 of 10
• • • • • •
environmental crime; illegal fishing; intellectual property crime; identity crime; sea piracy, and other types of crime if deemed necessary by both Parties. Paragraph 7 Responsibilities
1.
Senior Officer Meeting a.
b.
2.
Responsibilities of the Senior Officers Meeting will include: •
recognising issues impacting, or likely to impact, on the Strategic Engagement;
•
setting and planning the Strategic Engagement;
•
cooperation to strengthen police institution capabilities and ensure their sustainability;
•
evaluating the effectiveness and Memorandum of Understanding; and
•
reviewing the Strategic Engagement.
implementation
of
this
The deputy heads of Participant Agencies will be represented at the Senior Officers Meeting.
Quarterly Management Meeting a.
The responsibilities of the Quarterly Management Meeting will include: •
managing implementation of the Strategic Engagement;
•
providing support where operations require strategic direction;
•
directing operations to combat transnational crimes and evaluating the resource implications of such operations;
•
monitoring the cooperation by the Participant Agencies and other relevant agencies relating to the use of law enforcement measures to combat transnational crime;
•
inputting to the Senior Officer Meeting; and
•
delivering the annual report and Transnational Crime Assessment. Page 7 of 10
b.
3.
The representation to the Quarterly Management Meeting will be appointed by the Senior Officers Meeting and capable of addressing the executive interests of the Participant Agencies.
Secretariat a.
The Senior Officers Meeting will appoint a Secretariat to monitor and report on implementation of this Memorandum of Understanding and the Strategic Engagement.
b.
The Secretariat will be responsible for organising the following: • • • • • •
Senior Officers Meeting; publication of the Strategic Engagement; Quarterly Management Meeting; annual report; Transnational Crime Assessment; and other reports required by the Participant Agencies. Paragraph 8 Exchange of Intelligence and Other Information
1.
Intelligence and other information exchanges will be in accordance with respective domestic laws.
2.
Intelligence or any other information exchanged in accordance with this Memorandum of Understanding or any previous agreement cannot be provided to a third party without prior written agreement from the initial issuing party.
3.
Each Participant agency will ensure the security of all intelligence or information provided by the other Participant Agency is maintained at a level equal to that classified by the Participant Agency who originally provided such information, and will comply with any terms and conditions imposed by the Participant agency providing the information. Paragraph 9 Notices to Media
1.
Media releases, both jointly and separately, will be coordinated by both Participant Agencies to ensure the interests of both Participant Agencies are considered and protected and/or will not be jeopardised.
2.
Media releases will be aimed at promoting the ability of the Participant Agencies to dismantle transnational crime syndicates in order to disrupt their illegal activities.
Page 8 of 10
Paragraph 1O Financing
In order for this Memorandum of Understanding to be implemented accordingly, either Participant Agency may request assistance from the other Participant Agency to fund joint operational activities and I or to improve institutional capabilities. The provision of financial support is at the sole discretion of the Participant Agency requested to provide such support. Paragraph 11 Dispute Resolution
Any difference of opinion relating to the interpretation of this Memorandum of Understanding will be negotiated through consultation by the respective representatives at the Quarterly Management Meeting, or if appropriate, the Senior Officers Meeting. Paragraph 12 Annual Report & Transnational Crime Assessment
1.
An annual report on progress of the implementation of this Memorandum of Understanding will be prepared by the Secretariat and delivered to the Senior Officers Meeting.
2.
The Participant Agencies will prepare an annual assessment of transnational crime issues impacting on both Parties in support of the Senior Officers Meeting. The Secretariat will coordinate the preparation and delivery of this assessment. Paragraph 13 Conclusion
1.
This Memorandum of Understanding will become effective thirty (30) days after signing, or on confirmation that all processes are in place to ensure the effectiveness of this Memorandum of Understanding, whichever is the earlier.
2.
This Memorandum of Understanding will not be in contravention of any international agreements to which the Republic of Indonesia and/or the Commonwealth of Australia are signatories.
3.
This Memorandum of Understanding will be in effect for a period of 3 (three) years and extend able for a further period of 3 (three) years based on the written agreement of the Participant Agencies.
4.
This Memorandum of Understanding may be amended by mutual agreement by the Participant Agencies in writing. Such amendment or revision will be effective from the date of signing by the Participant Agencies.
Page 9 of 10
SIGNATURES
Signed in Jakarta, Indonesia on the thirteenth day of November, two thousand and eight, in the English and the Indonesian language, each of which will have equal effect. Where there is a difference of interpretation the English version wi ll prevail. For and on behalf of Government of the Republic of Indonesia
For and on behalf of Government of Australia
Signed
Signed Ors. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M
Police General Chief of the Indonesian National Police
Page 10 of 10
M:-d:l<EELTY APM Commissioner Australian Federal Police
